untukmelakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikanbase camp dan penebangan pohon kKayu diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belumada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akandilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPKdari pihak Kehutanan,Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di Kawasan tersebut dirambah danditebang walaupun untuk lahan tersebut belum ada diterbitkanpedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraanuntuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihakKehutanan.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di kKawasan tersebut dirambah danditebang walaupun untuk lahan tersebut belum ada diterbitkanpedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraanuntuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihakKehutanan.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui Ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di Kawasan tersebut pun ditebangwalaupun untuk pembukaan lahan dengan mengguanaan alat beratberupa Skider dan Exavator tersebut belum ada diterbitkanizin membawa, mempergunakan alat berat dalam kawasan Hutandari Pejabat yang berwenang.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yangselanjutnya diplot pada peta skala

penebangan pohon kKayu diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorKetika dilakukan pengerjaan lahan, pohon kayu yang tumbuh dikawasan tersebut pun ditebang walaupun untuk pembukaan lahantersebut belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalanyang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yangdimohonkan IPK dari pihak Kehutanan.Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yangselanjutnya diplot pada peta skala

Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 yang ditandatanganioleh petugas lapangan Bambang Utomo, A.md dan Sugiarto, S. AP sertaKepala Dinas, dimana titik koordinat 1. X : 802918; Y : 9712289; 2.X:802951; Y : 9712234; 3.

penebanganpohon yang telah diolah menjadi kayu batangan, kemudian Terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Halaman 5 dari 21,Putusan Nomor :19/Pid.B/2015/PN TdnPerkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Terdakwa akan digunakan untukmengangkut hasil penebangan pohon yang telah diolah menjadi kayubatangan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke PolresBelitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Terdakwa akan digunakan untuk mengangkuthasil penebangan pohon yang telah diolah menjadi kayu batangan, kemudianTerdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaanlebih lanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala limabelas;2. Denyut nadi: seratus kali permenit;3. Pernafasan: delapan belas kali per menit;4. Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;5. Leher: tidak tampak kelaianan;6. Dada: tidak tampak kelaianan;7. Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;8. Perut: tidak tampak kelaianan;9. Anggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala limabelas;Denyut nadi: seratus kali permenit;Pernafasan: delapan belas kali per menit;Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;Leher: tidak tampak kelaianan;Dada: tidak tampak kelaianan;Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;Perut: tidak tampak kelaianan;oO ONO a PF WNAnggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Hasil pemeriksaan:Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala lima belas;Denyut nadi: seratus kali permenit;Pernafasan: delapan belas kali per menit;Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;Leher: tidak tampak kelaianan;Dada: tidak tampak kelaianan;Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;Perut: tidak tampak kelaianan;oO DBD NOa PF WN PFAnggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

permukiman Kab Lombok Utarasehingga yang berwenang menerbitkan rekomendasi izin Lingkunganberdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan yang dideligasikan Bupatimelalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup perumahan dan kawasanpermukiman Kab Lombok Utara; Bahwa sdra AGUS HUSAIRI alias AGUS dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajib memiliki SPPL Sesuai dengan PeraturanPutusan nomor 600/Pid.B.LH/2021/PN Mtr hal 6 dari 13Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPLdengan skala

Produksi di bawah 25.000 m3 maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m3 sampai dengan 500.000 m3 makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m3 maka harus memilki AMDAL; bahwa dokumen izin lingkungan harus dibuat atau disusun oleh yangmelaksanakan kegiatan pertambangan tersebut dalam hal ini sdra AGUSHUSAIRI alias AGUS pada tahap perencanaan sebagaimana diatur dalamPasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang IzinLingkungan; bahwa

Pemeriksaan FisikPemeriksaan fisik pada korban datang dilakukan pada tanggal enambelas Oktober dua ribu Sembilan Belas.Keadaan Umum :e Kesadaran : koma atau tidak sadar (dengan nilai tiga dari skala limabelas)e Tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasi (dibawahbatas normal), denyut nadi lamah, tidak kuat angkat (dibawah batasnormal), suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius (dibawahbatas normal).Kepala :e pada dahi kiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, denganukuran tujuh

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terobuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaanfisik keadaan umum tidak sadar, tampak sakit berat, statuskesadaran koma (dengan nilai tiga dari skala lima belas),tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasiHalaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019.

BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alatGlobal Position System (GPS) yang dibawa oleh saksi Edim Kusuma,setelah diukur jalan logging tersebut titik ordinatnya 47 M. 0787749 UTM.9687456, dari hasil temuan tersebut lalu saksi Nurhamidi melaporkankepada saksi Nurazman, SH Bin Nurdin selanjutnya pada tanggal 14 s/dHal. 3 dari

Nomor: 1760 K/Pid.Sus/200916 Mei 2004 saksi Nurhamidi Bin Sukadi, saksi Rudi Janto, saksi IdingAhmad Chaidir dan saksi Supriyatna, M.Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut

WIBanggota Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)Rayon Bengkulu Utara Puteri Hijau yaitu saksi Nurhamidi Bin Sukardimelaksanakan patroli rutin bersamasama dengan Petugas RhinoProtection Unit (RPU) Tim Badak, yaitu saksi Edi Kusumo, Sukardi sertaSuharah dan ketika itu ditemukan jalan logging PT.BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.BATmembuat jalan logging dengan menggunakan alat boulduser,.Eksavator dan loder telah masuk

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebutdisebabkan, Termohon tidak dapat memaksimalkan uang hasil bekerja Pemohon diGresik, yakni terlalu boros sehingga tidak bisa menabung untuk kebutuhankebutuhanlain yang menyangkut kebutuhan keluarga dalam skala besar;.

/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .Pemohon di Gresik, yakni terlalu boros sehingga tidak bisa menabung untukkebutuhankebutuhan lain yang menyangkut kebutuhan keluarga dalam skala besar,; Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sesekali masih ada komunikasimasalah anak tetapi sejak lebih kurang 2 minggu terakhir sudah tidak ada komunikasisama sekali;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmemberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Termohn

Nomor 411 K/Pdt/2019massa skala nasional yaitu Harian Kompas dan Harian Metro Riauselama 3 (tiga) hari berturutturut dengan ukuran pemberitahuansekurangkurangnya setengah halaman;7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dariTergugat Dalam Rekonpensi;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri PasirPengaraian telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN. Prp.

Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membuat iklanpermohonan maaf kepada Penggugat Dalam Rekonpensi melaluimedia massa skala nasional yaitu Harian Kompas dan Harian MetroRiau selama 3 (tiga) hari berturutturut dengan ukuran pemberitahuansekurangkurangnya setengah halaman;7.

JoPasal 92 ayat (1) : Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.7Bahwa surat Keputusan Gubernur Propensi Kepulauan Riau No. 534Tahun 2010 menyatakan upah minimum Kota Batam Tahun 2011 sebesarRp. 1.180.000, untuk anak lajang.Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sudah 13 tahun danPenggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan kurang lebih satubulan lagi akan melahirkan anak yang ke 3 (tiga), anak yang pertamasekolah

Tergugat dan juga perusahaan lainnya diseluruh Indonesia bahkan dunia telah mempunyai kebijakan internalakan skala pemberian upah secara general yang didasarkan padakapabilitas, kredibilita dan integritas setiap karyawan dengan mengacupada peraturan perundangundangan yang berlaku, bukan kepadastandart kebutuhan hidup dari masingmasing karyawan yang sifatnyasubyektif, di karenakan setiap orang tentu memiliki kebutuhan hidupyang berbeda.DALAM REKONPENSIBahwa terhadap halhal yang telah di kemukakan

Oleh karenaPenggugat adalah Fireman Crew yang harus siap jaga untuk menghadapikebakaran dilingkungan perusahaan Tergugat ;e Bahwa Upah yang sudah diterima oleh Penggugat sudah diatas UMP yangditetapkan di Propensi Kepulauan Riau ;e Bahwa kenaikan gaji yang diajukan Penggugat berdasarkan padakebutuhan hidupnya sangat tidak rasional, Tergugat mempuyai kebijakantersendiri mengenai skala upah secara umum yang didasarkan padakapabilitas, kredibilitas dan integritas semua karyawanberdasarkanperaturan ketenagakerjaan.Menimbang

berdasarkan pada Undangundang ,Khususnya pasal 90 ayat (1) Jo, pasal 91 ayat (1), Jo pasal 92 ayat (1) dan (2)undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang padapokoknya menyatakan bahwa Pengusaha dilarang memberikan upah lebih rendahdari upah minimum dan pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatanpengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yangditetapkan peraturan perundangundangan yang berlaku, disamping itu Pengusahamenyusun sendiri struktur dan skala

Dewantara 9 memiliki GT.59 danalat tangkap jaring porsene di pergunakan menangkap ikan di jalur yangsalah (jalur I) adalah saat olah TKP diatas kapal dilihat di JPS (alatpenentu posisi) diketemukan Kapal KM.Dewantara 9 berada / arealpenangkapannya pada courdinat 7 00 505 LS 114 34 750 BT dandilhat di peta laut No.Katalog 87 dengan skala : 200 000 dengan caradiukur antara Kapal KM.Dewantara 9 yang saat itu sedang digunakanmenangkap ikan dengan jarak daratan terdekat diketemukan jaraknyasejauh 4,750

Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesiayang melakukan usaha dengan skala usaha tidak mencapaiskalatertentu.b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaanperkebunan yang mengelola usahaperkebunan.c. Membuka lahan adalahserangkaian kegiatan Pratanam(mengimas, menumbang pohon, merencek, dan memerun) dalamusaha budidaya perkebunan baik dilahan basah maupundilahankering.d.

Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentuluasannya adalah dibawah atau lebih kecil dari 25 hektarb. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentuluasannya adalah diatas atau lebih besar dari 25 hektar danluasannya tergantung pada jenis tanaman perkebunan yang diusahakanBahwa Ahli menerangkan ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usahaperkebunan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan adalahmemiliki legalitas tanah, legalitas benih, memiliki sarana dan prasaranapengendali hama dan

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN TitMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunanmenurut Pasal 1 angka 8 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu :Pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 39 Tahun2014 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Pekebun adalah orangperorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usahan Perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala tertentu ;Menimbang

, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan, yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usahayang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dapat diketahuibahwa para terdakwa melakukan pembersihan atau tebas lahan kemudianmembikin menjadi arang di lahan milik Saksi Sucipto, sehingga menurut MajelisHakim Para

MBD Nomor : 523/14.a/DKP-MBD/II/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015 Tentang Penunjukan PPK Dinas Kelautan Dan Perikanan;

JHONY JAMES KAY

09 Juni 2015

Berkat Nomor Kontrak : 523/126.1/P4-PS/DKP-MBD/SPK/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015

>

Surat Teguran dari dinas kelautan dan perikanan perihal Teguran dan Pemberitahuan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton per hari Nomor : 523/180.B/PS/ST.1/DKP-MBD/VII/2015 tanggal 25 November 2015

1 (satu) lembar Surat Pernyataandari CV.

Bahwa seiring perjalanan rumah tangga antara PEMOHON danTERMOHON tersebut, mulailah terungkap ketidakmampuanTERMOHON dalam mengelola dan mengatur kKeuangan, hal manaTERMOHON tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (mana kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier),sehingga yang terjadi gaji yang menjadi sumber utama penghasilandari PEMOHON tidak pernah mencukupi, apabila PEMOHONmemberikan masukan untuk memperbaiki hal tersebut, maka yangterjadi adalah pertengkaranpertengkaran yang

Bahwa, secara tegas TERMOHON menolak dan membantah dalilposita pada angka 6 (enam) yang mendalilkan "Bahwaketidakmampuan TERMOHON dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat Skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (primer, sekunder, dan tersier), sehingga yang terjadi gajiyang menjadi sumber utama penghasilan dari PEMOHON tidakpernah mencukupi, apabila PEMOHON memberikan masukanuntuk memperbaiki hal tersebut, maka yang teradi adalahpertengkaranpertengkaran yang berkepanjangan.

Bksmengelola keuangan keluarga tidak dapat membuat skala prioritasdalam pemenuhan kebutuhan (mana kebutuhan primer, sekunder danTersier) dan setiap kali terjadi perselisihan Termohon seringmengeluarkan katakata kasar kepada Pemohon; Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudahberpisah ranjang sejam Mei 2017; Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukundengan Termohon tetapi tidak berhasil;2.

BksTermohon mempunyai hutang piutang dengan orang lain tanpa seijin dansepengetahuan Pemohon, Termohon dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan(mana kebutuhan primer, sekunder dan tersier), dalam setiap pertengkaranyang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkankatakata kasar dan makian kepada Pemohon dan lain sebagainyasebagaimana dalam posita gugatan yang akhirnya mengakibatkan Pemohondan Termohon berpisah ranjang

menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa :Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat;Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH);Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014e.Peta Lokasi areal skala

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.. Berdasarkan bukti P12 = T10 berupa surat Direktur Bina Usaha HutanAlam No. S.1018/BUHA1/2011 tanggal 3 November 2011 perihalHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014informasi tentang IUPHHK PT. Puji Sempurna Raharja yang ditujukankepada PT. SIC, pada intinya Termohon Kasasi telah memenuhikelengkapan persyaratan administrasi, akan tetapi belum memenuhipenilaian kinerja PHAPL.. Meskipun izin HPH/IUPHHKHA an.

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.2. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan MenteriKehutanan No. P.52/MenhutI/2008 tanggal 4 September 2008 (videbukti T5) jo. Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1:100.000 ; danf.

Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir.Pasal5 :Ayat (3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender.Ayat (4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentangpenolakan permohonan

5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala

Adagae Seluas + 5.000 HA yang terletakdi TK Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan FungsiSebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagaesebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten AlorTingkat Il Alor Propinsi daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas darhutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan suratkeputusan = menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batasdar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengansurat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharian mingguan, maupun musiman.Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2014Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian,pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.Bahwa sebagai tindak lanjutnya Petani Anggota yang tergabung dalamKelompok Tani (Poktan) Makmur yang beranggotakan 25 (dua puluh lima)orang mengajukan rencana usaha, jenis usaha produktif dan kebutuhanbiaya dalam Rencana Usaha Anggota (RUA), yang terdiri dari : Nama .ia Petani Rencana Jenis Usaha KebutuhanUsaha Produktif BiayaAnggota1.

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani oleh saudara ACHERLABETO selaku Ketua GAPOKTAN Nailaka.

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak(pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harianmingguan, maupun musiman.Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) =Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani olen Ketua GAPOKTAN(saudara ACHER LABETO).

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau ;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) secara tunai dan sekaligus;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghapus ~~ dan menghentikan penggunaan nama emailpyrotek@pacific.net.id;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghentikan, menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/fotoproduk milik Penggugat dalam materi iklan/promosi milik Tergugat II;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmengumumkan di surat kabar skala

Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat Il dalam Konvensi) untuk menghentikan,menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/foto produk milikPemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konvensi)dalam materi iklan/promosi milik Termohon Kasasi Il (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi);Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat dalam Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi) untuk mengumumkan disurat kabar skala

>Yogi Saladin bin Supardi Sayoem) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ria Dwi Anggraini binti Jaja Jaelani) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;