Ditemukan 5054 data
88 — 29
Perkara: PDS: PDS05/PKRTO/ Ft.1/ 09 /2015 tertanggal 25 September 2015, sehingga dalam hal initidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalampersidangan perkara ini ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap identitasterdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dr. Istanto, M. Kes.
54 — 16
Perkara : PDS 02/Ft/KP/04/2016 dengan dakwaansebagai berikut;PRIMAIRBahwa ia terdakwa KASMADIYANSYAH Bin MASKUR selaku KuasaDirektur PT. Karya Pribadi Pusaka berdasarkan Akta Notaris nomor 08 tanggal23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Win Aditya Aribawa, SH, M.Knselaku pelaksana Pekerjaan pembangunan jalan Kuala Pembuang TelagaPulang (Sei Kelua Sei Kelua Ill) berdasarkan Kontrak Nomor620/27/VI/PUDK BM/2014 tanggal 02 Juni 2014, bersama dengan saksiADAHAM NASUTION selaku Direktur PT.
41 — 5
PDS.02/BKASI/02/2015 sebagai berikut :MENUNT UT. Menyatakan terdakwa DRS. HENRY MALINO SAMOSIR, AP., tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan Alternatif pertama dalamdakwaan Primair;. Membebaskan terdakwa DRS. HENRY MALINO SAMOSIR, AP., oleh karena itu daridakwaan Alternatif pertama dalam dakwaan Primair;. Menyatakan terdakwa DRS.
1.INSYAYADI
2.I Putu Eka Suyantha,SH.MH
Terdakwa:
WADIO ASMORO BIN SARIMUN
119 — 46
Pasal 1 ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa terdakwa WADIO ASMORO BIN SARIMUN,diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga melakukan tindakpidana sesuai dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS
112 — 40
Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.KPGtanggal 16 Agustus 2016 tentang Hari Sidang perkara ini; Suratsurat lain dalam berkas perkara;Telah mendengar: keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keteranganterdakwa dan memeriksa alatalat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut UmumKejaksaan Negeri Maumere Nomor Register Perkara PDS
165 — 179
Perkara : PDS 01 /Cireb/Ft.1/02/2015, yang berisikan halhal sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa DRS.H.ALI HADIYANTO, M.Si selaku Kepala Biro AdministrasiUmum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) yang diangkat berdasarkan KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/38/7169/2011 Tanggal 3 Mei 2011 danselaku Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) yang diangkat berdasarkan KeputusanRektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : In.14/R/KU.00.1/3488/2013 tanggal 28 Januari2012, baik secara bersamasama
68 — 11
. : PDS 03/Ft.1/TAKNG/04/2016 tertanggal 28 April 2016 adalah benar yangdimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Eddy Sofianda Putra BinZainaluddin, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;Ad. 2. Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa saksi Ir. Nasiruddin SK., MM selaku Kepala DinasPertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dan saksi Ir.
413 — 179
Perkara : PDS 01/Q.2. 15/Ft.1/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 telah memenuhi ketentuanPasal 143 ayat (2) KUHAP ;3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atasTerdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI tersebut ;4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan akhir ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi, dan saksisaksi tersebut dibawah sumpahmemberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya meneran gkansebagai berikut:1.
55 — 26
PERKARA : PDS 01 /Q.2.14/Ft.1/02/2017 yangdibacakan dan diserahkan dalam Persidangan pada hari Selasa 09 Mei 2017yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadiliperkara ini memutuskan;1.
73 — 59
:PDS 06 / DENPA / PIDSUS/06 /2017tertanggal 12 Juli 2017; yang padapokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwadengan putusan sebagai berikut :1) Menyatakan Terdakwa GUSTI RAI SUTA,SH tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara melawan hukum telah melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimanadalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan subsidair, untuk itu memohon hukuman yang seringringannya.Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut,Penuntut Umum mengajukan replik yang disampaikan secara lisan pada tanggal12 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan (pledoi)dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap dengan tuntutannya;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke mukapersidangan,berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDS
113 — 65
. : PDS 10 /DENPA/ 11 /2014 yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1) Menyatakan terdakwa KETUT SUASTIKA,SH tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana diatur
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
RUSLI TANJUNG PANGGILAN ADEK
264 — 71
dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa atasReplik dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senintanggal 10 Agustus 2020 yang pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa dan TerdakwaHal 8 dari 190 Putusan No.14/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdgtetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya yang dibacakan didepan persidangan padahari Selasa tanggal 28 Juli 2020.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimanatersebut dalam Surat Dakwaan (Pasal 143 KUHAP) Nomor Register Perkara : PDS
55 — 18
. : PDS 11 / PRWAK/FT.1/11 / 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 April 2015yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa H. HADIYAT, ST. Msi tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
83 — 49
Perkara: PDS 03 / FAKFAK / 02 / 2018padapersidangan hari Rabutanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair.2.
284 — 211
Perk : PDS 01 /CLG/02/2020 tanggal 6 Februari 2020 adalah sah sebagai dasaruntuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Bakhrudin, SE, M.M ;Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang Banten berwenang memeriksa (mengadili) PerkaraNomor : 2/Pid.SusTPK/2020/PN.Srg atas nama Terdakwa Bakhrudin,SE, M.M;Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkanpemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.Srg atas namaTerdakwa Bakhrudin, SE, M.M;Menangguhkan biaya perkara sampai
201 — 143
Negara.Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan (replik) secara tertulistertanggal 7 April 2016 dari Penuntut Umum atas pembelaan Tim Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada nota tuntutannya, demikianpula dengan Penasehat Hukum Terdakwa dengan dupliknya yang diajukan tertanggal8 April 2016 yang telah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetappada nota pembelaannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1Desember 2015 dengan No.Reg.Perk : PDS
pokoknya menyatakan meskipun terdakwa adalah seorang PegawaiNegeri Sipil tapi unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang TidakPidana Korupsi adalah berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan dankapasitasnya atau jabatan seseorang selaku subyek hukum dan mampu bertanggungjawab termasuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa terdakwa I GUSTI AYU ARDANI didepanpersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam SuratDakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS
57 — 36
Reg.Perkara tertanggal PDS 18 / Sibol / 04 / 2018yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.
46 — 13
Perkara : PDS 02/BURMSN/05/2012 yang dibacakanpada persidangan pertama tanggal 20 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagaiberikut :KESATU :17Bahwa terdakwa Drs.
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
MINARNO
84 — 25
Perkara: PDS 01 /SKW/Ft.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 dalam halperbuatan pidana yang dilakukan oleh MINARNO adalah dalam kapasitas dankedudukan terdakwa MINARNO sebagai Ketua Panitia Penerima HasilHalaman 174 dari 205 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019.
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.IZHAR, SH.
3.EDI SUTOMO, S.H
4.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
Terdakwa:
TRAN NHO
100 — 0
Perkara :PDS: 10/RNI/06/2014 yang dibacakan pada hari Jum?at , tanggal 15 Agustus 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
- Menyatakan Terdakwa TRAN NHO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum, bersalah melakukan perbuatan pidana; ?
Reg.Perkara : PDS-10/Ranai/06/2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :
D A K W A A N :
PERTAMA ;
Bahwa ia terdakwa TRAN NHO selaku Nakhoda KM. BV 0411 TS bersama sama dengan NGUYEN NGOC THACH nakhoda kapal KM. BV 0397 TS (dilakukan penuntutan terpisah) yang masing masing merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jum?