Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden preisden presidan prepeden presoden priseden
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 27-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 22 September 2016 — Pembanding Vs Terbanding
43 — 14
  • Pemohon banding dan Termohonbanding;Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP.No.10 Tahun 1983 jo.PP.No.45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang wajib dipatuhi dalamrangka meningkatkan kedisiplinan untuk PNS dalam melakukanperceraian, oleh karena itu peraturan tersebut semestinya dijalankandengan baik, akan tetapi dengan adanya pertimbangan Majelis Hakimtersebut justru menjadikan peraturan tersebut tidak berarti sama sekalibahkan penafsirannya menjadi disalahartikan, sehingga hal itu akanmenjadi preseden
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 08-01-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 22 Juni 2016 — LEHAR melawan BPN Kota Padang, Dkk
123 — 60
  • nama Tergugat Il, Tergugat.llldanTergugat.IVsebagaimana uraian tersebut diatas;17.Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi siasia (illusoir) denganhormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Padang untuk meletakkan SitaJaminan (conservatoir beslag) dan atau Sita Tarik (revindicatoire beslag) terhadapharta kekayaan Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun bendatetap/bergerak yang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri;18.Bahwa guna menghindari timbulnya preseden
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 23-03-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PA PEKANBARU Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Pbr
Tanggal 15 September 2015 — Penggugat Vs Tergugat
52 — 39
  • beralasan hukum telah mempersoalkan agar majelis Hakim Pemeriksadapat memerintahkan kepada Penggugat untuk segera meninggalkanrumah di Jalan Riau Komplek Teladan No. 7 Pekanbaru dan jugamemerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan semua sertifikattanah maupun surat BPKB kendaraan bermotor yang saat ini dipegangdan dikuasai oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Pekanbaruselama proses peradilan ini berjalan adalah permohonan yangseharusnya dapat dipandang sebagai suatu permohonan yang akanmembawa preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk
192 — 637 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 186 K/TUN/2015Kurang Bayar Wajib Pajak A sedangkan Pengadilan TataUsaha Negara menyatakan sah dan berkekuatan hukum SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Wajib Pajak A;Merugikan kepentingan Wajid Pajak itu) sendiri, karenaterdapat kesulitan pelaksanaan eksekusi perkara sengketapajak yang diputus oleh Pengadilan selain dari PengadilanPajak;Menimbulkan preseden buruk dalam meningkatkan kepatuhanWajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-03-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2016
Tanggal 29 September 2016 — Praka Andri Lianus Lumban Tobing
77 — 49
  • Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah ditentukansecara limitatif dan imperatif mengenai batasan minimal dan batasanmaksimal yaitu pidana denda paling sedikit Ro800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepadaTerdakwa Majelis Hakim wajib berpedoman pada ketentuan tersebutkarena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidanaminimum akan menimbulkan preseden buruk dalam penerapanperaturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, dk vs. ANI SETIAWAN, dk
189 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon juga menjelaskan:Pembentukan hukum Civil Law dilakukan melaluiundangundang dan kodifikasi sedangkan Common Lawmelalui Preseden (Judge made law);Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 570 K/Pdt/201534.2.34.3.Hingga saat ini, tidak pernah ada larangan di dalam peraturanperundangundangan manapun (di dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KitabUndang Undang Hukum Perdata, dan sebagainya) bahwaseseorang dilarang melakukan penghibahan saham dengan latarbelakang atau
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 9 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RIDWAN GAOS NATAKUSUMA, SH
Terbanding/Terdakwa I : MUHAMAD ASYRIL RUSLI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG SUGIARTI
83 — 55
  • Selain hal tersebutmenurut kami putusan Majelis Hakim tidak memenuhi unsurkemanusian, edukatif dan keadilan padahal seharusnya MajelisHakim dalam membuat suatu putusan haruS memenuhi danmempertimbangkan keselurunhan unsur kemanusian, edukatif dankeadilan tanpa kecuali, Putusan pemidanaan tersebut sangatlahmencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalamkehidupan Masyarakat dan akan menjadi preseden yang burukdalam hal penegakan hukum ;Bahwa putusan a quo yang terlalu ringan dan bahkan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 497/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
Terbanding/Turut Tergugat I : SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI
84 — 43
  • mengajukanPerlawanan telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagaimanaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Simn,dimana dalam Putusannya yang menjadi landmark decicis dalam UpayaHukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapatdikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2(dua) unsur, yaitu: adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan, secaranyata hak pihak ketiga dirugikan.21.Bahwa preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1102 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH melawan PT. TH INDO PLANTATIONS, dkk dan NOTARIS SUTJIPTO
313 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mali/doli praecentis yang diajukan oleh Tergugat IV,demi mencegah adanya preseden yang buruk yang mungkin dapat terjadipada proses peradilan di Indonesia, dan demi menerapkan asas peradilansederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum, denganmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaara);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah memberikan Putusan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16Januari 2014 yang amarnya sebagai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-12-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 305/Pid.Sus/2013/PN.Jak.Sel.
Tanggal 1 Mei 2013 —
37 — 21
  • kalaupun dan seandainhyapun Penggugat tetap pada dalilnya yangmengatakan RUPS/RUPSLB yang di lakukan oleh Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, haltersebut senyatanya adalah urusan internal dan Para Pemegang Sahamperseroan (Tergugat I, II dan III) sehingga tidak dapat di bebankan dan dialihkan pertanggungjawabannya kepada Tergugat V selaku kreditor yangberitikad baik. karena hal tersebut akan sangat merugikan Tergugat V danakan menimbulkan ketidakpastian dan preseden
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2017 — PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan) ; DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
87 — 49
  • stakeholder tertinggiNegara, bukan kepada individual maupun kelompok ataupunkorporasi, karena Tergugat memperhatikan dan melaksanakanpenagihan Kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak atashasil instansi pemeriksa agar terpenuhinya Penerimaan Negarasebagai salah satu modal pembangunan dan kesejahteraanmasyarakat;Dalam hal ini, apabila kekurangan pembayaran pada PenerimaanNegara Bukan Pajak tidak dilaksanakan, sebagaimanahasilpemeriksaan oleh instansi yang berwenang, tentunya akanmenjadi pertanyaan dan preseden
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 6 Mei 2019 — RESMA COMI FARISMA, dkk.; Melawan; PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY;
190 — 66
  • Bag31.32.33.bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan PARA PENGGUGAT mengenaiuang paksa (dwangsom) tersebut.Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT akan menjadi preseden buruk diPerusahaan TERGUGAT dan merusak iklim investasi di Indonesia, karenamungkin saja terjadi para mantan pekerja yang jumlahnya puluhan ribu danbekerja berdasarkan PKWIT, yang mana PKWTnya telah berakhirberdasarkan jangka wakiu tertentu akan mengajukan gugatan yang samaterhadap TERGUGAT, dan hal ini akan menimbulkan efek domino bagiperusahaanperusahaan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 48/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat X : MUHAMMAD SUGIANTO
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
66 — 53
  • Sebab, apabila petitumtersebut dikabulkan sedangkan mengenai obyek kebendaannya tidakdiperoleh kepastian hukum maka Tergugat berpotensi akanmendapatkan penghukuman sebanyak 2x dalam suatu peristiwa yangsama namun perkara yang berbeda;14.Bahwa penerapan yang demikian akan menimbulkan preseden yangburuk dalam penegakan hukum karena logis dan yuridis untukmenetapkan angka kerugian materil dalam kasus aquo harus terlebihdahulu diperoleh kepastian hukum siapakah subyek hukum yangpaling berhak atas objek
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 09-04-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor No. 19/Pdt.G/2013/PN.Krw
Tanggal 5 Juni 2013 — DAYAT RUSPENDI ENDANG SOBANDI SURYANA I Y A T UDIN HAFIDIN.AS SURYANA AGUS SUNTARA DAYAT bin KONO TASYIM WAHYUDIN IMA THOYIBAH LAWAN PT. TENANG JAYA SEJAHTERA TULUS WIDODO
194 — 110
  • Bahwa Audit Lingkungan sebagaimana dimaksud dalamtuntutan provisi int wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangandibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari,khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demitegaknya hukum dibumi Indonesia yang kita cinta ini, baik oleh tindakan yang dilakukanoleh TERGUGATTERGUGAT maupun pihakpihak lain yang merasa dirinya kebalhukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1088B/PK/PJK/2014tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnyamempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undangundang KUP, karena apabila Majelis mempertimbangkan datadatayang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan datadatatersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, maka hal tersebut akanmenjadi preseden
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 29-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 101/G/LH/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.NINIK CHRESTIANA HARIJANTO
2.SULISTINA
3.SUHENDRA
4.SATRYADI SOEYATNO (PATRICK)
5.HARIONO NGONO
6.BING BEDJO TANUDJAJA DRS.
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. ALPEN AGUNGRAYA
674 — 394
  • ayat (4) huruf aUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, dan permohononanpenundaan tersebut agar tidak dikabulkan, sebab apabila dikabulkan justrukerugian materiil yang dapat dihitung secara hukum dan kepentinganTergugat Il Intervensi akan dikorbankan, dan akan berakhir keluar daritujuan dibuatnya ketentuan dimaksud, selain itu kami mohon Majelis Hakimtidak mengabulkan permohonan penangguhan ini karena apabila masalahpenangguhan ini dikabulkan oleh pihak majelis hal tersebut dapat menjadiSuatu preseden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/Pdt.Bth/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
HANDY CAHYADI
Tergugat:
1.PT.BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIa
2.PT.CITRA LELANG NASIONAL
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
4.PT. JESTRIDO SURYA CEMERLANG
74 — 31
  • Bahwa akan menjadi preseden buruk dikemudian hari yang sangatmerugikan dunia perbankan pada umumnya, apabila setiap debitor yang akandilakukan eksekusi atas jaminan pinjaman/hutangnya pada Bank, melakukanupaya hukum bantahan/perlawanan tanpa dasar yang tepat dan jelas, hanyadengan tujuan untuk menghindar dari kewajibannya kepada bank;78.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 10-02-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 79/Pdt.G/2009/PN-LP
Tanggal 10 Februari 2011 —
49 — 13
  • adalah milik TergugatTergugat yang merupakantanah suguhan dan mempunyai buktibukti yang relevan dengan putusan perkara No.51/PDT.G/2007/PN.LP, sehingga apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untukmenyatakan putusan perkara perdata No. 51/PDT.G/2007/PNLP tanggal 12Nopember 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum, sangatlah keliru dan olehkarenanya harus ditolak; Bahwa apabila secara detil dan teliti kita pelajari HISTORI tentang penguasaan tanahtanah oleh Penggugat diwilayah Sumatera Utara adalah preseden
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 23 April 2019 — Pembanding/Penggugat : PT INTERNUX
Terbanding/Tergugat : PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
192 — 156
  • "Blacks Law Dictionary, 6" Edition,WesitPublishingCo.1990,hal.1565Terjemahannya dalam Bahasalndonesia:Proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan dengan dasarsuatu kecurangan dan tanpa berdasarkan suatu alasan yangmemungkinkan.Demi mencegah timbulnya preseden buruk serta pemanfaatan lembagaperadilan yang tidak sepatutnya dalam proses peradilan di Indonesia,dan untuk menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat danHalaman 48 dari 87 Hal.
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI
Tanggal 26 Juli 2018 — - TERDAKWA : AHMAD Bin PUANG KUSE.
118 — 66
  • adapun alasanalasan yang dijadikan dasaroleh Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN Kdi tanggal 25 Mei 2018 sebagaimana yang diuraikan dalammemori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulansebagai berikut : Bahwa pidana yang dijatunkan terhadap terdakwa masih belummemenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan tidak akan menimbulkan efekjera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan memberikan preseden