Ditemukan 536 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natin nasution national navian nathan nastion nasion nadion napion natiin nations natio
Pengadilan PN TAIS Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN TAIS Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS HENDRA YANTO, S.H.
2.NELLY, S.H
Terdakwa:
HENDRA DINATA Bin SUPARMAN
129 — 56
  • dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas Bahwa, setelah Terdawa memukul Saksi Korban, tangan Saksi Korbanyang memegang tas menjadi tidak begitu kuat dan salah satu tangannyamenutupi wajahnya sehingga Terdakwa dengan mudah membuka Tassandang milik nya kemudian Terdakwa mengambil dompet milik Terdakwadidalam Tas tersebut; Bahwa setelah itu Saksi II menghampiri Saksi Korban untuk memisahkanTerdakwa dan melepaskan tangan Terdakwa yang memang saat itu masihmemegang tangan Isteri Terdakwa dan Saksi Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 18-03-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 18 Maret 2015 — DHALIM SOEKONADU VS MULTI ACCESS LIMITED
183 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Produced By JDB GroupInnovative Sales Sina Net China Guangdong Jiaduobao Drink & 2008Award Of The Year Food Company Limited For TheoteWONG LO KAT (=z =) Product; ; ; maeElite Brand Chinese Food Industrial The WONG LO KAT (=z 5 2008AssociationProductRanked Nomor 1In China Industrial Information The WONG LO KAT ($25) 20082008 National Issuing Center ProductBeverages Market: : =Bal@sBrakag Herbal China High Technology The WONG LO KAT ( #5 ) 2008Tea Industry By Brand Promotion Bureau; ProductChinese Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
267 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    ;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation menyebutkan bahwa perusahaanMalaysia tidak akan diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain dalamsituasi yang serupa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
218 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:Dalam hubungan dengan pasal 7 Laba Usaha, tidak ada dalamPasal ini yang akan mencegah Negara pihak pada Persetujuan daripengenaan, bagian dari pajak penghasilan usaha, pajak tambahansetelah pajak atas keuntungan dari bentuk usaha tetap, ditetapkanbahwa pengenaan pajak ini tidak akan melebihi 12,5%;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1829 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
239 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation ("MFN") yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    (Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation menyebutkan bahwa perusahaanMalaysia tidak akan diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain dalamsituasi yang serupa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT CNOOC SES Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation ("MFN") yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    (Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation menyebutkan bahwa perusahaanMalaysia tidak akan diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain dalamsituasi yang serupa.
Pengadilan PN PACITAN Pidana Khusus
Putus : 03-12-2012 — Upload : 16-12-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 117/Pid.Sus/2012/PN.Pct
Tanggal 3 Desember 2012 — YUWARDIS bin M. MUBIN
90 — 21
  • gradasi peran pelaku dalam perbutan yangdapat dikualifikasi sebagai penyelundupan manusia sehingga seluruh peran mendapatkanancaman pidana minimal yang sama ; 41Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari peranorangorang asing sebagai obyek dalam penyelundupan manusia yang pada hakikatnyaperbuatan Terdakwa tidak akan terjadi apabila orangorang asing imigran illegal dariNegara Timur Tengah tersebut menaati ketentuan keberadaannya sebagai pengungsidibawah naungan UNHCR (United Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
222 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:Dalam hubungan dengan pasal 7 Laba Usaha, tidak ada dalam Pasal iniyang akan mencegah Negara pihak pada Persetujuan dari pengenaan,bagian dari pajak penghasilan usaha, pajak tambahan setelah pajak ataskeuntungan dari bentuk usaha tetap, ditetapbkan bahwa pengenaan pajakini tidak akan melebihi 12,5%;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 06-04-2022 — Putus : 04-07-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 22-K/PM.I-07/AD/IV/2022
Tanggal 4 Juli 2022 — Oditur:
Suparlan
Terdakwa:
Hajibullah
98 — 26
6) 1 (Satu) buah ID United Nation a.n. Bullah, Haji.
7) 1 (satu) buah SIM TNI BII khusus a.n. Hajibullah.
8) 1 (Satu) buah SIM A a.n. Hajibullah.
9) 1 (Satu) buah NPWP a.n. Hajibullah.
10) 1 (Satu) buah Kartu BPJS a.n. Hajibullah.
11) 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI No. 1146538.
12) 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. 6013500434934916.
13) 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri No. 6032982812552907.
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN METRO Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Met
Tanggal 15 Juni 2017 — Natori als Bung bin Sapardi
19 — 3
  • bekerja;Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang mengenaipenggunaan narkotika jenis sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan danmembenarkannya;Amir bin Kamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar menurut saksi, Terdakwa Naton terlebih dulu ditangkap oleh Polisidan kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu disekitar tempat Terdakwa Natoridilakukan penangkapan, yang mana menurut pengakuan Terdakwa Nation
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-07-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Bgr
Tanggal 27 Januari 2015 — Hj. ENDANG YULLI HARINI LAWAN PT ASURANSI ASTRA BUANA CABANG BOGOR & PT ASTRA SEDAYA FINANCE cq. PT GE FINANCE
138 — 65
  • Oleh karena itu tidak dapatdilakukan perlawanan dalam bentuk hukum apapun.Menurut pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor Tahun 1999 Arbitraseadalam cara menyelesaikan suatu sengketa perdata diluar pengadilanumum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis olehpihak yang bersengketa.Standar klausula arbitrase UNCITRAL (Unut Nation Commission ofInternasional Trade Law) yaitu setiap sengketa, pertentangan atautuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atauwanprestasi, pengakhiran
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 29-12-2015 — Putus : 01-07-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 541/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Brt.
Tanggal 1 Juli 2016 — PARA PEMOHON , PARA TERMOHON
145 — 56
  • Tahun 2015, halaman 117,tentang Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Ril.No.698K/Pdt/2011 tanggal 19 Juli 2011, diberi tanda P. 34;40.Fotocopy Surat Pernyataan AGENBROMO, selaku agen resmi dari PTJNE Across Nation (JNE), tertanggal 22 Juni 2016; diberi tanda P. 35;41.Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
    .;42.Fotocopy Surat Pernyataan AGEN BROMO, selaku agen resmi dari PTJNE Across Nation (JNE), tertanggal 22 Juni 2016 ; diberi tanda P.37.Suratsurat bukti tersebut telah bermeterai cukup untuk dijadian alatbukti di pengadilan, dan fotocopy suratsurat tersebut telah dicocokan denganaslinya dimuka persidangan terkecuali bukti bertanda P.2 dan P6 telahdicocokan dengan fotocopy yang telah dilegalisir oleh Notaris, selanjutnya buktibertanda P.7, P,8, P.9,P.10,P.11, P.12, P.13,P.14, P.16, P.17, P.19, P.20
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum
Register : 16-02-2023 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mpw
Tanggal 11 April 2023 — Penuntut Umum:
1.LUCAS JUAN ASHER PANGGABEAN, S.H.
2.DEWI MIRNA IDA, S.H.
Terdakwa:
EDI SUSANTO alias EDI BELOK bin KAMIDJAN
64 — 9
  • li>1 (satu) bungkus rokok merk Raven;
  • 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild;
  • 3 (tiga) bungkus rokok merk Lias Aduants;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk On Line;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk 62;
  • 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Jati;
  • 6 (enam) bungkus rokok merk Trump Mild;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk Bheta Kretek;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk Red Black;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk Nation
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 09-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor85/Pid.Sus/2015/PN Ksp
Tanggal 9 Juli 2015 — 1.IRSAN BIN AWALUDDIN; 2.RAJALI ALIAS USUF BIN MUHAMMAD
46 — 2
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Hal 35 dari 40Hal Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Ksptentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1972 K/Pid/2012
Tanggal 2 Oktober 2013 — I GUSTI AYU KETUT SUANDEWI, SST.M.Si DAN KAWAN-KAWAN
146 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penuntutan suatukejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini ;Ayat (3): Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai denganprinsipprinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan daripenuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikanatau penuntutan (Justice Collaboration) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkankonvensi ini ;Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 Konvensi PBB Anti kejahatanTransnasional yang terorganisasi (United Nation
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 06-09-2011 — Putus : 09-03-2012 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 11/PDT.G/2011/PN.BT
Tanggal 9 Maret 2012 — Penggugat melawan Tergugat
208 — 53
  • by the judgement of selected persons in some disputedmatter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and isintended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation ofordinary litigation".Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3010tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Bahwa Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-02-2016 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN KOTABUMI Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Kbu
Tanggal 24 Maret 2016 — NINGSIH BINTI M. HATTA;
18 — 4
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
Pengadilan PN BUKITTINGGI
Register : 06-09-2012 — Putus : 09-03-2012 — Upload : 05-04-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 11_PDT_G_2011_PNBT_Kabul_09032012_Wanprestasi/Asuransi
Tanggal 9 Maret 2012 —
349 — 170
  • abiding by the judgement of selected persons in some disputedmatter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and Isintended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation ofordinary litigation".Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Bahwa Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-08-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN KOTABUMI Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN Kbu
Tanggal 20 Oktober 2016 — Terdakwa I RAINAL DINATA Bin AKRI ROJI dan Terdakwa II MINI SUHARTI Binti HARDI
41 — 8
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Hal 29 dari 33 Hal Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN Kbutentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 117/PID/2019/PT BNA
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Terdakwa : JUFRI Bin HANAPIAH Diwakili Oleh : MUHAMMAD NASIR,SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum : FAHMI JALIL, SH.
31 — 10
  • dipengadilanALLAH Subhanallahu Wa Taala nanti pada hari hari yaitu:Pada hari yaumiddin.Pada hari yaumil mahsyar.Pada hari yaumil akhir.Pada hari yaumil hisab.Pada hari yaumil malum.Pada hari tidak ada pertolongan dari siapapun.Pada hari yang sangat panas dan luar biasa mendidih.Pada hari yang siksaannya luar biasa dan sangat pedih.7 7~ 17~~7~~7 7~ 17~7~~Bahwa dalam hal ini Kami dapat mengetengahkan kaedah hukum yang berlakuuniversal, harus dilaksanakan oleh semua anggota Perserikatan Bangsa Bangsa United Nation