Ditemukan 4629 data
172 — 85
Publik,Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik serta Pasal 63 ayat(1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008tentang Jasa Akuntan Publik, kepada KAP Achmad, Rasyid,Hisbullah & Jerry dikenakan Sanksi Peringatan tertulis4.
administratief beroep terhadap Objek Gugatan kepada KomiteProfesi Akuntan Publik.
danKAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry.Pemeriksaan tersebut dilakukan bertujuan untuk:Menilai kepatuhan Akuntan Publik Achmad Rodi Kartamulja danKantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerryterhadap kewajiban membuatdan memelihara kertas kerja.Menilai kepatuhan Akuntan Publik Achmad Rodi Kartamulja danKantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerryterhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan jasayang diberikan, meliputi kepatuhan pelaporan perpajakan danlaporan tahunan
publik;Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor: 128/G/2017/PTUNJKTDampak hasil audit jika tidak ada kertas kerja sesuai undangundangmaka ada sanksi dari akuntan publik dan kertas kerja harus disimpansekurangkurangnya dalam jangka waktu 10 tahun;Kertas kerja ini jika butuh kepastian dapat diminta ke akuntan publik atasijin perusahaan, jika dimanipulasi maka ada ancaman pidana jika dirubaholeh akuntan publik;Ijin yang harus dimiliki akuntan publik, ada dua ijin pertama ijin akuntanpublik
itu pilinan dan undangundang tidak mengaturnya;Akuntan publik yang ijinnya tidak dicabut bisa melakukan audit, jika salahsatu ijin dicabut maka akuntan publik yang ijinnya dicabut tersebut tidakdapat melakukan audit dan kantor tersebut harus melaporkan kekementerian keuangan dan harus merubah nama kantor tersebut sesuaidengan ijin yang masih ada;Akuntan publik yang mendapat sanksi dapat melakukan upaya hukumsesuai undangundang yaitu akuntan publik dapat melakukan banding kekomite dan dapat dilakukan
Terbanding/Tergugat I : Edi Yosfi
Terbanding/Tergugat II : Dewi Sisca Puspita
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
103 — 54
Terbanding/Tergugat I : Edi Yosfi
Terbanding/Tergugat II : Dewi Sisca Puspita
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
2.KANTOR AKUNTAN PUBLIK - ERNST & YOUNG INDONESIA
3.A F F A N D I
8 — 5
PEPC ADK)
2.KANTOR AKUNTAN PUBLIK - ERNST & YOUNG INDONESIA
3.A F F A N D I
113 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar denganNomor Registrasi Akuntan Publik AP.0346 berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 1317/KM. 1/2011, berkantor pada KantorAkuntan Publik Drs. HERMAN BUKIT di Jalan Suprapto 18 CempakaPutih, Jakarta Pusat 10510;Hal. 5 dari 32 hal. Put.
Amatra Citra Indonesia) yang bertujuan untukmendapatkan datadata maupun dokumen Laporan Keuangan Termohontahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014;Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukanpemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuatlaporannya yaitu : Saudara Drs. Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar denganNomor Register Akuntan Publik AP.0346 berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 1317/KM. 1/2011, berkantor pada KantorAkuntan Publik Drs.
Ahli (Akuntan Publik) tersebut;Menyatakan Pemohon berhak menerima salinan resmi laporanhasilpemeriksaan Ahli (Akuntan Publik) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkanpenetapan ini;Menyatakan biaya pemeriksaan terhadap Termohon berdasarkanpenetapan ini dibayar atau ditanggung oleh Termohon;Menyatakan agar Direksi Perseroan PT.
Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukanpemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuatlaporannya yaitu : Saudara Drs. Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar dengan NomorRegister Akuntan Publik AP.0346 berdasarkan Keputusan MeniteriKeuangan Nomor 1317/KM. 1/2011, berkantor pada Kantor AkuntanHal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2015Publik Drs. Herman Bukit di Jalan Suprapto 18 Cempaka Putih, JakartaPusat 10510;5.
Mengangkat dan menunjuk ahli (akuntan publik) untuk melakukanpemeriksaan (audit investigasi) terhadap Termohon dan membuatlaporannya yaitu : saudara Drs. Herman bukit, ak, akuntan publikterdaftar dengan nomor registrasi akuntan publik ap.0346 berdasarkankeputusan mentri keuangan nomor 1317/km. 1/2011, berkantor padakantor akuntan publik drs.
1030 — 374
KNT&R~ Landmark 017/Covlet/08/2013 dari akuntan publik Kosasih,Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan) (Vide Bukti T 55.40) AtUang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada akuntan publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo& Rekan sebagai akuntan publik dalam rangka gopublic (lihat Surat tagihan (invoice) tanggal 5September 2013, No.
KNT&R Landmark 062/Covlet/09/2013 dari akuntan publik Kosasih,Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan) (Vide Bukti T55.43)Rp.57.750.000, 44Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada akuntan publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo& Rekan sebagai akuntan publik dalam rangka gopublic (linat Surat tagihan (invoice) tanggal 16Agustus 2013, No.
KNT&R Landmark 068/Covlet/09/2013 dari akuntan publik Kosasih,Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan) (Vide Bukti T 55.55) Uang yang dibayarkan Penggugat MRekonpensi Rp. 52.937.500,kepada akuntan publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo& Rekan sebagai akuntan publik dalam rangka gopublic (lihat Surat tagihan (invoice) tanggal 16Agustus 2013, No. KNT&R~ Landmark 014/Covlet/08/2013 dari akuntan publik Kosasih, Hal. 96 dari 252 hal.
P398/GMH/12 dari Akuntan Publik Gani Mulyadi &Handayani) (Vide Bukti T55.88)Rp.898.560.000, 89Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada Akuntan Publik Gani Mulyadi & HandayaniSebagai akuntan publik dalam rangka go public (lihatSurat tagihan (invoice) tanggal 2 November 2013,No.
P398/GMH/12 dari dari Akuntan Publik GaniMulyadi & Handayani) (Vide Bukti 155.89)Rp.2.000.000.000, 90Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada Akuntan Publik Ruky, Safrudin & Rekan,sebagai akuntan publik dalam rangka go public (lihatSurat tagihan (invoice) tanggal 10 Mei 2013, No.RSRU/P/100513.01 dari Akuntan Publik Ruky,Safrudin & Rekan) (Vide Bukti T55.90)Rp.600.000.000. 91 Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayanisebagai akuntan publik, dalam
78 — 59
Kaur 1(satu) Lembar Surat kuasa dari kantor Akuntan Publik ( KAP )TARMIZI ACHMAD Nomor Izin Usaha KAP : KEPO91 / KM.6 /2004 Perihal untuk melakukan penawaran dalam rangkaPekerjaan jasa audit dana PILKADA tingakat Kabupaten /Kotamadia Se Provinsi Bengkulu Tertanggal 23 septembr 2010(asli) ; 1 (satu) Buah Cap Stempel Kantor Akuntan Publik ( KAP.)TARMIZI ACHMAD (asili) ; 1(satu) Buah Cap Stempel Tanda Tangan (asli)Dirampas untuk dimusnahkan4.
menerima Kuasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZIACHMAD untuk mengikuti pelelangan atau penawaran dalam kegiatan auditPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.
Dokumen Penawaran Jasa audit dana kampanye atas namaKantor Akuntan Publik (KAP ) TARMIZI ACHMAD.2. Dokumen hasil audit laporan dana kampanye calon Bupati danWakil Bupati di 4 (empat) KPU Kabupaten dengan mengatasnamakan Kantor Akuntan Publik (KAP ) TARMIZI ACHMAD ;3.
Kabupaten Kaur atas nama pasangan calon YUSMERI HERLANdan SUPARLIS HARYATI ;weenenne Bahwaterdakwa telah membuat Surat Kuasa, dokumen scan, capstempel Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD, cap stempel tandatangan yang mengatasnamakan Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZIACHMAD tersebut dengan cara melakukan penawaran kepada KPUD Kab.Rejang Lebong, KPUD Kab.Lebong, KPUD Kab.Kepahiang dan KPUD Kab.Kaur, tetapi ada beberapa format laporan, penggunaan jenis kertas,penomoran surat dan tanda tangan
tahun 2015 di 4 (empat) KPU Kabupaten dengan mengatasnamakanKantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD sedangkan terdakwa tidakmemiliki Kantor Akuntan Publik sendiri dan dalam menjalankan profesisebagai akuntan publik berdasarkan PMK ( Peraturan Menteri Keuangan )Nomor 17 Tahun 2008 tentang Praktek Akuntan Publik, disamping itu KAPTARMIZI ACHMAD yang beralamat di jalan Dewi Sartika Raya No. 7 PerumUndip Sukorejo Semarang Jawa Tengah, tidak memiliki kantor cabangataupun Rekan KAP yang berada di Propinsi
145 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Publik Drs.
Bahwa Penggugat adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Purbalauddin& Rekan, berkedudukan di Jakarta, Grand Aston Soho, Lantai 9, Jl, Jend. S. ParmanKav. 2224 Jakarta Barat, yang izinnya ditetapkan berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: KEP031/KM.17/1999 tanggal 25 Januari 1999, Nomor jinAkuntan Publik (NIAP): 99.1,0600 ;2.
SR170/MK.1/2010 tanggal22 Februari 2010 hal Sanksi Peringatan Akuntan Publik Drs.
Fahmi (Anggota IAPI No. 762) untuk menjadi saksiahli, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding telahmelakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)dan keterangan ini diberikan oleh ahli yang kompetensinya telah diakui olehIAPI sebagai satusatunya asosiasi profesi akuntan publik di Indonesiaberdasarkan pasal 58 PMK Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa AkuntanPublik yang menyatakan asosiasi profesi akuntan publik yang diakui olehPemerintah adalah IAPI.Majelis
Menteri Keuangan Nomor:SR170/MK.1/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Sanksi Peringatanterhadap Akuntan Publik Drs.
207 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa akun piutang PT Semua Tahu Kita sebesar Rp966.900.619,00 dariTahun 2004 hingga September 2015 belum ada penyelesaiannya, meskitelah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa;. Bahwa akun hutang Tuan Suhaili Saun (pemegang saham dan selakuPemohon) tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Semua Tahu Kita yangsudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa & Rekan itusangat tidak berdasar fakta dan transaksinya dapat dikatakan fiktif;.
Bahwa penghasilan dari sewa kantin sejak Tahun 2009 hingga saat initidak pernah tercatat dalam akun Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kitameski telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa danatau Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans & Daniel, yang notabenedipilin/ditentukan oleh pengurus PT. Semua Tahu Kita, Tuan RahmanUsman selaku Direktur Utama, Tuan Ronny Halim selaku Direktur danatau Tuan Johanis selaku Direktur;. Bahwa deviden PT.
Kejadian ini telahberlangsung dari Tahun 2005 hingga Tahun 2011 dan telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Daniel Hassa & Rekan dan Kantor AkuntanPublikBenny, Tony, Frans & Daniel, yang keduanya direkomaendasikanoleh para pengurus PT.
Menyatakan bahwa alasanalasan penetapan Pemeriksaan LaporanKeuangan PT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yangdiusulkan Para Pemohon adalah sah dan berharga karena hasil audit dariKantor Akuntan Publik yang diusulkan para pengurus PT.
Semua TahuKita selama ini tidak menunjukkan transparansi, saran atau opini atasakunakun yang disebutkan;Menyatakan bahwa alasan penetapan Pemeriksaan Laporan KeuanganPT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yang diusulkan Pemohontelah memenuhi unsur formalitas hukum yang diatur oleh UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menyatakan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kitadari Juli 2011 sampai dengan Juni 2015 oleh Kantor Akuntan Publik AmirAbadi Jusuf atau Ernst
34 — 6
Publik di Jl.
RUCI FIRNANGTIAS tempat tinggal Bluru Permai Blok JE/ 11 RW.10/ RT.09,Sidoarjo tersebut, telah diserahkan oleh Terdakwa sendiri dan diterima / diserahkan kepada sopirkantor akuntan publik tersebut yaitu saksi MOH. RIDWAN dan juga diketahui sendiri oleh saksiMARWANDI, SE.AK, di Kantor Akuntan Publik Jl.
publik di Jl.
DIMAS, pada tanggal 23 Juli2009 ; Bahwa saksi tetap pada keterangan yang tertuang di dalam BAP tersebut ; Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Akuntan Publik di JI. Kayun No. 3840Blok B8 Surabaya ; e Bahwa saksi mengenai Terdakwa karena samasama bekerja ditempat yang sama, yaitudi Kantor Akuntan publik di Jl. Kayun No. 3840 Blok B8 Surabaya ; e Bahwa saksi mengetahui jika dua orang temannya yaitu saksi H.
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
(IAPI) dengan Nomor : 0880/VI/IAPI/2016 tanggal 1 Juni 2106memberikan deskripsi mengenai akuntan publik yang pada pokoknyasebagai berikut:5.1.
Sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang Pasal 57 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,general audit atau audit atas laporan keuangan dapat diberikanoleh akuntan publik;5.5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UndangundangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahwaHal. 32 dari 51 hal.
Putusan No. 58 PK/Pid/2017setiap orang yang bukan Akuntan Publik tetapi menjalankanprofesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagai AkuntanPublik sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan Publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Sesuai dengan bukti Novum 4 dan 5 tersebut menegaskan AuditLaporan Keuangan yang dikeluarkan Raden Edy Winarto yang diajukanoleh Pelapor sebagai
Surat Keberatan tersebut telah disampaikan kepadaInstitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang merupakan Organisasi Induk yangmenaungi Akuntan Publik Indonesia, melalui Surat Nomor : 0166/YPI/SDITSMPSMA/E.23/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 Perihal PengaduanKeberatan Ketua Harian Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Padangsidimpuan,yang kemudian oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui suratnya(Novum 4) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Auditor Raden EdyWinarto tidak terdaftar sebagai
H.Syahrun Batubara, Ak., CPA, seorang Akuntan Publik Resmi yang terdaftar diHal. 42 dari 51 hal. Putusan No. 58 PK/Pid/2017IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) dan mendapat izin dari MenteriKeuangan R.luntuk melakukan Audit. Adalah bukan merupakan niat jahat(MENS REA).
236 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Publik dan Kantor Akuntan Publikakan diperhitungkan dalam menentukan jumlah feeyang menjadi beban klien, sehingga akhirnya pungutanini akan menjadi beban bagi klien/para pelaku pasarmodal yang menggunakan jasa Akuntan Publik;(2) Bahwa Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik selamaini juga dibebankan dengan sejumlah persyaratanpersyaratan dan pembatasanpembatasan, antara lainkewajiban terdaftar sebagai rekanan di sejumlah bankbank yang ada di Indonesia dengan persyaratanpersyaratan yang sangat ketat
, dan adanya pembatasanpekerjaan yang diizinkan;(3) Bahwa Akuntan Publik selama ini telah berkontribusikepada Negara juga termasuk membayar iuran kepadaasosiasi profesi Akuntan Publik dalam hal:(a) Pajak Penghasilan;Halaman 25 dari 60 halaman.
Putusan Nomor 68 P/HUM/2014(b) Pajak Pertambahan Nilai;(c) biaya perizinan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik;(d) iuran tahunan keanggotaan APL(e) biaya mengikuti pelatihan professionalberkelanjutan dengan junlah minimum 40 SKPpertahun; dan(f) biaya sertifikasi pendaftaran di Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK).(4) Bahwa pungutanpungutan yang dikenakan terhadapAkuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menjadidisincentive bagi profesi Akuntan Publik dan tidaksejalan dengan upaya Pemerintah
Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang samaatau untuk tahun buku yang sama.Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf b UU Akuntan Publik menyatakan:Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi danmelaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.Bahwa Kode Etik Profesi Akuntan Publik paragraf 280.2 dan 290.1menyatakan:280.2
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 5.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan 6. UndangUndangNomor 30 Tahun 2004 jo.
73 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tampubolon,Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs.
Synergy Mitra Sejati dari AuditorIndependen kantor Akuntan Publik Drs.
ERLINA
Termohon:
1.KEPALA KEJAGUNG RI Cq KEPALA KEJATI KEPRI Cq KEPALA KEJARI BATAM
2.KAPOLRI Cq KAPOLDA KEPRI Cq KAPOLRESTA BARELANG BATAM
60 — 22
Laporan Keuangan Tahunan BPR tidak diaudit oleh AkuntanPublik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);Dinyatakan belum menyampaikan Laporan TahunanPASAL 16 ayat (1) huruf (a) dan (b)Dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan KeuanganTahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPR wajibmenunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yangmemenuhi kriteria :a. Terdaftar di Bank Indonesia; danb.
Memiliki kompetensi Sesuai dengan kompleksitas usahaPihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;(2) Kewajiban Penggunaan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan laporanyang wajid diaudit atau diperiksa oleh Akuntan Publikberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangjasa keuangan atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;PASAL 18 ayat (1)(1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan
orang dalamKantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa kepada Pihakyang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib memenuhiHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Btmkondisi independen selama Periode Audit dan PeriodePenugasan Profesional;PASAL 19 ayat (1)(1) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atasinformasi keuangan historis tahunan kepada Lembaga JasaKeuangan, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajibmelakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;8.
Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasikeuangan historis tahunan kepada Lembaga Jasa Keuangan,Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib melakukankomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;10.
Telah dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2015, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;c. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2016, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;d. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2017, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;e.
79 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga hasil audityang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik Kurmiawan & PERMINDO harusdinyatakan syah secara hukum;Bahwa dari hasil laporan kas pembukuan sdr. Heru Sutopo, S.E., selaku karyawanbagian pembukuan (yang kemudian diaudit oleh akuntan publik), kas keuangan daritahun buku 1997 sampai dengan 2002 perusahaan (PT BIG)/Tergugat I selalumengalami keuntungan.
Putusan PeninjauanKembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, namun disisi lain telahmenilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang menjadikan dasarpertimbangan Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembalidimana telah menilai bahwa Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dilakukantidak selesai dan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai hasilAudit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan telah salah.
Dari mana Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Timur mengetahui hasil Audit Akuntan Publik Petter,Taufik & Rekan tidak selesai ?
Putusan PeninjauanKembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, n a mun disisi lain telahmenilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang menjadikan dasarpertimbangan Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembalidimana telah menilai bahwa Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dilakukantidak selesai dan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai hasilAudit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan telah salah.
141 — 110
SemuaTahu Kita yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Daniel Hassa & Rekan itu sangat tidak berdasar fakta dantransaksinya dapat dikatakan fiktif;. Bahwa penghasilan dari sewa kantin sejak Tahun 2009 hinggasaat ini tidak pernah tercatat dalam akun Laporan KeuanganPT. Semua Tahu Kita meski telah di audit oleh Kantor AkuntanPublik Drs. Daniel Hassa dan atau Kantor Akuntan Publik Benny,Tony, Frans & Daniel, yang notabene dipilih/ditentukan olehpengurus PT.
Jelas dan terangdalam pasal ini diatur bahwa ada dulu hasil audit yang dilakukan oleh AkuntanPublik, baru kKemudian hasil audit oleh Akuntan Publik inilah yang secara tertulisdibawakan Direksi dalam RUPS. Sehingga nyata bahwa permohonanpermohonan tersebut diajukan hanya untuk mengganggu kegiatan perseroan;6.
Semua Tahu Kita tidak adadilaporkan;Bahwa tidak semua laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik;Bahwa saksi pernah menerima laporan keuangan PT. Semua Tahu Kita,akan tetapi tidak jelas;Bahwa tidak pernah ada pembagian laba atau deviden di dalam PT.Semua Tahu Kita;Bahwa laporan keuangan yang belum diaudit oleh Akuntan Publik adaselama lebih 2 (dua) tahun;Bahwa saksi adalah sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT.Semua Tahu Kita;Bahwa laporan keuangan PT.
Publik; Bahwa tidak terdapat ketentuan yang menyatakan Direksi diberi kuasauntuk memilih Akuntan Publik;e Bahwa laporan keuangan Tahun Buku 2012, 2013 dan 2014 sudahdiaudit, dan drafnya sudah dibagikan kepada pemegang saham; Bahwa benar ada karyawan yang meminjam uang kas; Bahwa saksi tidak pernah melihat rekening koran; Bahwa laporan keuangan Tahun 2012, 2013 dan 2014 belum adapertanggungjawaban; Bahwa di dalam perseroan PT.
Semua Tahu Kita telah mengirimkan surat kepada seluruhpemegang saham yang memberitahukan tentang rencana pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diadakan pada bulan Desember2015, yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan audit keuangan denganmenunjuk akuntan publik Benny, Tony, Frans & Daniel sebagaimana PerikatanAudit Nomor 002/BTFDSTK/III/2015, tanggal 3 Maret 2015, yang saat inipekerjaan akuntan publik tersebut hampir selesai/tuntas;Menimbang, bahwa apakah dalil pokok jawaban/tanggapan
Yose Octavia Henry
Termohon:
PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk
98 — 18
- Ratifikasi Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut.
- Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut.
- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
191 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT Araya Bumi Megah tahun bukuyang berakhir pada Tahun 2018:Memerintahkan kepada segenap pemegang saham, direksi dan anggotadewan komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahamtersebut:Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (audit investigasi) denganpenetapan pengadilan terhadap PT Araya Bumi Megah, untukmendapatkan datadata, keterangan maupun dokumen laporankeuangan Termohon Tahun 2018;Mengangkat dan menunjuk ahli (akuntan
publik) untuk melakukanpemeriksaan terhadap Termohon dan membuat laporannya, yaitu:Valiant Great Ekaputra, C.A., C.P.A., terdaftar dengan Nomor RegistrasiAkuntan Publik AP.1220, berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNomor 127/KM.1/2016, dengan latar belakang telah Lulus UjianCertificate Profesional Investigator untuk akuntan publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik
Indonesia, dengan alamat kantorKantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi dan Rekan (cabang), Jalan A.Yani, Nomor 88, RT 003, RW 008, Gedung Graha Pena, Lantai 9 R.902,Surabaya, 60247, Izin Cabang Nomor 551/KM. 1/2016:Menyatakan ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapanpengadilan ini berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon;Menyatakan ahli (akuntan publik) yang diangkat dan ditunjukberdasarkan penetapan pengadilan ini wajib menyampaikan hasilpemeriksaan terhadap Termohon kepada
Yang Terhormat KetuaPengadilan Negeri Surabaya paling lambat dalam jangka waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan danpenunjukan ahli (akuntan publik) tersebut;Menyatakan Pemohon berhak menerima salinan resmi dan buktibuktipendukung laporan hasil pemeriksaan ahli (akuntan publik) yangdiangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan ini;10) Menyatakan biaya pemeriksaan terhadap Termohon, dibayar atauditanggung oleh Termohon;Halaman 2 dari 6 hal.
PT Sumur Rejeki
Tergugat:
1.Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra
2.PT Citra Swadaya Raya
3.Budiarsa Sastrawinata
4.M.I. Meiko Handoyo Lukmantara
5.Agusurya Widjaja
6.PT Ciputra Residence
7.PT Citra Mitra Habitat
57 — 0
Penggugat:
PT Sumur Rejeki
Tergugat:
1.Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra
2.PT Citra Swadaya Raya
3.Budiarsa Sastrawinata
4.M.I. Meiko Handoyo Lukmantara
5.Agusurya Widjaja
6.PT Ciputra Residence
7.PT Citra Mitra Habitat
EVA KRISTINA, Amd
Tergugat:
1.H. MISRADIN
2.LUCKY KARTONO, SE., MSA, Ak, MH., BKP, CA, CPA, MOS
53 — 11
Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun2011 tentang Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut UUAP, yangmenyatakan Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperolehizin untuk memberikan jasasebagaimana diaturdalamUndangUndang ini ;8. Bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UUAP, yang menyatakan Izinmenjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri ;9.
Publik Adalah MenteriKeuangan, termasuk untuk melakukan Pemeriksaan terhadap PekerjaanAudit dari Akuntan Publik, Guna menentukan apakah terdapatpenyimpangan terhadap Proses Audit yang telah dilakukan oleh AkuntanPublik;58.Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada LUCKY KARTONO, SE, MSA, Ak,MH, BKP, CPA, CA, MOS Kantor Akuntan Publik adalah gugatan yangtidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dikarenakan LUCKY KARTANTO bukanLUCKY KARTONO , Bahwa LUCKK KARTANTO adalah Akuntan Publik(Personal) bukan Kantor Akuntan
Dodit PriyantoBahwa benar saksi sebagai seorang Akuntan Publik;Bahwa mengenai jasa Akuntan Publik (AP) diatur dalam UndangundangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 3 bahwa Akuntan Publikmemberikan jasa assurans meliputi :1). Jasa audit atas informasi keuanganhistoris dan 2).jasa reviu atas informasi keuangan historis.Halaman 25 dari 39 hal.
Publik diatur dalampasal 24 huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 2011 tentang AkuntanPublik yang menyatakan : Akuntan Publik berhak memperolehperlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai denganStandar Profesional Akuntan Publik ; Bahwa sebagai pihak yang berhak menilai pekerjaan seorang AkuntanPublik adalah P2PK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) dan Dewan Etikdan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);Keterangan AHLI II.
Publik; Bahwa Tergugat Il tidak mempunyai hubungan keperdataan denganPenggugat, sedangkan Tergugat II yang berprofesi sebagai Akuntan Publik(bukti T.
55 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anugerah Karya Perkasa maka Penggugat I dan Penggugat II mintadilakukan Audit / pemeriksaan secara resmi atas buktibukti pembukuan danpengeluaranpengeluaran yang tidak jelas dengan menunjuk Akuntan Publik Budiman,Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta dalam melakukan pemeriksaan pembukuan PT.Anugerah Karya Perkasa tahun buku 2006, 2007 dan per30 Juni 2008, dimanaberdasarkan hasilhasil pemeriksaan oleh Akuntan Publik tersebut tertanggal 13 Mei2009, hasil kesimpulannya sebagai berikut : Perusahaan (managemen
AnugerahKarya Perkasa;Bahwa atas dasar hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Budiman,Wawan, Pamudyji & Rekan dari Jakarta maka Penggugat I dan Penggugat IT melakukanperhitungan selisih kerugian tersebut dan berdasarkan point 5 didalam LaporanPerhitungan Akuntan Publik tersebut dan Penggugat I dan Penggugat II menyimpulkankerugian yang diderita Penggugat I/PT. Anugerah Karya Perkasa adalah sebagaiberikut :Penerimaan kas Rp.23.214.476.370,Hal. 9 dari 26 hal. Put.
Anugerah Karya Perkasa;Bahwa dengan adanya kesimpulan dari Akuntan Publik tersebut, dan adanya laporankeuangan yang sulit ditelusuri, kondisi managemen yang tidak baik sehinggamengakibatkan keuangan tidak terkontrol maka Penggugat II selaku Direktur denganmendapat persetujuan dari Akuntan Publik telah merinci dan menghitung kerugiankeuangan yang diderita PT.
AnugerahKarya Perkasa sangat besar dan terbukti Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan hasilaudit Akuntan Publik telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan perusahaan danadanya keyakinan harta yang dimiliki Termohon Kasasi/Tergugat merupakan hasil dariPT.