Adapun besarnya biayabiaya danpajakpajak yang telah dibayarkan Penggugat dalam rangkaperpanjangan SHGB No: 2522/Desa Lubuk Kota sebesar Rp67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ributujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empat sen) terdiri dari : Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) seluruhnya Rp64.536.404,24 , (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluhenam ribu empat ratus empat Rupiah dua puluh empat sen).

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biayabiayadan pajakpajak yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalamrangka perpanjangan SHGB No: 2522/Desa Lubuk Kotasebesar Rp 67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratusenam puluh ribu tujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empat sen)terdiri dari :e Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (YUWTO) seluruhnya Rp64.536.404,24 , (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enamribu empat ratus empat Rupiah dua puluh empat sen).e Hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tunggakan utang atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK)berdasarkan SPK No: 003/SPKBEI/MDN/I/2007 tertanggal 09 Januari2007 dan APH No. 10 tanggal 09 Januari 2007 sebesar :Outstanding = Rp 1.034.960.21/7,Bunga =Rp 15.616.438,50.Total = Rp 1.050.576.655,50.Selain dari pada itu Tergugat juga tidak membayar utangnyasebesar Ro 67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluhribu tujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empat sen) terdiri dari : Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (YUWTO) seluruhnya

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biayabiayadan pajakpajak yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalamrangka perpanjangan SHGB No: 2522/Desa Lubuk Kotasebesar Rp 67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratusenam puluh ribu tujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empatsen) terdiri dari : Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)seluruhnya Rp 64.536.404,24 , (enam puluh empatJuta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratusempat Rupiah dua puluh empat sen).

INTERNUSAsebagai pemegang Otorita Kuningan (Tergugat ) telah menjual Bidang Tanahmilik Penggugat kepada Gubernur Kepala Daerah khusus lbukota Jakarta(Tergugat Il) ;Bahwa pemilikan Tergugat atas Bidang Tanah tersebut di atas diragukankeabsahannya, oleh karena Bidang Tanah tersebut belum dipindahtangankanoleh Penggugat kepada siapa pun juga, termasuk memperoleh pembayarandalam bentuk ganti rugi dari Tergugat ;Bahwa dengan demikian, maka pembelian/pembebasan atas BidangTanah tersebut oleh Tergugat tidak

Gugatan Penggugat /Tergugat Intervensi Salah Subjek (Error In Subjecta)Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensikepada Tergugat l/Tergugat II Intervensi (PT.TCP Internusa) adalah salahSubjek, karena seharusnya gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi diajukankepada:o Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khusus lbukotaDjakarta, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DaerahKhusus lbukota Djakarta No.Da.11/13/37/72 tanggal 9 Mei 1972 tentangPembentukan Badan

Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan DaerahKhusus Ibu Kota Djakarta (selanjutnya akan disebut "Badan Otorita")Dengan alasanalasan sebagai berikut :> Badan Otorita adalah sebuah Badan MHukum tersendiri dalammelaksanakan Pembangunan Kuningan Wilayah Kota Jakarta Selatan,sehingga dengan demikian Badan Otorita merupakan subyek hukumyang dapat bertindak baik di dalam maupun diluar Pengadilan ;> Badan Otorita dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai badanhukum telah membebaskan tanahtanah di wilayah

Nomor : 1963 K/Pdt/2009ditarik menjadi Tergugat dalam perkara aquo ;o Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota Jakarta No. 369 tanggal 1 Juni 1979 tentangPembubaran dan perubahan Status Otorita/Proyek/Badan PelaksanaProyek Serta Penataan Kembali Fungsi Walikota Sebagai PembinaWilayah dalam hubungan dengan kegiatan Pembangunan di WilayahDaerah Khusus lbukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan juga seharusnyaditarik menjadi Tergugat Il.o Bahwa sehingga

Jakarta Selatandengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi tertanggal 25 Pebruari 1980tentang Penyerahan Tanah Garapan dan bendabenda Lain yang ada diatasnya yang telah dibeli/dibebaskan dari ex "Badan Pelaksana OtoritaPembangunan Kuningan" Daerah Khusus lbu Kota Jakarta, kepada PT.Town & City Properties (selanjutnya akan disebut "Surat PerjanjianPenyerahan") seluas 150,4916 HA (seratus lima puluh hektar empat ribusembilan ratus enam belas meter persegi (dikutip dari aslinya) yangdiperoleh dari Badan Otorita

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernamaEE, yang lahir di Rumah Sakit Otorita Batam, denganberat 1,1 Kg dan panjang 22 Cm yang mengharuskan Hana harus masukdalam Inkubator untuk bertahan hidup dan Alhamdulillah Hana selamatdan dapat tumbuh sampai sekarang ;.

Pntpn No.00057/Pdt.P/2018/PA.BtmBahwa ibu kandung Hana tidak lain adalah saudara dari Pemohon/Keponakan Pemohon maka atas dasar kemanusian dan rasa sayangPemohon berusaha untuk merawat dan membesarkan Hana, sehinggaPemohon harus menebus hana dari rumah sakit sebesar 22.736.600 (duapuluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) untukbiaya perongkosan rawat jalan dan inap dirumah sakit Otorita Batam ;Bahwa anak tersebut/Hana sudah bersama Pemohon sejak tangal 01Januari 2015, dengan

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili dari 1 (satu) orang anak Pemohon bernama Nabila Ihsani, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 21 April 2011, untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Kopkar Otorita Batam Blok K No.58 Kecamatan Sekupang Kota Batam dengan luas 214,5 M2 (dua ratus empat belas koma lima meter persegi) berdasarkan Hak Pengelolaan No.1722/A3.5/L/2/2022

Jatilunur adalahPerusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Djatilunur juncto Peraturan Menerintah Nomor 35Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur junctoPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan UmumHalaman 30 dari 53 hal.

Nomor 565 PK/Pdt/2015(Perum) Otorita Jatiluhur juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il juncto Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il, yangbergerak dalam bidang pengusahaan dan pengelolahan sumber daya air (buktiP1);Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Perusahaanyang bergerak di bidang pengusahaan sumber daya air di wilayah sungai, TurutTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberi kewenangan

saranapengairan dan pertanian di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan tujuan utamamenjaga dan mempertahankan stabilitas pangan nasional;Bahwa berdasarkan data pembebasan yang kami miliki sertaberdasarkan data inventaris lahan Perusahaan Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat Konvensi, terhadap tanah a quo yang terletak di persil 150, klas Il,Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati Il Bekasi telahdibebaskan oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, dahulu dikenal sebagai Perum Otorita

Jatilunhur (POJ) pada tahun1978 untuk kepentingan pembuatan saluran sekunder S.T 2, di Desa Jati Mulyasampai dengan Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati IIBekasi dengan penyelenggara kegiatan pembebasan adalah DirektoratPengairan Dinas Pelaksana Daerah II AB Perum Otorita Jatiluhur;Bahwa dalam pengajuannya, Perusahaan Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat Konvensi mempersiapkan seluruh materi yang dibutunkan sebagaiHalaman 31 dari 53 hal.

yang tidak sah tersebutlah saat ini di atastanah a quo yang merupakan asset kelola Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedangberperkara dengan pihak lain (Para Tergugat Konvensi) yang patut diduga, jugamerupakan para pemegang Sertifikat Hak Milik yang cacat hukum berdasarkanperkara perdata Nomor 324/Pdt.G/2010/PN BKS., tanggal 1 September 2010, diPengadilan Negeri Bekasi;Bahwa dalam perkara tersebut, Perum Jasa Tirta Il (dahulu dikenalsebagai Perum Otorita

Oleh karenaTergugat II dibentuk berdasarkan Obyek sengketa I, maka Obyek sengketa Ijuga nyatanyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat 2 Intervensi.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1985, berdasarkan SuratKeputusan Nomor : O1/SKEP/KA/I/1985 tanggal 10 Januari 1985 dandiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1981 berdasarkan SuratKeputusan

Nomor SK/05/KA/BPPT/IN/1981 tanggal 31 Maret 1981 danhingga saat ini tetap berkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dankeahliannya di BP Batam.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 2 telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1982 berdasarkan SuratKeputusan Nomor :B/793/KA/VII/1982 tanggal 08 Juli 1982 dan diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan Surat KeputusanNomor SK.812.421.131173

tanggal 31 Maret 1987 dan hingga saat ini tetapberkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 3 telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1984 berdasarkan SuratKeputusan Nomor 76/SKEP/KA/IV/1984 tanggal 16 April 1984 dan diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan Surat KeputusanNomor SK.812.421.131173 tanggal 31 Maret

1987 dan hingga saat ini tetapberkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 4 telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1985 berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 2239.K/724/M.PE/1985 tanggal 21 Oktober 1985 dandiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan SuratKeputusan Nomor 0692 K/7222/M.PE/1987 tanggal 01 Agustus 1987

Batam, kondisi/permasalahan sekarang dan kedepan yang hasilnya di sinkronkan denganhasil esai yang telah selesai (dicocokkan); Bahwa dahulu Ketua Otorita diangkat oleh Presiden dan berdasarkanketerangan Pak Mustopa ada juga tes dalam pemilihan Ketua Otorita, hanyates dilakukan di Jakarta dengan panelnya Sri Mulyani beserta kementerianyang terkait dengan otorita batam; Bahwa TUKK tidak menjelaskan mekanisme sistem penilaian dalam tes yangakan dilaksanakan;Bahwa tidak dijelaskan Tim accesment centre

Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari tergugat III pada tanggal21 April 2009, untuk mengurus Semua Dokumen Tanah/Alokasi tanah ataslokasi tanah milik Pemberi Kuasa yang terletak di Perumahan Lucky Viewpada kantor Otorita Batam sesuai dengan penetapan lokasi (PL) No.BTA/PL/438/85 tanggal 24 Desember 1985 atas nama PT. PembangunanBatam ;. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari tergugat III denganNo. 09/PT.PB/SK/XI/2009 pada tanggal 12 November 2009, khusus untukmewakili PT.

Surat keputusan kepala badan pelaksanaan Otorita BatamNo. 464/BKAP/KA/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985 ;2. Gambar penetapan lokasi tahun 1990, Nomor lokasi tanahBTA.PL/438/85;Faktur UWTO No. 4651/F/Asum/BHP/XII/88 tanggal 24111988 ;Ketentuan Perencanaan Bangunan No. 352/FP/DITREN/XII/1989 ;Patwa Planologi No.352/FP/DITREN/XII/1989 tanggal 1 Desember 1989 ;Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan No. 50/SKEP/KA/IMB/IV/1990 tanggal 19 April 1990 ;7.

Setelah itu untuk meyakinkanSaksi DENLY RIANTO, Terdakwa bersama dengan ANDRE ROBERTOSITANGGANG mengajak Saksi DENLY RIANTO ke lokasi tersebut dandisana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggangmengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisadialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY RIANTO yakni PT.SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasukpembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebut karenapengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian

Setelah itu untuk meyakinkanSaksi DENLY RIANTO, Terdakwa bersama dengan Andre RobertoSitanggang mengajak Saksi DENLY RIANTO ke lokasi tersebut dandisana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggangmengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisadialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY RIANTO yakni PT.SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasukpembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebut karenapengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian

Penggugat:
PT Metallwerk Industry Batam
Tergugat:
1.Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang sekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
2.PT Hokseng Solution
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam

Menyatakan sebidang tanah Milik Adat Sawah Girik C No.1689 Persil 74 S-II Seluas : + 42.480 M2 yang terletak di Kp.Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kec.Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Pengairan ( Perum Otorita Jatiluhur /POJ )
Sebelah Timur : Tanah Sawah Dita/Dempet
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr.Imah

Cacat Menurut Hukum oleh karenanya tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Milik Adat
Peninggalan/Warisan dari Almarhumah Gerong Binti Gongsin yaitu :
Tanah Milik Adat Sawah Girik C No.1689 Persil 74 S-II Seluas : + 42.480 M2 yang terletak di Kp.Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kec.Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Pengairan ( Perum Otorita

Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Pengairan ( Perum Otorita Jatiluhur /POJ )
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Dita/Dempet
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr.Imah/Harun
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H Pardi
Untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong

No. 0653/Pdt.G/2017/PA.TPI1.Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat hidup bersama sebagai suamiisteri, bertempat tinggal di rumahOrang Tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah Batam,perumahan Dinas Otorita Batam di Sei Ladi, Sekupang Batam selama 1(satu) tahun, kemudian pindah di perumahan Dinas Otorita muka kuningBatam selama 15 (lima belas) tahun, kemudian pindah ke Tanjungpinangpada tahun 2006 sampai sekarang ini;2.Bahwa setelah menikah Penggugat dengan

Il Bekasi telah dibebaskan oleh Perusahaan PENGGUGAT REKONVENSI /TURUT TERGUGAT I KONVENSI, dahulu dikenal sebagai Perum Otorita Jatiluhur (POJ)pada tahun 1978 untuk kepentingan pembuatan saluran Sekunder S.T 2, di Desa Jati Mulyasampai dengan Desa Setia Mekar. Kec. Tambun, Kab. D.T.

Bahwa Perum Jasa Tirta II, Perusahaan TURUT TERGUGAT I KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI dahulu dikenal Perum Otorita Jatiluhur adalah perusahaanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Dyatiluhur" jo PeraturanPemerintah No. 35 Tahun 1980 tentartg Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Dyjatiluhur" jo Peraturan PemerintahNo. 42 Tahun 1990 tentang

Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur" jo PeraturanPemerintah No. 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta IT jo PeraturanPemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta 11, yangbergerak dalam bidang pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air; (Bukti: Pi)2.

BuktiTTI4 Berupa Surat KeputusanMenter Pekerjaan Umum No.39/KPTS/1994 tanggai 8Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris KekayaanlMilik Negarayang Dikelol oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur;5. BuktiTTI5 Berupa Undangundang RI No. 19 Tabun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara;6.

Bukti TT 16/ PRi Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tabun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umurn "Otorita Dj atiluhur";7.BuktiTT 17/ PR i Berupa Peraturan Pemerintah RI No: 35 Tahun 1980 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum"Otorita Dj atiluhur":8. Bukti TT 18/ PR1 : Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tabun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum)"Otorita Djatiluhur";9.

Georgeyana RatyaMalika yang diterbitkan oleh kantor otorita bandara Wilayah 1 kelasutama No.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampai dengan19/02/2019, No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampaidengan 04/03/2019, No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019sampai dengan 28/03/2019. 1 (Satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakarta padatanggal 02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasadan Sdr.

Georgeyana Ratya Malikayang diterbitkan oleh kantor otorita bandara Wilayah 1 kelas utamaNo.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampai dengan 19/02/2019,No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampai dengan 04/03/2019,No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019 sampai dengan 28/03/2019. 1 (satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakarta pada tanggal02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasa dan Sdr.

Georgeyana Ratya Malika yang diterbitkan oleh kantor otorita bandaraWilayah 1 kelas utama No.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampaidengan 19/02/2019, No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampaidengan 04/03/2019, No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019 sampaidengan 28/03/2019, 1 (Satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakartapada tanggal 02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasa danSdr.

Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor :C.0142031503 Tanggal 28 April 2015.4. Bahwa setelah memiliki lahan tersebut, maka Penggugat berkeinginanmelakukan pembangunan di atas Lahan tersebut;5. Bahwa Penggugat kecewa ketika mengetahui ada bangunan berdiri tanpa izindi lahan milik Penggugat. Yang mana Tergugat dan Tergugat Il menggunakanlahan milik Penggugat tersebut untuk kegiatan yang menguntungkan mereka,namun sangat merugikan Penggugat;6.

untukmelaksanakan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunanPulau Batam, termasuk didalamnya kewenangan untuk merencanakan danmengatur peruntukan dan penggunaan tanah didaerah Industri Pulau Batamuntuk keperluan bangunanbangunan, usahausaha dan fasilitas fasilitaslainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di PulauBatam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973).Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGEIOLAAN kepada Ketua Otorita

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampaidengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.Halaman 9 dari

28 Putusan Nomor 66/ Pat.G/2016/PN.BTMLebih lanjut juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan PenyeiesaianPemberian Hak Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan sertaPendaftarannya.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang PengelolaanDan Penggunaan Tanah Didaerah industri Pulau Batam memutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang

pertengahan tahun 2012Penggugat kembali ke batam untuk bekerja dan mendampingi Tergugat,sementara anak diasuh oleh ibu mertua Di Kendal, dengan harapan bisamembantu perekonomian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatselama di Batam;Bahwa pada akhir tahun 2012, Penggugat mengalami kecelakaan motorsaat ingin berangkat kerja karena ditabrak mobil Di daerah TibanSekupang Batam hingga akhirnya Penggugat dirawat Di Rumah SakitOtorita Batam Selama 2 Bulan dan selama Penggugat dirawat Di RumahSakit Otorita

Batam, karena aktivitias kerja Tergugat hanya sesekali sajamembesuk Penggugat;Bahwa peristiwa tabrakan tersebut membuat hubungan Penggugat danTergugat makin tidak harmonis karena Tergugat tidak mau tahu soal biayaberobat/perawatan selama 2 Bulan dirawat Di Rumah Sakit Otorita Batamdan akhirnya Penggugat dan keluarganya kembali menanggung sendiribiaya perawatan tersebut;Bahwa Pada awal tahun 2013, Penggugat dijemput oleh keluarga untukdirawat di Bantul;Bahwa akibat dari peristiwa tabrakan tersebut

Nomor 596 PK/Pdt/2015Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yangdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan:Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwatanah yang diberikan dengan hak pengelolaan menurut ketentuan hanyalahdiberikan oleh Pemerintah kepada instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, PTPersero, Badan Otorita, Badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk olehPemerintah, sedangkan Yayasan Legiun Veteran Republik Indonesia CabangKabupaten

Hal ini dijelaskan pula dalamPeraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Pasal 67 hanya diberikan kepadaIndtansi Pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, PTPersero, Badan Otorita, Badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk olehPemerintah.

tanah adalah AnggotaAnggotaVeteran untuk kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan keluarganya;Demikian juga dengan pertimbangan Judex Juris (Hakim Kasasi) yang secaranyata tidak mengoreksi pertimbangan/putusan Judex Facti pada hal nyatanyata tindakan Judex Facti tersebut tidak benar dan tidak berdasarkanhukum;Tindakan/perbuatan Judex Facti yang mempertimbangkan sesuatu yangsangat berbeda dasar hukumya dengan Pejabat yang berwenangmemberikan hak kepada Intansi Pemerintah, BUMN/BUMD, PT Persero,Badan Otorita

Bahwa Turut Tergugat Il sebagai penyedia tanah/lahan luas 12.241,75 M2di Sei Jodoh, yang didapat dari Penunjukan Lokasi/bidang tanah untukdisewa selama 30 tahun dari Otorita Batam Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, berikut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: REN/351/MB/2810/1986, peruntukan bangunan perkantoran dan pasar;2 Bahwa Turut Tergugat Il juga sebagai Pemborong yang ditunjuk olehTergugat , dengan sepengetahuan Tan Leong Huat, dan Leow Chong untukmelaksanakan pembangunan 49 Unit Ruko

Modal kerja yang disetor Penggugat/Pemohon Kasasitersebut dipergunakan untuk membayar UWTOkepada Otorita Batam, oleh Turut Tergugat II, dandipergunakan sebagai modal pelaksanaanpembangunan Ruko tahap pertama oleh TurutTergugat III.Bahwa pertimbangan judex factie (halaman 35 alinea 1)menyatakan bahwa: Penggugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Tergugat dan Turut Tergugat II, makaPenggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untukmengajukan gugatan ingkar janji/wanprestasi terhadapTergugat ataupun

Judex factie harus sudah tahu dari fakta persidangan,bahwa kewajiban Turut Tergugat Il, membayar UWTOlahan kepada Otorita, serta kewajiban Turut Tergugat Illmelaksanakan pembangunan ruko tahappertama,dapat dilaksanakan sepenuhnya menggunakan biayayang disetor oleh Pembanding, sebagai kewajibanPembanding memenuhi ketentuan pasal 12, Akta KerjaSama No. 19...; Judex factie juga harus memahami bahwa hakhakyang diterima oleh Turut Tergugat Il, dan Tergugat I,disepakati dalam pasal 12 Akta Kerja Sama No

Bahkan pernah juga timbul keributan karena Tergugatterlambat pulang dari kantor dimana saat itu) karena Tergugatmenyelsaikan tugas di tempat kerja yang baru yaitu di Pelabuhan RoroSekupang, Pengguat juga menuduh Tergugat sering ke tempatperempuan (Sahabat Tergugat bernama Ema Rosilna bekerja dirumahsakit Otorita Batam di sekupang) dan juga menuduh suka sms lamalama dengan perempuan tersebut sementara yang dituduh itu adalahsahabat Tergugat sendiri yang bekerja di rumah sakit Otorita Batam, danperempuan

Bahkan Penggugat pernah menghadangSahabat Tergugat di depan rumah sakit Otorita Batam sehingga terjadiperkelahian mereka berdua dan saat itu Tergugat berusaha melerainya.Tergugat sangat malu dengan suami dari sahabat Tergugat. Disini yangmencari permasalahan pertengkaran bukan dari Tergugat tetapi Penggugatlah yang selalu menbuat pertengkaran itu terjadi.5.

Tergugat kenal dengan XXXX pada Tahun2018 yaitu Batam Menari yang diadakan oleh Otorita Batam yangmana pada saat itu Group Sdri XXXX adalah sebagai Pelaksanadalam dalam Acara Batam Menari dan Tergugat bukanberhubungan sejak 2015 yang dikatakan Penggugat dalampersidangan. Tergugat benar pernah datang ketempat XXXX diPerumahan Sanggrilla seperti yang dituduhkan Penggugat kepadaTergugat, akan tetapi Tergugat kesana datang membicara masalahpekerjaan. Dan Tergugat disana tidak pernah sampai malam.

XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btmdan langsung memeluk anak. waktu itu Tergugat tinggal di mess SQ.Seminggu kemudian timbul isu bahwa Tergugat habis mapir di rumahsakit Otorita Batam menjumpa dengan seorang perempuan.

kesepuluh, Tergugat hanya membayar pada angsuran yang kesembilan saja;Bahwa saksi tidak mengetahul penyebabnya kenapa Tergugat tidakmelaksanakan perstasinya, yang saksi ketahui Tergugat telah pindah tugassebagai dokter ke Kota Padang;Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan restrukturisasi ke Bankuntuk memperkecil jumlah angsuran perbulannya dan memperpanjangmasa angsuran kreditnya dan juga memohon meminta tambahanpembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui dengan alasan UangWajib Tahunan Otorita

KepadaTergugat juga telah di somasi dan sudah diberi beberapa kali suratperingatan untuk melunasi hutangnya;Bahwa awal tahun 2018 Tergugat pernah mengajukan permohonanrestrukturisasi ke Bank untuk memperkecil jumlah angsuran perbulannyadan memperpanjang masa angsuran kreditnya dan juga memohon memintatambahan pembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui denganalasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tanah rumah tersebut tersisadua tahun lagi;Bahwa Tergugat telah mengajukan buktibukti tertulis

Tergugat hanya membayar sampai angsuran ke sembilan, setelah itutepatnya angsuran kesepuluh dan seterusnya Tergugat tidak lagi melaksanakankewajibannya, dengan sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp236.074.997,00(dua ratus tiga puluh enam juta tujun puluh empat ribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh rupiah), sisa margin Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratusribu rupiah), biaya perpanjangan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO)Rp35.543.316,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu

Bukti P11, P12 danP.13 tersebut berupa akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yangbertanda tangan, sedangkan terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatanpembuktian bebas, maka terbukti jumlah pengurusan perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) tersebut sejumlah Rp35.543.316,00 (tiga puluh limajuta lima ratus empat puluh tiga tiga ratus enam belas rupiah);Menimbang, bahwa bukti P.14, dan P.16 berupa fotokopi invoice Nomor27/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 06 Nopember 2018, biaya jasaNotaris

Tunggakan margin Rp30.800.000,00Maka menurut Majelis perlu dikonfirmasikan dengan isi akad yang telahdisetujui yaitu P1 dan P.2, pada pasal 2; besarnya yang disepakati olehnasabah dan Bank pertanggal 14 Agustus 2017 adalah pokokRp350.000,000,00 ditambah margin Rp77.000.000,00 sehingga berjumlahRp266.874.997,00, maka menurut Majelis jumlah tersebut ditetapkansebagaimana perincian Penggugat dalam bukti P.8, P.9 dan P.10 tersebut;Menimbang, bahwa besarnya jumlah biaya perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI merupakan = suatuBadan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur sebagaimana telah beberapa kali diubahdan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor94 Tahun 1999 tentang Perum Jasa Tirta Il, dilanjutkan berdirinyaberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 TentangPerum Jasa Tirta Il;2.

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.375/KPTS/ 1993 tentang Pedoman administasi Barang Kekayaan/Milik negara Yang Dikelola Oleh Perusaaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur, maka objek a quo tercatat sebagai asset kelola /serah operasi PENGGUGAT REKONVENSI;5.

Bukti TT 3 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor375/KPTS/1993 tanggal 25 Agustus 1993 tentangPedoman Administrasi Barang Kekayaan/ Milik Negarayang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) OtoritaJatiluhur Bukti TT 4 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan/ Milik Negara yang dikelola oleh PerusahaanUmum (Perum) Otorita Jatiluhur Bukti TT 5 Berita Acara Serah Terima Barang Kekayaan/ MilikNegara

yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur Antara Departemen Pekerjaan umumdengan Perum Otorita Jatiluhur tanggal 30 Juli 1994; Bukti TT 6 Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan non Pertanian(SPPLNP) Nomor 13/DII/450/SPPLNP/2018 tanggal17 September 2018 atas nama Pemohon Dato Djenawa Bukti TT 7 Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Pertanian (SPPLP)Nomor : SPPLP/19/GM1.DOP.2/04/2020 tanggal 2 Maret2020 atas nama Pemohon H.