Inpektur Kabupaten Aceh Barat Dan Camat Kaway XVIuntuk memanggil keuchik Keude Tanjung terkait dengan dugaan Marup satuan harga barang;Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf ppada Dasar dan alasan gugatan tidak benar, yang benar Masyarakatdan tokoh Masyarakat Gampong Keude Tanjung telah pernahmengajukan permohonan kepada Bupati Aceh Barat Menon aktifkanKeuchik Gampong Keude Tanjung Dan penunjukan saudara HamdaniSaid sebagai Pjs Geuchik Keude Tanjung;Bahwa apa yang dialilkan oleh

KRESNA MENON,SH, M.Hum.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.

KRESNA MENON,SH.M.Hum.TTDROSMALINA SITORUS,SH.MH.PANITERA PENGGANTITTDZAINAL POHAN,SH.Untuk salinan sesuai aslinya.PaniteraPengadilan Tinggi Medan82TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M.Hum. Nip.19630517 199103 1003.

15.000.000Long Boat5.2.3.02 Belanja alatalat angkutan darat/laut5.2.3.02.01 Belanja Kendaraan Roda Dua 1 Unit 15.000.000 15.000.000JUMLAH TOTAL BELANJA 330.000.000, 430.000.000, Bahwa berdasarkan Radiogram Bupati Fakfak No : 140/038/SET/2009 tanggal26 Mei 2009 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kepala Distrik Teluk PatipiNo : 800/41/DTP/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala DistrikTeluk Patipi saksi Agustinus Kabes, S.E..M.M yang isinya terhitung sejak tanggal 31Mei 2009 menon

., Dr.KRESNA MENON SH.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, serta Drs.H.M. ASADI ALMARUF, SH.M.Si, MH dan H. SUDIRO SH.M.Hum, Hakim ad HocTipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31Desember 2014 No. 80/PID/TPK/2014.

KRESNA MENON, SH. M.Hum,Drs.H.M.ASADI ALMARUF,SH.MSi, MH.H. SUDIRO, SH.M.HUM, PANITERA PENGGANTINY. SUKMAWATI NURDIN, SH

KRESNA MENON, SH, M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, BAMBANGWIDIYATMOKO, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding dan GATUT SULISTYO, SH, MH., Hakim Ad Hoc padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masingmasing sebagaiAnggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR TingkatBanding tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 16/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kota Batam keBawaslu Kepulauan Riau dan selanjutnya Bawaslu Kepulauan Riauatas nama Boby Tinambunan Mengadukan Ketua dan 2 (dua) AnggotaKPU Kota Batam termasuk didalamnya PENGGUGAT sebagaiAnggota KPU Kota Batam ke Polda Kepulauan Riau dengan LaporanPolisi Nomor:LP/B/60/V/2014/SPKTKepri Tanggal 07 Mei 2014Tentang dugaan Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR,DPD,danBahwa oleh karena adanya pengaduan tersebut Ketua KomisiPemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau selaku Tergugat telah meNon

., M.H, Dan KRESNA MENON,S.H., M.Hum, masingmasing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 179/Pid/2014/PT.DKI, tanggal3 Juli 2014, di tunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan olehHakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengandi dampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh: ANITJESAMPE, S.H, Panitera Pengganti

KRESNA MENON, S.H., M.Hum.PANITERA PENGGANTI,ANITJE SAMPE, S.H.Hal.117 dari 92. hal. Putusan No.179/PID/20014/PT.DKI.

Kresna Menon, SH. M.Hum Nomor w11.U1/113/HT.02.02/M1/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang penyesuaian panjar biaya perkarapenyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.

Sedangkan untukpedoman biaya pemanggilan adalah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan tahun2009, yang ditandatangani oleh Pak Kresna Menon;Bahwa penetapan biayabiaya yang diatur berdasarkan penetapan Ketua Pengadilantahun 2009, adalah termasuk biaya pemanggilan para pihak;153Bahwa terkait penetapan Ketua Pengadilan yang mengatur biayabiaya tersebut,setiap ada pergantian ketua pengadilan belum tentu penetapan tersebut digantidengan penetapan yang baru;Bahwa biasanya yang membayar biayabiaya adalah

Sepengetahuan saksi Penetapan Ketua PN Bandung tersebuttelah ada sejak Ibu Marni Emmy Mustafa menjabat sebagai Ketua PN Bandung,kemudian Bapak syarifudin, Bapak Kresna Menon , Bapak Joko dan yang terakhirditetapkan oleh bapak Nurhakim;Bahwa diantara beberapa penetapan Ketua PN Bandung yang mengatur tarif biayapemanggilan, nilainya sama hanya pengelompokan biayanya yang berbeda;Bahwa untuk pemanggilan yang bersifat masal pada tahun ini biayanya semakinmenurun dibandingkan dengan tahuntahun terdahulu

Maksud Terdakwa padawaktu itu hanyalah untuk memudahkanTerdakwa saja;Bahwa tentang tarif pembuatan akta bipartittidak ada ketentuan untuk menarik biaya,Terdakwa pernah menanyakan ke Pak Ketuawaktu itu, Pak Kresna Menon, katanyadilarang menarik biaya;Bahwa pengangkatan Terdakwa selaku PltPanitera) Muda PHI berdasarkan SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri yangmengatur tarif pembuatan akta perjanjianbipartit Ketua Kresna Menon bilang dilarangtarik biaya;Bahwa untuk pembuatan akta Bipartit tidakada

BapakKresna Menon mengenai biaya perkara diPHI Bandung, tetap berlaku walaupun BapakKresna Menon telah pindah tugas;Bahwa jika akta itu sudah berada di mejapanitera muda berarti sudah ada nomornya,ketika sudah ada nomornya berarti masalahadminsitrasi sudah selesai, sehinggaTerdakwa tidak tahu menahu masalah biayadan administrasi pendaftaran akta;Bahwa secara struktural atasan Terdakwaadalah panitera sekretaris dan Ketua,walaupun tidak berkantor di PHI Ji.Soekarno Hatta, Bandung tapi berkantor diPN

Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang menon aktifkan sertefikat 775kemudian mengganti dengan sertifikat nomor 831,832,833,834,835 danseluruh pecahan dan turunannya sesuai dengan objek perkara a qu, buktikepemilikan hak atas tanah PENGGUGAT adalah perbuatan Pejabat TataUsaha Negara yang tidak sesuai dengan Peraturan PerundangPenetapan Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.PDGHalaman 16undangan yang berlaku dan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik.Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Padang berwenang untukmemeriksa

Sekalipun demikian,PENGGUGAT tetap hadir masuk kerja sesuai jadwal dan jam kerja jugamelakukan absensi (finger print), akan tetapi TERGUGAT sendiri telah menon jobkan PENGGUGAT untuk tidak melakukan pekerjaannya sebagaiCafetaria Attendant tersebut tetapi dengan tetap membayarkan gajikepada PENGGUGAT setiap bulannya.Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 PENGGUGAT melakukanpertemuan dengan TERGUGAT, dalam pertemuan tersebut TERGUGATsecara lisan hendak memindah tugaskan (demosi) PENGGUGATkebagian lain

dan sebagian ada yang dijual utuhhanya logoo merk barangnya yang dihapus dan barang tersebut dipasarkan kedaerah celuk gianyar.Bahwa akibat perbuatan terlapor ( EKO ADI PRASETYO) perusahaanmengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 365.000.000 (tiga ratus enampuluh lima juta rupiah) selanjutnya Perusahaan memanggil terlapor ( EKO ADIPRASETYO ) untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut namun yangbersangkutan tidak mengakui hal tersebut, dan dengan kejadian tersebutPerusahaan memutuskan menon

Serta pada poin 26, Penggugat kembailimenyatakan bahwa semua perbuatan hukum dari Tergugat selakuKomisaris Utama dan Tergugat Il selaku Komisaris yang telahmemecat atau menon aktifkan Turut Tergugat adalah jelas perbuatanmelawan NUkUM j nnn ence nce nn nnn ccc cen ence nec cceccee eeTang gapan:Bahwa Penggugat tidak konsisten menjelaskan fakta mengenai SuratPemberitahuan Tanggal 1 Oktober 2009, pada poin 2 Penggugatmenyatakan surat tersebut adalah surat pemberitahuan, lalu Kemudianpada poin 23 dan

Kresna Menon, SH, M.Hum2. Samsul Bahri Borut, SH, MHHal 41 dari 49 hal. Put.

KRESNA MENON, SH.M.Hum. SAUTH. PASARIBU, SH. 53ttdH. MOCH. DJOKO, SH.M.Hum.PANITERA PENGGANTI,ttdMUTIARA SIMAMORA, SH. Untuk salinan sesuai dengan aslinya,WAKIL PANITERA,HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.NIP. 19610901 198303 1004.Untuk salinan sesuai dengan aslinya.PANITERA,TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum. NIP. 19630517 199103 1003.54H. SAID SALEM, SH.MH.NIP. 196206161985031006.

Japan servo Batam untuk meNON AKTIFkan Sdr. Rufarmen .Bagian lain dari bunyi surat tersebut menegaskan :> *Dengan demikian, kami atas nama perwakilan Lot 227,mengundang Manajemen PT. Japan Servo Batam, untukmeeting pada Hari Jumat, tanggal 21 Januari 2011, Jam10.00 sampai dengan selesai, Tempat Ruang Meeting Lantai II,Lot 226, Agenda Merujuk pada surat ini .> "Apabila dalam 3 (tiga) hari tidak ada tanggapan dariManagemen PT.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00. ( lima riburupiah).Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya pada hari : Kamis tanggal 02 Februari 2017 oleh kamiDr.H.JKKRESNA MENON, S.H.M.Hum.

Dr.H.JKKRESNA MENON, SH.M.Hum.Ttd.GATUT SULISTYO, S.H.,M.H.PANITERA PENGGANTIUNTUK SALINANPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TidPADA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA ,WAKIL PANITERA,MASNI, S.H.H.SUYAHYO,S.H.,M.H.NIP. 19580903 197903 1 002Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor:15/PID.SUSTPK/201 6./PT.PIk

PD.Agrotama Mandiri.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagaiBarang Bukti dalam perkara lain.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Halaman 128 dari 129 hal Put No.2/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh kami DR.KRESNA MENON

KRESNA MENON, SH.,M.Hum.TTDGATUT SULISTYO, SH.,MH.Panitera PenggantiTTDHARLY M. SIMANJUNTAK, SH.Halaman 129 dari 129 hal Put No.2/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.

ltrchfcsO fs24lang1033langfe2052langnp 1033insrsid68 1 8005hichaf1dbchaf13lochf1 harusnya saksi yang memberi rokok kepada Terdakwa; rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO fs24lang1057langfe2052langnp1057insrsid16201719charrsid6818005par listtextpardplainltrpar s22 rtlchfcs1 af1 IltrchfcsO lang1033langfe2052lochaf1hichaf1dbchaf13langfenp2052insrsid68 18005 hichaf1dbchaf13lochf1 tabrtlchfcesl af1afs24 ltrchfcsOfs24lang1033langfe2052langnp1033insrsid68 18005 hichaf1dbchaf13lochfl Bahwakarena saksi melihat ada benda menon

ltrchfcsO fs24lang1033langfe2052langnp 1033insrsid68 1 8005hichaf1dbchaf13lochf1 harusnya saksi yang memberi rokok kepada Terdakwa; rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO fs24lang1057langfe2052langnp1057insrsid16201719charrsid6818005par listtextpardplainltrpar s22 rtlchfcs1 af1 IltrchfcsO lang1033langfe2052lochaf1hichaf1dbchaf13langfenp2052insrsid68 18005 hichaf1dbchaf13lochf1 tabrtlchfcesl af1afs24 ltrchfcsOfs24lang1033langfe2052langnp1033insrsid68 18005 hichaf1dbchaf13lochfl Bahwakarena saksi melihat ada benda menon

264 :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulisKPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:MAPA10QF06104651 3 yang didalamnya terdapat (satu)e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribulima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa Tanggal 15April 2014 oleh kami MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH, KRESNA MENON

KRESNA MENON, SH.MHum., MARIHOT LUMBAN BATU,SH.MH,2. ELANG PRAKOSO, SH.MH.,3. Drs. H.M. ASADI ALMARUF, SH.M.Si.MH.,4. H. SUDIRO, SH.MHum.,PANITERA PENGGANTI :NY.HJ. SRI IRIANI PUJIATI, SH.,Hal 149 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.