III DINI NOVIANA BintiAMER, setelah itu terdakwa IIT ERNA WIDYAWATI Binti SUHERMAN dane Bahwa (satu) linting Narkotika jenis daun ganja tersebut rencananya akandigunakan bersamasama;e Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, Saksi mengalami perasaansenang, tenang, gembira dan santai; e Bahwa Saksi dan Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidakada izin dari instansi yang berwenang; e Bahwa perbuatan Saksi dan Para Terdakwa adalah melanggar hukum;e Bahwa Saksi masih dalam taraf

UJANG KUSNO)>72202 22252 2525Bahwa 1 (satu) linting Narkotika jenis daun ganja tersebut rencananya akandigunakan bersamasama;Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa I mengalamiperasaan senang, tenang, gembira dan santai; Bahwa Para Terdakwa dan saksi DANU PERNANDO Bin UJANG KUSNO dalammenggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan saksi DANU PERNANDO Bin UJANGKUSNO adalah melanggar hukum ;Bahwa Terdakwa I masih dalam taraf

PERNANDO Bin UJANG KUSNO):Bahwa 1 (satu) linting Narkotika jenis daun ganja tersebut rencananya akandigunakan bersamasama;Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa II mengalamiperasaan senang, tenang, gembira dan santai; Bahwa Para Terdakwa dan saksi DANU PERNANDO Bin UJANG KUSNO dalammenggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan saksi DANU PERNANDO Bin UJANGKUSNO adalah melanggar hukum;Bahwa Terdakwa II masih dalam taraf

UJANG KUSNO)e Bahwa 1 (satu) linting Narkotika jenis daun ganja tersebut rencananya akandigunakan bersamasama;e Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa III mengalamiperasaan senang, tenang, gembira dan santai; e Bahwa Para Terdakwa dan saksi DANU PERNANDO Bin UJANG KUSNO dalammenggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;e Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan saksi DANU PERNANDO Bin UJANGKUSNO adalah melanggar hukum;e Bahwa Terdakwa III masih dalam taraf

jika kelompok metamphetamine(shabu) dengan berat (satu) gram dan ganja seberat 5 (lima) gram, Majelis Hakimberpendapat terhadap diri Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunanarkotika golongan I bukan tanaman akan tetapi bukanlah pecandunarkotikadikarenakan pada diri Para Terdakwa dan saksi DANU PERNANDO Bin UJANGKUSNO baru menggunakan Narkotika antara rentan waktu (satu) bulan, 2 (dua) bulandan 6 (enam) bulan, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan terhadapnyatergolong masih dalam taraf

UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi "Bank1113.14.15.Sisa pokok untuk Perjanjian Kredit Nomor (3)2007/202/BDC/PSD,adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalarbentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak", selanjutnya dalam Pasal 4nya berbunyi "Perbankan Indonesia bertujuan menunjangpelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkanpemerataan

Pasal 4 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana berbunyi:"Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dan masyarakatdalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalambentuk kredit dan atau dalam bentukbentuk lainya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak selanjutya dalam pasal 4berbunyi: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaanpembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatankesejahteraan

rakyat banyak";Hal. 23 dari26 halaman Putusan Nomor 268 K/Pdt/201424Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara eksplisit tersurat bahwa padaprinsipnya Bank bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ataumasyarakat banyak.

penangkapan, Majelis Hakim mendasarkan pada Surat EdaranKetua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatanpenyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam LembagaRehabilitast Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagaipenyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok ganja dengan berat 5 (lima) gram,sehingga terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai, dapat dikategorikan sebagaipenyalah guna narkotika golongan I dalam taraf

DONI saat terdakwa membayarhutang uang yang telah terdakwa pinjam dan pula terhadap diri Terdakwa bukanlahpecandu narkotika dalam keadaan ketergantungan, melainkan penyalah guna narkotikadalam taraf cobacoba, sehingga penyebab hasil negative pada pemeriksaan urineTerdakwa tersebut selain daripada penyalah guna narkotika dalam taraf cobacoba,penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa pun baru 3 (tiga) kali penggunaannya, sehinggapengaruh kimiawi zat adiktif tersebut belum melekat pada organ tubuh Terdakwa

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

S.H, namun mediasitersebut tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabansecara tertulis yang pada pokonya sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 Juli 1996; Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama AfriMaulana; Bahwa untuk meningkatkan taraf

Bahwa untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan kesejahteraankeluarga, Penggugat berniat membantu kesulitan ekonomi keluarga danbermaksud bekerja di luar negeri sebagai TKW, setelah bermusyawarahakhirnya Tergugat memberi izin, tahun berganti tahun, selama itu tidakada masalah dalam keluarga, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis;2.

Disamping itu, sebagai sebuah lembaga keuangan yang menyimpan uang nasabah,semestinya Termohon menyadari prinsipprinsip prudent banking danhakikatperbankan sebagai lembaga yang harus memperhatikan taraf hidup dan kepentinganrakyat banyak sesuai hukum yang berlaku.

Dalam hal ini dari UndangUndangPerbankan Nomor: 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentangperbankan, pasal ayat (2) menyatakan sebagai berikut:Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentukbantuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ;Selain itu prinsip perlindungan nasabah sebagaimana di atur dalam perundangundangan dibidang perbankan, Termohon Kasasi selaku

Upah dan jabatan yang diberikan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga memberikan taraf hidup yang rendahHal. 11 dari 36 hal. Put. No. 41 K/Pdt.SusPHI/201522.23.24.25.kepada Penggugat Rekonvensi dan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhanjasmaniah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dankeluarga;Bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 100 mengatur bahwasalah satu dasar putusan Majelis Hakim adalah kebiasaan.

Demikian juga dengan Toshiba Group Standards of ConductPasal 15 ayat 2 yang menegaskan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus menghormati hak asasi manusiaPenggugat Rekonvensi (bukti P014);Bahwa UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 menegaskan bahwaTergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhak ataspeningkatan taraf hidup dan kesejahteraan lahir batin.

Pasal ini berbunyi,(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup danmeningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram,aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;Bahwa untuk mendapatkan/memenuhi hak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ini menunggu atau tergantung padaPenggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakanfungsi dan/atau kewajibannya memberikan kesejahteraan kepada Tergugatdalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;Toshiba

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1 berbunyi: Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi;27.Bahwa agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensimemperoleh kesejahteraan lahir batin dan taraf hidup Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meningkat serta terpenuhinya hakasasinya, maka perlu ditetapbkan bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas gaji pokok/bersih sebesarRp7.500.000,00

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;29.Bahwa fungsi dan kewajiban Negara termasuk aparatur pemerintah danMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial adalah meningkatkankesejahteraan dan taraf hidup Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi sebagaimana ditegaskan UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 Pasal 2 Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggihak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagian hak yangsecara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan

Banyuasinguna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angkakemiskinan di Desa Upang Jaya bukan warga luar yang memiliki tanah diDesa Upang Jaya;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masyarakat Asli Desa Upang Jayaada yang tidak mendapatkan/ merasakan manfaat program plasma.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatandan membenarkan;2.

Transpasific Agro IndustryDesa Upang Jaya kepada Bupati Banyuasin yang ditandatangani olehTerdakwa dan diperlihatkan pada muka perisidangan merupakan suratyang pernah Saksi lihat dan baca.Bahwa jika melihat redaksi/ kalimat dalam surat tersebut, programplasma tersebut yang dibuat oleh Terdakwa adalah bertujuanmeningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angkakemiskinan di Desa Upang Jaya bukan warga luar yang memiliki tanah diDesa Upang Jaya.

Transpasific Agro IndustryDesa Upang Jaya kepada Bupati Banyuasin yang ditandatangani olehHalaman 22 dari 44 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN PkbTerdakwa dan diperlihatkan pada muka perisidangan merupakan suratyang pernah Saksi lihat dan baca;Bahwa jika melihat redaksi/ kalimat dalam surat tersebut, programplasma tersebut yang dibuat oleh Terdakwa adalah bertujuanmeningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angkakemiskinan di Desa Upang Jaya bukan warga luar yang memiliki tanah diDesa Upang

Transpasific Agro IndustryDesa Upang Jaya kepada Bupati Banyuasin yang ditandatangani olehTerdakwa dan diperlihatkan pada muka perisidangan merupakan suratyang pernah Saksi lihat dan baca; Bahwa jika melihat redaksi/ kalimat dalam surat tersebut, programplasma tersebut yang dibuat oleh Terdakwa adalah bertujuanmeningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angkakemiskinan di Desa Upang Jaya bukan warga luar yang memiliki tanah diDesa Upang Jaya.

TranspasificAgro Industry Desa Upang Jaya kepada Bupati Banyuasin.Bahwa benar program plasma tersebut bertujuan meningkatkan taraf hidupmasyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Desa Upang Jaya bukanwarga luar yang memiliki tanah di Desa Upang Jaya.

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecahdan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, dengandemikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yang dipandangcukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat)adalah perceraian ;9.

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentramkepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,dan juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) bahagia berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa serta, adalah tidak terwujud dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telahsampai pada taraf

isteri pada tangga 19 Januari 2016..Menimbang, bahwa atas jawaban Termcohon tersebut, Pemohondalam repliknya telah membenarkan yang pada pokoknyamembenarkan selama ini antara Pemohon dan Termohon masih tetapmelakukan hubungan suami isteri bahkan terakhir Pemohon danTermohon melakukan hubungan suami isteri pada tangga 19 Januari2016.Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telahmenunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belumpecah dan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohonmasih taraf

pernikahan sebagaimempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang , sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;soneeee Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2 tanggal 24 Januari 2011.3. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 20114. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 20115. 1 (satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.. 1 (Satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 2011. 1 (Satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 201 1. 1 (Satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Copy Daftar alat berat dalam taraf perbaikan dan Kartu InventarisBarang (KIB) peralatan Mesin Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMuna TA 2011;6. Copy tanda bukti kas untuk pembayaran biaya belanja jasa servicealat berat untuk kelancaran kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan alatalat berat TA.2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna;7. Copy kwitansi pembayaran oleh pihak ketiga atas biaya sewa alatberat;8. Copy bukti penyetoran penerimaan sewa alat berat ke Kas Daerah;9.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 2011. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 2011. 1 (Satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.Halaman ke 135 dari 146 halaman Putusan Perkara No. :02/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi1363. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 20114. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 20115. 1 (satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 20111 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 201 11 (satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

mempunyai' tujuan yang suci dan mulia,yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, sebegaimana dimaksud dalam al Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuanpernikahan menjadi tidak bisa dicapai ; Menimbang bahwa fakta fakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampai pada taraf

mempunyai' tujuan yang suci dan mulia,yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, sebegaimana dimaksud dalam al Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuanpernikahan menjadi tidak bisa dicapai ; Menimbang bahwa fakta fakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampai pada taraf

pernikahan sebagaimempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang , sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Sceseee Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf