TermohonHal.6 dari 12 hal.Put.No: 0286/Pdt.G/2019/PA.Mntelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan danketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

dirukunkan kembali, terbukti antaraPemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon telahberpisah dan tidak berhubungan suami istri;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidakbisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danranmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesual ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahuialamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, gugatan Penggugat untukmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telahmeninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakangugatan cerai ini dikabulkan;Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,Hal.2 Putusan Nomor1

Abdul Hanan, umur 65 tahun, agamaIslam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Sawing,Hal.4 Putusan Nomor1 192/Pdt.G/2018/PA.SelKeluarahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan merekaadalah suami istri;Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat:Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18Mei 2013;Bahwa saksi

Meterai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 271.000,00( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal.12 Putusan Nomor1 192/Pdt.G/2018/PA.Sel

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Mp.mengabulkan atau tidak permohonan tersebut, maka dalil dalil Pemohonharus dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

berani membawa laki laki tersebut ke rumah tempat kediaman bersama;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

perdamaian dengancara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dariTergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin berceraidari Tergugat, dengan demikian maksud pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 telah dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagidihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, gunamempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat danTergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yangdikehendaki oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai

dari Tergugat telah sesuaidengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jopasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugatdi persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak inginmempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakantelah terbukti dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak

cukup dan dicappos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alatbukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang HukumPerdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islamdan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor1

Penggugat dan Tergugat, makamempertahankan perkawinan seperti itu adalah siasia dan akan menimbulkanmudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untukdipertahankan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah figiyyahsebagai berikut:Cellncral) Gila (gle atde ty Lhal) adeArtinya : Mencegah teradinya kerusakan didahulukan dari padamengharap kemashlahatan ;Halaman 7 dari 10 halaman Put.292/Pdt.G/2018/PA BotgMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud YurisprudensiNomor: 1354K/Pdt/2000 Tanggal 18 september 2003 yang menyatakan bahwasuami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudahmerupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak adaharapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untukmengabulkan gugatan perceraian, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

mengadili perkara yangbersangkutan;Telah membaca Penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan;Telah membaca suratsurat dalam berkas permohonan ini;Telah pula melihat dan moeneliti buktibukti surat yang diajukandipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERMOHONANNYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal4 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IBBanyuwangi tertanggal 4 Januari 2017, dibawah Register Perkara Nomor1

,M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor1/Pdt.P/2017/PN Byw, tanggal 4 Januari 2017, Penetapan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu olehHaryono, S.H PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengandihadiri oleh Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim,ttd ttdHaryono, S.H HeruSetiyadi, S.H.

penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaAnak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan dengan perintah AnakBerhadapan Hukum tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade, warna hitam silverdengan Nomor Polisi , Nomor Rangka MH1JBBH111BK121075 danNomor Mesin JBH1E1118457;(Dikembalikan kepada saksi korban);Menetapkan supaya Anak Berhadapan Hukum dibebani biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor1

Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2021 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor1/Pid.SusAnak/2020/PN nr tanggal 17 Februari 2020 yangdimohonkan banding tersebut; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak yangBerhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan; Membebankan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuktingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah);Membaca

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Langsa, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan kepada mereka telahdiberitahukan isi putusan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa padatanggal 29 Juni 2015 sesuai dengan Pemberitahuan Risalah Isi Putusan Nomor1/Pdt.G/2015/PN Lgs.

;Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan memoribanding tertanggal 22 Juli 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsapada tanggal 23 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh JurusitaPengadilan Negeri Langsa kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal24 Juli 2015, sesuai dengan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN Lgs.

seharusnya disimpulkan dari adanya alat buktiSurat yang diajukan dipersidangan dan saksisaksi yang didengarketerangannya dipersidangan, dalam perkara ini Majelis Hakim PengadilanNegeri Tingkat Pertama belum sama sekali memeriksa saksisaksi danmenerima buktibukti , sehingga masih sangat prematur untuk bisamempertimbangkan daluarsa suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim PengadilanTinggi berkesimpulan, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor1

PLGMengingat Pasal 143 ayat (3), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang UndangNomosg Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;MENETAPKAN Menerima permintaan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum;= Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor1/Pid.B/2020/PN.Pkb;= Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untukmembuka dan menyidangkan kembali perkara atas nama TerdakwaH.M.

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun1991, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan AgamaSidikalang;Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor1/Pdt.G/2017/PA.Sdk tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 26 Januari 2017yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor1/Pdt.G/2017/PA.Sdk tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 19 Januari 2017serta

Sidikalangnamun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum,sedangkan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halanganyang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jodan Pasal 138 dan pasal 139 ayat (1), (2), (3) dan (4) Instruksi Presiden Nomor1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendakpasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabilakedua belah pihak yang berpekara hadir di persidangan;Menimbang, bahwa meskipun mediasi

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yangberlaku;Subsider :Atau bila mana Majelis Hukum yang memeriksa perkara berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah karena berdasarkan relaas panggilan nomor1/Pdt.G/2022/PA.Pso, Tergugat tidak dikenal dan tidak bertempat

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.G/2022/PA.Pso dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

X Kelurahan Lestari Kecamatan Kota KisaranTimur Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon dan Pemohon II;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKisaran pada O04 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Kis telah mengemukakan

Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggiluntuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon telahhadir secara in person menghadap di persidangan;Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Kis, tanggal 04 Januari 2021, yang telah dicatat dalam BeritaAcara Sidang tanggal

Pasal 14 dan 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 vide 49 ayat (1) vide pasal 49 ayat(2) angka 9 dari Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti

HIR., maka keterangan saksi tersebut secara yuridis materiil dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang bahwa Saksi dan Il Penggugat adalah pihak keluargadan orang dekat dengan Penggugat yang juga menyatakan pada pokoknyasudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,maka keterangannya tersebut dianggap sebagai keterangan keluarga, olehkarenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan. dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang

Pasal 14 dan 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 vide 49 ayat (1) vide pasal 49 ayat(2) angka 9 dari Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Salinan Putusan No.1375/Pdt.G/2015/PA.Skh.Halaman 6 dari

Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut Secara yuridismateriil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang bahwa Saksi dan Il Penggugat adalah orangorang dekatPenggugat yang juga menyatakan pada pokoknya sudah ada upayamendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, makaketerangannya tersebut dianggap sebagai keterangan orang dekat, olehkarenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan. dan Pasal 39 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan talak

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohondan Termohon namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukanperceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukunsebagai suami istri dan Pengadilan telan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak.

Putusan No.73.Pdt.G/2020/PA.Plp.Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatandabagi kaum yang berfikir.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalahikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

mengusahakankehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial darisebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjangpenderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankanikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah fight:dlasuls le A588 awlaall 255Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

hadir dantidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang kepersidangan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidakmungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikianakan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah bahwa

sudah tidak pernah kumpul kembali;Bahwa di setiap persidangan Penggugatbersikeras ingin bercerai dan Majelis Hakim telahberupaya menasehati Penggugat agarmempertahankan rumah tangganya denganTergugat dan juga pihak keluarga sudahberupaya merukunkan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut di atas,maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yangdikehendaki pasal 1 UndangUndang Nomor1

eaArtinya : Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharapkemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud YurisprudensiNomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menyatakan bahwaapabila Pengadilan

telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hatikedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapathidup rukun lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

Nomor1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon danPemohon Il bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Kompleks PerumahanGriya Nirwana Nomor 17, RT/RW. 002/007, Kelurahan Birobuli UtaraKecamatan Palu Selatan, Kota Palu, namun belum dikaruniai anak;2.

Nomor1. Menerima dan mengabulkan permohonanpengangkatan anak oleh Pemohon dan Pemohon Il;2. Menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan olehPemohon dan Pemohon II terhadap anak yang bernama ;adalah sah;3.

Nomor1.

9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),Pemohon hadir sendiri (in person) ke persidangan, sedangkan Termohon tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkanoleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkanketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg juncto Pasal 27 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

tersebut, MajelisHakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yangberperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh menasehatiPemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon disetiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampaiputusan ini dijatuhkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (

tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut di atas,atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikansebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayangantara pasangan suami istri tersebut, quod est Pasal 32 UndangUndang Nomor1

1974Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaranteruS menerus, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumahsekurangkurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon pergimeninggalkan Pemohon dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi secarajelas dan pasti;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Sebagian atau seluruhnya milik orang lainMenimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambiltersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan samasekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2017/PN.MshMenimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkapdipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit Amplifier merkBMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (Satu) buah kotak amal yangberisi

sendiri dari terdakwa, karenaterdakwa sadar bahwa 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit DigitalEcho Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp39.850, terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan)lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koinpecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koinpecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (limaHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor1

Seram Bagian Barat sebagai pemilik 1 (satu) unit Amplifier merkBMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (Satu) buah kotak amal yangberisi uang sebesar Rp 39.850, terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000(seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enampuluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam)buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koinHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2017/PN.Mshpecahan Rp

lembar uang Rp 1000(seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enampuluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam)buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koinpecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000(seriou rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah).yangtelah disita dari Jaksa Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Mesjid AtTaqwa;Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor1

Duaribu rupiah (dua ribu rupiah);Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2017/PN.MshDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017, olehSamuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H danRivai Rasyid Tukuboya, S.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut