Ditemukan 609 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinggalnya tingganya tongkatnya tangkainya tingkatannya tangkapnya
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-04-2014 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor No:04 / PLW.PAILIT / 2014 / PN.NIAGA.Sby./ Jo No. 09 / PAILIT / 2013 / PN.NIAGA.Sby
Tanggal 15 April 2014 — ALBERT RIYADI SUWONO, SH, M.Kn terhadap 1. ROBERT WILLIAM FOREMAN DKK
164 — 66
  • kewenangan dan eksistensi Putusan LembagaYudisial diberikan berdasarkan UndangUndang Dasar 1945/Hukum Konstitusi danUndangUndang, sehingga Putusan Dewan Kehormatan AKPI tidaklah Lebih tinggi ataudapat membatalkan atau mengganggu eksistensi Putusan Lembaga Yudisial yaituPutusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 19/Pailit/2013/PNNiaga.Sby Tanggal 07 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ; 29 Bahwa sesuai asas hukum "Hukum Yang Lebih Tinggi Mengalahkan Hukum Yang LebihRendah Tingkatnya
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 Tahun 2013
1381 — 477
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Bahwa sebab musabab hilangnya hakhak konstitusional Pemohon yangdijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)UUD 1945, adalah dikarenankan norma Pasal 197 ayat (1) huruf Il danpasal 197 ayat (2) mengandung multi tafsir, Pemohon menafsirkan Pasal197 ayat (1) haruf Il KUHAP adalah bersifat perintah (imperative) danbersifat memaksa (mandatory) yang harus dicantumkan pada semuaputusan pengadilan dari segala tingkatnya, baik tingkat Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi maupun
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-03-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA TANGERANG Nomor 423/Pdt.G/2014/PA.Tng
Tanggal 3 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
60 — 7
  • tersebut,namun saksi hanya berkeyakinan bahwa pembanguan tersebutdibiayai oleh orang tuanya; Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dan tidak pernahmenanyakan ke orang tuanya mengenai sumber dana banguantersebut; Bahwa setahu saksi ukuran banguannnya kira 7x10 meter; Bahwa setahu saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut belum ada bangunan tingkat; Bahwa walaupun saksi sudah di intervensi oleh kuasa hukum Tergugat untuk menjelaskan bahwa bangunan tersebut sudah adabangunan tingkatnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2019 — Pemohon:
SUNIL KISHINCHAND VASANDANI
Termohon:
PT. FORZA LAND INDONESIA Tbk dahulu PT. MEGAH SATU PROPERTI
195 — 71
  • Putusan Nomor 118 /PdtSusPKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst.Dasar/Dalil Yang Sama, Oleh Pengadilan Yang Sama Tingkatnya, YangSudah Pernah Diputuskan Sebelumnya Dan Sudah Berkekuatan Hukum TetapDalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 99/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 23-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/TUN/2014
Tanggal 23 Januari 2015 — KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA VS BUPATI MANDAILING NATAL
171 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kemudianoleh hakim pidana dinyatakan palsu;b. apabilasetelah perkara diputus, ditemukan suratsurat buktiyang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut ataulebih dari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belumdiputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 26-04-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Btl
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
Pengurus Yayasan YPP Tujuh Belas
Tergugat:
1.BEDA SAKTI RINHARDJANTO, SH.,M.Hum.
2.RIN HARNANI RIDWAN
3.Dra. Marcella Rien Hartati
4.Agatha Rinharjani, B.sc, S.I.P
5.Margaretha Rinharjati
6.Justina Rinharjanti, S.E.
7.MOCHAMAD ZAKARIA
Turut Tergugat:
PRIAN RISTIARTO S.H.
89 — 18
  • Apabila mengenai pihakpihak yang samamengenai suatusoal yang sama, atau dasar yang sama olehpengadilanyang sama atau tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain;f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. vs SARTJE RMOMONGAN alias SARTJE RORY MOMONGAN alias SARTJE MAGDALENA MOMONGAN, dkk
153 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan sesuai Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung RImengenai adanya dua putusan kasasi yang saling bertentangan;1.Sesuai alasan permohonan Peninjauan Kembali disebutkan yangdalam Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung RIyakni apabila antara pihakpihak yang sama mengenai soal yangsama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain.Adapun putusan Mahkamah Agung RI yang saling bertentanganyang dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 10-03-2015 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015
Tanggal 10 Maret 2015 — PT. JAKARTA EXPRESS TRANS, suatu Perseroan Terbatas, diwakili oleh Ir. Bubung Burhana, dan kawan kawan Para Direksi PT. Jakarta Express Trans VS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA qq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA qq UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY (d/h BADAN PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY kemudian BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY)
178 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung RI, berbunyi:"Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada apa yang dituntut";Alasan ketiga:Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 jo UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung RI, berbunyi:"Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-11-2013 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 628/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Tanggal 15 September 2014 — - Nahot Johannes Simbolon, SE LAWAN - PT. Nusa Developments - Yusuf / Komisaris PT. Nusa Developments - Firman Amin Kaban - Walikota Medan
56 — 15
  • tersebut dariaspek ekonomi bisnis mengurangi nilai keuntungan, sangat bertentangan denganupaya mengejar Provit bagi sebuah perusahaan/ pebisnis ;meee Menimbang, bahwa dengan pemahaman urain pertmbangan pertinbangandiatas majels hakm sependapat dengan pendapat saksi ahli bernama LAMSIHARPASARIBU, saksi dari tergugat I / tergugat II, yang mengkategorikan kalau terhadapobyek sengketa / Ruko Blok C No 5 (yang dalam hal ini identik juga dengan RukoBlok C No. 6 khususnya untuk spesifikasi lantainya / tingkatnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 16 Nopember 2016 — JOESLIN NASUTION, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
103 — 70
  • Partai Golkar memiliki Dewan Pertimbangan yang berfungsi memberisaran, nasehat, dan pertimbangan kepala Dewan Pimpinan/PimpinanPartai Golkar sesuai dengan tingkatannya;Pasal 271) Partai Golkar memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang komposisi dan personalianyaditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatnya;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 PK/Pdt./2015
Tanggal 21 Maret 2016 — PT GERIA WIJAYA PRESTIGE VS PT BANK AGRIS (d/h. PT BANK FINCONESIA), dan PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.,dkk
233 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Arta Niaga Kencana, Tbk tersebut, dan lagi pula ke 2Pengadilan Negeritanggal 2006 yang amarnya Menolak(dua) putusan Pengadilan tersebut di atas antara pihakpihak yang sama,mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama dan olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain (vide: Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 621 PK/Pdt/2013
Tanggal 31 Maret 2015 — 1. SULASTRI,, DKK VS PATAH (ALMARHUM), AHLI WARISNYA RIKAWAN, DKK;
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam perkara a quo antara pihakpihak yang sama mengenaisoal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 134/G/2009/PTUN.Sby tanggal 22 April 2010 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/B/2010/PT.TUN.SBY tanggal 16 September 2010 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2015
Tanggal 14 April 2016 — KMS. H. A. HALIM ALI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI
180 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana Majelis Hakim Agung MahkamahAgung RI, telah memperkuat dengan menyatakan dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 111 paragraf 1 s.d. paragraf 4 (Bukti T18)yang menyatakan, "Bahwa objek Hak Uji Materiil tidak terdapatpertentangan idealistik hukum dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatnya karena telah dikomunikasikan secaraHalaman 41 dari 59 halaman.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 66/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Mei 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
79 — 36
  • Berdasarkan Pasal 67 Huruf (e) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan:Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangsama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain,52.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 22-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
HENGKI MARTABAYA, SE
Tergugat:
PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG LAMPUNG SATU
149 — 39
  • Dalil tersebut adalah tidak sesuaidengan fakta karena telah diatur dengan jelas pada Peraturan Perusahaanterkait mekanisme penerbitan Surat Peringatan, dimana Tergugat dapatmelakukan penerbitan Surat Peringatan yang lebih tinggi tingkatnya apabilakaryawan telah diberikan Surat Peringatan Pertama dan selama dalamjangka waktu berlakunya Surat Peringatan tersebut karyawan melakukanpelanggaran yang sama jenisnya atau pelanggaran lain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/PDT.SUS/2011
PT. UNITED WARU BISCUIT MANUFACTORY (UWBM); SUSILOWATI, DKK.
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UnitedWaru Biscuit Manufactory Kabupaten Sidoarjo dari para Penggugat ;Akan tetapi tidak mempertimbangkan urgensi dan kepentingan bunyi Pasal23 UndangUndang RI No.21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja yangmenyatakan "Pengurus' serikat pekerja/serikat buruh, federasi dankonfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang mempunyai nomor buktipencatatan harus diberitahukan secara tertulis kKeberadaannya kepada mitrakerjanya sesuai dengan tingkatnya", artinya dalam perkara ini ternyata JudexFacti baru dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 PK/Pdt/2015
Tanggal 25 April 2016 — PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”), dk lawan CCA. MANAGEMENT BV (“CCA I”), dkk
132 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahameru Citra/Penggugat 1) melalui anak perusahaan CCA sedikitnya terhadap 50persen dari yang dimiliki CCA atau perusahaan induknya atau anakanakperusahaan lain dengan ketentuan penerima tugas mendapatkanmanfaat dari organisasi CCA yang sama besar tingkatnya dengan CCAdan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa CCA terus bertanggung jawabsesuai dengan perjanjian ini sampai pada batasan yang sama;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-07-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — HARIJANTO LATIFAH, DKK VS TRI RAHADIAN SAPTA PAMARTA, DKK
82 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar dan alasan mengajukan Peninjauan Kembali yang didasarkanpada huruf e yaitu: apabila antara pihakpihak yang sama mengenaisuatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan yang lainBahwa sebelum Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Selatan, kiranya perlu disampaikan bahwasebelumnya sudah ada perkara yang lebih dahulu diperiksa dan diputussampai tingkat Peninjauan Kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-02-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — WEN KEN DRUG Co., (PTE), Ltd VS TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO
348 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 155 PK/Pdt.Sus/2012e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata.Menurut Pemohon PK/Tergugat terdapat putusan didasarkan pada suatukebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranyadiputus (Pasal 67 huruf a), ditemukan suratsurat
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.MAY SETIAWATI
2.EROSA YUNI PRISTIANTO
3.Djoko Setyobudi
4.SRI SETYANINGSIH
5.DIAN SRI SETYO KURNIAWATI
6.IKA RIMBAWANI
7.HERU SUPRIYADI
8.SUGENG PRIYOHANDOKO
9.SURIS AHMADI
10.IDA HARIYANI
11.DONNY NURDIANSYAH
12.ADI PANI
13.MOEDJATI ROMLAH
Tergugat:
1.INDRA WINOTO
2.PT. BUMI MENARA INTERNUSA (BMI)
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG
2.KEPALA KANTOR KECAMATAN DAMPIT
3.KEPALA KANTOR KELURAHAN DAMPIT
491 — 164
  • Bank Mandiri (Persero) Tbkberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 19072019 No.58/2019 dihadapan Notaris PPAT di Kabupaten Malang Franchin Lius, SH.Sehingga dengan adanya Hak Tanggungan pada sebuah obyek tanah makaPemegang hak Tanggungan (PT Bank mandiri (Persero) Tbk.) memiliki HakPrivilage yang harus didahulukan dan diutamakan atas pelunasanhutangnya.Berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata:Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya