Ditemukan 3979 data
227 — 178
Bandung 2002)28.Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan atas dasar perbuatan melawanhukum ( onrechtmatigedaad ) yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat, sedangkan dalam fundamentum petendi Penggugat tidakmampu menjelaskan/menguraikan perbuatanperobuatan apakah yangtelah dilakukan para Tergugat, yang melanggar hukum, melangar haksubjektif Penggugat, yang bertentangan dengan kepatutan dankesusilaan yang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yangmenimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga didalilkan
83 — 40
melompat lompat di atas punggungnya, lalu terdakwamenggoyanggoyangkan tubuh saksi NURSIAH dan setelah merasa bahwa saksi NURSIAHsudah meninggalMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Melakukan atauturut serta melakukan telah terbukti pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur daridakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telahterpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair melangar
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
244 — 169
Melangar asas kepatutan dan kelayakan sebagai seorangpemimpin :1. Seorang pemimpin harus bersikap arip dan bijaksana.Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.2. Seorang pemimpin harus adil dan jujur pada semuabawahannya.3. Seorang pemimpin harus memiliki Komunikasi yang baik padabawahan4. Seorang pemimpin memiliki sikap membina dan menginspirasi.5. Selalu bisa menghargai orang lain.B.
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
ROBIN SUDARMANSYAH Alias ROBIN Bin RUSLAN CAYA
73 — 35
bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1KUHPidana Jo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
Maman Jalil
Tergugat:
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari
Intervensi:
MUHAMAD YUSUF
193 — 108
/ proses penjaringanbakal calon kepala desa.20.Bahwa yang dimaksud Tergugat telah melanggar asas pelayanan yang21baik yaitu saat Tergugat mengeluarkan Berita Acara Penetapan KepalaDesa Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Maja Tahun 2021Nomor : 140/22Pilkades/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 kemudianPenggugat menyampaikan Keberatas atas penetapan tersebut secaratertulis akan tetapi Tergugat tidak mau menerima surat keberatanPenggugat tanpa alasan yang jelas;.Bahwa, selain Tergugat telah melangar
1.YULIANTO
2.Drs. H. SUROSO
3.KATEMAN
4.A. LUCAS WITANTO W
5.ANDRI SUSILO
6.SABUARI
7.NOVIDA SETIYANINGSIH
8.MOH. TAUCHID
9.Hj. LILEK MASLIKHAH, S.Ag
10.AMRIZAL
11.SABARUDIN BASO, SH
12.FARLY RIRICHANA
13.TAN HADIYANTO
14.MULYONO, S.AB
15.DWI HERI SETIYONO
16.HADI KRISIANTO
17.HERMAWAN YUDHA SAPUTRA
Tergugat:
1.Primer Koperasi Darma Putra MAWWAT alias Yon Bekang dua MWJ Koperasi
2.Pemerintah RI Cq Kepala Staf Angkatan Darat Cq Kodam V Brawijaya Cq Kepala Devisi Infantri dua Kostrad Cq Komandan Batalyon Bekang II MWJ Kostrad
141 — 36
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakanapabila Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro,perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsungmelanggar hukum, melainkan juga merupkan perbuatan yang secaralangsung melanggar kesusilaan , Keagamaan dan sopan santun secaratidak langsung juga melangar hukum;b. Berdasarkan rumusan pasal tersebut suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :1.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAYLANY WUWUNG, SH., MM., MH
205 — 361
dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yang terbuktidipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SUGENG KA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memakai Surat Palsu YangDilakukan Secara Berlanjut , sebagaimana didakwakan kepadanya dalam DakwaanAlternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MUHAMAD CANDRA ARISTA YUDHA
1169 — 1852
Putusan Nomor 24K/PM III12/AD/II/2020Menimbanganggota agar tidak melakukan pelanggaran sekecilapapun, termasuk penekanan bahaya LGBT,kemudian pada tahun 2015 pada saat Saksimenjabat Pasi intel Yon Saksi selalu memberikansosialisasi berbagai macam pelanggaran termasuktindak pidana melangar kesusilaan LGBT bagiPrajurit dan akibatnya dan setiap pergantian Danyonselalu ada penekanan dan perintah agar anggotatidak melakukan pelanggaran sekecil apapuntermasuk tindak pidana.7.
43 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kirisisi depan ;Sehingga saksi korban MARLENA alias LENA mengalami trauma seumurhidupnya ;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya telahberpendapat bahwa segala alasanalasan yang telah dikemukakan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama di dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara alternatif dalamdakwaan Kesatu Primair melangar
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
165 — 95
perbuatan melawanhukum;13) Bahwa tindakan yang Kepala KPKNL Batam lakukan adalah mencederairasa keadilan saya yang masih melakukan upaya Kasasi di MahkamahAgung dan tindakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena HakDasar saya sebagai manusia diabaikan;14) Bahwa diduga telah terjadi Prosedur Lelang yang tidak prosedural, telahterjadi penyelundupan hukum, tidak menghargai proses hukum yangmasih berlangsung, pemaksaan kehendak atas nama jabatan / Abuse ofPower dan menegakkan hukum tetapi dengan melangar
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 2 Maret 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar
62 — 51
almarhnumJohan Arnold Simanjuntak semasa hidupnya dan diteruskan oleh ahliwarisnya, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan kepada Penggugatdan keluarga Penggugat yang tinggal di atas Objek Perkara ;Bahwa berdasarkan faktafakta dengan alasan hukum sebagaimanatersebut di atas, almarhum Johan Arnold Simanjuntak semasa hidupnyadan ahli waris almarhum Johan Arnold Simanjuntak (Tergugat I, TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V), Tergugat VI, Tergugat VIIdan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melangar
233 — 43
Perbuatan melawan hukum, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana dirumuskansebagai berikut : Adanya perobuatan melawan hukum; Menimbulkan kerugian ; Ada kesalahan ; Ada hubungan causalitas atau sebab akibat antara kesalahan dengankerugian tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap , berdasarkan Putusan Hoge Raadtahun 1919, tanggal 31 Januari 1999, ialah : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku , atau Melangar
Melawan
YANTO Bin KARYO MARIDIN (Alm) Dkk.
22 — 2
Legimin merasa sangat dirugikan, baik secaramateriil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa, bahkan dengan itikatburuk dengan cara seolah olah membeli tanah milik Kadisih (Sumirah) Ny Legimintersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perbuatan melangar
195 — 790
Bandung 2002)28.Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan atas dasar perbuatan melawanhukum ( onrechtmatigedaad ) yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat, sedangkan dalam fundamentum petendi Penggugat tidakmampu menjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yangtelah dilakukan para Tergugat, yang melanggar hukum, melangar haksubjektif Penggugat, yang bertentangan dengan kepatutan dankesusilaan yang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yangmenimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga didalilkan
74 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 716 K/Pat.SusBPSK/2016Keuangan adalah bukan perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;58.Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang Eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat sudah memenuhisemua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walalupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar hukum.
75 — 8
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknyajuga berpendapat, perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasiranasirantara lain adalah adanya perbuatan melangar hukum, adanya kerugian dankerugian tersebut harus mempunyai cousalitiet dengan perbuatannya (vide: Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutanganbagian b, Seksi hukumPerdata Fakultas Hukum IGM, Yokjakarta, 1980, Halaman 5558)Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan para ahli hukumtersebut memiliki pendapat yang pada intinya
52 — 28
sekelompok orang tidak bisa melakukanpenebangan atau pengambilan satwa dalam kawasan tersebut baik ituuntuk kepentingan pribadi mapun untuk kepentingan umum dan tidak adaijin untuk itu semua hanya saja ijin yang ada adalah ijin melakukanpenelitian ataupun ijin rekreasi yang dikeluarkan oleh Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam pada masingmasing daerah ;Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasanHutan Konservasi Tuti Adagae itu adalah tidak memiliki ijin dari KSDA NTTdan telah melangar
80 — 38
Dengandemikian, sangatlan beralasan hukum apabila dinyatakan bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telan melangar ketentuanpasal 92 Kompilasi Hukum Islam;14. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan.
72 — 9
dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggarPasal 170 Ayat (2) Ke2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Kesatu Subsidairmelanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Atau Kedua Primairmelanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo PasalHalaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN Lmj64 Ayat (1) KUHP, Kedua Subsidair melangar