Ditemukan 567 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik repubilik republilk republlk repubik republk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-08-2010 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1489 K /Pdt/ 2009
Tanggal 31 Agustus 2010 — TONY alias SANG KU VS. LIMIN
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jurisprudensi MA RI No.155 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973 :Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara ;Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang TerhormatKetua Mahkamah Agung Repubilk Indonesia c/q.
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2017 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 167/Pid.Sus/2016/PN Mbn
Tanggal 5 Januari 2017 — : RIRIN ELISABETH OLIVIA BARINGBING Binti NURDIN BARINGBING;
25 — 3
  • akan memertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsurpasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132Ayat (1) UndangUndang Repubilk
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus
Register : 15-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN RANTAU Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Rta
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.Apriady Miradian, SH.
2.Iwan Budi Susilo,SH
Terdakwa:
Rizda Noviyandi Bin H. Darham
77 — 12
  • limbah;e Rencana studi lingkungan;Menimbang, bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegatanusaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dariSKPD didaerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dalamjumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan hal tersebut hanya digunakan untukmenjalankan/ menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak bolehuntuk diperjualbelikan kembali kepada pihak lain, hal tersebut sebagaimanaketentuan Peraturan Presiden Repubilk
Pengadilan PN KUALA KAPUAS
Register : 05-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Klk
Tanggal 12 Mei 2016 —
74 — 17
  • Oleh karenanya tuntutanPenggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam SuratEdaran Mahkamah Agung Repubilk Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, yangmenyatakan:"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objekeksekusi, sehingga tidak metnir'sulkor: kerugian pada pihak lain, apabitaternyata dikemudian hari dijatuhkan PUTUSAN yang membatalkan PutusanPengadilan Tingkat Pertama"Bahwa kemudian
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 08-04-2011 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 10-11-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 36/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 18 Agustus 2011 — LIESWATY VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. JOHN PIETER
69 — 18
  • Siahaan yangmerupakan sengketa kepemilikan akibat perwarisan yang bersifat keperdataan ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung Repubilk Indonesia dalam Perkara Nomor :93.K/TUN/1996 tanggal 24Pebruari 1998 jo Perkara Nomor : 88.K/TUN/1993 dapat disimpulkan bahwa meskipunadanya surat keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah waris, maka gugatanatas sengketa tersebut
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 09-07-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 59/Pid.Sus-LH/2019/PN Mbn
Tanggal 26 Juni 2019 — Asep Raidon bin Naziril dan Edi Hermanto alias Edi bin Nasrun
354 — 4
  • IzinUsaha dari Pemerintah;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancampidana berdasarkan UndangUndang Repubilk
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN RANTAU Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Rta
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.Andi Faiz AlfiI.W,SH
2.Dimas Satria Putra,SH
Terdakwa:
Rakhmadani Bin Badrun
75 — 8
  • kegiatan dalam rangka menggerakkan kegatanusaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dariHalaman 29 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN RtaSKPD didaerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dalamjumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan hal tersebut hanya digunakan untukmenjalankan/ menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak bolehuntuk diperjualbelikan kembali kepada pihak lain, hal tersebut sebagaimanaketentuan Peraturan Presiden Repubilk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-09-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 537/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel
Tanggal 3 Juni 2015 — PINGKY GOZALI, Lawan PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA,
100 — 87
  • Gugatan yang secara salah diajukan oleh oranglain tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;b) Putusan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor 1357K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan :Bahwa berdasarkan atas AsasAsas Hukum Acara Perdata yangberlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatugugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup,dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidakternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidak
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-03-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 58/PID.B/2014/PN.RKB
Tanggal 30 April 2014 — YAN BASTIAN Als YAYAN Bin SUMEDI
30 — 5
  • IIumum palsu an YAN BASTIAN No SIMSelanjutnya tedakwa menyimpan SIM B II umum miliknya yang sudahdipalsukan untuk digunakan oleh terdakwa sehari hari, karena terdakwabekerja sebagai sopir dan disimpan didalam dompetnya saat terdakwamengendarai truk, dan diperuntukan sebagai bukti oleh terdakwa jika nantiakan ada razia lalu lintas dijalan raya seolah olah SIM B II Umum namaterdakwa tersebut adalah asli.Bahwa terrdakwa sebelumnya pernah membuat SIM sesuai denganprosedur yang berlaku di Kepolsian Repubilk
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 937/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
AHMADSYAH Bin MESRAN
91 — 18
  • bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur Nahkoda yangberlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 41 Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapaldan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 36 Undang undang Repubilk
Pengadilan PA WONOSARI Perdata Agama Perceraian
Register : 17-01-2017 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA WONOSARI Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.Wno
Tanggal 20 Juli 2018 — PEMOHON & TERMOHON
20 — 2
  • rekonpensi diatas, maka MajlisHakim berpendapat bahwa akan mempertimbangkan, namun perlu disesuaikandengan tingkat kemampuan Tergugat rekonpensi;Menimbang, bahwa untuk gugatan Penggugat rekonpensi yang berkaitandengan tuntutan pembagian gaji Tergugat rekonpensi sebagai Pegawai NegeriSipil, sebagaimana tersebut diatas, serta Tergugat Rekonpensi dalamjawabannya telah menyetujui atas gugatan Rekonpensi mengenai hal tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Repubilk
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-02-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 28-04-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pwk
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HIDRIYAHWATI, SH
Terdakwa:
OMAN ABDURAHMAN Bin RAHMAT
21 — 8
  • Agus Awaludin, SaksiGanjar Resi Permadi, Saksi Gugun Gunawan Bin Jujun Junaedi danKeterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam hal menjual atau mengedarkannarkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenangdalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Repubilk Indonesia sehingga tindakanTerdakwa tersebut merupakan peredaraan gelap narkotika;Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada waktupenangkapan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netoseluruhnya
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 09-07-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 60/Pid.Sus-LH/2019/PN Mbn
Tanggal 26 Juni 2019 — Ariadi bin A. Ma’as dan Zamhari bin A. Ma’as
367 — 6
  • IzinUsaha dari Pemerintah;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancampidana berdasarkan UndangUndang Repubilk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 12-07-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 12 Juli 2017 — ROSIDA SIAGIAN VS PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk (sekarang menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten)
63 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas dalildalil:bahwa BPSK Kota Padang dengan putusannya Nomor 1283/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 11 November 2016 telah menjatuhkan putusansengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.2.3.Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil menurut Peraturan dan Perundangundangan yangberlaku di Wilayah Negara Repubilk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1260 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 28 Agustus 2017 — ANDI FARMILA ELYAS, SE alias FARMILA binti A. ELYAS MAIWA
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1260 K/Pid.Sus/2016Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Repubilk Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;ATAU :KEDUA:Bahwa Terdakwa ANDI FARMILA ELYAS, SE alias FARMILA binti ANDIELYAS MAIWA selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-07-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Krg
Tanggal 2 Nopember 2022 — Penggugat:
Nur Muh Taufiq Rahman
Tergugat:
1.YAYASAN BHAKTI NURUL KARIM
2.Kepala Sekolah Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Siwi Karimah Islam
77 — 16
  • Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan Putusan ini, maka setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, Putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar dan syarat bagi Pejabat yang berwenang pada Badan Pertanahan Nasional Repubilk Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk melakukan proses peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1717, luas 1395 m2, yang terletak di Desa Gawanan, Kelurahan Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang semula tercatat
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 29-12-2019
Putusan PN RANTAU Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Rta
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.Dimas Satria Putra,SH
2.Apriady Miradian, SH.
Terdakwa:
Muhammad Abdul Salam Bin Sama'at
93 — 20
  • pengelolaan limbah;Rencana studi lingkungan;Menimbang, bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegatanusaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dariSKPD didaerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dalamjumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan hal tersebut hanya dgunakan untukmenjalankan/ menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak bolehuntuk diperjualbelikan kembali kepada pihak lain, hal tersebut sebagaimanaketentuan Peraturan Presiden Repubilk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — TAN KRISTANTO SUTIKNO, dkk melawan HARTANTO WIBOWO, dkk dan ALMARHUM TEMBONG KARTANTO atau PARA AHLIWARISNYA yaitu SINTA TEMBONG KARTANTO, YENNY AGUSTIN KARTANTO, FAJARNINGSIH KARTANTO, FREDDY KARTANTO, RISKA SEPTIANI KARTANTO, dkk
32 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBILK INDONESIA C.Q.KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TENGAHc.Q.
Pengadilan PN Kaimana Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN Kaimana Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kmn
Tanggal 24 September 2020 — Penuntut Umum:
1.LEONARD HASUDUNGAN NT, SH
2.Willy Ater, S.H
3.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Kristin Melinda Sisauta Alias Poi
180 — 68
  • ., uji adalah benar narkotika jenisganja;Bahwa berbeda cara pengujian antara narkotika jenis ganja dengannarkotika jenis sabusabu atau narkotika jenis lainnya karena alatnyaberbeda;Bahwa Narkotika jenis ganja merupakan kategori tanaman ganja atauBahasa latinnya Canabis Sativa dan termasuk dalam jenis narkotikagolongan 1 (satu) yang efeknya masih rendah bila dibandingkan dengannarkotika golongan 2 atau lainnya;Bahwa ahli tahu karena ada literaturnya, selain itu diatur pula dalamUndangUndang Repubilk
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN KASONGAN Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Ksn
Tanggal 3 Juni 2020 — MASRADIYANTO Lawan 1.YETIS 2.Kepala Balai Ws Kalimantan II, Snvt, Pjpa, Ws. Mentaya Katingan, Ws. Barito, Ws. Jelai Kendawangan 3.PT. Sinar Pembangunan Jaya,
165 — 450
  • Kementerian PUPR Repubilk Indonesia Cq.
    Pemerintah Republik Indonesia, danKementerian PUPR Repubilk Indonesia Ca.