Ditemukan 6228 data
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SOFYAN S.LIMPASEMO
134 — 29
Kaur Pembangunan yaitu Saudara SUHARDI R LADJUNAe Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Sekretaris Desa adalah mengelolaAdministrasi di Desa dan Mengerjakan tugastugas lain yang diperintahkanoleh Kepala Desa, dan Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagaicoordinator pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa adalahmembuat APBDES dan RKPDES dan melakukan verifikasi atas kebenaranmaterial terhadap belanja yang dibebankan dari APBDES.e Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa dan sebagai koordinator pelaksanatekhnis
Dalam mengelolaHalaman 39 dari 137 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN Pal.keuangan Desa ditahun 2016 dan tahun 2017 tahap , Saksi sebagaiSekretaris Desa dan sebagai coordinator pelaksana tekhnis pengelolaankeuangan Desa tidak pernah melakukan ferivikasi atas kebenaran materialterhadap belanja yang dibebankan dari APBDES.Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa tahunanggaran 20162017tahap I, Kepala Desa Timpaus SOFYAN S.
I Made Subawa,SH
Terdakwa:
NGADIMIN, S.Sos
141 — 261
Bahwa tahapan proses pelelangan telah dilakukan dalampelelangan tersebut : Pengumuman, Pendaftaram, Anwijdzng,Pemasukan penawaran, Pembukaan Penawaran, EvaluasiPenawaran, Pembuktian Kwalifikasi, Penetapan Pemenang,Pengumuman; Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasipenawaran, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi adalahpasca kualifikasi, yaitu. penilaian dilakukan setelah evalausiadministrasi, tekhnis, dan harga.
Dalam hal sudah memenuhisyarat maka dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktiankualiffikasi ;Bahwa metode sudah Saksi lakukan sesuai dengan ketentuan,bahkan dalam melakukan pembuktian kualifikasi kami melakukancek lapanganBahwa syaratsyarat yang ada dalam dokumen pengadaan (yangdijadikan sebagai dasar melakukan lelang) yang diadopsi daridokumen yang diserahkan oleh Dinas Kelautan dan KelautanProvinsi Bali/PPK yaitu KAK, HPS, Spesifikasi tekhnis, Gambar,dil. saksi bisa pastikan bahwa Pokja ULP tidak
166 — 91
Dalam Sidang Arbitrase di Singapore InternationalArbitration Centre, 4 September 2014, selanjutnya dibeeri tanda T23;Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Perkara No. 658/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 9 April 2015, selanjutnya diberi tanda T24;Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor : 30311/1/IPPB/PMA/2014, tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnyadiberi tanda T25;Foto copy (tanpa asli) yang diambil dari Internet berupa Petunjuk MahkamahAgung berkaitan dengan persoalan tekhnis
320 — 158
Sunadi secara pribadiHalaman 63 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGsebagai wakif perseorangan, bukan atas nama lembaga ataubukan wakif lembaga;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasamelakukan wakaf dalam Pasal 8 tersebut di atas tidak harusdimaknai bahwa sang Wakif melakukan tindakan yang bersifattekhnis dalam mengurus halhal administratif terkait terbitnya IkrarWakaf dan tindakan tekhnis lainnya.
141 — 86
misalnyapembongkaran, terhadap putusan yang inkracht maka pejabat Tata UsahaNegara tidak dapat lagi mengeluarkan putusan yang sama; e Bahwa, sebagaimana putusan No. 12/G/2013/PTUN.SBY. pada halaman 64alinia ke 1: Menimbang, bahwa dari alasan surat gugatan Penggugat padaangka 5 dan angka 6 secara tersirat bahwa fasilitas umum termasuk tempatkeberadaan pagar yang riilnya adalah tembok Bukti P16 gambar 5b belumdiserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya karena belum terpenuhinyasyarat administratif dan tekhnis
111 — 38
Perhubungan RI Nomor KM 20 Tahun 2010 maka Pertibtar STIPtersebut telah cacat hukum dan tidak berlaku lagi;Halaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor :140/G/2015/PTUNJKTMenimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatasMajelis Hakim tidak sependapat oleh karena Pertibtar STIP Jakarta tersebutbelum pernah dicabut atau belum pernah diganti, meskipun Statuta STIPtersebut mengalami pergantian dan statuta dimaksud tidak cukup mengatursecara lengkap mengenai tata tertio taruna maka ketentuan tekhnis
53 — 19
Secara hukum, Risalah Lelang, Nomor : 009/2012, Tanggai 27Januari 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat,oleh karena lelang yang dilaksanakan pada tanggai 27 Januari2012, baik dari segi administrasi maupun tekhnis pelaksanaannyatelah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum yang berlaku.Bahwa TERGUGAT Il menolak dan/atau tidak dapat menerima daliPARA PENGGUGAT (PENGGUGAT .
55 — 21
untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis
166 — 40
Rekonvensi padabagian petitum nomor 4 menuntut agar Penggugat Rekonvensi membayar biayaperkara ini;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara ini akan dipertimbangkankemudian pada bagian akhir pertimbangan putusan ini yaitu pada bagianKonvensi dan Rekonvensi;Gugatan Tergugat RekonvensiMenimbang, bahwa dalam repliknya/jawabannya Tergugat Rekonvensimenyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan itikad baik bersedia membagihartaharta bersama tersebut pada posita angka 2 jawaban TergugatRekonvensi dengan tekhnis
427 — 79
perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
DRS. SUMIRIN SANGSUDIARSO
Tergugat:
WALI KOTA ADMINISTRATIF KOTA JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
194 — 243
Saksi telah menjelaskan Pak Sumirin tinggal di tempat itu sejak tahun1964 dan Pak Sumirin ditunjuk oleh Fakultas Tehknik Ambon, saksi tahu dariAyah saya dulu di Proyek Ambon itu, dan sebagai Kepala Proyek jadimenempati Rumah No. 41 A, setelah ayah saya menjadi Menteri Riset Nasionalitu tetap menempati disitu, beliau diberi rumah yang lain tidak mau;Halaman 50 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2020/PTUNJKTBahwa, ayah Saksi tinggal disitu yang saya tahu ayah sebagai Kepala Proyekdan secara tekhnis
166 — 90
jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaankesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa Juncto Pasal 20menyebutkan bahwa ayat (1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmanidan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagipasangan calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter PemeriksaKhusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit umum pemerintahberdasarkan rekomendesi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ;ayat (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengacu kepada panduan tekhnis
149 — 34
Pengadaan Komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun2010 diawali dengan proses pelelangan dimana sebelumnya oleh PanitiaPengadaan telah disusun dan ditetapbkandokumen pelelangan umum pekerjaanpemasokan barang sebagai dasar acuan dalam mengikuti proses lelang,penyusunan dokumen penawaran dan kontrak, yang berisikan BAB InstruksiKepada Peserta lelang, BAB II Data Lelang, BAB III Syarat Umum Kontrak, BABIV Syarat Khusus Kontrak, BAB V Bentuk Surat Penawaran, jaminan danlampiran, BAB VI Spesifikasi Tekhnis
174 — 58
*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:*"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukangugatan untuk mewakili
332 — 231
pada tahun berikutnyadengan tetap membuat pertanggungjawaban penggunaanya.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.3.HANS KAWA,S.PiBahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Sekolah pada SDNegeri Kopa Kab.Alor, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.BBahwa Jabatan saksi sekarang adalah Kasubbag Program, evaluasi danpelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang diangkat dengan SKBupati Alor sejak Desember 2016, dan selain itu saksi juga mendapat tugastambahan sebagai Anggota Tim Tekhnis
AGUNG TRI WAHYUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.RADIE Als SIANG Bin RAMANG Alm
2.NUNU Als TANDO Bin UNDIK
3.JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO
319 — 80
Kalimantan Tengah yang kemudiandilimpahkan ke UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI dan Ahli ditunjukKepala sesuai UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI surat perintah tugastersebut diatas untuk melaksanakan tekhnis pengukuran dan penetapanvolume kayu bulat, kKeterangan sebagai Ahli dalam perkara yang ditanganioleh Polres Pulang Pisau.
46 — 19
sebagai pejabat Pelaksana teknisKegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum kabupaten melawi telahmelakukan beberapa perbuatan yang melawan hukum yaitu :1 Bahwa terdakwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunanworkshop terlebihn dahulu di Dinas Pekerjaan Umum kabupatenMelalaw untuk anggaran tahun 2007 dan anggaran tahun 2008 ,dandilaksanakan sebelum proses lelangdilakukan ; 2.Bahwa terdakwa telah membebankan PPN sebesar 10 % atas hargaSatuan pembesian atas harga satuan pembesian pondasi dalamrencana tekhnis
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
adanya perubahan pekerjaandan perubahan pelaksanaan pekerjaan ;Bahwa mengubah specifikasi pekerjaan tersebut adalah masukdalam lingkup perubahan kegiatan pekerjaan menurut pendapatsaya iya masuk sebagai perubahan kegiatan, namun untukmerubah specifikasi pekerjaaan yang selanjutnya tertuang dalamaddendum kontrak harus melalui syarat yakni harus adapermintaan secara tertulis dari rekanan yang ditujukan kepadaKuasa Pengguna Anggaran sehingga oleh Kuasa PenggunaAnggaran melakukan justifikasi secara tekhnis
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan Tim Crusing sehingga mengenyampingkan SK Nomor 44 tahun 2005karena SK ini dianggap menimbulkan masalah di lapangan yaitu dalam SKNomor 44 tidak menunjukkan atau tidak memiliki batas yang jelas, dansecara tekhnis sangat meragukan di lapangan, sehingga kemudian denganalasan tersebut Tim Crusing melakukan Overlay dengan menerapkanRegister Nomor 41 dan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa dalam pemberian izin kepada sdr. Swanto Banjarnahor, padahal sesungguhnya alasanHal. 55 dari 60 hal. Put.
43 — 6
untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis