Ditemukan 4253 data
Terbanding/Penggugat I : Tomblo Bin Lantar
Terbanding/Penggugat IV : Tuti Binti Niran
Terbanding/Penggugat II : Lamah Binti Lantar
Terbanding/Penggugat V : Rosina
Terbanding/Penggugat III : Jampang Bin Lantar
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Robbi Nur Bin Nimun
69 — 36
3.520 M2 ) bukan Tanah Sawah dari Pr MINI Girik C No.1612 Persil 75sll Seluas : 40.560 M2 ( Bukti P 9 )Bahwa Sesuai dengan Hukum Acara Perdata Para Penggugat tidak wajibmenarik ,mengikut sertakan PPAT Camat Cabangbungin , Perum Jasa Tirtalldan Kepala Desa Lenggajaya ,Ny Mini Binti Minan sebagai pihak didalamperkara ini. dan Penggugat Cukup menarik Pihak yang merugikan ParaPenggugat yaitu Tergugatl,Il sebagai Pihak yang menguasai dan yangmengakui sebagai pemilik atas Obyek tanah sengketa ( Vide Yuris
I GEDE WILLY PRAMANA, SH
Terdakwa:
ENDRY TANDIONO
50 — 10
Adan apabila tidak ada yang mengaturdicarikan keadilan dan diputuskan oleh yuris, dan hakim yang membuataturan itu mengikat semuanya. Dengan melihat asas kepatutan dapatdisalahkan oleh hakim. Berbeda dengan di Eropa yang menganut civilsystem yang berpijak pada aturan atau norma. Dan apabila ada perbuatanyang melanggar norma atau aturan inilah yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Dan norma ini diterakpan di masyarakat.
65 — 26
Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum menurut ahli hukum maupunmenurut yuris prodensi Mahkamah Agung memberikan pengertian sesuai jenisjenis dan sifatmelawan hukum termasuk putusan MK No.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yangmemberikan pengertian melawan hukum penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai melawan hukum yang formil yaitu pengertianmelawan hukum yang sempit bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai perbuatanyang bertentangan
68 — 15
terang mengatakan yurispudensi tetap tersebut telah keliru Tergugat dan Il tafsirkan, hal inisebagaimana replik pada poin 6 huruf b yaitu:Bahwa Tergugat dan II juga telah salah dan keliru dalam menafsirkanYurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kalau objekgugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima..dst...Bahwa Tergugat dan II tidak pernah menafsirkan Yurisprudensi tetaptersebut, akan tetapi hanya hanya mengutip Yurisprudensidimaksud,karena Yurisprudensi merupakan putusan Yudex Yuris
110 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian pertimbangan Judex Facti telah salah dalam menguraikan unsurtujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, olehkarenanya harus dibatalkan oleh mahkamah Agung RI selaku judex yuris.2.
164 — 40
Yogyakarta yang jelasjelasadalah Pejabat Tata Usaha Negara. oleh karenanya lagilagiberalasan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 24, 25, dan 26 Tergugat Iltidak akan menanggapinya karena jelasjelas kasus WaterleidingArrest tidak ada relevansinya dengan perkara aquo apalagi semuatahu itu peristiwa hukum yang terjadi di dalam hukum Belanda danbukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang harus dipedomanioleh para yuris
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
204 — 739
Begitu juga dalam yuris prodensi PutusanMahkamah agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tangaal 17 April 1979yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan denganjelas letak dan batasbatas tanah sengketa berakibat gugatan tidakdapat diterima. Bahwa terhadap tanah yang memiliki sertifikat, dalamhal itu. penyebutan nomor sertifikat secara insklusif meliputipenjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah ;d.
Berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/Sip/1970tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa Tuntutan yang tidakjelas atau tidak sempurna dapat diakibatkan tidak diterimanya tuntutantersebut, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo menyatakan Gugatan tidak diterima (niet ou va kelijkverklaard) khususnya bagi Turut Tergugat ;ll. DALAM POKOK PERKARA4.
42 — 2
AKHMAD YURIS BIN HANAFI;
5.4.9. HODIJAH BINTI HANAFI;
5.4.10. SITI RAHMA BINTI HANAFI;
5.4.11. HERI AGUSMAN BIN HANAFI, dan
5.4.12. NOFI IRWANTI BINTI HANAFI.
5. 5. Hj. HJ.
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dicari adalah kebenaranmateriil dan tidak ada lagi di atas Mahkamah Agung, dan jika inginmenggugat Putusan Mahkamah Agung bukan d Pengadilan Pajakakan tetapi lakukan Peninjauan Kembali; bahwa Ahli mengemukakan bahwa Mengadili sendiri adalahberarti MA memeriksa ulang secara keseluruhan, yang artinya MAmengabaikan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Judex Facti,memang ini terjadi suatu pertentangan tetapi dalam perkembanganPutusanPutusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai dasarhukum atau yuris
117 — 65
Bahwa terhadap angka 21 tentang pembayaran uang paksa(Dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000, setiap hariketerlambatan terhitung dari putusan dalam perkara ini telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsele) patut ditolak olehMajelis Hakim, karena permohonan pembayaran uang paksa dapatdikabulkan apabila kepemilikan sertifikat Tergugat Il yang telahdialinkan kepada Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah(Sanyoto, Antonus Sidik Maryono dan Desi Perdani Yuris, tuntutanDwangsom dalam
RUMEISA SURYODININGRAT
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
PT. BANK QNB INDONESIA, TBK.
308 — 212
(Yuris), Dr. (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H.Sri Utami, S.H., M.Hum.Dwi Heru Nugroho, S.H., CPL., CPCLE.Dra. Hj. Wigati N. Partosedono, S.H., LL.M.Kombes (P) H. Ponadi, S.H.Nevi Ariestawaty, S.H., M.H.Yonas Neja, S.H.Ning Zulaicha, S.H.Kores Tambunan, S.H., M.H.10.Eko Nur Djunaidi, S.H.Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat(dan Asisten) pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES,beralamat di Jalan Kramat Raya No.5, Perkantoran MayaoO NO a fF WN PbIndah F12, Senen Jakarta Pusat.
214 — 66
Nomor : 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut : Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yangdiputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingatsasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidaksah jual beli tanah; pidak pihaknya juga sama (mohon lihat : YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Perdata Umum 2, Penerbit PT.Pilar Yuris Ultima, Jakarta, Cetakan Pertama, 2009, halaman
Pembanding/Tergugat IV : Tuan Kusnadi Tanudjaja
Terbanding/Penggugat : ASIH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan Ir Sugiri
Turut Terbanding/Tergugat II : Ny. Dra Petrina Faustine MM Msc
Turut Terbanding/Tergugat V : Ny. WIEN JULIANI
Turut Terbanding/Tergugat VI : Ny. Nadia Tanudjaja
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan DANNY HARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Tuan FAISAL INDRA
268 — 327
PP No. 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah oleh karenanya harus dikualifikasikan sebagaipembeli yang beritikad baik dan dilindungi dijelaskan dalam yuris prodensiMahkamah Agung No.251 K/SIP 1958 Tanggal 26 Desember 1958 yangpada pokoknya menyatakan pembeli yang tenah bertindak dengan itikadbaik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.Menimbang bahwa tergugat II, V, VI, VII, dan VIII untuk menguatkan dalilsangkalannya telah mengajukan surat bukti berupa;T Il DK/ P.
75 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pilar Yuris Ultima Jakarta 2009 halaman 588 dalamkaidah hukumnya Melaksanakan Peraturan Daerah yang sah, misalnyamembayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena itu, menerima uang atas dasar Peraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut adalah suatu perbuatan yang sahdan tidak bertentangan dengan hukum, dimana tidak ada kesalahan yangdilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas geenstraf zonder schuld, sehingga dengan
170 — 85
Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara inisangat sukar untuk dimengerti dan dipahami secara yuridis, karenadalil gugatannya tidak menggunakan bahasa yuris;Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara inimenggunakan bahasa dewa mabuk yang menyerang semuaorang yang ada di sekitarnya, tetapi tidak tentu arah dan tujuannya;Bahwa di dalam gugatan Penggugat intervensi juga menyatakandan menyebut dirinya sebagai pihak terkait, darimana sebutan initidak ada dan tidak dikenal di
Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara ini sangatsukar untuk dimengerti dan dipahami secara yuridis, karena dalilgugatannya tidak menggunakan bahasa yuris;Bahwa di dalam gugatannya Penggugat intervensi juga menyatakandan menyebut dirinya sebagai pihak terkait, dimana sebutan ini tidakada dan tidak dikenal di dalam hukum acara perdata;Bahwa gugatan yang demikian itu adalah tidak bisa dimengerti dandipahami secara yuridis dan tidak memenuhi standar formal daripadasebuah surat gugatan
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
sambil memaksa untukmenanda tangani AJB Nomor116/C/KBJ/1994 tanggal 2 Maret 1994 bukti T.IVT.16;Atas asas hukum berdasarkan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding dahuluPenggugat yang menyatakan dalam gugatannya perbuatan melawan hukum(PMH), dan apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding dahuluPenggugat dapat dibuktikan secara terang benderang dan nyata oleh PemohonKasasi II Pemohon Kasasi IV sehingga dalil dalil Termohon Kasasi haruslahditolah, hal tersut di atas sejalan dengan ketentuan yuris
PT. LUSIANA GROUP INDONESIA
Tergugat:
PT Vale Indonesia Tbk
319 — 180
Foto Cpy Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 No. 568K/Sip/1983 dalam buku berjudul Yurispundensi Mahkamah AgungRI 2,Perdata Umum 1980 2009 Penerbit pilar Yuris Ultima, 2009 halaman 184,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 4;5. Foto Cpy Buku karangan M. Yahya Harahap, SH yang berjudul SegisegiHukum PerjanjianPenerbit Alumni/1986/Bandung, halaman 72, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 5;6. Foto Cpy Buku Karangan Prof R.
63 — 17
Asas nemo plus yuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hakmelebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungipemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yangterdaftar atas nama siapapun.Bahwa Kepemilikan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No.6246/Damai, Luas: 220 m?, terletak di Desa /Kel. Damai, Kec. BalikpapanSelatan, Kota.
79 — 49
sempurna dalam penyebutanurutan para tergugat, sebab para tergugat tersebut pada I dan II ada sebanyak 7 (Tujuh)orang yang berbeda kedudukan dan statusnya dalam kekeluargan dan perbuatannyahanya disebut sebagai tergugat I dan seharusnya di sebut masing masing secaraberurutan tergugat I s/d Tergugat VII.Bahwa tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut : Bahwa penggugat telah juga menggugat kepala desa pandan dan camat kecamatansibolga, bahwa dari segi formalitas yang di hubungkan dengan yuris
124 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertimbangkanbukti berupa surat ;Maka, Majelis Hakim Judex Facti tidak secara aktif moenilaikebenaran/kaitan antara bukti tersebut dengan fakta fakta hukum.Dengan demikian, kekeliruan tersebut nyatanyata tidak mengindahkannilainilai hukum yang bersumber pada perikemanusiaan danperikeadilan ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke : dan 2 ;Bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan ;Bahwa Judex Yuris