Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-01-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 04/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Maret 2017 — M.GUSSEYN UMAR, SH.FCBArb CS >< PT.BUKIT DARMO PROPERTY TBK
273 — 166
  • Satrio, yang dihadirkan oleh Penggugat samasekali tidak dipertimbangkan.Hal ini dapat dilihatdalam pertimbangan putusan para Tergugathalaman 100 paragraf terakhir dikutip, sbb:Menimbang bahwa Notulen Rapat tanggal 01 Mei 2010 olehPemohon ditolak sebagai amandemen atas SPK dengan alasanbahwa notulen rapat sematamata merupakan catatancatatantentang halhal tekhnis lapangan yang dibicarakan pendapattersebut ditunjang oleh pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon(Ir.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : ANDY SIMON
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
63 — 30
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6ayat 5 poin e;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 Pasal ayat 26;6. Menyatakan status kredit Penggugat kepada Tergugat belum masukkategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — MUHAMMAD RIJAL, SH VS BUPATI KOLAKA DAN ALFIYAN;
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdisaksikan sekurangkurangnya 2 (dua) saksi dari masyarakat sekitar lokasitanah yang ketentuan tersebut tidaklan bertentangan dengan ketentuan yangHalaman 33 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah junctis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah maupun peraturan petunjuk tekhnis
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 19-04-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-06-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 67-K/PM.III-12/AD/IV/2021
Tanggal 16 Juni 2021 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
Eko Karnawan
78 — 59
  • Bahwa pada Juli 2016 Saksi mendapat jabatansebagai Daunit UP3M Lumajang yang memillikitanggung jawab yaitu. melaksanakan kegiatanGakkumplintatid dan pengawalan WIP, VIP TNI,Materiil maupun Personel Militer di wilayah HukumUP3M Lumajang yang secara tekhnis dibawahDenpom V/3 Malang dan secara Taktis dibawahHal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 67K/ PM IIl12 / AD /1IV/ 2021Kodim 0821/Lumajang.Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi berada dirumahnya dengan alamat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 12-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
SEPRINA GINTING
Tergugat:
YAYASAN WESTIN DAMENLOU
68 — 21
  • Bahwa selain itu, pada bagian pedoman tekhnis peradilan di lingkunganPengadilan Hubungan Industrial ditentukan bahwa serikat pekerja / serikatburuh dan organisasi pengusaha yang terdaftar dapat bertindak sebagaikuasa hukum di PHI untuk mewakili anggotanya (pasal 87 UndangundangHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 44/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTNo.2 tahun 2004) merupakan ketentuan khusus (/ex specialis) danmemberi /egal standing kepada Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruhdan Organisasi Pengusaha untuk
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 23-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor 144 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mlg
Tanggal 31 Mei 2017 — PUJIANTO
36 — 2
  • BAMBANG RISHARDANA, SP.B, terhadap saksiNOVILIA, dengan hasil kesimpulan : Cedera kepala ringan; Observasi trauma dada; Luka robek pada jari tangan kiri; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, yangtidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatanatau pencaharian ; > Hasil pemeriksaan kondisi tekhnis kendaraan kejadian kecelakaan lalu lintas jalandi Jl. Andul Gani BawahJl.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 22-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Ir. SINTONG SIANIPAR,MT
265 — 107
  • surattugas terlampir).Bahwasesuai dengan SPK bahwa PT.RAMA ABDI PRATAMA menerimapekerjaan dari Sudin PU Jalan Jakarta Timur adapun pekerjaan tersebutadalah pekerjaan SWAKELOLA yang berarti semua perencanaan danpekerjaan dilakukan sendiri oleh unit Sudin PU Jalan Jakarta Timur,sementara bahan bahannya membeli dari pihak ketiga PT.RAMA ABDIPRATAMA.Bahwa pajak PPN 10 % dan PPH 1,5 % telah dilakukan pembayaranoleh saksi selaku bendahara dengan cara dipotong dari pembayarankepada PT.RAMA ABDI PRATAMA.Bahwa tekhnis
    AHMAD YAZIED BUSTOMI, ST,MMadalah berupa cek tunai Bank DKI.Bahwa pajak yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2013yang penunjukan pelaksanaannya berdasarkan penunjukan langsung oleh SudinBina Marga/Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur terhadapPT.Rama Abdi Pratama selaku pelaksananya telah dilakukan pembayaran antaralainPPN 2013 sebesar 10% senilai Rp. 1.523.290.480,PPH 2013 sebesar 1,5% senilai Rp. 229.534.985,Bahwa tekhnis pembayaran pajak tersebut adalah dari
    Sudin PU Jalan JakartaTimur dalam menunjuk rekanan / pihak Ke 3 dilakukan secara PL(pengadaan langsung).Bahwa adapun tekhnis pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebutadalah dalam hal ini Kasudin PU membuat SPT (surat perintah Tugas)kepada Kasie perencanaan atas dasar permintaan surat surat wargaperihal jalan rusak atau dari berita dikoran serta instruksi dari KepalaHal 66 dari 172 hal Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.PstDinas, Walikota, Gubernur perihal jalan jalan yang rusak.
    antaraSudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Timur dengan pihak ke 3 ataupenyedia barang / jasa.Bahwa dalam hal ini tidak diperbolehnkan penandatanganan kontrak harusdihadiri oleh Direktur dari pihak ketiga dan harus tatap muka / bertemudalam melakukan tanda tangan antara pihak ketiga dengan PPK.Bahwa dalam hal pembayaran pekerjaan swakelola kepada pihak ke 3 daribendahara melalui Kepala Seksi pemeliharan jalan dan jembatan kepadapihak ketiga adalah untuk mempermudah mengingat yang mengetahuisecara tekhnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 03-09-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANDI DEDY PRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
RISTON BAGO, SP
252 — 47
  • 8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan perumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis kabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016 beserta lampiran.
  • 10 (sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan perumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016, tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap II kabupaten/kota kegiatanbantuanstimulantperumahanswadaya(BSPS)tahun2016beserta lampiran.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 120/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : YAUMI BARAKATULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
64 — 37
  • menurut penilaian MajelisHakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSMuntuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentinganperlindungan konsumen;*"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku 11 PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaMasyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat,*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Pengadilan PN TANGERANG
Putus : 14-08-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG
Tanggal 14 Agustus 2014 —
109 — 35
  • milyard delapan ratusenam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah ) dariTERGUGAT I, yang setelah dipotong Ppn dan Pph adalah sebesar Rp2.522.666.655 (Dua milyard lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enampuluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);3 Bahwa, sesuai dengan Time Schedule pekerjaan yang telah disepakati antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT selaluberusaha untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan timeschedule dan sesuai dengan spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
190 — 110
  • Sama dasar gugatan Penggugat yaitu yang pada intinyaadalah mendalilkan adanya wanprestasi terhadap Work ContractAgreement Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 May 2017, tentangsisa pembayaran stage V( Termijn V) ;Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2021/PN Mtryang mana telah ternyata dan terbukti bahwa pengerjaan proyekpembangunan Villa Caravanserai adalah merupakan kecerobohan danketidakprofesionalan cara kerja, tekhnis kerja dan administrasi pelaporanhasil kerja proyek dimaksud
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 07-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
Hamdan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
71 — 42
  • yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dalam pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripka dengan Jabatan BA SAT SABARA, dikesatuan Polres AcehTamiang (vide Bukti P1=Bukti T26), dalam hal ini wilayah Polres Aceh Tamiangtersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — KHAIRUL THALIB bin ABDUL MUTHALIB
107 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LingkunganPemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2011, yaitu Hendrawati, BBA; Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor 110/KPTS/D.10/2011,tanggal 1 Maret 2011, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Kota MetroTahun Anggara 2011, pada Bidang Bina Marga yaitu Daeng Fansyori; Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kota Metro Nomor : 600/001/KPTS/D.1/2011, tanggal 21 Februari 2011, Tentang Penunjukan Pejabatpembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 30-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Pol
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUGIHARTO, S.H.
Terdakwa:
WIWIN WIDYA ARYA PUTRA Alias EKKI Bin ABD. MUIS
41 — 26
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukitu; Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — TEUKU NURIMANSYAH Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
74 — 11
  • dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat II (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Tebing Sungai Krueng Tiro, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 05-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
CV. INTINUSA KARYA Diwakili Oleh PATRICIA CHIAULINA KURNIAWAN
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
180 — 84
  • berawal dengan adanya informasi dari Website LPSE ProvinsiKalimantan Utara tentang Paket Pekerjaan Peningkatan JalanMangkudulis (DAK 2019), dimana Penggugat sebagai salah satuHalaman 5 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDPenyedia Barang/Jasa di Tarakan telah ikut dalam tender dalam PaketPekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut,dimana Penggugat dengan Persyaratan yang ditentukan telahmemasukkan Dokumen Penawaran serta berkasberkas persyaratanAdministrasi, persyaratan kewalifikasi dan tekhnis
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Pemerasaan dan Pengancaman
Register : 14-07-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 90/Pid.B/2016/PN Wsb
Tanggal 18 Oktober 2016 — Terdakwa : 1.Ir. SOLEKAN JHONY, SH Bin RASID IPAN 2.HERU LUKITO, SE Bin SUSNADI 3.WIDODO PRIHANTORO Bin SUHARTO 4.ISTIHANA Binti SUPYAN, Penuntut Umum : DIDIK SETYAWAN,SH.Mum.
98 — 12
  • dan mengaku wartawan dari Media Nasionalmeminta informasi tentang data kependudukan, data raskin, kKemudianminta di cetakkan asrip rincian APB Desa Tempuran Duwur tahun 2015;Bahwa 5 (lima) orang tersebut sudah membawa surat perintah daripimpinan redaksi Media Nasional, selanjutnya Saksi sebagai SekretarisDesa memberikan data tersebut kepada Terdakwa atas persetujuan dandisaksikan Kepala Desa Bapak MUNDOPAR dan disaksikan oleh KaurKesra sudara SUTARWO, Kaur Ekbang saudara BUSRIANTO, KaurPembantu Tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-01-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Juli 2019 — Debora Ammy Novida B lawan PT Prospek Duta Sukses,
524 — 796
  • Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi DKI Jakarta Nomor 1877/1231400/VII/2012, tertanggal 25Juli 2012, Perihal : Pertimbangan Tekhnis Pertanahan Dalam RangkaPermohonan Penerbitan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah AtasHal. 31 Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.Bidang Tanah Yang Terletak di Jalan Antasari Kelurahan Cilandak BaratKecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama PT.Prospek Duta Sukses, bukti T3, sesuai dengan aslinya ;Surat IzinPenunjukkan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN
145 — 86
  • dimintakan kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
    saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa Saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis
    mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor : 33/ Pid.SusTPK/2021/PN.BglBahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis
    jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah terdakwa sendiri kadangkadangditemani oleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA terdakwa dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena terdakwa yang bayar dan untuk bulan seterusnyaterdakwa tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-01-2012 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 8 Mei 2012 — 1.DR. Musni Umar, S.H., M.Si,2.Ir. Ichwan Ramli,DKK;1.Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta,2.DR. HR. Ricky Agusiady, S.E., M.M., Ak
49 — 33
  • Jakarta ; 7 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1990, Tentang PendidikanMenengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/PAGE U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Keputusan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2003, Tentang Petunjuk PelaksanaanPembentukan Komite Sekolah, Keputusan Kepala Dinas DIKMENTI Provinsi DKIJakarta Nomor 65 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Tekhnis