Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 716 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Juni 2017 — PURWADI VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK, KANTOR CABANG PEMBANTU AEK KANOPAN
74 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 716 K/Pat.SusBPSK/2016Keuangan adalah bukan perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;58.Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang Eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat sudah memenuhisemua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walalupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar hukum.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-04-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 8 April 2013 — KHAIDIR MALIN SAMPONO, Dkk melawan SYAFRIL Pgl SYAF, Dkk
75 — 8
  • Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknyajuga berpendapat, perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasiranasirantara lain adalah adanya perbuatan melangar hukum, adanya kerugian dankerugian tersebut harus mempunyai cousalitiet dengan perbuatannya (vide: Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutanganbagian b, Seksi hukumPerdata Fakultas Hukum IGM, Yokjakarta, 1980, Halaman 5558)Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan para ahli hukumtersebut memiliki pendapat yang pada intinya
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Putus : 01-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb
Tanggal 1 Oktober 2015 — - AGUSTINUS LETMAI - ANTONIUS LETMAI
52 — 28
  • sekelompok orang tidak bisa melakukanpenebangan atau pengambilan satwa dalam kawasan tersebut baik ituuntuk kepentingan pribadi mapun untuk kepentingan umum dan tidak adaijin untuk itu semua hanya saja ijin yang ada adalah ijin melakukanpenelitian ataupun ijin rekreasi yang dikeluarkan oleh Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam pada masingmasing daerah ;Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasanHutan Konservasi Tuti Adagae itu adalah tidak memiliki ijin dari KSDA NTTdan telah melangar
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 17-03-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 38
  • Dengandemikian, sangatlan beralasan hukum apabila dinyatakan bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telan melangar ketentuanpasal 92 Kompilasi Hukum Islam;14. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan.
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 08-09-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN LUMAJANG Nomor 274/Pid.B/2016/PN Lmj
Tanggal 13 Desember 2016 — Feri Fadli bin Sutris
72 — 9
  • dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggarPasal 170 Ayat (2) Ke2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Kesatu Subsidairmelanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Atau Kedua Primairmelanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo PasalHalaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN Lmj64 Ayat (1) KUHP, Kedua Subsidair melangar
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 05-04-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-NIAGA SBY
Tanggal 5 April 2021 — Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) melawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
586 — 159
  • peraturan di bidang hukum Kepegawaian, bukan Pasal 22Undangundang Nomor5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopolidan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menimbang, bahwa permohonan atau petitum Pemohon Keberatanmohon agar putusan Nomor 05/KPPUI/2020, tanggal 15 Januari 2021dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim tidakdapat mengabulkan karena dalam perkara yang diputus dalam putusanNomor 05/KPPUI/2020 tanggal 15 Januari 2021 ada pelaku lain yangdinyatakan terbukti melangar
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 26-10-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat: 1.KARIM HI JAMALUDDIN 2.TAERAN ABUANA 3.UMAR ABBAS 4.SARAFU RAJAK 5.IRWAN SETIAWAN DJAFAR, A, KS 6.LINDA ARYANI PAKAYA 7.FATMAWATI ABDUL BAAR 8.NURMALA HUSEN 9.ISMAT A KARIM 10.NURJAYANTI 11.ZAKIA ABBAS 12.JAKA WIDADA 13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PDs 14.ABDU AMMARIE, BSC 15.FAJRI HATIM Tergugat: PT. PLN PERSERO
147 — 50
  • .> Pasal 44 : Ayat (1)Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajibmemenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan Ayat(2)"Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:e Andaldan aman bagi instalasi;e Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya ;e Ramah lingkungan ;18.Bahwa Tergugat juga jelasjelas telah melangar peraturan perundangundangan yang mana berdasakan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskanbahwa : Penggunaan tanah
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Perceraian
Register : 17-09-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PA WATES Nomor 459/Pdt.G/2015/PA.Wt
Tanggal 15 Maret 2016 — PEMOHON - TERMOHON
21 — 1
  • Termohon tidak pernah menolak perintah Pemohonkecuali bila melangar perintah agama Islam. KadangkadangTermohon pas M dipaksa untuk melayani dan sebelumnyasering dimasukkan jari sampai Termohon kesakitan tapiTermohon tahan untuk menyenangkan Pemohon. Sering pulapunya Pemohon suruh masukkan ke mulut Termohon sampaimau muntah tetap Termohon tahan demi kesenanganPemohon.5.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Ny. VENSENSIA SIANA DEWI
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
84 — 9
  • Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalamRekonvensi menyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasamaantara Tergugat d.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugatd.R tertanggal 12 April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal1338 KUHPerdata, yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 24-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 187-K/PM.II-08/AD/IX/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Sudirman
156 — 339
  • Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, maka perlu adanyapenekanan dan pembinaan personil supaya kedepannya seluruhpersonel dapat melaksanakan tanggung jawab yang lebih baik lagi saatberdinas dan tidak mengulangi perbuatan melangar hukum sepertiyang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak akan mengakibatkankerugian baik personil itu Sendiri maupun Kesatuan.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi3Nama lengkap : Andi Ijo bin H.M SijayaPekerjaan : WiraswastaTempat, tanggal
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 23-10-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 23 Oktober 2018 — * Perdata MAINI, Dk X BUPATI BOGOR
136 — 94
  • Tentang tanggung jawab hukum Tergugat berdasarkan dari gugatan Penggugatbahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan melangar hukum dalampenertiban dan meratakan objek sengketa, sedangkan menurut Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena semuasudah sesuai syarat dan prosedur dalam penertiban tamahtanah tersebut.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 —
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 126 K/TUN/2015berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat melangar ketentuan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikmaka Penggugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batalatau tidak sah atas Setipikat Hak Milik
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ktb
Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
PUJI ASTUTIK Binti SUKARDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kotabaru
101 — 11
  • Termohon melangar asas geen straft zonder schuld/Nulla poenasine culpa;6.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 12-04-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 6 Agustus 2012 — MAWARDI, Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
212 — 63
  • Sumatera Makmur Lestari sebagai Pemegang Izinnya,dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dan telah mengakibatkanketidakpastian hukum kepada pihak yang telah lebih dahulumengusahakan tanah tersebut, sehingga telah terbukti juga bahwaTergugat telah melangar Asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;Menimbang ...........06Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalammenerbitkan keempat puluh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquotelah bertentangan
    dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dan telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan yang baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas KepastianHukum, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untukmengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batalSurat Keputusan Tergugat berupa 40 (empat puluh) Sertipikat Hak MilikObyek Sengketa aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal97 ayat (8) dan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-07-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VII/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — - SUKARMI, Peltu NRP 513014
88 — 52
  • Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,begitu juga dengan tontonan televise yang setiap saat menampilkanadegan mencium pipi, kalau memang itu melangar kesusilaan tentunyaakan dilarang oleh pemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih sajakita linat adegan tersebut di televise.8. Bahwa dengan melihat uraian fakta tersebut diatas, sayaberpendapat :a.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 13-01-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 Juli 2012 — WINARSIH, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, R. BEATRIX I.K, dkk
136 — 90
  • .; Bahwa Tergugat pun telah melangar asas kepastian hukum sehinggamembuat status tanah a quo menjadi tumpang tindih (overlapping) statuskepemilikannya antar Penggugat dengan para pemegang sertipikat (obyeksengketa) yang belum jelas data fisik dan data yuridisnya merupakanpelanggaran terhadap PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 33 ayat 1 tentangpendaftaran tanah yang berbunyi Dalam rangka penyajian data fisik dandata yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usahapendaftaran tanah dalam daftar umum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. TJOENG ANDY ANTHONY, DK VS 1. EDDY LEO, DK
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp2.950.000.000,00 yang tidak patut/tidak sah terhitung sejak bulanSeptember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 dan bunga bulanJuni 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 total sebesar totalRp750.000.000,00 yang dilakukan atas kekhilafan Saksi Noversyah yangmendapat tugas dari Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seperti yangdiuraikan di atas/tidak terbukti ada persetujuan dan tanda tangan dariDirektur terkait dan telah diambil uang bunganya/diterima oleh ParaTerbanding/sekarang Para Termohon Kasasi adalah melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 92/Pdt.G/2012/Pn.Sda
Tanggal 18 Juli 2013 — MULYAWATI Melawan Nyonya URIPAH, Dkk.
57 — 21
  • Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalarnangka 17 dan 18 karena Turut Tergugat tidak pernah melangar hakkepemilikan Penggugat karena Turut Tergugat telah membeli tanahtersebut dengan benar kepada Para Tergugat, disertai dengan buktikepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN maka Turut Tergugatmerasa dirugikan sekali atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,oleh karenanya Turut Tergugat sangat dirugikan sekali oleh perbuatanPenggugat dan para pembeli tanah kavling
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 22/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
276 — 208
  • PP No 53 tahun 2010 tentang disiplinPNS, PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan UUNo. 30 tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintah ;8.Bahwa begitu juga dalam subtansi penerbitan objek sengketatidak memuat aturan yang mengatur tata cara dan prosedurpenjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukanpelanggaran disiplin seperti tidak adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 733/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Vannath Por
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Bob Yanastra
103 — 52
  • EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN TELAH MELANGAR ASASASASHUKUM ACARA DAN TELAH MERUBAH HAL MATERIIL DALAMPOSITA.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaPerkara Aquo, bahwa perubahan dalam suatu pengajuan PerubahanGugatan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara dalam Gugatansebelumnya.