Nomor 300 K/TUN/2016administratif yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal iniMenteri Pertahanan R.1;Bahwa putusan pengadilan tidak serta merta bisa dilakukan oleh Tergugatkarena harus sesuai prosedur pengangkatan CPNS yang diusulkan instansiPemda Provinsi Papua;Bahwa Penggugat seharusnya menggugat Pemerintah Provinsi Papuasebagai Tergugat Kedua selaku instansi yang menerima Penggugatsebagai CPNS dan mempunyai formasi tahun anggaran 2009 berdasarkanpersetujuan penetapan formasi dari Menpan

Hal ini berdasarkan surat MenpanRB NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Penanganan Tenaga HonorerKategori IT yang dinyatakan lulus hasil seleksi, bahwa proses verifikasi dan validasiberkas penetapan NIP tenaga honorer kategori I yang dinyatakan lulus ujian tertulisharus selesai paling lambat tanggal 31 Juni 2014.Bahwa ahli jelaskan untuk mekanisme perekkrutan CPNS diwilayah Kab.Karanganyar khusus K1 dan K2 yaitu :1456Berdasarkan SE Menpan RB No.05 tahun 2010 diadakan pendataan

ahli jelaskan perbedaan dari nota persetujuan tersebut antara lain: pada saatmenggunakan pola lama (sebelum K1 dan K2) untuk nota persetujuan NIP dari BKDmengisi data diri secara manual selanjutnya mengirimkan data tersebut kepada BKNPusat, kemudian dari BKN Pusat memberikan NIP dengan model stempel sedangkanuntuk pola yang sekarang(setelah adanya K1 dan K2) sudah menggunakan systemonline dalam memberikan nota persetujuan NIP.Bahwa , ada tim yang melaksanakan penerimaan CPNS yang terdiri dari BKN,MENPAN

, bahwa benar saksi SUNARDI pernah menyerahkan penetapanNIP kepada Terdakwa Mulyo Partono dan kemudian Terdakwa Mulyo partonomemberitahukan kepada para peserta penerimaan CPNS ;Menimbang, bahwa benar sampai sekarang para peserta penerimaan CPNSmelalui Terdakwa belum ada yang diangkat menjadi CPNS ;Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi ahli tata cara penerimaanCPNS sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dibanding dengan tatacarapenerimaan yang diatur oleh PP Nomor 56 Tahun 2012 serta SE Menpan

PTUNMTR Hal. 50 dari 89 halamanBahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarangBahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewatpengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

Idrus;Putusan No. 124/G/2017/PTUNMTR Hal. 62 dari 89 halamanBahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saatitu; Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti testCPNS; Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi testCPNS; Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang

secara aturan ASN itu harusdiberikan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang ASN, sebelum dilakukan pemberhentian yang bersangkutan tidak usahdipanggil atau diperiksa lagi karena ini hukuman yang sifatnya final bukanyang bersifat pembinaan disiplin; Bahwa, terhadap surat keputusan PTDH yang telah lewat waktu denganputusan pengadilan yang sudah inkracht, menurut Ahli sesuai dengan SKBdan Surat Edaran Menpan

pertama putusan pengadilaninkracht terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang ASN, kedua putusan pengadilan inkracht terjadi setelah berlakunyaUndangUndang ASN dan sebelum berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen PNS ASN, dan ketiga putusan pengadilan inkracht terjadisetelah berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS,Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor: 240/G/2019/PTUNJKT.menurut Ahli dengan melaksanakan amanah dari SKB dan dilanjutkan denganSE Menpan

disebutkan secara jelas bahwa suatukewajiban dari Auditor untuk mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaanaudit yang dianggap materiil sesuatu yang dianggap materiil apabila halhaltersebut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan auditsehingga laporan tersebut biasanya dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga menjadi suatu kewajiban auditor untukmenyatakan laporan bahwa kegiatankegiatannya dilaksanakan sesuai denganstandar ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menpan

No. 211 PK/Pid.Sus/201348e Dalam pengungkapan pihak yang bertanggung jawab atau yang menduga terlibatharus memperhatikan asas praduga tidak bersalah yakni tidak menyebutkanidentitas lengkap ;Namun laporan Audit yang disampaikan oleh Auditor BPKP PropinsiKalimantan Selatan tidak memuat unsurunsur tersebut dan tidak memuataspekaspek yang disebutkan di dalam Peraturan Menpan tersebut sehinggahasil Audit yang dibuat oleh Auditor BPKKP Kalimantan Selatan yangdijadikan sebagai alat bukti dalam penanganan

Menteri PendayagunaanAparatur Negara tentang penggunaan tenaga ahli dari luar dimana sebuahkeharusan mempergunakan advis/pendapat dan bantuan dari pihak yangberkompeten dalam hal Auditor tidak memiliki pengetahuan, keterampilan,dan halhal lain kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruhmaupun sebagian penugasan seperti aktuaris, penilai, pengacara, insinyur,konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik, geologo, ataupun tenagaahli yang berada diluar organisasi BPKP (vide Peraturan MENPAN

HANAFIAH dan ditempat tersebutAHMAD MASJUDIN ada menjelaskan kepada saksi bahwaadiknya yang bernama JAZULI yang tinggal di Jakarta dapatmembantu proses pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil danselanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa dan AHMAD MASJUDINbertemu dengan orang yang bernama JAZULI tersebut di hotelDinesti;bahwa waktu itu Saudara Jazuli mengatakan kepada saksi dandihadapan lainnya Bahwa saya bisa membantu untukmengurus CPNS, dan saya ada kedekatan dengan orangMENPAN di Jakarta dan orang MENPAN

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarangBahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewatpengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saatitu; Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti testCPNS; Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi testCPNS; Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarangBahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewatpengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saatitu; Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti testCPNS; Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi testCPNS; Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara(Menpan) Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negaraatau dengan kata lain bahwa Surat Keputusan Tergugat BupatiNias Barat Nomor: 810/023.BKD/K/2011 tanggal 17 januari 2011tersebut belum final dan masih memerlukan persetujuan dariinstansi lain, dan sebagai fakta bahwa ada pihak instansi lain yangmenjadi penentu akhir tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipilyaitu Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dapatdipahami mulai dari pengadaan yang terlebin dahulu

Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai BadanPertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia yang merupakanMenteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia(Menpan RI) merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganHalaman 2 dari 19 halaman.

Wiryantibahwa ia benarbenar dapat memasukkan CPNS dengan mengatakan lagi bu iniada lowongan untuk PNS dengan jatah sembilan orang, karena ada yangmengundurkan diri sehingga tinggal mengumpulkan berkas saja dan langsungditerima tanpa tes namun dengan syarat membayar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak diterima maka uangakan dikembalikan utuh tanpa dipotong sepersenpun saya mempunyai bapak yangbertanggungjawab secara penuh yang berada di Jakarta dibagian MENPAN

PNS dan jika tidak diterima uang akan sayakembalikan.e bahwa katakata terdakwa yang dijanjikan tersebut yaitu Ibu ini ada lowongan untuk PNS dengan 9 bangku tanpa tesyaitu untuk menggantikan CPNS yang diterima tetapi yangmengundurkan diri di tahun 2010, maka tinggalmengumpulkan berkas saja dan langsung diterima dengansyarat membayar Rp 150.000.000,00 per orang.e bahwa khusus bu Retnowati dan bu Is (pelapor) membayarRp 125.000.000,00 saja karena terdakwa mempunyai canelyang dipercaya dari pusat MENPAN

Dengan demikian tergugat telahmenempuh segala proses dan prosedur hukum sebelummenerbitkan Objek Perkara.11.Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 21 (Dua PuluhSatu), 22 (Dua Puluh Dua), dan 23 (Dua Puluh Tiga) Tergugatmenanggapinya sebabgai berikut :a. bahwa memang benar Tergugat menerbitkan objek sengketamengacu kepada Keputusan Bersama MENDAGRI, MENPAN& RB, dan Kepala BKN, No.182/6597/SJ, NO.15 TAHUN 2018dan NO.153/KEP/2041.12.Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 24 (Dua PuluhEmpat

Bahwa surat MENPAN RB tersebut bukan ancaman bagi KepalaDaerah termasuk tergugat, akan tetapi Petunjuk TeknisHalaman 35PutusanPerkara Nomor : 63/G/2020/PTUNMDN.Penjatuhan PTHD (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)olehPPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) terhadap PNS yang telahdijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.f.

2017 tanggal 8 Januari 2018;Fotokopi dari fotokopi UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Fotokopi dari fotokopi UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Fotokopi dari fotokopi Siaran Pers Kepala Biro humas BKN Nomor :022/Rilis/BKN/IX/2018 tanggal 13 September 2018;Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bersama Mendagri, Menpan

Pasal 21 Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor: 139/KEP/MENPAN/11/2003 tentang Jabatanfungsional Dokter dan Angka Kreditnya, ditentukan1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertamakali dalam jabatan dokter, harus memenuhi syaratsebagai berikuta. Berijazah dokter ;b. Pangkat serendah rendahnya Penata Muda Tingkat lI,golongan ruang IlIl/b ;c.

Togap Marpaung, PGD kepada Menteri PANdan Reformasi Brokrasi (Menpan RB), Hal : 1. MasalahKepegawaian Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi; 2.Masalah Perizinan; 3. Masalah Dugaan Korupsi, tanggal 24Oktober 2016 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Surat dari Drs.

Agustus 2016 (Print Out);Antisipasi Zat Radioaktif Masuk Ke Istana Negara,Bapeten Pasang RDMS dan Pedestrian RPM, tanggal 7September 2016 (Print Out);Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotokopi surat yang telahdiberi tanda T1 sampai dengan T32, bermeterai cukup dan telah pula dicocokandengan aslinya maupun fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:1.Bukti T1Surat dari Togap Marpaung kepada Presiden Rl,Menristekdikti, Menpan

berhubungan langsung dengan yang minta izin;bahwa sepengetahuan Saksi materi perizinan tidak ada hubungannya denganbidang Pengkajian dan ada kaitannya ketika bidang perizinan tidak mampu lagibaru diserahkan ke Tim Pengkajian yang akan dibuat dalam bentukrekomendasi;bahwa di direktorat perizinan ada lembaga khusus yang mengatur bagaimanaprosedur mengurus perizinan;bahwa Saksi hanya memfomard berita tunjangan kinerja di WA dan beritanyamemang sudah keluar di media massa;bahwa Saksi bertiga pernah ke Menpan

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarangBahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewatpengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saatitu; Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti testCPNS; Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi testCPNS; Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang

Hal 51 dari 89 halaman.Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan RB selama 1 bulan;Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan dari uji publik adalah memberikankesempatan kepada masyarakat apabila ada yang menyanggah/keberatanterhadap namanama yang dinyatakan lulus test;Bahwa saksi menyatakan tidak membaca datadata/dokumen peserta laintetap hanya membaca namanamanya saja;Bahwa saksi menyatakan benar saat uji publik tidak ada pihak yangkeberatan;Bahwa saksi menyatakan setelah

Hal 63 dari 89 halaman.Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 yang mengaturtentang Honor Kategori dan Kategori Il;Bahwa saksi menyatakan yang membedakan Honor Kategori dan KategoriI!

Saksi menerangkan halhal sebagai berikut :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saatitu;Putusan No. 123/G/2017/PTUNMIR..

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarangBahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewatpengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saatitu; Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti testCPNS; Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi testCPNS; Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang

Si ketika diangkat menjadi Pejabat Eselon Il.bpada tahun 2015 sebagaimana diuraikan diatas diketahuil tanpamelalui proses open bidding atau lelang jabatan padahal saatitu Sudah ada aturannya yakni berupa Surat Edaran MENPAN RBR.Il. dan PERATURAN MENPAN RB R.I.sebagaimana diuraikandiatas.Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata yangmemiliki maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam PasalHalaman 12 dari 51.

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarangBahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewatpengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saatitu; Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti testCPNS; Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi testCPNS; Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang