Ditemukan 509 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : selalu selaku sekali selasi selli selamun selaguri silalhi selabumi selakui selaluã selaluk selali
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 108/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
NURHAIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
33 — 18
  • Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 107/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
KHAERUNNISAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 29
  • Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SRI RAHMAT NINGSIH vs BUPATI DOMPU
71 — 24
  • 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Putusan Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR Halaman 64Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — IKA KURNIAWATI vs BUPATI DOMPU
82 — 53
  • Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SITI NURBAYANI vs BUPATI DOMPU
80 — 101
  • Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 106/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
FARIS ARLIANSYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 26
  • Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 42/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SITI ASTUTI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 24
  • Nomor 11 Tahun 2002, maupun UndangUndangNomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian" atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 07-05-2021
Putusan PA CURUP Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Crp
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 40
  • Karena faktanya, Termohon tidak pernah merasamelontarkan perkataanperkataan kasar kepada Pemohon, bahkanTermohon selalui menghargai serta selalu berupaya untuk menjagaperasaan serta martabat Pemohon sebagai Suami, baik di hadapankeluarga besar Pemohon maupun Termohon.Bahwa terhadap dalildalil Pemohon sebagaimana uraian pada Angka 6Huruf d, yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak maumenjalankan kewajiban sebagai Ibu Rumah Tangga seperti halnyamemasak, mencuci dan menyetrika pakaian, bahkan pekerjaanpekerjaantersebut
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 40/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
YASIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
32 — 16
  • Putusan No. 40/G/2017/PTUNMTRpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatukeputusan.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 145/Pid.B/2013/PN Pwt
Tanggal 19 Desember 2013 — DWI FITRI APRILIA (terdakwa)
58 — 10
  • pembayaran angsuran dan simpanan dan 82 mencatatkan segala transaksi serta mempertanggungjawabkan keuanganUSP ; Bahwa benar Terdakwa sendiri yang mencatatkan transaksi keluarmasuknya uang di buku kas KOPEGTEL sejak 2010 sampai bulanOktober 2012 ; Bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab kepada Pengurus Koperasi ; Bahwa benar setiap pinjaman yang dilakukan oleh anggota harusmendapat persetujuaan Pengurus dan pencairannya dapat dilakukansecara tunai dan transfer; Bahwa benar dalam pencairan secara tunai selalui
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa : FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS,M.K.M Diwakili Oleh : IRWANSYAH RAMBE,SH
Terbanding/Penuntut Umum : Yuni Hariaman.SH.MH
117 — 79
  • Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabatumum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuatketerangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atauyang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegastentang keterangan itu bahkan tidak selalui yang ia dengar, lihat danalami sendiri asalkan ada hubungan serta keterkaitannya dengan iasendiri.b.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 45/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
JAINUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 19
  • Nomor 11 Tahun 2002, maupun UndangUndangNomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
NUR'AENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 24
  • Putusan No. 50/G/2017/PTUNMTRMenimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatukeputusan.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 48/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WAWAN SOESANA PUTRADIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
34 — 17
  • Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undangundang Nomor5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 49/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD GUNTUR, SE.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
34 — 19
  • Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undangundang Nomor5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 23-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 29 Oktober 2014 — 1.JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si,2.Drs. DALDIN, M.Si;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
143 — 42
  • HADJONdkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan IV Tahun1995, adalah asas praduga rechtmatig (Vermoeden VanRechtmatigheid = Praesumptio lustse Causa), artinya bahwa setiaptindakan penguasa selalui harus dianggap rechtmatig sampai adapembatalan.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SITI AISYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 24
  • Putusan No. 41/G/2017/PTUNMTRMenimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatukeputusan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 185/Pid.B/2021/PN Plk
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
2.HAFIDZ MUHYIDDIN, SH
3.LILIWATI, S.H
4.EFAN APTUREDI, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.RONI HARIONO Bin MUSTAJAB
2.NANI WIDIARTI, SE Binti WIDJAYA PRANOTO
44 — 8
  • Pada saat pengambilan barang sebanyakkurang lebih 5 (lima) kali pembayaran melalui Cek/Bilyet Giro dan tidakada kendala dan pembayaran selalui lancar namun setelah itu adaHalaman 21 dari 63 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN PIkpengambilan barang terakhir dan pada saat melakukan pembayaranCek/Bilyet Giro sebanyak 8 (delapan) Cek/Bilyet Giro yang di serahkanke admin perusahaan hanya 1 (satu) Cek/Bilyet Giro yang dapat dicairkan dan 7 (tujuh) Cek/Bilyet Giro tidak dapat di cairkan.Bahwa benar Bahwa benar
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 47/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SUKIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 21
  • Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undangundang Nomor5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 43/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
NURLAELA, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 17
  • Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undangundang Nomor5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian atau "diberhentikan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui