Ditemukan 4345 data
133 — 70
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akandipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yangmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAPjo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
59 — 18
Kap / 34/ VI /2020/ Reskrim bertanggal Juni2020, akan tetapi Surat tersebut Tidak Diketahui Kapan Tanggal diKeluarkan nya, sehinga menimbulkan pertanyaan Kapan SuratPenangkapan Tersebut di Keluarkan dan atau di terbitkan, sangat jelasTindakan Termohon jauh dari Profesionalisme;Bahwa tentu saja hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukumdi Negara ini, setiap orang bisa saja main tuduh tanpa dasar hukum,memaksa orang untuk mengaku salah dan main hakim sendiri, hal hal inisering terjadi di
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun
235 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimanahalnya, yang kemudian diangkat sebagai Ketua TPPA yangmenggantikan Pemohon juga adalah Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial.Mohon untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung, bahwasudah menjadi preseden di Indonesia suatu perintah atasan wajibdilaksanakan oleh bawahannya tanpa bisa ditolak..
73 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1636 K/Pid.Sus/2013e Bahwa penjatuhan hukuman yang ringan terhadap diri Terdakwa akanmenyebabkan menjadi preseden yang buruk terhadap pelaku tindakpidana korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jera dan efek deterrentterhadap orangorang yang hendak melakukan perbuatan yang samaapalagi pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat ini adalahmerupakan skala prioritas dalam kebijakan pemerintah dan NegaraRepublik Indonesia.e Bahwa Terdakwa AMINUDDIN,SH.MM. selaku Bendahara PengeluaranPembantu pada
Terbanding/Terdakwa : H. UDIN MULYONO Bin KARTO
96 — 34
Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi selaku yudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda haruslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana dandenda,serta jumlah uang pengganti yang dijatunkan/dibebankan kepadaTerdakwa perlu. diubah, karena pidana yang dijatuhkan Pengadilan TindakPidana Korupsi tingkat pertama a quo terlalu ringan dan tidak menimbulkan efekpencegahan dan penjeraan bahkan akan menjadi preseden
Terbanding/Penggugat : DANIEL KRISTANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Turut Terbanding/Tergugat I : BUTIK EMAS ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA
735 — 828
Bahwa Bukti P11, P12, dan P13 adalah sebagai Contoh Kasusdan dapat dijadikan sebagai kajian perbandingan ataupun preseden,yang telah membuktikan Pembanding/dahulu Tergugat Il dan/atauTurut Terbanding I/dahulu Tergugat I, yang oleh Majelis Hakim telahdinyatakan sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dandijatuhi Hukuman untuk membayar sejumlah kerugian kepadaPenggugat/Pihak lain) atau masyarakat;10.Bahwa juga sesuai keterangan Saksi Caroline Monika Sidhartayang tegas menyatakan,bahwa tanda tangan
127 — 66
seharihari.1.Bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang telahmengambil uang milik dari PT Advantage, dimanaperbuatan para Terdakwa dan Saksi4 disaksikan langsungoleh Saksi1 sehingga Saksi1 menjadi trauma danketakutan sehingga atas kejadian tersebut Saksi1 menjadiberpindah pekerjaan, dengan bahwa perbuatan paraTerdakwa dan Saksi4 sangat berdampak buruk bagiSaksi1, karena telah menimbuklan rasa trauma danketakutan akan keselamatan jiwanya.2.Bahwa setelah terungkapnya perkara ini telah membawadampak preseden
220 — 330
kesatuan menilaibila Terdakwa tergolong sebagai parjurit yang berdedikasi cukup baik,dengan penilaian tersebut seharusnya Terdakwa lebih hatihati danmawas diri dan mampu menghindari suatu sikap dan perbuatan yangtidak terpuji, melanggar hukum, melanggar kedisiplinan dan normanorma agama yang dapat merugikan dirinya dan kesatuannya, akantetapi Terdakwa lebih mengutamakan ego dan emosinya hinggadengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan tindak pidanapembunuhan tersebut, hal ini sangat memberikan preseden
204 — 133
Sudah sepatutnya pula KPK menjadicontoh bagi praktik birokrasi berintegritas dan profesional sebagaimanaslogannya KPK first, KPK sebagai role model;Putusan pengadilan atas sengketa ini akan menjadi preseden yang menentukanbagaimana paradigma KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi dimasamendatang.
FADLY AMRAN, BBA, WALIKOTA PADANG PANJANG.
Tergugat:
PT. ALAM SEJAHTERA SEJATI
215 — 99
Hal tersebut telah merugikan PenggugatRekonpensi/ Tergugat Konpensi dna menjadi preseden buruk bagidunia investasi di kota kecil Padang Panjang dan juga merugikanmasyarakat luas, karena yang dibangun ini adalah sebuah pasar,yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat bagus karena KotaPadang Panjang merupakan salah satu titik simpul Kabupaten Kotadi Sumatera Barat, daerah interlandnya adalah produsenhasilpertanian unggulan, sehingga Padang Panjang berpotensi menjadiPIHP yang terbesar di Sumatera
102 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat menjadi preseden buruk dalam penegakanhukum di Indonesia pada masa yang akan datang;Sungguh ironi ketika Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan menaruhharapan yang besar terhadap Majelis Hakim namun harapan tersebutseakan luntur akibat ketidak bijakan yang dilakukan Majelis Hakim.
690 — 529 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya kami mohon agar preseden buruk yangpernah terjadi dalam kasus Manulife dan Prudential tidak terulang lagidalam perkara ini agar menghindari opini publik bahwa PengadilanNiaga digunakan untuk menekan perusahaanperusahaan sehat ;Hal. 88 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/20096.4.
312 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini tentumenjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum, mengingatlembaga KPK yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakanhukum justru dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sangat jauhdari yang diharapkan, sehingga dapat merugikan Pemohon maupunKuasa Hukum Pemohon;Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukum menyampaikan DugaanPelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telahdiserahkannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs.
FREDDY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
417 — 122
Oleh karena itu, pengakuan Penggugat tersebut harus ditolak,karena dapat menjadi preseden buruk terutama berkaitan denganpenegakan asas kepastian hukum;11.Bahwa Pasal 55 UU PTUN, berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.
85 — 53
Bahkan Joni menegaskan sudah ada preseden putusanpengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah.
163 — 25
puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratusrupiah);Bahwa guna menjamin gugatan tidak menjadi siasia (//lusoir) mohondengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas .B Muaro untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan atau sita tarik(revindicatoire beslaag) terhadap harta kekayaan para Tergugat baikberupa benda tetap/ tidak bergerak maupun benda tidak tetap/ bergerakyang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun
126 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
DirgantaraIndonesia (Persero) yang pada akhirnya likuidasi atau kepailitan bagi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terhindarkan lagi, selain itu putusanJudex Facti tersebut dapat pula menjadi preseden buruk bagi BadanUsaha Milik Negara lainnya yang menyelenggarakan program pensiunmanfaat pasti ;3.