Surat Keputusan Direksi Nomor : 555/Tbk/SK0000/2014S11.2 tentangPedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)dan Program CSR PT.

TIMAH (Persero) Tbk mengatur bahwa:e Pasal 18 pelaksanaan Program Kemitraan dengan usaha Kecil danProgram Bina Lingkungan mengacu pada Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial danLingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2007 tentangProgram Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecildan Program Bina Lingkungan Jo. Peraturan Menteri BUMN No.

TIMAH (Persero)Tbk., Nomor: 555/Tbk/SK0000/2014S11.2 tentang PedomanPelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) DanProgram Corporate Social Responsibility (CSR) PT.

Sptpara anggota luasannya berkiasar 2 sampai 5 Ha perorang per anggotasesuail dengan konitribusinya pada waktu penguasaan, pembukaan danpenggarapan lahan;Bahwa tanah milik para Penggugat seluas + 262,30 Ha tersebut ditanamipohon kelapa sawit sekitar tahun 2007 secara bertahap dan berakhirditahun 2012 yang dilakukan secara kerjasama kemitraan Plasma denganPT.

Spt10.11.12.13.14.Sebagai Ketua (Kelompok Tani LOMBA MANDIRI) mengakhiri perjanjiankesepakatan kemitraan jual beli tandan buah segar sebagaimana SURATPERNYATAAN BERSAMA TENTANG PENGAKHIRAN PERJANJIANKEMITRAAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR tertanggal Sampit, 25Juli 2017, pengakhiran perjanjian kesepakatan kemitraan tersebut meliputikeamanan dan pemeliharaan kebun milik para Penggugat;Bahwa sejak adanya pengakhiran kerjasama dengan Turut Tergugatkeamanan kebun kelapa sawit milik Penggugat mulai ada gangguan

Bahwa tanah milik Para Penggugat seluas 262,30 Ha.............5Bahwa Tergugat menilai, hal ini sudah tidak benar yang mana lahantersebut memang digarap oleh PT Mulia Agro Permai untuk perluasanperkebunannnya, bukan untuk kemitraan dengan kelompok tani LombaMandiri, karena penggarapan tersebut dilaksanakan pada tahun 2007sampai dengan tahun 2012, sementara kerjasama kemitraan antaraKelompok Tani Lomba Mandiri dengan PT Mulia Agro Permai barudilaksanakan pada tanggal 10 September 2014.

Bersama Tentang Pengakhiran Perjanjian11Kesepakatan Kemitraan Jual Beli Tandan Buah Segar, antara PT MuliaAgro Permai dan Kelompok Tani Lomba Mandiri, tanggal 25 Juli 2017,selanjutnya diberi tanda P.10;.Foto Copy Bukti Pembayaran Bank dari pembelian TBS sawit oleh PTMulia Agro Permai kepada Kelompok Tani Lomba Mandiri setelahadanya perjanjian kemitraan, Nomor 04222, tanggal 20 November 2014,selanjuntnya diberi tanda P.11;12.Foto Copy Bukti Pembayaran Bank dari pembelian TBS sawit oleh PTMulia Agro

;Bahwa Tergugat menilai, hal ini sudah tidak benar yang mana lahantersebut memang digarap oleh PT Mulia Agro Permai untuk perluasanperkebunannnya, bukan untuk kemitraan dengan kelompok tani LombaMandiri, karena penggarapan tersebut dilaksanakan pada tahun 2007sampai dengan tahun 2012, sementara kerjasama kemitraan antaraKelompok Tani Lomba Mandiri dengan PT Mulia Agro Permai barudilaksanakan pada tanggal 10 September 2014.

Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah memberikan tanggapan kepadaTERMOHON KEBERATAN tersebut melalui surat No.FST.CSC/CSR.2710/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan(PKBL) telah dipublikasikan melalui Laporan Tahunan PKBL yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dalam rangka memenuhii prinsipketerobukaan, pelaksanaan PKBL telah dituangkan dalam Laporan TahunanPEMOHON KEBERATAN yang dapat diakses oleh publik melalui situswww.bankmandiri.co.id

PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program BinaLingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubahPermen BUMN No. PER02/MBU/7/2017, menyatakan bahwaBUMN yang melaksanakan program kemitraan dan/atau binalingkungan memiliki kewajibanuntuk menyampaikan laporanpelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungansecara berkala kepada Menteri BUMN.d.

Inti jawaban PEMOHON melalui surat Nomor FST.CSC/CSR.2710/2015tertanggal 27 Oktober 2015 dan diterima oleh TERMOHON tanggal 26Desember 2015 namun saatitu belum dibacakarena sudah melanggarketentuan UU KIP, yang pada pokoknya PEMOHON menyampaikansebagai berikut:i) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BankMandiri telah dilakukan pertanggungjawaban ke publik melaluipersetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan PKBL yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Rapat Umum PemegangSaham

Oleh karena itu PEMOHONberwajiban memberikan informasi a quo yang TERMOHON minta.TERMOHON berhak memperoleh informasi a quo dari PEMOHON;39.Bahwa Program Bina Lingkungan termasuk ke Unit PKBL yaitu unitorganisasi knusus yang mengelola Program Kemitraan dan ProgramBina Lingkungan yang merupakan bagian dari organisasiPEMOHON, sesuai dengan pasal 1 ayat (16) Peraturan MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2007tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara DenganUsaha Kecil dan Program

DIREKTORAT JENDRAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN Qq. DIREKTUR JENDRAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
7.2. KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Qq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.JASMAN ALIAS ALONG

DirektoratJendral Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Qq.Direktur Jendral Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan,tempat kedudukan Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti,Jl. Gatot Subroto No.2, Rt.1/rw.3, Senayan, Kota Jakarta Pusat,Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, Kelurahan Gelora, TanahAbang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai Turut Tergugat V2. Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Qq.

Termohon Keberatan adalah berkedudukansebagai pengemudi taksi pada perusahaan transportasi taksi PemohonKeberatan dalam hubungan kemitraan/rekanan usaha berdasarkansuatu perjanjian program operasional taksi;Oleh karenanya, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan bukanlah hubungan Pelaku Usaha danKonsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang 8/1999Juncto Kep.

TRANSPORT "> (Termohon Keberatan)NUSANTARA INDONESIA(Pemohon Keberatan) sebagaisebagai Rekan Usaha Rekanan/Kemitraan Pengemudi Taksi UtamaPemilik Taksi dan Pemegang IzinUsaha Taksi TRANSCABOperasional Taksidalam Jasa TransportasiTaksi Transcab Halaman 14 dari 46 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.SusBPSK/2015 Masyarakatkonsumen/pengguna jasatransportasi TaksiTRANSCAB 3.4. Di dalam Perjanjian 1 April 2009 tersebut tidak ada jual beli atasmobil taksi.

Sedangkan jumlah keseluruhan setoran sebesarRp315.425.000,00 tersebut juga bukanlah harga pembelian mobil,melainkan sejumlah nilai yang disepakati sebagai syarat bagi RUPTUTAMA termasuk Termohon Keberatan dalam memilih opsi menjadipemilik mobil taksi tersebut berdasarkan perhitungan jumlah SetoranPokok sebesar Rp185.000/hari (Komponen setoran harian murniRp160.000,00 + setoran perawatan Rp25.000,00) x 5. tahunrekanan/kemitraan x (86524) hari per tahun = Rp315.425.000.

,melainkan sengketa mitra kemitraan dalam usaha transportasi TaksiTranscab antara Pemohon Keberatan sebagai Perusahaan TaksiTranscab dan Termohon Keberatan sebagai Pengemudi TaksiTrancab berdasarkan Perjanjian 1 April 2009;Keberatan Keempat;4.

Bahwa Perjanjian 1 April 2009 bukan perjanjian jual beli tetapi perjanjiankerja kemitraan atara perusahaan taksi dan pengemudi taksi ditegaskandalam klausulklausul pada Perjanjian tersebut sebagai berikut:a.

P.83/2016 yaitu HPHD, IUPHKm, IUPHHKHTRdan areal Kemitraan Kehutanan bukan merupakan hak kepemilikanatas kawasan hutan (ayat (1)), HPHD, IUPHKm, dan IUPHHKHTRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan,Halaman 34 dari 88 halaman.

, kecualitanamannya (ayat (4)), Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHKHTR,Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapasawit di areal hak atau izinnya (ayat (5)).

Direktur JenderalPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan NomorP.8/PSKL/Set/Kum.1/9/2017, dan tentang Pedoman Pembinaan,Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin PemanfaatanHutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Wilayah Kerja Perum PerhutaniHalaman 74 dari 88 halaman.

Direktur JenderalPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan NomorP.8/PSKL/Set/Kum.1/9/2017, dan tentang Pedoman Pembinaan,Halaman 75 dari 88 halaman.

Putusan Nomor 56 P/HUM/2017 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin PemanfaatanHutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Wilayah Kerja Perum Perhutanidiatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal PerhutananSosial dan Kemitraan Lingkungan NomorP.11/PSKL/Set/Kum. 1/9/2017.b.

Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih (untuk kategori pesertano. 3) ;Persyaratan Lainnya adalah perusahaan harus melakukan kemitraan/KSO dengan ketentuan antara lain :1.

Mekar Armada Jaya sebesar10% tidak pernah dilaksanakan.Bahwa dalam hal kemitraan, seharusnya yang diperhitungkan adalahKemampuan Dasar (KD) dari perusahaan yang mewakili kemitraan sebagaiperusahaan utama (/eadfirm), tetapi kenyataannya /J/eadfirm hanyamelakukan jual beli putus dalam pelaksanaan kemitraan yaitu PT.Saptaguna Daya Prima selaku pemenang lelang Paket II selaku /eadfirmmembeli armada bus busway sebanyak 18 unit dari PT.

Mekar Armada Jaya sebesar10% tidak pernah dilaksanakan.Bahwa dalam hal kemitraan, seharusnya yang diperhitungkan adalahKemampuan Dasar (KD) dari perusahaan yang mewakili kemitraan sebagaiperusahaan utama (/eadfirm), tetapi kenyataannya /Jeadfirm hanyamelakukan jual beli putus dalam pelaksanaan kemitraan yaitu PT.Saptaguna Daya Prima selaku pemenang lelang Paket II selaku /eadfirmmembeli armada bus busway sebanyak 18 unit dari PT.

No. 862 K/Pid.Sus/20168.10.8.11.8.12.8.13.8.14.8.15.8.16.8.17.8.18.8.19.8.20.8.21.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT.Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi danPT. Central Auto Coperindo tentang Pengadaan Bus SedangPaket ;1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT.Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT.

No. 862 K/Pid.Sus/201611.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT.Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT.

Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Usaha dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat ;4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Usaha dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir dan putus dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya ;5.

Berdasarkankesepakatan antara Perusahaan Inti dan Para PerambakPlasma, maka terhitung sejak tanggal 17 Desember 2007Perjanjian Kerja Sama dalam kemitraan usaha udang denganpola Tambak Inti Rakyat (TIR) yang baru ditandatanganiantara PT.

CPP, BERITA ACARA RAPAT PERTEMUANPEMBAHASAN PERJANJIAN KERJASAMA TERTANGGAL 610SEPTEMBER 2007 DAN BERITA ACARA KESEPAKATANPEMBAHASAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PT. ARUNAWIJAYA SAKTI DENGAN PETAMBAK PLASMA 9.

DCD (Dipasena CitraDarmaja) yang memilik nama baru dengan persetujuanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satuusahanya di bidang pertambakan udang yangmengembangkan sistem pengelolaan tambak udang denganmodal kemitraan tersebut Penggugat selaku perusahaaninti dengan Para Tergugat sebagai Petambak Plasmamengikatkan diri melalui Perjanjian KerjasamaKemitraan usaha Pertambakan dengan Pola Tambak IntiRakyat (TIR).

kewajiban kepada Penggugat/ Pembanding ataspelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan yang telahberlangsung.

Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Usahadengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara Penggugatdengan Para Tergugat berakhir dan putus dengan segalakonsekuensi dan akibat hukumnya ;.

Bahwa sebagaimana Piagam Penyerahan dan Dukungan tahun 2006tersebut, Tergugat telah berjanji kepada Para Penggugat (poin 1) untukbersamasama membangun kebun inti dan plasma, serta memfasilitasipembentukan koperasi sebagai wadah kemitraan antara petani plasmadengan pihak Tergugat (PT.TSS) yang sampai dengan dilayangkannyagugatan ini belum ada yang terealisasi / ditepati sebagaimana mestinya;4.

Bahwa sangat jelas amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 BagianKeempat Kemitraan Usaha Perkebunan Pasal 22 :(1)Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang salingmenguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, salingmemperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan danmasyarakat sekitar perkebunan;(2)Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi

Nomor 1436 K/Pdt/2016Tergugat telah berjanji kepada Para Penggugat ( poin 1 ) untuk bersamasama membangun kebun inti dan plasma, serta memfasilitasi pembentukankoperasi sebagai wadah kemitraan antara petani plasma dengan pihakTergugat (PT. TSS) yang sampai dengan dilayangkannya gugatan ini belumada yang terealisasi/ditepati sebagaimana mestinya;Bahwa kemudian pada posita gugatan Para Penggugat poin 9 disebutkanbahwa; 9.

Bila hingga tahun 2014ternyata Para Penggugat belum bisa menikmati hasil pola kemitraan tersebutsedangkan usia produktif pohon sawit hanya sampai berumur 20 tahun, tentunyaPara Penggugat sangat dirugikan;Bahwa dalam perjanjian yang didalamnya termuat klausulklausul/persyaratan yang merugikan salah satu pihak in casu Para Penggugat padaposisi yang lemah, maka perjanjian tersebut cacat hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam

Padasa Enam Utama) mulai sejak tahun 1993 penempatan di Kebun Kalianta,dengan jabatansebagai Asisten Kepala;Bahwa pada tahun 1997 kebun Kalianta dibagi menjadi 2 (dua) Kebun,yakni Kebun Kalianta Satu dan Kebun Kalianta Dua, dimana Penggugatditempatkan dikebun Kalianta Dua menjabat sebagai AdministraturKebun Kalianta Dua;Bahwa di tahun 2001 Penggugat dimutasikan dari Kebun Kalianta Duake Proyek kemitraan dengan Jabatan sebagai Pimpinan/ManagerProyek Kemitraan Kebun Koto Kampar;Bahwa di tahun 2007

dari Proyek Kebun Kemitraan Koto Kampar,Selanjutnya Penggugat diangkat menjabat Administratur Kebun KotoKampar;Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dimutasikan dari Kebun KotoKampar ke Kebun Kalianta Satu, Menjabat sebagai Koordinator seluruhkebun PT.

01 Juni2001,;Bahwa sepengetahuan saksi ada uang Pensiun terhadap karyawan tetap;Bahwa batas usia pensiun dari surat keputusan sampai batas usia pensiun 55tahun,;Bahwa penggajian karyawan berdasarkan gaji pokok ditambah tunjangan ,;Bahwa gaji Penggugat sebelum pensiun sebesar Rp.7.000.000.00 (tujuh jutarupiah),;Bahwa hak pensiun diberikan pada saat masuk usia pensiun,;Bahwa pada tahun 2005 Penggugat diberikan hak haknya saksi tidakmengetahui,;Bahwa Penggugat pada tahun 2015 sebagai Manager Projek Kemitraan

Padasa EnamUtama) mulai sejak Februari 1993 sampai dengan Desember 2015 tanpaterputus selama 22 tahun, dengan gaji sebesar Rp.31.011.900,00(tiga puluhsatu juta sebelas ribu Sembilan ratus rupiah) /bulan,;Bahwa penempatan di kebun Kalianta, dengan jabatan sebagai AsistenKepala, dan telah beberapa kali dimutasi Pada tahun 2001 Penggugatdimutasikan dari kebun Kalianta dua ke Proyek kemitraan dengan jabatanPimpinan/Manajer Proyek kemitraan kebun Koto Kampar, dan tahun 2007sebagai Adm Kebun Koto Kampar

No.2240 K/Pdt/2009Bahwa kawasan hutan tanaman industri areal blok Rencana KerjaTahunan 1992/1993 seluas 750 Ha, areal blok Rencana Kerja Tahunan1993/1994 seluas 400 Ha, dan areal blok 735 Ha dengan batasbatas :e Sebelah Utara dengan ladang atau kebun sawit masyarakat, dan areal PT.Rimba Seraya Utama yang belum dikerjakan, sepanjang + 950 Meter ;e Sebelah Selatan dengan Desa Bangun Sari, lahan pungut warga trans,kebun sawit pola kemitraan, sepanjang + 7250 Meter ;e Sebelah Barat dengan ladang dan

Rimba Seraya Utamauntuk dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit dengan pola kemitraan sistemkredit yaitu 60 % untuk PT.Agro Abadi (satu grup dengan Penggugat) dan 40 %untuk anak kemenakan Datuk Sanjayo dan sebagai lahan usaha HT PT. RimbaSeraya Utama, dengan ditandatangani oleh PT.

No.2240 K/Pdt/2009tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat Datuk Sanjayo, yang kemudiandiserahkan kepada PT.Agro Abadi dan PT.Rimba Seraya Utama untuk dijadikanlaban kebun sawit dengan pola kemitraan bagi anak kemenakan Datuk Sanjayotermasuk masyarakat transmigrasi Desa Bangun Sari yang mana pembangunankebun sawit ini masih berlangsung, dan untuk hutan tanaman industri.

Mengundurkan diri secara mutlak atas perjanjian/kesepakatan Tiga Desa(Mentulik, Gading Permai, dan Bangun Sari) sebagaimana yang tertuangdalam Surat Pernyataan penyerahan Tanah Ulayat Daruk Sanjayo tertanggal21 Mei 2002 tentang pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan yangdiserahkan kepada PT.Agro Abadi dan PT. Rimba Seraya Utama.2.

/Pem/DSBS/II/2006tertanggal 23 Februari 2006 perihal permohonan menjadi mitra kerjapembukaan kebun kelapa sawit kepada PT.Air Jernih sebagai bapak angkatdengan pola kemitraan di atas lahan masyarakat Desa Bangun Sari seluas +735 Ha.

lfani Dewi sebagai pemenang pekerjaanpengadaan busway articulated paket V dan pengadaan busway singlepaket Il, dimana masingmasing perusahaan tersebut menjadi leadfirmkemitraan karena kenyataannya didalam dokumenpenawarannya,hanya melampirkan pengalaman perusahaannyadalampekerjaan pengadaan dan penjualan, yang seharusnya penyediabarang/jasa tersebut tidak diluluskan pada tahap penilaian kualifikasikarena tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai denganpekerjaan yang dilelangkan, karena dalam hal kemitraan

, yangdiperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan(leadfirm), dan seharusnya anggota kemitraan akan mengambilbagian sesuai sharing dalam hal pengeluaran, keuntungan dankerugian dari kemitraan/KSO tetapi kenyataannya pemenang lelangsebagai leadfirm kemitraan hanya membeli busway articulated darianggota KSO secara jual beli lepas dengan menggunakan purchaseorder dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf bPerpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo PerpresNo

hanyamembeli Busway Articulated dari anggota KSO secara jual beli lepasdengan menggunakan purchase order, padahal seharusnya anggotakemitraan akan mengambil bagian sesuai sharing dalamhalpengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO; Tindakanini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun2012 yang mengatur penyedia barang/jasa dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memilikikeahlian

.-------------8. 1 (satu) bendel fotocopi Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan No : 300 B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan).------------------------------------------------9. 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 0010.A Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian

Rudatiningsih.-----------------------------24. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Revitalisasi sarana Lapangan Olahraga Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011.-------------------------------------------------------------------25. 1 (satu) bendel Laporan dan Pertanggungjawaban Komite/Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan dari Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan

YykMasyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan dari AsistenDeputi Pengembangan Prasarana dan Sarana KeolahragaanDeputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemudadan Olahraga Tahun Anggaran5.

Oktober 2011 kemudian pada tanggal 7 Nopember 2011,Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (selaku KuasaPengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga)melalui Keputusan Nomor : 0584.F Tahun 2011 menetapkanpemberian bantuan kepada 125 komite/lembaga di seluruhIndonesia termasuk Komite Pembangunan Sarana OlahragaDesa Wiladeg Kecamatan Karangmojo KabupatenGunungkidul dengan jumlah bantuanRp 250.000.000, (Dua ratus lima puluh jutae Bahwa selanjutnya atas undangan Deputi Bidang Harmonisasidan Kemitraan

Serta apabila lahan masih tersedia dapat ditambah dengan bangunanlapangan cabang olahraga lainnya yang bersifat out door (lapanganbola voli, bola basket, lompat jauh, dll) sehingga hasil revitalisasi akanterbangun lapangan multifungsi di kKecamatan.Serta tidak sesuai dengan :e Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan KementerianPemuda dan Olahraga Nomor : 300.B Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat(Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab III

angka 10 yangmenentukan : 222 enn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn enn cence nnnPenerima bantuan melaksanakan kegiatan bantuan revitalisasiprasarana olahraga kecamatan sesuai dengan perundangundangan dan peraturanperaturan yang berlaku, petunjuk teknisdan arahan program lainnya.e Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan KementerianPemuda dan Olahraga Nomor : 300.B Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat(Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VII huruf

pembuatan bukti pengeluaran yang tidakbenar dalam laporan pertanggungjawaban komite tersebuttelah bertentangane Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf f yangberbunyi :Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harusmematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegahterjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalampengadaan barang/jaSa. 222222 nnn nn nnn nn ne =e Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan

Bahwa realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh komite tepatnya olehterdakwa bersama dengan saksi Budi Ngesti Hartono Bin Sismurjonotersebut tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak sesuaidengan spesifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Deputi BidangHarmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor :300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan RevitalisasiPrasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan)Bab VI A sebagai berikut :Penggunaan Dana Bantuan

Serta apabila lanan masih tersedia dapat ditambah dengan bangunanlapangan cabang olahraga lainnya yang bersifat out door (lapanganbola voli, bola basket, lompat jauh, dll) sehingga hasil revitalisasi akanterbangun lapangan multifungsi di kecamatan.Serta tidak sesuai dengan : Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan KementerianPemuda dan Olahraga Nomor : 300.B Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat(Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab IIl

Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan KementerianPemuda dan Olahraga Nomor : 300.B Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat(Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VII huruf c yangmenentukan :Komite/Lembaga Penerima Bantuan bertugas danbertanggungjawab dalam hal : Menggunakan danmempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima dariKemenpora untuk melaksanakan kegiatan sesuai kegiatan/proposalyang diajukan dan petunjuk teknis, serta harus sesuai

Bahwa realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh komite tepatnya olehterdakwa bersama dengan saksi Budi Ngesti Hartono Bin Sismurjonotersebut tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak sesuaidengan spesifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Deputi BidangHalaman 31 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2016/PT YYKHarmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor :300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan RevitalisasiPrasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat

Serta apabila lahan masih tersedia dapat ditambah dengan bangunanlapangan cabang olahraga lainnya yang bersifat out door (lapanganbola voli, bola basket, lompat jauh, dll) sehingga hasil revitalisasi akanterbangun lapangan multifungsi di kecamatan.Serta tidak sesuai dengan : Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan KementerianPemuda dan Olahraga Nomor : 300.B Tahun 2011 tentang PetunjukHalaman 32 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2016/PT YYKTeknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga

Foto Copy Surat Edaran NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao).4. Foto Copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang penetapan petani revitalisasi perkebunan karet.5. Buku register permohonan pinjaman Debitur tahun 2008-2009.6.

- Foto copy berita acara pemeriksaan lahan kebun kebakaran milik petani peserta program revitalisasi perkebunan non-kemitraan komoditi karet Desa Lubuk pauk kec. Bts ulu Kab. Musi Rawas tanggal 13 Juni 2011- Foto copy slip penyetoran uang sebesar Rp 1.230.000.- ke nomor Rekening : 0129.01.000418.30.6 an.

Bts.Ulu dan rencana definitif kebutuhan peserta Revbun pola non kemitraan tahun anggaran 2009-2014;- 1 (satu) lembar KTP An. ANSORI, Nik: 160514070669000, alamat Desa Lubuk Pauh Kec. Bts.Ulu Kab. Mura yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2007 oleh Camat Bts.Ulu Sdr. NAWAWI,SH.Barang Bukti No.16 s/d 19 : dikembalikan kepada Sdr.

- 1 (satu) set foto copy data realisasi KPEN-RP revbun non kemitraan desa lubuk pauh , data dari kelompok tani Sdr. BUDIMAN s/d januari 2013.- 1 (satu) set Rekapitulasi SK Bupati Musi Rawas tentang penetapan peserta program revbun tahun anggaran 2013.- 1(satu) Set Foto Copy SK Bupati No.:25/KPTS/Disbun/2009, tentang penetapan penetapan petani peserta revbun Kab.

Mura.24. 1(satu) Set Rekap Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Peserta Revbun;25. 1(satu) set Rekapitulasi Petani peserta program Revbun yang telah direalisasi serta nilai kredit yang telah dicairkan untuk Desa Lubuk Pauh;26. 1(satu) Buku Foto Copy Data Peserta kredit Revbun BRI karet ( KPEN-RP) non kemitraan kanca BRI Lubuk Linggau Periode s/d juni 2012;27. 1(satu) Set Daftar nama Petani yang diusulkan untuk diterbutkan sertifikat;28. 1(satu) Buku Proposal Bantuan Pengembangan

Untuk memperkecil risiko pemberianKPENRP pola non kemitraan, sebaiknya petani peserta yangmengikuti program revitalisasi perkebunan telah memilikipengalaman di bidang usaha perkebunan.c. Angka Romawi VIll.

BRI NOKEP : S.41DIR/ADK/12/2006 TentangPengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perekebunan (KPENRl) dengan Pola Non Kemitraan (karet kakao) maka sayamempedomani Surat Keputusan Direksi PT.

NOSE : S.41DIR/ADK/12/2006 tanggal20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati danRevitalisasi Perkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dankakao) Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan KabupatenMusi Rawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberiankredit Investasi (Kl) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan caramemberikan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan RevitalisasiPerkebunan (KPENRP) dengan pola non Kemitraan kepada 118 orangpetani

NOSE: S.41DIR/ADK/12/2006 tanggal 20Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan RevitalisasiPerkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawasmengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalampemberian kredit Investasi(Kl) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan cara memberikankKreditPengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) denganpola non Kemitraan kepada 118 orang petani

TENTANG FAKTAFAKTA HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUMANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT;1.Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 telah mengikatkan diri dalamPerjanjian Mengenai Kerjasama Kemitraan Investasi UsahaProyek Pembangunan Rumah Di Desa Taman Martini,Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY, (Selanjutnyadisebut PKS Proyek Taman Martini); antara PENGGUGATdengan (alm) MC SAPTA YUWANA. dan juga ditandatangani olehpara saksisaksi yaitu. Sdri.

Peringatan) kepada TERGGUGAT melalui Kuasa Hukumnyadengan surat Nomor: 003/RLS/SOMID/I/2018 tertanggal 10Januari 2018 Perihal: Permintaan Pengembalian Dana InvestasiBerdasarkan Perjanjian Mengenai Kerja Sama KemitraanInvestasi Usaha Proyek Pembangunan Rumah DI Desa TamanMartini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY,tertanggal 12 Januari 2016 dan Nomor: 005/RLS/SOMID/II/2018tertanggal 15 Februari 2018 Perihal: Permintaan KeduaPengembalian Dana Investasi Berdasarkan PerjanjianMengenai Kerja Sama Kemitraan

atau PENGEMBALIAN POKOK DANA INVESTASI YANGTELAH DISETORKAN TANPA MENGITUNG ADANYA BUNGAATAU DENDA; akan tetapi sampai dengan saat ini tidakHalaman5 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT.DKI13.14.15.16.mendapatkan jawaban / tanggapan secara tertulis terhadapSurat Somasi dimaksud; (BUKTI P 10 dan Bukti P 11);Bahwa melihat halhal tersebut diatas, secara tegas dan nyataPARA TERGUGAT terbukti tidak dapat dan/atau tidak maumelaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikanpelaksanaan Perjanjian Mengenai Kerjasama Kemitraan

Rp.1.000.000 (satu jutarupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusanini;Berdasarkan dalildalil yang sudah berdasarkan hukum sebagaimanayang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis HakimPemeriksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa,mengadili, serta selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan mengikatnya perikatan dan/atau PerjanjianMengenai Kerjasama Kemitraan

Sebagaimana Penggugat terangkan dalamGugatan perkara a quobertitel Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi)yang didasarkan atas Perjanjian Kerjasama sebagaimanaditerangkan dalam dalil Gugatan poin 1 yaitu Perjanjian MengenaiKerjasama Kemitraan Investasi Usasha Proyek PembangunanRumah.

,Penyedia Barang/JJasa harus mempunyai perjanjian kerja samaoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

/IV Bagian B.1.g.3) :Penyedia yang menjadi anggota kemitraan (KSO) harus mengisi formuli isiankualifikasi sesuai dengan kualifikasi usahanya.

Susunan kemitraan (JO)disampaikan selambatlambatnya sebelum batas akhir pemasukan penawaranuntuk pasca kualifikasi dan batas akhir pengembalian dokumen kualifikasi untukprakualifikasi. Dalam hal penyedia barang melakukan kemitraan, perjanjian yangmengatur kemitraan tersebut (perjanjian kemitraan) yang memuat antara laintanggungjawab para pihak, persentase kemitraan, dan pemimpin kemitraan (leadfirm), harus sudah disepakati dan dibuat sebelum pemasukan penawaran.

Suratperjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi harus dibuat diatas kertas segel joHalaman 115 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN.

Dalam hal penyedia barangmelakukan kemitraan, perjanjian yang mengatur kemitraan tersebut(perjanjian kemitraan) yang memuat antara lain tanggungjawab parapihak, persentase kemitraan, dan pemimpin kemitraan (lead firm),harus sudah disepakati dan dibuat sebelum pemasukan penawaran.Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi harus dibuat diataskertas segel jo Lampiran Ill/V Bagian D.1.b.2.e) : perjanjian kerjasamauntuk Penyedia yang melakukan kemitraan (KSO) disampaikan dalamdokumen penawaran jo Pasal

terhadap korban yaitu Misja alias Misjol; Bahwa Taswa, Joni, Jaya dan Ramun menghubungi saksi dan menanyakankabar tentang masalah korban dan masalah dicari polisi, waktu itu saksimenyarankan untuk pulang dan menyerahkan diri dan bisanya merekakabur karena disuruh oleh saksi atas perintah Kuwu Desa Mulyasari Sdr.KASNITA melalui sms hingga kemudian saksi menyampaikannya kepadaTaswa, Ramun, Joni dan terdawa Suhandi; Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah masalah rebutan lahan tebuantara kelompok TRI/Kemitraan

Hanafi alias Ruyadi,Suwanto, Jaya dan MlSJaya alias Misjol;Bahwa selain saksi korban, ada korban lainnya dalam kejadian tersebutyaitu korban Wasmun;Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 13.00Wib Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Ramin menggunakan sepeda motordan berkumpul di rumah Taswa yang disana sudah ada 8 orang lainnyayaitu Terdakwa Supandi, Ruyadi, Terdakwa Mufid, Ramun, Daim, Joni danJaya kemudian langsung berangkat ke lahan tebu Desa Sukamulya yangmerupakan lahan kemitraan

Heru Hanafi alias Ruyadi,Suwanto, Jaya dan MlSJaya alias Misjol;Bahwa selain saksi korban, ada korban lainnya dalam kejadian tersebutyaitu korban Wasmun;Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 13.00Wib Terdakwa menjemput Terdakwa Suhandi menggunakan sepeda motordan berkumpul di rumah Taswa yang disana sudah ada 8 orang lainnyayaitu Terdakwa Supandi, Ruyadi, Terdakwa Mufid, Ramun, Daim, Joni danJaya kemudian langsung berangkat ke lahan tebu Desa Sukamulya yangmerupakan lahan kemitraan

Joni, Heru Hanafi alias Ruyadi,Suwanto, Jaya dan MlSJaya alias Misjol;Bahwa selain saksi korban, ada korban lainnya dalam kejadian tersebutyaitu korban Wasmun;Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 13.00Wib Terdakwa diberitahu oleh Joni untuk berkumpul di rumah Taswakemudian setelah berada di rumah Taswa, Terdakwa bersama TerdakwaRamin, Terdakwa Suhandi, Ruyadi, Terdakwa Mufid, Ramun, Daim, Jonidan Jaya langsung berangkat ke lahan tebu Desa Sukamulya yangmerupakan lahan kemitraan

Misjol;Bahwa selain saksi korban, ada korban lainnya dalam kejadian tersebutyaitu korban Wasmun;Halaman 15 dari 23 Putusan Sela Nomor 269/Pid.B/2019/PN Idm Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 13.00Wib Terdakwa diberitahu oleh Joni untuk berkumpul di rumah Taswakemudian setelah berada di rumah Taswa, Terdakwa bersama TerdakwaRamin, Terdakwa Suhandi, Ruyadi, Terdakwa Supandi, Ramun, Daim, Jonidan Jaya langsung berangkat ke lahan tebu Desa Sukamulya yangmerupakan lahan kemitraan

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menyatakan hubungan hukum adalah kemitraan;Menyatakan Pasal 1338 Kuhperdata berlaku pada hubungan hukumantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;4. Menyatakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial melalui PengadilanHalaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt.SusPHI/2020Negeri Jambi atas putusan perkara Nomor 3/Pdt.SusPHI/2020/PN Jmbdan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5.

tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memor kasasi dari PemohonKasasi tanggal 2 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2020dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, tidak salah menerapkanhukum dengan pertinbangan sebagai berikut: Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 terbukti adalah termasukhubungan kerja bukan hubungan kemitraan

., tanggal 31 Agustus 2017,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatsebagai hubungan kerja dengan cara kemitraan atau bagi hasil;Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatputus sejak tanggal putusan ini diucapkan;Menghukum Tergugatuntuk membayar uang pisah dan uangpenggantian hak kepada Para Penggugat sesuai perhitungan Pasal 156 ayat (3), (4) Undang Undang

pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti sudah patut dan adil dalam putusannya memberikompensasi berupa uang pisah dan uang penggantian hak kepada ParaPenggugat karena pengabdian Para Penggugat cukup lama dan berdasarkanketerangan saksi Tergugat Lasuha, pada saat saksi berhenti bekerja mendapatuang pisah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Bahwa namun demikian sepanjang pertimbangan Judex Facti mengenaihubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat perlu diperbaikisemula hubungan kemitraan