Sihotang, ( Bukti T1);Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah atas namaMardan Sihotang yang diketahui oleh dua orang saksi danKepala Desa Parlondut, (Bukti T2);Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 14 Januari 2016antara James Sitanggang dan Mardan Sihotang yang diketahuioleh saksisaksi dan kepala Desa Parlondut, (Bukti T3);Surat Kartu Keluarga No. 1217082508080009 dengan namaKepala Keluarga Sumindar Sihotang, (Bukti T4);Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas No.119/PPPT/HTPT

/IV/2016 tertanggal 14 April 2016, ( Bukti T5):Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 300.1.46/HTPT/S/2016 tertanggal 14 April 2016, ( Bukti T6);Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis No. 42/HM/HTPT/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016, ( Buktiv7);Surat Balasan dari Kantor Kepala Desa Parlondut perihalPenempelan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis a.n.Mardan Sihotang tertanggal 16 Mei 2016, ( Bukti T8);Surat Gugatan tertanggal 02 Juli 2019 antara Sintauli Gurningdan

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 85/Desa Parlondut tanggal 20 Juni 2016(objek sengketa) diterbitkan berdasarkan Permohonan Pendaftaran Hak No.414/2016 (vide bukti T1), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah(vide bukti T2), Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas No.119/PPPT/HTPT/IV/2016 tanggal 14 April 2016 (vide bukti T5),Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis No.300.1.46/HTPT/S/2016tertanggal 14 April 2016 (vide bukti T6);Surat balasan Kepala DesaParlondut tertanggal 16 Mei

/SKPT/2015tanggal 7 Oktober 2015, Nomor 268/HTPT/SKPT/2015 tanggal 7Oktober 2015, dan 256/HTPT/SKPT/2015 tanggal 7 Oktober 2015.Bahwa lelang objek sengketa a quo juga telah diumumkan terlebihdahulu oleh Tergugat Il selaku Penjual melalui Selebaran padatanggal 22 September 2015 sebagai Pengumuman Lelang Pertamadan melalui Surat Kabar Harlan Radar Cirebon tanggal 7 Oktober2015 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.15.16.17.18.19.26!)

Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor257/HTPT/SKPT/2015. Tanggal 7 Oktober 2015, diberitanda T.l 7a;15. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor268/HTPT/SKPT/2015. Tanggal 7 Oktober 2015, diberitanda T.l 7b;16. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor256/HTPT/SKPT/2015.

Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor257/HTPT/SKPT/2015. Tanggal 07 Oktober 2015 ( TIV. 1)2.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) Nomor : 257/HTPT/SKPT/2015tanggal 7 Oktober 2015 ( bukti T.l7a ).2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) Nomor : 268/HTPT/SKPT/2015tanggal 7 Oktober 2015 ( bukti T.I7b ).3.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) Nomor : 256/HTPT/SKPT/2015tanggal 7 Oktober 2015 ( bukti T.I7c ).59Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat NV telah menerbitkan SuratKeterangan Pendaftaran tanah ( SKPT ) sebelum lelang dilaksanakan, makapetitum Penggugat angka 8 tidak beralasan hukum, dan karenanya harusdinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 1088/2015tanggal 21 Oktober 2015 ( bukti T.I9 / T.ll1 / T.I15 ), pembeli lelang dalampelaksanaan lelang pada hari Rabu

Pada Bagian Umum, kami diberitahubahwa surat kami telah didisposisi ke Bagian HTPT (Hak Tanah danPendaftaran Tanah) pada tanggal 7 Mei 2014. Akhirnya pada saat itukami langsung ke Bagian HTPT guna mencari surat permohonan kamidan akhirnya setelah surat kami dicari dalam waktu yang sangat lama,surat tersebut ditemukan berada pada laci sebuah lemari yang berisikansuratsurat lama seperti suratsurat pada tahun 2010 dan sekitarnya, danbukannya terletak pada meja untuk surat yang baru masuk.

Ketika kamimelihat surat dimaksud kami sempat membaca disposisi Tergugattertanggal 7 Mei 2014 kepada Bagian HTPT, yang pada intinya agarBagian HTPT berkoordinasi dengan Bagian SKP untuk menindaklanjutisurat kami tersebut ;(Catatan: Karena keterbatasan Penggugat, Penggugat mohon kiranyaagar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq.

Putusan Nomor 178 PK/TUN/201618.19.Bagian pada Tergugat tersebut dapat melakukan koordinasi dalammenyikapi surat permohonan kami tertanggal 6 Mei 2014 tersebut ;Dari peristiwa tersebut, kami memandang terdapat sebuah keganjilan.Surat kami telah didisposisi pada tanggal 7 Mei 2014 ke bagian HTPT,namun Seksi HTPT seperti menyembunyikan surat kami tersebut dantidak melakukan koordinasi dengan Seksi SKP sebagaimana bunyiperintah dalam disposisi tersebut.

Bahwa dan berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 141/HTPT/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Kota Cimahi, menerangkan bahwa sebidang tanahyang terletak di Kelurahan Utama Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi PropJawa Barat atas nama Kioe Tjhong Liong tersebut dalam SHM No. 402/tgl. 20121983 GS No. 2971/1982 luas 11.720 m2 ;12.

Bahwa syarat syarat lelang tidak dipenuhi yaitu salah satunya sesuaidengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari KantorPertanahan Kota Cimahi No. 141 / HTPT / Vill / 2010, tanggal 09 Agustus2010 yang menerangkan sebidang tanah terletak di Jl / Kav / BlokKelurahan Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi (dahulu Kab.

Bahwa secara hukum, mekanisme lelang telah dilaksanakan sesuaidengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 107PMNA / KBPN No. 3 Tahun 1997 (vide Surat Keterangan Pendaftaran TanahNo. 141 / HTPT / VIII / 2010, tanggal 09 Agustus 2010) ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yangterhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan Pengetahuan,Keyakinan, dan Hati Nurani kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut :1.

Bukti TI30 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.07/HTPT/II/2010 tertanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan KantorPertanahan Kota Cimahi ;31. Bukti Tl31 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.117/2010tertanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kota Bandung ;32. Bukti TI32 : Fotocopy Penetapan Hakim Pengawas No. 64/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8 April 2010 Tentang PenetapanAhli Penilai Harta Pailit ;33.

Bukti TIl8 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 141/HTPT/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Kota Cimahi ;9. Buti TleS 2 cscesswsmmesscsas 68689. Bukti TII9 Fotocopy Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HartaPailitLeo Kusuma Wijaya (dalam pailit) melalui surat kabar harianTribun Jabar tanggal 05 Agustus 2012 ;10.

/PA/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober2012;e Ditandatangani bersamasama oleh:1. KOSASIH GINAWAN, SST., Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah, sebagai Ketua;2. SYAMSURIZAL, S.H., Kepala Seksi Survey, Pengukuran, danPemetaan, sebagai Wakil Ketua;3. MAURITS SIMATUPANG, SP., Kepala Seksi Pengaturan danPenataan Pertanahan, sebagai Anggota;SINGKAP, Lurah Pasir Putih, sebagai Anggota;YUNIKE AGAU, Kepala Sub.

/PA/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012:SINGKAP, /ex rationae temporis berdasarkan berdasarkan PetikanKeputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor SK.821.2/1827/BKPPP/X1I/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1002, tanggal 27 Desember 2012 kemudian diangkat dalam jabatansebagai : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru KetapangKabupaten Kotawaringin Timur/Eselon Vl.a. ex nunc setelah dilantikoleh Sekretaris daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2Januari 2013

kepada Kantor Pertanahan Kabupaten TobaSamosir dan kemudian bidang tanah aquo diukur oleh petugas ukurKantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan kemudian atasdasar pengukuran bidang tanah tersebut diterbitkan Peta BidangTanah No. 581/2012 tanggal 19 Desember 2012;Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuiridis dan PenetapanBatas Atas Bidang Tanah mengumpulkan datadata yang terkait20dengan bidang tanah tersebut dan menuangkannya dalam RisalahPenelitian Data Yuiridis dan Penetapan Batas Nomor 14/HTPT

/2013tanggal 16 Januari 2013;Bahwa setelah itu kemudian terhadap bidang tanah aquo dilakukanPengumuman Data Fisik dan Data Yuiridisnya di Kantor DesaLumban Lobu dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosirdan setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 60(enam puluh) hari tidak ada sanggahan dari pihak lain, makadibuatkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik danData Yuiridis atas bidang tanah aquo dengan No.141/HM/R/HTPT/IV/2013 tanggal 10 April 2013;Bahwa selanjutnya atas

Fotocopy Risalah Penelitian Dara Yuridis dan Penetapan BatasNomor : 14/HTPT/2013 tanggal 16 Januari 2012;Diberi tanda9. Fotocopy Aspek Pengaturan dan Penataan PertanahanSebagai Bahan Pertimbangan Pengakuan Hak Nomor : 21/HM/P2PII/2013 tanggal 08 Pebruari 2013;Diberi tanda10. Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman DataFisik dan Data Yuridis Nomor : 141/HM/R/HTPT/IV/2013tanggal 10 April 2013;Diberi tanda2911.

mengesahkan tidak sesuai dengan paraf Pak Mudah dan pakAbdurahman yang biasa memaraf pengesahan pada loket ;e Paraf pada penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan paraf saksi EdiBudaya Lutfi (kasubsi Informasi) serta paraf dari saksi Said Asa;e Nomor Hak Miliknya juga tidak sesuai karena ada angka nol di depanangka 1;e Tanda tangan Kepala Kantor (Ir.Saptowo,MM) saksi mencurigaidipalsukan;Dan setelah meneliti hal tersebut, saksi NURAMAN kemudianmelaporkan kejanggalan tersebut kepada Kepala Seksi HTPT

Saksi ROSUL MONIR menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga;e Bahwa benar saksi adalah PNS pada kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Lombok Timur dan menjabat sebagai Kepalaurusan Umum dan Kepegawaian;e Bahwa benar Terdakwa adalah staff pada Sub Seksi Pengukuran;e Bahwa saksi menjelaskan yang mencatat dan berwenangmengeluarkan blanko sertifikat adalah pada seksi HTPT;e Bahwa saksi menjelaskan pernah diterbitkan sertifikat atas namaRustam

benar Terdakwa adalah Staf pada Sub Seksi Pengukuran;Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui adanya sertifikat palsutersebut dan baru mengetahui pada saat Notaris Ratih Febriantidatang kepada saksi untuk mengecek mengenai sertifikat atas namaRustam dan Ahmad Yani;Bahwa pada saat saksi Ratih menyerahkan sertifikat tersebut, saksimelihat stempel yang tertera pada sertifikat tersebut tidak sesuaidengan stempel yang saksi pegang dan untuk itu saksi langsungmelaporkannya kepada atasan saksi yaitu Kasi HTPT

Lombok Timur untukbertemu dengan saksi NURAHMAN dane setelah dilakukanpengecekan ternyata sertifikat tersebut parafnya berbeda dandiragukan pengesahannya selanjutnya sertifikat tersebut diserahkankepada saksi SAID ASA selaku Kasi HTPT;Bahwa selanjutnya setelah sertifikat tersebut berada ditangan saksiSAID ASA dan setelah dilakukan, ternyata tanah tersebut adalahtanah milik saksi LOISE SIPAHUTAR dan dengan adanya penjelasantersebut saksi langsung menhubungi saksi LOISE SIPAHUTARdengan sebelumnya saksi

mengesahkan tidak sesuai dengan paraf Pak Mudah dan pakAbdurahman yang biasa memaraf pengesahan pada loket ;e Paraf pada penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan paraf saksi EdiBudaya Lutfi (Kasubsi Informasi) serta paraf dari saksi Said Asa;e Nomor hak miliknya juga tidak sesuai karena ada angka nol di depan angka 1;e Tanda tangan Kepala Kantor (Ir.Saptowo,MM) saksi mencurigaidipalsukan;Dan setelah meneliti hal tersebut, saksi NURAMAN kemudianmelaporkan kejanggalan tersebut kepada Kepala Seksi HTPT

Pada Bagian Umum, kami diberitahu bahwa surat kamitelah didisposisi ke Bagian HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah)pada tanggal 7 Mei 2014. Akhirnya pada saat itu kami langsung ke BagianHTPT guna mencari surat permohonan kami dan akhirnya setelah suratkami dicari dalam waktu yang sangat lama, surat tersebut ditemukanberada pada laci sebuah lemari yang berisikan suratsurat lama sepertisuratsurat pada Tahun 2010 dan sekitarnya, dan bukannya terletak padameja untuk surat yang baru masuk.

Ketika kami melihat surat dimaksudkami sempat membaca disposisi Tergugat tertanggal 7 Mei 2014 kepadaBagian HTPT, yang pada intinya agar Bagian HTPT berkoordinasi denganBagian SKP untuk menindaklanjuti surat kami tersebut;(Catatan: Karena keterbatasan Penggugat, Penggugat mohon kiranyaagar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq.

memerintahkan Tergugat membawadisposisi pada bukti ini dan menjadikannya sebagai bukti) (videPasal 85 UndangUndang PTUN);Atas hal itu, kKemudian kami meminta agar surat tersebut difotokopi dankami sendiri yang menyerahkan ke Bagian SKP surat itu agar keduaBagian pada Tergugat tersebut dapat melakukan koordinasi dalammenyikapi surat permohonan kami tertanggal 6 Mei 2014 tersebut;Dari peristiwa tersebut, kami memandang terdapat sebuah keganjilan.Surat kami telah didisposisi pada tanggal 7 Mei 2014 ke bagian HTPT

,namun Seksi HTPT seperti menyembunyikan surat kami tersebut dan tidakmelakukan koordinasi dengan Seksi SKP sebagaimana bunyi perintahHalaman 9 dari 37 halaman.

Kasi HTPT an. ABD RAHIMLUBIS, SH, MKn dan telah dilakukan ROYA berdasarkan Surat dari PT. BANKHalaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TjbPERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero), Unit Layanan Modal Mikro(UlaMM) Tanjung Balai Nomor: 5058/PNMPMSTJB/IX/16 tanggal 19September 2016 yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAsahan cq. Kasi HTPT an.

BANK PERMODALAN NASIONAL MADANI(Persero) berkedudukan di Jakarta dengan Hak Tanggungan sebesarRp.121.200.000, (Sseratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 361/2015 tanggal 01Oktober 2015 yang dibuat oleh Timbang Laut, SH.MKn selaku PPAT KabupatenAsahan yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Asahan Cq.Kasi HTPT an.

Kasi HTPT an. ABD RAHIMLUBIS, SH, MKn, selanjutnya berdasarkan Kutipan Risallah Lelang No.886/2016 Tgl.29072016 yang dibuat oleh dan dihadapan HISARMANURUNG, S. Mn. Pejabat Lelang KPKNL Kisaran, tanggal 05012017 atasnama DOMEN SITORUS yang disahkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Asahan an. Drs.

Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ditetapkan sebagaiTersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, dantelah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukanpada saat Pemohon menjabat sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah danPendaftaran Tanah dan Kasi HHP pada Kantor BPN ManggaraiBarat yang merupakan jabatan administratif dengan golonganeselon IV.Cc.

Bahwa jabatan sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah danPendaftaran Tanah dan Kasi HHP tersebut, tidak termasuk dalampengertian dari pihakpihak/jabatan yang disebutkan dalam Pasal11 UU KPK, sehingga perbuatan Pemohon dalam jabatannyasebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan KasiHHP tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang dapatditangani oleh Termohon, karena jabatan tersebut tidak termasukHalaman 29 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbjdalam pengertian sebagai penyelenggara negara

Bahwa dugaan perbuatan Pemohon dalam jabatannyasebagai Kasi HTPT dan Kasi HHP pada kantor BPN Kab.Manggarai Barat, TIDAK menimbulkan kerugian Negara danTIDAK menimbulkan kerugian bagi pihak pelapor.g. Bahwa uang yang diberikan oleh sdr.

(Kasi HTPT Kantor Pertanahan Kab.Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN LbjManggarai Barat), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P.3;4. Foto copy kuitansi tertanggal 0902 2018, yang diterima dari : Sdr.Konstantianus Lalu, uang sejumlah Rp. 60.000.000, (enam puluh jutarupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;5.

Sidik/16.a/VIII/2018/Sat Reskrim, tanggal 9 Agustus2018 (vide T.22) adalah sah dan berdasar menurut hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mendalilkanbahwa jabatan sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah danKasi HHP tersebut, tidak termasuk dalam pengertian dari pihakpihak/jabatanyang disebutkan dalam Pasal 11 UU KPK, sehingga perbuatan Pemohon dalamjabatannya sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan KasiHHP tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang

Usman Effendimembawa dan menyerahkan dokumendokumen permohonan Hak Milikatas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk 166bidang tanah) tersebut kepada saksi lim Rohiman, selaku Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor PertanahanKabupaten Sukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut;Selain itu, saksiH.

USMANEFFENDI membawa dan menyerahkan dokumendokumen permohonanHak Milik atas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk166 bidang tanah) tersebut kepada saksi IIMM ROHIMAN, selaku KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada KantorPertanahan Kabupaten Sukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut;Selain itu, saksiH.

(selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan), lalu setelah ituPeta Bidang Tanah tersebut diserahkan ke Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah/HTPT untuk dilakukan pemeriksaan tanah , dimanaHal. 45 dari 194 hal. Put.

Tenjojayatersebut dapat diproses, dimana dalam pertemuan tersebut juga hadirsaksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hakpada Seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;Hal. 97 dari 194 hal. Put.

No. 313 K/Pid/20183.49.3.50.3.51.3.52.3.53.3.54.3.55.3.56.1 (satu) lembar salinan/fotokopi warkah Nota Dinas Nomor/HTPT/BN/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 ;2 (dua) lembar salinan/fotokopi Warkah Surat dari Kasi SengketaKonflik Perkara Nomor 31/ND/SKP/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011perinal Pemblokiran Sertifikat Hak Milik 396/BontoBontoa atasnama Chaeruddin Kanny ;2 (dua) lembar salinan/fotokopi warkah Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Gowa Nomor 1391/300.73.06/IX/2011tanggal 12 September 2011 perihal

(Purn)Chaeruddin Kanny kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGowa tanggal 20 April 2011;1 (satu) lembar salinan/fotokopi Warkah Nota Dinas Nomor/HTPT/BN/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 ;2 (dua) lembar salinan/fotokopi Warkah Surat dari Kasi SengketaKonflik Perkara Nomor 31/ND/SKP/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011Hal. 10 dari 15 hal. Put.

Sesudah data fisik dan data yuridisdikumpulkan, hasilnya diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari lamanya dalamPengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.300.1.152/HTPT/S/2015 tanggal19062015. Setelah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari lamanya dan tidakada sanggahan ataupun keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yangdiumumkan, Kemudian diterbitkan Surat Ukur Nomor 08/Panampangan /2015tanggal 09 06 2015 Luas 291 m2 .

Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPutusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUNMDN Halaman 19Samosir menandatangi Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data YuridisNo.157/HM/HTPT/S/VII/2015 tgl 20072015 dan Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Samosir Nomor : 319/HM/02.24/VII/2015 tanggal 20072015 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikanasas kecermatan sebagai bagian penting dari Asasasas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) untuk Penerbitan Sertipikat a quo sehingga

Bukti T9 Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Nomor :315/RPPT/HTPT/V1I/2015 tanggal 20072015 ;10. Bukti T10 Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor300.1.152/HTPT/S/2015, tanggal 19062015 ;11. Bukti T11 Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis An.Dimon Sitanggang;12.

BuktiT12 Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis No. 157/HM/HTPT/VII/2015 tanggal 20072015 ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, Tergugat II Intervensi 1. telah mengajukan buktibukti berupa foto copy suratsurat, yang telahbermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan /atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda Bukti TIl. Int.1 1 sampaidengan Bukti TIl.

"* Berdasarkan Surat Nomor 1963/09/HTPT/2007 tertanggal 5 September2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKIJakarta (BUKTI7), pada pokoknya menyatakan:tanah yang terletak di Kampung Paninggaran Blok A. 152 No. 4Rt 005 Rw. 016 Kelurahan Kebayoran Lama, KecamatanKebayoran Lama Jakarta Selatan yang dikuasai oleh NyonyaSUKARTININGSIH bukan tanah yang dimaksud dalam SuratKeputusan Gubernur No. 46/11/OT/1974 tanggal 4 Maret 1974dan bukan obyek perkara No. 776/PdLG/2006/PN.Jak.Sel

Nomor 776/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Desember 2014;Menyatakan bahwa terhadap tanah yang didiami dan dikuasai olehPEMBANTAH / TERMOHON EKSEKUSI tidak dapat dilaksanakaneksekusi (Non Eksekutabel);Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Nomor 1963/09/HTPT/2007 tertanggal 5 September 2007 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta;Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Nomor: 1109/0154620tertanggal 29 Mei 2007 dari Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaSelatan

P3 : Foto copy sesuai asli, Surat perjanjian jual belii ;10.11.12.13.14.P5P6P7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14: Foto copy sesuai asli, Akta No.93 Tentang Jual Beli Rumah DanPengoperan Hak yang dibuat dihadapan notaris Didi Sudjadi, SH ;: Foto copy sesuai asli, Surat tertanggal 1 Pebruari 2007 dari Ny.Sukartiningsih kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional DKI Jakarta ;: Foto copy sesuai asli, Surat Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah DKI Jakarta Nomor : 326/09/HTPT/2007 tanggal 26Februari

No. 322 K/Pid/20181 (satu) lembar salinan/foto copy warkah surat dari Letkol(Purn) Chaeruddin Kanny kepada Kepala Kantor PertahananKabupaten Gowa tanggal 20 April 2011;1 (satu) lembar salinan/foto copy warkah nota dinas Nomor/HTPT/BN/V/2011 tanggal 19 Mei 2011;2 (dua) lembar salinan/foto copy warkah surat dari KasiSengketa Konflik dan perkara Nomor 31/ND/SKP/V/2011tanggal 19 Agustus 2011 perihal pemblokiran sertifikat hakmilik 396/Bontobontoa atas nama Chaeruddin Kanny;2 (dua) lembar salinan/foto

ChaeruddinKanny yang dilampirkan pada saat mengajukan surat ke KantorPertanahan Kabupaten Gowa pada tanggal 20 April 2011;48.1 (satu) lembar salinan fotocopy warkah Surat dari Letkol (Purn)Chaeruddin Kanny kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGowa tanggal 19 Mei 2011;49.1 (satu) lembar salinan fotocopy warkah Nota Dinas Nomor/HTPT/BN/V/2011 tanggal 19 Mei 2011;50.2 (dua) lembar salinan fotocopy warkah surat dari kasi sengketakonflik perkara Nomor 31/ND/SKP/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011perihal

Pada Bagian Umum, PENGGUGAT diberitahu bahwa suratPENGGUGAT telah didisposisi ke Bagian Hak Tanah dan PendaftaranTanah (HTPT) pada tanggal 7 Mei 2014.

Akhirnya pada saat ituPENGGUGAT langsung ke Bagian HTPT guna mencari surat permohonanPENGGUGAT dan akhirnya setelah surat PENGGUGAT dicari dalamwaktu yang sangat lama, surat tersebut ditemukan berada pada lacisebuah lemari yang berisikan suratsurat lama seperti suratsurat padatahun 2010 dan sekitarnya, dan bukannya terletak pada meja untuk suratyang baru masuk. Ketika PENGGUGAT melihat surat dimaksudPENGGUGAT sempat membaca disposisi TURUT TERGUGAT IllHalaman 9 Putusan No. 217/PDT/2019/PT.

DKI18.tertanggal 7 Mei 2014 kepada Bagian HTPT, yang pada intinya agarBagian HTPT berkoordinasi dengan Bagian SKP untuk menindaklanjutisurat PENGGUGAT tersebut.Atas hal itu, kemudian PENGGUGAT meminta agar surat tersebutdifotokopi dan PENGGUGAT sendiri yang menyerahkan ke Bagian SKPSurat itu agar kedua Bagian pada TURUT TERGUGAT III tersebut dapatmelakukan koordinasi dalam menyikapi surat permohonan PENGGUGATtertanggal 6 Mei 2014 tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalamDisposisi TURUT TERGUGAT III.Dari

Surat PENGGUGAT telah didisposisi pada tanggal 7 Mei 2014ke Bagian HTPT, namun Bagian HTPT seperti menyembunyikan suratPENGGUGAT tersebut dan tidak melakukan koordinasi denganBagian SKP sebagaimana bunyi perintah dalam disposisi tersebut.Dalam hal ini setidaktidaknya PENGGUGAT memandang bahwa posisiKepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur (TURUT TERGUGAT III) sepertitidak dianggap oleh bawahannya, dan bawahannya pun membiarkanperintah semacam itu tanpa melaksanakannya;Selanjutnya pada tanggal 19 Mei

Dalamkesempatan tersebut, Bapak Sugandi ternyata belum juga melakukanpemanggilan mediasi namun Bapak Sugandi menyatakan pemanggilantersebut direncanakan akan dikirimkan kepada para pihak pada tanggal 2Juni 2014 dan mediasi sendiri diperkirakan akan berlangsung padatanggal 9 Juni 2014.Di tanggal yang sama, yaitu 20 Mei 2014, PENGGUGAT kemudian datangke Bagian HTPT pada TURUT TERGUGAT III untuk menemui Seseorangyang bernama Vony yang disebutsebut oleh PPAT M. Yuhendar, S.H.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonanhak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa SidakaryaKec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas namaBNP2TKI Nomor: 137/RPDHP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014yang diparaf oleh A.A.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.

NO. 1/PID.SUSTPK/2016/PT.DPS.bb)CC)dd)ee)ff)Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan KotaDenpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh,MH selaku Kasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKINomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttdMOH.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonanhak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa SidakaryaKec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas namaBNP2TKI Nomor: 137/RPDHP/VIV/2014, tanggal 25 Juli 2014 yangdiparaf oleh A.A.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selakuKasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINIYASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh,MH selaku Kasi HTPT;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonanhak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa SidakaryaHal. 47 dari 89 hal. Put. No. 987 K/Pid.Sus/2016Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas namaBNP2TKI Nomor: 137/RPDHP/V1V/2014, tanggal 25 Juli 2014 yangdiparaf oleh A.A.

Menurut Tergugat dalamsurat a quo dinyatakan sehubungan dengan Nota Dinas dari KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 872014No.42/PHI/HTPT/2014, yang pada intinya bahwa tanah Sertipikat HakMilik No.550/Cipinang seluas 208 m?

diubah menjadi Hak MilikNomor 550/Kelurahan Cipinang yang diterbitkan oleh Tergugat pada 05Ferbruari 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 karenaitu terbitnya objek sengketa menyalahi PP No.40 Tahun 1996 tentangHak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai disamping tidaklazim jika dilihat luas yang dimohonkannya serta tidak sesuai denganNota Dinas dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal872014 No.42/PHI/HTPT

05 Februari 1999 yang berasaldari Hak Guna Bangunan Nomor 972 diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur pada 31 Marettahun 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1950/97 tanggal 17Ferbuari 1997, dan menurut Surat Tergugat yakni Surat Nomor2366/02231.75.600/IX/2014 tanggal 18 September 2014 PrihalUndangan yang ditujukan kepada Penggugat dengan AcaraMediasi dinyatakan sehubungan dengan Nota Dinas dari KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 872014No.42/PHI/HTPT

nama Hendra Witama (Tergugatll)10.Bahwa benar dengan tidak dapat diprosesnya permohonan balik nama11kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor (TurutTergugat Il) maka berkas permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 1218/ Cijayanti sebagaimana diuraikan dalam Surat UkurNomor : 34022/1997tanggal 12 Desember 1997 tercatat atas nama HendraWitama (Tergugat Il) telah dikembalikan kepada Penggugat melalui stafnyasebagaimana berita Acara penegembalian berkas Nomor: : 01/ND/HTPT

yangmendalinkan benar dengan tidak dapat diprosesnya permohonanbalik nama kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBogor (Turut Tergugat Il) maka permohonan berkas permohonan balikHalaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pat.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06.8/2016nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 34022/1997 tanggal 12Desember 1997 tercatat atas nama Hendra Witama (Tergugat II) telahdikembalikan kepada Penggugat melalui stafnya sebagaimana beritaAcara Pengembalian Berkas Nomor : 01/ND/HTPT

Fotokopi dan fotocopi Berita Acara Pengambilan Berkas Nomor :01/ND/HTPT/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat Ill). Selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;7. Asli dan fotocopi Tanda Terima Berkas tertanggal 22 Januari 2016kepada Tergugat Ill melalui Staf Penggugat Selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P.7;8.

Gugatan Nomor 132/Padt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06.8/2016Menimbang, bahwa dalam memperhatikan bukti dari gugatan tersebutAsli dan fotocopi Asli dan fotocopi Surat Pembatalan Akta Jual Beli (AJB) danPenarikan Sertifikat Nomor : 07/PPATNS/2016 tanggal 18 Januari 2016 yangdibuat oleh Penggugat dan ditunjukan Kepala Kantor Badan PertanahanKabupaten Bogor(Turut Tergugat Ill) Selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P.5; Fotokopi dan fotocopi Berita Acara PengambilanBerkas Nomor : 01/ND/HTPT