Ditemukan 508 data
88 — 105
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
LILY MARYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 37
Putusan No. 46/G/2017/PTUNMTRMenimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatukeputusan.
KHAERUNNISAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 30
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
NURHAIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 19
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
EMMY NURRAHMI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 20
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
76 — 26
5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Putusan Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR Halaman 64Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
30 — 45
Karena faktanya, Termohon tidak pernah merasamelontarkan perkataanperkataan kasar kepada Pemohon, bahkanTermohon selalui menghargai serta selalu berupaya untuk menjagaperasaan serta martabat Pemohon sebagai Suami, baik di hadapankeluarga besar Pemohon maupun Termohon.Bahwa terhadap dalildalil Pemohon sebagaimana uraian pada Angka 6Huruf d, yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak maumenjalankan kewajiban sebagai Ibu Rumah Tangga seperti halnyamemasak, mencuci dan menyetrika pakaian, bahkan pekerjaanpekerjaantersebut
SITI ASTUTI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 32
Nomor 11 Tahun 2002, maupun UndangUndangNomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian" atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
WAWAN SOESANA PUTRADIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 22
Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undangundang Nomor5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
NUR'AENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 30
Putusan No. 50/G/2017/PTUNMTRMenimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatukeputusan.
YASIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
34 — 18
Putusan No. 40/G/2017/PTUNMTRpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatukeputusan.
70 — 10
pembayaran angsuran dan simpanan dan 82 mencatatkan segala transaksi serta mempertanggungjawabkan keuanganUSP ; Bahwa benar Terdakwa sendiri yang mencatatkan transaksi keluarmasuknya uang di buku kas KOPEGTEL sejak 2010 sampai bulanOktober 2012 ; Bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab kepada Pengurus Koperasi ; Bahwa benar setiap pinjaman yang dilakukan oleh anggota harusmendapat persetujuaan Pengurus dan pencairannya dapat dilakukansecara tunai dan transfer; Bahwa benar dalam pencairan secara tunai selalui
JAINUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 19
Nomor 11 Tahun 2002, maupun UndangUndangNomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
Terbanding/Penuntut Umum : Yuni Hariaman.SH.MH
133 — 128
Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabatumum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuatketerangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atauyang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegastentang keterangan itu bahkan tidak selalui yang ia dengar, lihat danalami sendiri asalkan ada hubungan serta keterkaitannya dengan iasendiri.b.
169 — 57
HADJONdkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan IV Tahun1995, adalah asas praduga rechtmatig (Vermoeden VanRechtmatigheid = Praesumptio lustse Causa), artinya bahwa setiaptindakan penguasa selalui harus dianggap rechtmatig sampai adapembatalan.
1.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
2.HAFIDZ MUHYIDDIN, SH
3.LILIWATI, S.H
4.EFAN APTUREDI, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.RONI HARIONO Bin MUSTAJAB
2.NANI WIDIARTI, SE Binti WIDJAYA PRANOTO
51 — 8
Pada saat pengambilan barang sebanyakkurang lebih 5 (lima) kali pembayaran melalui Cek/Bilyet Giro dan tidakada kendala dan pembayaran selalui lancar namun setelah itu adaHalaman 21 dari 63 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN PIkpengambilan barang terakhir dan pada saat melakukan pembayaranCek/Bilyet Giro sebanyak 8 (delapan) Cek/Bilyet Giro yang di serahkanke admin perusahaan hanya 1 (satu) Cek/Bilyet Giro yang dapat dicairkan dan 7 (tujuh) Cek/Bilyet Giro tidak dapat di cairkan.Bahwa benar Bahwa benar
SITI AISYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 26
Putusan No. 41/G/2017/PTUNMTRMenimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatukeputusan.
MUHAMAD GUNTUR, SE.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 22
Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undangundang Nomor5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
SUKIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 21
Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undangundang Nomor5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
NURLAELA, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 22
Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undangundang Nomor5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui