Fidusia dan Sertifakar Fidusia.Bahwa jelas Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) dalam melakukanpengambilan/penarikan Sepeda Motor tersebut di tangan Termohon Keberatan(Konsumen) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu bertentangandengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan Eksekusi JaminanFidusia.1.2Bahwa Sepeda Motor Termohon Keberatan (Konsumen) tidakterdaftarkan secara FIDUSIA.Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril

Penyelenggaraan Sistem DanTransaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik, sehinggaberdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologimerupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yangsah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang InformasiElektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITEdan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat di dalam bentuktertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril

Lagi pula tidak ada kewajibanhukum bagi Tergugat untuk memberikan informasi dalam batas waktutertentu kepada Penggugat tentang dimana dan siapa notaris yangPutusan No. 3//Pdt.G/2018/PN Mrb halaman 15 dari 44 halamanmembuat akta notaril Perjanjian Pembiayaan7.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 UU No 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia, maka penyerahan hak milik secara fidusia dengansegala akibat hukumnya, dibuat dalam bentuk akta notaril. Maka demikian,Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuat Akta JaminanFidusia nomor 103 pada tanggal 12 Agustus 2014, dikantor Notaris SischaRahayu, SH, MKn, yang beralamat di kabupaten Bungo;7.

TERHADAPKONSUMEN maupun KELUARGANYA itu adalah perbuatan melawan hukumpadahal kedudukan konsumen setara dengan PELAKU USAHA yang telahterwujud sebagai mana yang dikehendaki dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sanksi nya adalah ( Pasal 62) Undang Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 37/Pdt.SusBPSK/2015/PN Rap10.11Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pidana 5 (lima) tahunatau denda Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril

Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril dan di daftarkanpada kantor jaminan Fidusa dan di Asuransikan serta diatur dalam UUHalaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.SusBPSK/2015/PN RapNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusa.

membaca dan mempelajari Secara cermatsurat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 12 Juni 2020,dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Ingkar Janji,karena Para Pembanding semula Para Tergugat belum membayar lunasharga tanah tersebut didalam sertifikat Hak Milik nomor 61/Desa Meranginbeserta 1 Unit SPBU nomor:14.284.631 yang berada diatasnya sehinggamenuntut agar Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan ingkarjanji dan menyatakan batal demi hukum beberapa Aktaakta notaril

No. 198 K/Pdt/2014.Nomor 13 dan Nomor 15 tanggal 7 Desember 1992, dinyatakanbatal demi hukumPertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah jelas menunjukkansuatu kecerobohan dan kesalahan fatal dari Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, karena dalam setiapproses pengadilan, tidak pernah sama sekali menyebutkan adanyaakta nomor 13 dan 15, dan yang ada dan tidak terbantahkan sehinggamerupakan aktaakta yang benar adalah Akta Notaril PerjanjianPengikatan Jual Beli ("PPJB

) Nomor 7, Akta Notaril Kuasa MenjualNomor 8, Akta Notaril Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)Nomor 9, Akta Notaril Kuasa Menjual Nomor 10, Akta NotarilPernyataan Bersama dan Perikatan Nomor 11, Akta Jual Beli Notariil(AJB) Nomor 299 dan 300/Pesanggrahan/1994 sehingga denganadanya kesalahan dalam penunjukan Nomor akta tersebut (AktaNomor 13 dan 15 tidak pernah ada dan jelas salah) maka telahmenimbulkan persepsi yang keliru tentang adanya perbedaan alatalatbukti yang telah disampaikan dalam persidangan

2013 tanggal 14 November 2013 adalah perjanjian bakuyang dibuat oleh Tergugat salah satunya berbunyi sebagai berikut ...Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk sewaktuwaktuatau apabila Bank menganggap perlu, terutama jika Debitur Wanprestasi,Wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengantidak dipenuhinya salah satu keentuan dalam peranjian ini dan ataumenurut Bank Kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuatdan menandatangani akta pengakuan hutang secara Notaril

Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memuat perbuatan hukum, yaitu tentang Pemberian Kredit danTentang memberikan Kuasa Jual (Kuasa Mutlak), ketentuan tentangkuasa jual (kuasa mutlak) tersebut tercantum dalam Akta PerjanjianKredit Ritel Komersial Nomor: 66 dan 67 tanggal 17 Desember 2013sesuai dengan surat permohonan Nomor : B. 241KC/XIV/ADK/11/2013tanggal 14 November 2013 dimana Tergugat bisa menandatangani aktapengakuan hutang secara notaril atas nama Debitur dalam

Perlu pula Tergugat Ill (Tiga) sampaikan bahwasanya hubungan ParaPenggugat dengan Tergugat Ill (tiga) ini terjalin sangat baik dan sudahseperti hubungan keluarga, karena Ibu dari Penggugat (Satu) adalahteman dekat/teman baik dari Tergugat III dan Para Penggugat bukan kaliini Saja membuat transaksi notaril pada kantor Tergugat III (Tiga)melainkan sudah beberapakali sehingga sangat tidak beralasan kalaudalam gugatan ini Para Penggugat merasakan ada keanehan ataukejanggalan dengan aktaakta yang dengan

sadar mereka inginkan dantandatangani sesuai dengan kepentingan mereka dan janganlahkematian Tergugat (Satu) dijadikan momen/ajang oleh Para penggugatuntuk mengambilalin hak yang sudah mereka jual pada Tergugat (Satu)dengan menjadikan AkteAkte Notaril yang dibuat dengan prosedurhukum di Kantor Tergugat III (tiga) sebagai tumbal dan dikatakan sebagaiperbuatan Melawan hukum ?.

Nomor 1007 K/Padt.SusBPSk/2016SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula bakudalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan, sehingga Pemohon keberatan sangat berkeberatan terhadappertimbangan BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut.

sebagai Agunan Kredituntuk pembiayaan rumah di PerumahanBumi Pesanggrahan yang selanjutnyarumah tersebut akan dibiayai melaluiKredit Pemilikan Rumah Bank BTN.3 Bahwa Hak Milik No. 3896/Cilebut barattelah dipasang Hak Tanggungan olehTURUT TERGUGAT I dimanasesuaidengan ketentuan Undang Undang HakTanggungan (UU No. 4 Tahun 1996).4 Bahwa BPN mensyaratkan untuk bisadibalik nama suatu Sertipikat Hak atasTanah adalah: Surat Permohonan atauKuasa dari Pemohonan, Sertipakat Hak atasTanah, Akta Jual Beli Notaril

KecamatanLaweyan Kota Surakarta telah meninggal dunia, oleh karena itu mohon dalamperkara nomor akta jual beli yaitu No.89/C/PPAT/1983 tanggal11 Oktober 1983,dianggap sebagai perikatan jual beli atau akta di bawah tangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya antara lainbermohon agar menghukum Para Tergugat untuk meningkatkan PERIKATAN JUAL BELITANAH OBYEK SENGKETA tersebut dengan Akta Jual Beli No.89/C/PPAT/1983 tanggal1 1Oktober 1983 tersebut menjadi Perjanjian Jual Beli secara notaril

Notaris di Semarang dengan Akta PerjanjianKredit Nomor : 66, tanggal 30 Oktober 2015, Para Penggugat selakuahli waris sudah jelas menyetujui bahwa Penggugat lah yang menjadiDebitur baru dengan dibuktikannya berdasarkan akta notaril ini. Namunpada saat dibuatnya akta notaril Perjanjian Kredit Nomor : 66, tanggal30 Oktober 2015 dihadapan dan oleh Notaris Rika Budi Antawati, S.H.,M.Kn.

Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatanganipersetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari TermohonKeberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam Surat Peringatan Pemohon

perkara a quo Termohon Keberatan beserta Tulus Bakti sebelumpembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadapSPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan beserta TnTulus Bakti bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril

umumnya menggunakan KEKERASAN,PREMANISME, INTIMIDASI, TEROR, TERHADAP KONSUMEN maupunKELUARGANYA itu adalah perbuatan melawan hukum padahal kedudukankonsumen setara dengan PELAKU USAHA yang telah terwujud sebagai mana yangdikehendaki dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, sanksi nya adalah ( Pasal 62) UndangUndang Perlindungan KonsumenNomor 8 Tahun 1999 pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah).Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril

yang diakuikepemilikannya oleh PT MULTINDO AUTO FINANCE dan sesuai Berita AcaraPenyitaan tertanggal 18 Juni 2014, barang bukti tersebut secara keseluruhan disita dariSAIFUL ANAZ bin ASHADI, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebutharuslah dikembalikan kepada SAIFUL ANAZ bin ASHADI , sedangkan mengenaibarang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti pendaftaran jaminan fidusia ; 1 (satu) lembar pernyataan pendaftaran jaminan fidusia ; yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan akta notaril

(atas nama Tergugat) kepada Turut Tergugat I.Namun, Turut Tergugat tidak dapat memberikan kepada Penggugat denganalasan bahwa yang berhak mengambil Dokumen Agunan Kredit tersebut adalahDebitur, atau ahliwaris debitur apabila debitur meninggal dunia/orang yangmendapat kuasa secara notaril dari debitur/atau berdasarkan PutusanPengadilan;7.

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk Kantor CabangLhokseumawe, Tergugat I menyetujui permohonanPenggugat yang kemudian dilakukan PerjanjianKredit secara Notaril dihadapan notarisIskandarsyah SH dan Taufik SH dengan rinciansebagai berikute Perjanjian Kredit No 29 tanggal 10 Februari 2003;e Perjanjian Perpanjangan Kredit No 10 tanggal 10Februari 2004;e Perjanjian Perpanjangan Kredit No 12 tanggal 22Februari 2005;e Perjanjian Suplesi Kredit No 70 tanggal 17 Juni2005 ;e Perjanjian Perpanjangan Kredit No

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sepanjang mengenaiPerbuatan Hukum Tergugat melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual secara Notaril adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadalam posita point 13, 14, 15, 16 dan 17 serta 18 sebagai berikut:1) Penggugat tidak memiliki hak atas sertifikatsertifikat, karena Penggugatbukanlah pemilik atas tanah tersebut.2) 2 (dua) Sertifikat Tanah tersebut adalah masih atas nama Tergugat serta Tergugat tidak pernah merasa melakukan peralihan hak kepadapihak manapun

Kristianingsih selaku (Ketua I) Pengurus KSPJATENG MANDIRI sebagaimana diuraikan Tergugat di atas (vide point8).4) Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual Notaril, karena secara de facto dan de jure belum ada: (i)kepastian peralihan hak serta (ii) belum ada penyerahan uang serta (iii)kecocokan harga.Berdasarkan uraian pada bagian ini, maka tidak beralasan jika Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan HukumHalaman 30 dari 59 Putusan Nomor

Perjanjian kredit mana bersifat otentikkarena dibuat baik secara notaril maupun di bawah tangan atas kesepakatanbersama dan akan dijalankan atau dipatuhi istnya dengan itikad baik.. Bahwa selain itu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatuperjanjian mengenai adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenaisuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana telah diaturdalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata..