Dalam hubungannyadengan putusan Tergugat a quo, Penggugat telah membeliobjek tersebut berdasarkan AJB 87/2000 namun Tergugattetap menerbitkan Sertifikat diatas tanah tersebut kepadapihak lain, sehingga menjadi tumpang tindin mengakibatkanketidakpastian hukum ; 3.

Bahwa dalam surat undangan yang dikeluarkan dan dikirim oleh Tergugatpada tanggal 07 September 2015 ( vide bukti TllInt2 ) tersebut disebutkanundangan dikirim berkenaan dengan hasil pengukuran yang menggambarkanSertipikat Hak Milik No.2265/Pondok Karya atas nama Xaverius Nursalimdiduga overlapping/tumpang' tindin dengan Sertipikat Hak MilikNo.1271/Pondok Betung atas nama Rafida Rizal;Halaman 24 dari 133 halaman Putusan Nomor :05/G/2016/PTUNSRG11.

Pejabat Tata Usaha Negara yangbertanggungjawab/ berwenang menandatangani dari produk sebagaimanadimaksud PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT masih bersifatpremature memutuskan terjadinya tumpang tindih dengan sertipikat objeksengketa karena tanpa bukti yang akurat dan atau tanpa bukti yang dapatdipertanggungjawabkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dari bidang tanah yangdimohonkan oleh PARA PENGGUGAT (Sertipikat Hak Milik No. 1271/PondokKarya) belum dapat dinyatakan telah terjadi tumpang tindin

Untuk itu TERGUGAT Il INTERVENSI 2 menssomir untukmembuktikan surat persetujuan pengembalian batas yang menerangkanadanya tumpang tindin terhadap objek sengketa.

Rafida Rizal (vide bukti P2, bukti P6 dan buktiT13) milik Para Penggugat telah terjadi tumpang tindin dengan sertipikatsertipikatobjek sengketa.

Rafida Rizal (vide bukti P2, bukti P6 dan bukti T13) milik Para Penggugattelah terjadi tumpang tindin dengan sertipikat objek sengketa. Oleh karena itu,antara Para Penggugat dan objek sengketa tidak mempunyai hubungan hukumyang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan.

Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengaduan Kedua atas dugaan terjadinyatumpang tindin SHM Nomor :2686 atas nama Esther Ratna WidyasariChristanto, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P5;6.

Wonogiri, seperti biasanya korban main kerumahAnak, awalnya Anak dengan korban ngobrol diruang tamu kemudianAnak dengan korban berciuman dan juga Anak meremas dan merabavagina korban, setelah itu Anak mengajak korban masuk kedalam kamar,selanjutnya Anak dan korban melepas pakaian kemudian korban Anakrebahkan diatas kasur dan Anak menciumi bibir serta mengulum danmeremas payudara korban, setelah itu korban Anak tindin dan Anakmemasukan alat kelamin Anak kedalam vagina korban dengan gerakanmaju mundur

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa tanah sengketa yang digugat olen Penggugat/Pemohon Kasasitersebut tidak tumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat/Termohon Kasasi, sehingga berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;3.

No. 29/K/TUN/2009Mengenai alasanalasan Pokok Perkara : Bahwa alasanalasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan,oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketaternyata tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik yang sudah adaterlebih dahulu.

Putusan Nomor 57/B/2017/PTTUN Mks.Daeng Gassing (orang tua penggugat),; bahwa dengan demikian yangmenyebabkan terjadinya tumpang tindin adalah penerbitan sertifikat milikpenggugat dan saudara2nya yang terbeit belakangan dan tumpang tindih itubelum ada/terjadi pada penerbitan sertifikat obyek sengketa yang telah terbitsebelumnya; Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka dalil gugatanPenggugat tidak terbukti di persidangan, dan sepantasnya menurut hukumterhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya

kepersidangan;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4)Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 4ayat (2) Undangundang tersebut yang menegaskan bahwa pengadilan membantupencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untukdapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan dalamrangka untuk menghindari putusan pengadilan yang saling tumpang tindin

Alasanpenyangkalan Pembanding semula Penggugat karenaketerangan saksi Mulyati tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan hasil pengukuran pengembalianbatas pada tanggal 6 Oktober 2011 No.18/BA/SPP/JT/2011 yang dilakukan petugas Kantor Pertanahan KotaAdminsitrasi Jakarta Timur (bukti P.10) dan gambar SuratUkur No.0027/setu/2010 Sertifikat 5470/2010 Luas tanah265 M2 milik Mulyono,SH.MM tumpang tindin denganSurat Ukur No.1905/Setu/1999, luas tanah 713 M2 milikSumarto, Kelurahan Setu tanggal 27 Oktober

Berdasarkan BeritaAcara tersebut, Penggugat mengetahui bahwa bidang lahan yangberbatasan pada bagian timur telah tumpang tindin sebagian denganlahan yang dimiliki oleh Saudara Wilopo berdasarkan Sertipikat HakMilik Nomor 03366/Kelurahan Lepolepo, Kecamatan Baruga, KotaKendari tanggal 13 September 2013. Luasan bidang yang tumpangtindih adalah 58 m?

Mahkamah AgungHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 677 K/TUN/2015(SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 angka V.3. gugatan Penggugat beralasanhukum untuk diterima karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung semenjak sertipikat objek sengketa diketahui olehPenggugat;Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan karena berdasarkanputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr.tanggal 04 November 2014, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 332/Tangkerang yan timpang tindin

1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April1986 yang menyebutkan bahwa penggabungan tuntutan PerbuatanMelawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu suratgugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata,masingmasing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiridan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 2643 K/Pdt/1994tanggal 28 Mei 1999 yang menyebutkan bahwa mencampuradukkangugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidakdibenarkan telah terjadi tumpang tindin

KimMenimbang, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannyamenyatakan Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensitentang kompetensi absolut pengadilan dan gugatan Para Pengugat tidakditerima ; 27222222 222222 nn nnnMenimbang, bahwa alasan pengadilan tingkat pertama menerimaEksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensiabsolut pada pokoknya menyatakan: bahwa dalam proses pembuktiansurat dan saksi, para penggugat belum dapat menunjukkan bagian yangmana yang tumpang tindin

Riyonosebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menjadi timmonitoring berdasarkan surat tugas yang dibuat KPA, akibatnya tupoksi yangdilakukan oleh mereka menjadi tumpang tindin terutama PPTK yangseharusnya dapat memberikan masukan dan teguran langsung kepadapenyedia dan Andi Kamal yang dapat memberikan masukan teknis kepadapenyedia terhadap pekerjaan penyedia akan tetapi mereka lebih bertindaksebagai monitoring;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat seperti tersebut di atasmerupakan

Perkara Perdata Nomor:92/Pdt.G/2013/PN.RBIdiputus berdasarkan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri RabaBima pada tanggal 14 Mei 2014 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 dengan menyatakan dalampertimbangan hukumnya Gugatan Penggugat masih kurang pihak yang digugat;Bahwa sehubungan dengan kedudukan Turut Tergugat akibat adanya kekeliruanpenerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.40/1982/Desa Leu dan SHMNo.444/2006/Desa Leu terjadi tumpang tindin

Oleh karenanya terlebihdahulu haruslah diselesaikan secara hukum, agar ada putusan hukum /putusan Pengadilan guna menegaskan Hak Kepemilikan atas tanah yangtumpang tindih, berdasarkan sertipikat Hak Milik masingmasing pihakyang mengklaim tanah tersebut.Bahwa Penggugat (LISNAWATI), juga telah mengetahui hal adanyatumpang tindin tersebut, namun entah bagaimana Penggugat(LISNAWATI) mengajukan pengukuran pengembalian batas terhadaptanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13712 Desa Pal IX, ke KantorPertanahan

Bahwa kemudian ketika pengajuan Pengembalian Batas olehPenggugat (LISNAWATI), yang kemudian ditunjuk pada lokasi lain,padahal juga terdapat indikasi tumpang tindih, bahkan terdapat indikasitumpang tindin dengan 64 sertipikat, tetapi Berita Acara Pengukuran/Pengembalian Batas ditanda tangani oleh Pejabat Kantor PertanahanKabupaten Kubu Raya (Kasi Pengukuran).

Supriyanto adalah kronologis sertifikat hak milik yang dikuasai olehSdri.Endang Kusumawati dan Berita Acara Pengembalian Batas yang tidakditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran BPN Kabupaten KubuRaya;Bahwa saksi ada bertemu dengan Kepala Seksi Pengukuran BPNKabupaten Kubu Raya yaitu) SdrErwin Rachman dan Sdr.Erwinmenyampaikan bahwa beliau tidak mau menandatangani Berita AcaraPengembalian Batas dikarenakan lokasi tanah yang dibalik batas adatumpang tindin dengan tanah atas nama Lusi dan Lidya

dan satu lagitumpang tindin dengan Surat Keterangan Tanah;Bahwa saksi ada membawa Berita Acara Pengembalian Batas yang tidakditandatangani pada saat bertemu dengan Sdr.Erwin Rachman;Bahwa Sdr.Erwin Rachman tidak ada menyampaikan bahwa lokasi tanahdidalam sertifikat berada di lokasi yang lain, Sdr.Erwin Rachman hanyamenyampaikan bahwa ada tumpang tindih;Bahwa saksi 2 (dua) kali bertemu dengan Sdr.Erwin Rachman;Bahwa sampai dengan saksi selesai menangani masalah pengaduantersebut Berita Acara Pengembalian

adalah BPN Kabupaten Kubu Raya bisa mengeluarkanpeta bidang atas pengukuran kembali yang dilakukan;Bahwa saksi tidak ada diperlihatkan sertifikat tanah atas nama Lusi danLidya;Bahwa saksi tidak ada melihat secara detail isi warkah tanah yang menjadiobjek pengaduan Sdri.Endang Kusumawati dan Sdr.Supriyanto;Bahwa kesimpulan saksi setelan melihat warkah adalah sertifikat yangbermasalah atau yang menjadi objek pengaduan adalah sertifikat asli danlangkah selanjutnya untuk masalah lokasi, ada tumpang tindin

melakukan checking (penyesuaian sertipikat denganbuku tanah) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka dan berdasarkanhasil checking tersebut menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antaraSHM Penggugat I, Il, Ill, IV dan V dengan buku tanah dan di atas SHMa quo belum pernah dialinkan kepemilikannya;Bahwa masih pada tanggal 10 April 2013, Penggugat , Il, Ill, IV dan Vmelalui Kuasa Hukumnya, Noor Aufa, S.H. melakukan pengaduan kepadaKantor Pertanahan Kabupaten Kolaka terkait dengan adanya dugaantumpang tindin

Intervensi IIIdan Tergugat Il Intervensi IV mengenai /egal/ standing Penggugat IV danPenggugat V beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;(Halaman 14 Putusan No. 147/B/2015/PT.TUN.MKS);Demikian pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkaPertamamenyatakan......Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Objek Sengketa I,telah diperoleh fakta hukum dalam Persidangan yang menjelaskan bahwalokasi tanah yang diatasnya telah terbit Objek Sengketa tidak berada dilokasi yang sama dan tidak tumpang tindin

Bahwa begitujuga dengan 1 kapling tanah ukuran 22 x 55 meter terletak dijalan BantengHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Padt.G/2016/PN PikXXV Kota Palangkaraya, setelah penggugat ke lokasi tanah bersangkutanternyata tanah tersebut bermasalah dan tumpang tindin hak kepemilikanatas tanah tersebut.

tertanggal13 Agustus 2008 (vide bukti T3 = T.Il Int.6) yang kemudianditingkatkan menjadi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/045/IUPEr/MBPBAT/IX/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama(KW.KTN 2009 045 Er) tertanggal 10 September 2009 (vide bukti T2 =T.II Int.20);Menimbang, bahwa asal penerbitan objek sengketa yaitu bukti T4 = T.IIInt.3 adalah setelah jangka waktu bukti P5 berakhir, maka MajelisHakim berpendapat tidak terjadi tumpang tindin

Hal ini dipertegas lagi dengan surat Camat Muara Jawa 6April 2009 ( bukti P.28) yang membuktikan camat tidak dapatmemberikan rekomendasi kepada PT Bintang Prima EnergiPratama karena overlap (tumpang tindin) dengan PT Energi BaraUtama dan PT Kaltim Batumanunggal yang telah disetujui lebihdahulu sejak tahun 2005 yang merupakan syarat mutlak untukmemperoleh SK Eksplorasi:* keluarnya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUPOP/MBPBAT/II/2011 KW.KTN 2011 036 OP, tanggal 24 Februari2011 tentang Persetujuan

hubungan antara hak milik original dengan okupasi adalah hak atas tanahyang dilakukan dengan pemberian alas hak ;Bahwa hubungan antara hak milik original dengan hak eigendom adalah hak atastanah yang dilakukan dengan konversi ;Bahwa hak milik defetativ adalah hak atas tanah yang dilakukan dengan adanyaperjanjian antara kedua belah pihak artinya hak atas tanah diberikan adanyaperbuatan hukum misalnya jual beli ;Bahwa seseorang terhalangi untuk memperoleh hak eigendom apabila di tanah ituada hak tumpang tindin

yang mendapat prioritas adalah warga NegaraIndonesia yang menguasai tanah tersebut dan memiliki dokumendokumenpendukung sebagaimana Pasal 24 ayat (1) PP tahun 1997 ;Bahwa batas waktu tahun 1960 hingga 1980 untuk ex eigendom menjadi hak miliktidak cukup hanya didaftarkan saja di kantor Agraria akan tetapi harus dilihatapakah dalam tanah tersebut ada alas hak hal ini untuk menghindari tumpang tindihhak ;Bahwa harus diperhatikan pula pasal 1320 BW serta prinsip kehatihatian karenajika terjadi tumpang tindin