Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen priseden prepeden presoden
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI BINA USAHA KITA Diwakili Oleh : Jainuddin Harahap, SH
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kallista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
156 — 75
  • Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Putusannya Nomor16/PDT.G/2017/PN.Mbo tanggal 12 April 2018 yang menyatakanPutusan yang berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai titeleksekutorial jelas telan bertentangan dengan hukum acara sehinggamenimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu putusan yang telahberkekuatan hukum tetap dan menimbulkan preseden yang tidak baikbagi proses peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 72/PDTLH/2020/PT BNAg.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 20-02-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor : 28-K / PM-I-03 / AD / II / 2014
Tanggal 3 Juni 2014 — Prada Muhammad Zubir
54 — 16
  • Oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjaradibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalampelaksanaan peraturan perudangundangan, yaitu :57e Tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuai ketentuan bahwa pasal yang dilanggaroleh Terdakwa secara limitatif telah ditentukan, karenanya harus diikuti sebagaimana asaslegalitas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.e Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah ancamanminimal yang telah
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 31-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 03-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 86/PID.SUS/2020/PT JMB
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YURISWANDI, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN Diwakili Oleh : WAJDI,SH BIN SAIDI
181 — 63
  • ratus tujuh puluh tujuh juta duapuluh tiga ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untukmembeli RUKO, Mobil, dan membayar kredit mobil selanjutnya selamaproses persidangan berlangsung terdakwa mengakui perbuatan terdakwadan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga dikhawatirkan jikapidana yang dijatunkan kepada terdakwa terlalu ringan maka kelak jikaterdakwa kembali ke masyarakat akan mengulangi kembali perbuatannyatersebut kepada orang lain, hal ini akan menimbulkan preseden
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-11-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 132 / Pid.B / 2011 / PN Menggala
Tanggal 8 Nopember 2011 — H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK
55 — 36
  • ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana telahdiuraikan diatas bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindakpidana Korupsi pada saat Para Terdakwa menjabat sebagai AnggotaDewan Tahun 2004 2009 yang sudah sepatutnya menjadi contohbagi masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan masihaktifnya Para Terdakwa menjadi Anggota Dewan dikhawatirkan ParaTerdakwa mengulangi lagi perbuatannya dalam hal PercepatanPengesahan APBD yang akan datang sehingga hal tersebut dapatmenjadi preseden
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
116 — 71
  • Dengan kata lain, Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun2017 telah memenuhi nilai KHL Kabupaten Tangerang sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpandangan merasaperlu untuk memberikan penjelasan hukum yang berkenaan persoalanpenilaian KHL dalam penetapan UMP dan/atau UMK guna mencegahdan/atau meminimalisir agar preseden ini tidak kembali terulang padapenyelenggaraan pemerintahan di bidang urusan ketenagakerjaankhususnya kebijakan penetapan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 55/PDT/2021/PT YYK
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. PERWIRA ABADI JAYA Diwakili Oleh : HANI KUSWANTO, S.H
Terbanding/Penggugat : PT. Puri Bhumi Wrddhi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat III : Divisi Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit PT. BRI (Persero) Tbk
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat II : MAEDY SANTANU
Turut Terbanding/Tergugat III : FLORENCIA IRENA GUNAWAN
124 — 71
  • (dua) angka 1 s/d 11, jadi bukanlah proses baliknama keatasnama TERGUGAT telah disetujui oleh Kantor PertanahanKota Yogyakarta;13.3 Bahwa tindakan dari PENGGUGAT dengan berbagai dalihuntuk tidak mengakui suatu perjanjian ataupun pernyataanbersama yang jelasjelas telah ditandatanganinya, adalahsebuah preseden buruk dalam hubungan usaha dikarenakanapabila hal tersebut dibiarkan, maka sudah tidak ada lagikepastian maupun perlindungan hukum bagi para pelaku usahadi Indonesia;Bahwa dalil PENGGUGAT dalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
588 — 424
  • Jkt.Sel.83.kepada undangundang yang berlaku, apakah ada larangan mengenaihal tersebut atau tidak.Terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung dan preseden Putusan Pengadilanyang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam suatu perjanjian,tidak memenuhi syarat sebab yang halal (tidak dilarang oleh undangundang), maka perjanjian antara para pihak menjadi batal demi hukum,antara lain sebagai berikut :a.Yurisprudensi No. 147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980 :Bahwa lagi pula jualbeli tanah/rumah sengketa
    Tetapidalam praktiknya perusahaan ekspedisi lalai dan kemudian melakukan gantirugi, karena sudah terjadi preseden dan itu dilaksanakan. Jadi preseden untukmemberikan ganti rugi itu Sudah berlaku bagi para pihak. Jadi itu mengikutiterus selama mereka masih ada hubungan hukum.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. BANK OCBC NISP. TBK; LAWAN; CUCU DJUHANA; RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT, DKK;
78 — 157
  • Petitum angka IV gugatan Penggugat Tidak jelas dan tidakberdasar Hukum :Petitum gugatan Penggugat angka IV tersebut, yaitu :Menyatakan Penggugat dapat mengalihkan Para Tergugat kepadaPerusahaan lain/Perusahaan Penyedia jasaBahwa, apabila permohonan Penggugat tersebut dikabulkan sebagaiputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dikhawatirkan akanmenjadi preseden buruk untuk sebuah putusan dalam perkara lainnya.Hal ini dapat saja dijadikan acuan yang salah dan sewenangwenangbagi Penggugat ataupun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 04-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT MUARABUNGO PLANTATION VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
301 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jujur, fair dan konsisten sertakemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkan padaketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 juncto Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 57/2010;Putusan KPPU Nomor 1/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalamperspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan ini perludibatalkan agar tidak menjadi preseden
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI BINA USAHA KITA
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kallista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
184 — 649
  • Pengadilan Negeri Meulabohdengan Putusannya Nomor 16/PDT.G/2017/PN.Mbo tanggal 12 April 2018 yangmenyatakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai titeleksekutorial jelas telah bertentangan dengan hukum acara sehingga menimbulkanketidakpastian hukum terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukumtetap dan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi proses peradilan di NegaraKesatuan Republik Indonesia;G.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 08-05-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/Pid/2017
Tanggal 8 Mei 2017 — Dra. Siti Surtyanti Binti R. B. Soeryohalpito
180 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jogonegaranno. 104 tersebut adalah memang benar telah dibeli oleh orang tua saksiIrwan Soesanto; Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Maka seandainya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor224/Pid.B/2016/PN.Yyk tanggal 27 Oktober 2016 masih tetap dikuatkan dantidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan pembuktian danpertimbanganpertimbangan yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutanmaupun dalam memori kasasi ini, maka akan dapat menimbulkan pertentangansatu sama lain dan menimbulkan preseden
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 11 April 2019 — 1.PT. KARYA BUMI BARATAMA 2.PT. CARITAS ENERGI INDONESIA 3.Gubernur Provinsi Jambi , Cq Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi JAMBI 4.Bupati Sarolangun, Cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
524 — 1272
  • Lahan Tambang batu bara dengan luas 200 Ha. terletak diKelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, KabupatenSarolangun, Provinsi Jambi.Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagidikemudian hari knususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kitaHalaman 15 dari 98 halaman, Putusan Perdata Nomor 10/Padt.G/2018/PN SRL39.40.41.42.43.cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT maupunpihakpihak
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahap 1 yang pada waktu itu susunan Pokja pekerjaan tersebut yakni Nesri Hendrifa, S.T., M.T, Hendra Gunawan, S.T.,M.T dan Novita Peni Palupi, S.Sos Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
192 — 172
  • berdasarkan hasil evaluasi teknis, yang secara ketentuanhukum menganut sistem gugur bilamana tidak terpenuhinya salah satupersyaratan teknis (bersifat kumulatif), sesungguhnya PENGGUGATtelan melakukan prosedur hukum dengan mengajukan upaya Sanggahdan upaya Sanggah Banding dalam upaya hukum Pengadaan PekerjaanKonstruksi bagi Penyedia.Dengan demikian, bilamana alasan pengguguran PENGGUGAT kemballidiuji dinadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo,tentunya keadaan demikian akan menimbulkan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-06-2014 — Upload : 18-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 26 Juni 2014 — FELICIA YULY VS PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2) Nomor 37/PUndangUndang IX/2011 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) RI, dan PENGGUGATREKONVENSI beruntung telah dibagi salinan dokumentasi lengkap atas perkara yangmenjadi asal muasal permasalahan uji materi tersebut di atas, yaitu sejak dari putusanPHI, putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), Putusan Peninjauan Kembali (PK) MAsampai dengan fatwa MA yang mana dokumentasi tersebut akan didaftarkan pulasebagai Bukti Persidangan pada Persidangan kali ini agar dapat dipergunakan sebagaiYurisprudensi atau Preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 918 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — ALBERT JANY TULUS, SH
137 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini akan menimbulkan preseden buruk terhadappenegakan hukum kedepannya dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnyaharuslah bersifat dan bertujuan Edukatif, Preventif, Korektif, dan Represif,sehingga menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain,untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga putusan tersebut dapatmencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat (M. Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 18-08-2017 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 436/Pdt.G/2017/PN Bks
Tanggal 4 Juli 2018 — Suprapto Tjioe, Selaku Pemilik Indocentral Megah Garment, sebagai Penggugat Melawan 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dahulu BANK BUMI DAYA, sebagai Tergugat I 2. 2. Pemerintah Republik Indonesia (RI) Qq Kementerian Keuangan R.I. Qq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Dit. PKNSI), sebagai Tergugat II; 3. 3. Pemerintah Republik Indonesia (RI) Qq Kementerian Keuangan R.I. Qq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Qq. kantor wilayah (Kanwil) DJKN DKI Jakarta Qq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, sebgai Tergugat III; 4. 4. Pemerintah Republik Indonesia (RI) Qq Kementerian Keuangan R.I. Qq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Qq. kantor wilayah (Kanwil) VIII DJKN Bandung Jawa Barat Qq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi, sebagai Tergugat IV; 5.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, sebagai Turut Tergugat;
284 — 58
  • Dengandemikian, apabila petitum Penggugat dikabulkan diyakini hal tersebutakan menjadi preseden buruk bagi lembaga perbankan dimana tiapdebitur yang mempunyai itikad buruk akan berlindung pada pengadilanuntuk menghindari kewajibannya yang telah disepakati dengan Krediturdalam Perjanjian Kredit tersebut;Bahwa Tergugat menolak dalil dan petitum Penggugat agar putusanperkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun ada verzet,banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dan TurutTergugat
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus
Register : 06-03-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN PARIAMAN Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmn
Tanggal 13 Juli 2015 — BILA Pgl BILA
55 — 22
  • tetaplah dilakukan secara tertutup dantanpa seorang pun dapat melihatnya kecuali pasangan yang bersetubuhtersebut, apalagi untuk persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya suatu kausayang halal serta terdapat unsur kejahatan di dalamnya maka sudah barangtentu dilakukan secara sembunyisembunyi serta tertutup dari pandangan oranglain, maka dari itu adalah tidak bijaksana kiranya apabila Majelis Hakimlangsung menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup alat bukti dalam perkara inikarena hanya akan menjadi preseden
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 11-12-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 71-K/PM.III-13/AD/XII/2013
Tanggal 11 Februari 2014 — Rohadi, Serda NRP 31990120831273, Ba Yonif, Yonif Linud 501 / BY
87 — 52
  • kedisiplinan yang melingkupinya, terlebih lagi Terdakwa mempunyaipotensi yang baik untuk lebih mengedepankan karierya di satuan TNIAD, dimana dengan keadaaan yangdemikian seharusnya tidaklah membentuk suatu sikap yang tidak terpuji dan melanggar hukum, kedisiplinandan normanorma agama yang dapat merugikan keutuhan rumah tangga Saksi1 Kopda Iwan Supriyatno,rumah tangga Terdakwa sendiri, nama baik Kesatuan, tetapi dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukanhal tersebut sehingga hal ini sangat memberikan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Januari 2015 — SYARIF BASTAMAN, Dk vs YULIUS ISYUDIANTO,
162 — 1258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Kasasi;Bahwa permasalahan hukum tidak akan berhenti sampai disitu sajakarena Pemohon Kasasi Il tentu juga akan menuntut keadilan denganmelakukan tuntutan perdata dan pidana baik kepada Termohon Kasasimaupun kepada Tergugat/Pembanding ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sungguh tidak terbayangkanakibat yang ditimbulkan sebagai akibat pertimbangan hukum yangsembrono dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkanMajelis Hakim Tingkat Banding tersebut;Bahwa hal itu juga menimbulkan preseden
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1519 — 3193
  • Bahkan hal ini dapatmenjadi preseden buruk bagi iklim investasi, knususnya investasi bagiperusahaanperusahaan di Indonesia yang bergerak di bidangpertambangan akibat Keputusan Tergugat ;40.Bahwa asas bertindak cermat adalah asas yang mengandung arti bahwasuatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yangHalaman 29 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.41.42.lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehinggakeputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat