Ditemukan 5509 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — RUSTAM EFFENDY Bin MUHDAR (Alm)
60 — 42
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-06-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
RACHDITYO PANDU W, SH
Terdakwa:
FENDRA WIJAYANTIKA
203 — 0
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BNI Cabang Tanjung Priok tanggal 02 Oktober 2013 nomor cek CA 994169 dan tanggal 05 Juli 2013 nomor cek CA 994151, kedua cek tersebut atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nominal masing-masing cek yakni sebesar Rp. 769.375.000,- (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; sampai dengan BB Nomor 9 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir rekening koran Bank BCA atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nomor rekening 074-304-996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
223 — 60
  • UAS Ganjil CV.Mulia 996 20.000, 19.920.000, 231117/18 Agung 2017Total 80.199.000, Bahwa penggunaan DANA BOS untuk 8 kegiatan Tahun Anggaran 2018 ; Jumlah TanggalJenis ; Jumlah Harga/ set TotalNo. ; Periode Percetakan lembar ; bayar/egiatan Siswa (Rp.) (Rp.) ; ;soal kuitansi1. UTS Genap CV.Mahkota 991 20.000, 19.820.000, 2702201817/18 Pratama2. UKK(1 Genap CV.Mahkota 826 20.000, 16.520.000, 280320185) 17/18 Pratama3. UKK (6) Genal CV.Mahkota 172 20.000, 3.440.000, 2803201817/18 Pratama4.
    perbuatantersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat,maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannyapada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,setidaknya dalam putusan Nomor 996
    K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 danPutusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukumsecara materiil:Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadapsifat melawan hukum materiil dalam putusanputusan tersebut (putusanNomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah AgungNomor: 2064 K/Pid/2006
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
ST YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO
132 — 38
  • diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentangtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perbuatanmelawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Hal 185 dari 228 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2018/PN SmgMenimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 14 Nopember 2016 — Ir. LINANG GUNARTO bin PARINO
73 — 34
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013 /PN.PTK
Tanggal 29 Juli 2013 — ALFIANSYAH, SE
106 — 67
  • Andi Hamzah berpendapat bahwa, Melawan hukum dalam artiformil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan olehundangundang;Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.996 K/Pid/2006 dimanadalam salah satu pertimbangannya menyebutkan, makna perbuatan melawan hukum dalam arti146formil dan dalam arti materil harus tetap diyadikan pedoman untuk terbinanya konsistensipenerapannya dalam perkaraperkara tindak pidana korupsi karena sudah sesuai dengankesadaran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
UJANG SAMA ASAD BIN ACEP UDI Bin ACEP UDI
105 — 54
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah danseterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Februari 2018 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir ; AFRIZAL ;
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017990)991)992)993)994)995)996)997)besar, 2 (dua) kali cek lampu stoppe, 1 (satu) kali Kontak sentsebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);Nota tanpa nomor tanggal 20 Agustus 2015 untuk kendaraannomor 9003 W tentang pembelian 1 (satu) buah bongkar mesindum truk BM 9003 W sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Nota tanpa nomor tanggal 03 Agustus 2015 untuk kendaraannomor 8054, 8019 tentang pembelian 2 (dua) buah biayapemasangan suku cadang Dump Truk sebesar
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-05-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 25 Mei 2018 — AHMAD Bin PUANG KUSE
138 — 99
  • hukum sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya Nomor003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiiladalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — MOHAMMAD SETIAWAN, S.H ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
103 — 33
  • Fahrani Suhaimidan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas namaterdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13halaman 161 Putusan No :95/Pid.Sus/2013/PN.SbyOktober 2006 atas nama Terdakwa Prof.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
NURWATI, A.Md. KL
101 — 25
  • arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidakdiatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusan MahkamahAgung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
301 — 186
  • MAKMUR BERKAT JAYA.996. Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA997. 1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUSSULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDYYAUWALATA, SH998.
    Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/042019 tanggal23 April 2019, Menerangkan SHM 188.189,888 Masih Dalam Proses AJB danBalik Nama Melalui Kantor Kami.996. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 Tanggal 8 Mei2019 Terkait Proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA Setelah ProsesBalik Nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188, 189, 188.997.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.INDRA A H SARAGIH, SH
2.HERY BASKORO, S.H
3.ANGGA WIJAYA SH
4.M. REZEKI KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
ASWAD, S.Pd Bin RAJIHAN
88 — 23
  • Olehkarena itu penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untukmembuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahanterselubung atas ketentuan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, PutusanNomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
NASIRIN PANCA KURNIA bin SUDIR MUHADI
126 — 30
  • No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dantelah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatMenimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-01-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2170 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Januari 2018 — RUSLAN AUHASBA, S.E
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 2170 K/PID.SUS/2017994) Nota tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor8066 9181 9182 tentang pembelian 3 (tiga) buah servis rutin dumptruk dan 3 (tiga) buah tambal ban cuci mobil sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);995) Nota tanpa nomor tanggal 18 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor9002 mobil air mobil tinja tentang pembelian 3 (tiga) buah perbaikidan servis dump truk, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesarRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);996) Nota tanpa
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
214 — 86
  • LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 995.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1630/SP2DLS/1.20.03/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 700.000.000. yangditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD). 996.Daftar penguji Nomor : 1630 tanggal 04 Mei 2015 dengan jumlah Rp.700.000.000, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI,SE.dan HIDAYAT HASAN, ST. 997.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1630/SP2DLS/1.20.03/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 700.000.000. yangditanda tangani
    LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 995.Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS) Nomor : 272/1.20.03/SPMLS/SETDAPMR/2015 tanggal 04Mei 2015ndengan jumlah Rp.24.658.234.999. yang ditanda tangani olehFAHMI USMAN (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan NINING A.LADJAME (Bendahara Pengeluaran). 996.Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS) Nomor : : 272/1.20.03/SPMLS/SETDAPMR/2015 tanggal 04Mei 2015 sejumlah Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh
    LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 995.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1630/SP2DLS/1.20.03/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 700.000.000. yangditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD). 996.Daftar penguji Nomor : 1630 tanggal 04 Mei 2015 dengan jumlah Rp.700.000.000, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI,SE.dan HIDAYAT HASAN, ST. 997.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
96 — 30
  • materiil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/ Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. NUGROHO JOKO PURWANTO, MT (TERDAKWA)
134 — 163
  • L 10 m (sheeipile berbentuk W dengan tinggi325 mm, lebar 996 mm dan panjang 10 meter dengan beton K700), dantiang pancang diameter 50 cm A1.B.L 12 m.Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2014, PT. WIKASemarang mengajukan harga penawaran kepada PT. MHarmonyInternational Technology melalui fax dan email dengan harga satuansheetpile W B.325 A.1000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/PID.SUS/2016
Tanggal 25 April 2016 — IKMAL JAYA
162 — 871 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Luas: 84 m2. 996. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 90 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 82 m2. 997. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 98 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2. 998. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 101 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2. 999. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 102 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2. 1000.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — RACHMAD AULIANSYAH
107 — 30
  • tidak mempunyai kekuatanHalaman 175 dari 233 Putusan No. 81/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdghukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996