Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN NABIRE Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA WIJAYA, S.H., M.H.
Terdakwa:
DIDY CHANDRA
116 — 58
  • dilengkapipersyaratan: (i) fotokopi Surat Izin impor/pembelian senjata api, (ii) SKCK, (iii) fotokopiKTA Perbakin, (iv) fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK), (Vv) Sertifikatmenembak/penataran dari Perbakin, (vi) Surat keterangan kesehatan dari dokter Polri,(vil) Surat keterangan psikologi dari Polri, (vill) pasfoto berwarna dasar merah ukuran4x6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar, (ix) daftar riwayathidup, dan (x) daftar isian pertanyaan (questioner), mengajukan permohonan izinkepada Kapolri
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-10-2017 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 985/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 26 Februari 2018 — Penuntut Umum:
A.A Ngr, Jayalantara ,SH. MH
Terdakwa:
Abdul Rahman Willy als Willy Bin Ng Leng Kong
118 — 73
  • tangkap tangan, kalau kita melihat di dalamkonvensi internasional itu, penyidik boleh melakukan, apakah undercoveratau pembelian terselubung, control delivery, intercept atau kemudiansurvailece itu tadi, itu Sebenarnya perbuatanperbuatan berdiri sendirisendiri dalam rangka teknik penyidikan; Bahwa aparat yang melakukan tugas control delivery itu harusmengenal orang yang menjadi sasaran itu, dia tidak bisa melakukannyasecara acak, dan ingat bahwa control delivery itu secara utama diaturdalam peraturan Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-08-2010 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 Juli 2011 — 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (DPP F SPTI), yang diwakili oleh ABI SOFIAN R.E.L PALANDI dan ROBINA PASARIBU, L a w a n KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (K. SPSI) H. ACENG ENO MULYONO, KARMEN SIREGAR, SH, RACHMAT S. FATAH,
336 — 134
  • 2000 tentang serikat pekerja yang ditetapkan olehPemerintah RI.Pasal 18 ayat 1 undangundang No 21 tahun 2000 berbunyi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi, Serikat Pekerja Serikat Buruh yangtelah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah yangbertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat untuk di catat.Bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu melakukanpenyerangan terhadap Tergugat(Bukti Tambahan T II Tentang Laporan Tergugat ke KAPOLRI
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Register : 09-09-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 92/PDT/2019/PT.DPs
Tanggal 6 September 2019 — I WAYAN SUDANA, DKK MELAWAN PT SHARANDY LAND
173 — 100
  • SelanjutnyaTergugat Il melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan suratHalamam 55 dari 78 Putusan Nomor 92/Pdt/2019/PT DPSkepada Bapak Kapolri ditembuskan kepada Komisi IIl DPR Rl,Komnas Ham, Ombusman, dan Institusi/pajabatlainnya.Bahwa setelah dua tahun menunggu barulah ada sinyal bahwapara pejabat kita sudah mulai terouka pemahamannya, sudahmenyadari selama ini mereka telah mendapatkan berita bohong.Kemudian Tergugat Il menyiapkan permohonan untuk melanjutkanpengukuran tanah.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
54 — 30
  • Bahwa dalam kasus salah tembak di Sumatera menjaditanggung jawab oknum polisi tersebut bukan tanggung jawabKapolres, Kapolda, Kapolri;24. Bahwa dalam kasus OTT hakim di Indonesia yangdilakukan KPK bukan tanggung jawab ketua PN, Ketua Pt, KetuaMa tetapi tanggung jawab pribadi hakim tersebut;25. Bahwa dalam kasus OTT jaksa di Indonesia yangdilakukan KPK bukan tanggung jawab kajati, Jaksa Agung tetapitanggung jawab pribadi hakim tersebut;26.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon:
LINDA SAHARA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
127 — 14
  • ., Advokat/Pengacara pada LawOffice EBENESER DAMANIK & REKAN yang beralamatdi jalan Raya Bojong Soang No. 115 Kabupaten Bandung40288 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Juni 2018, selanjutnya disebut PEMOHONPRAPERADILAN/PEMOHON;LAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq.
Pengadilan PN Kaimana Pidana Umum
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN Kaimana Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kmn
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Willy Ater, S.H
2.LEONARD HASUDUNGAN NT, SH
3.Henry Siahaan
4.DIKY WAHYU ARYANTO, S.H
5.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Alifat Ruwe
126 — 61
  • pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu Penyidikatas nama Isahanan Renfan;Bahwa waktu Terdakwa diperiksa Saksi ada;Bahwa Saksi tidak ada memberikan tekanan atau ancaman ke Terdakwawaktu diperiksa;Bahwa waktu terima laporan polisi ada intervensi dari keluarga Terdakwa;Bahwa wakiu itu Mama Anak Korban Anak Korbanintervensi agar AnakKorban Anak Korbantidak melaporkan Terdakwa ke polisi denganmengatakan siapa yang mau cari nafkah kalau Terdakwa dilaporkan;Bahwa dalam proses penyidikan sudah sesuai dengan SOP Kapolri
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
210 — 544
  • Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan sebagaimanadimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kaltengpaling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI,KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan' sebagai wakilPemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat denganNomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatas telahmenentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia
    Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan sebagaimanadimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kaltengpaling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI,KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.Halaman 68 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2020/PN KsnGubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakilPemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Suratdengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatastelah
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-07-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 113/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
Faisal Agita Firmansyah
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
633 — 1393
  • Pemberhentian Taruna/Taruni Akpoldan PPSS, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Akpol.Menimbang, bahwa berpedoman pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang PemberhentianAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/X1/2003, tanggal 10 November 2003tentang PokokPokok LapisLapis Pembinaan Sumber
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
3007 — 1853
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Ketidakbebasan dari pengaruh politik di Indonesia telah terbukti dariproses rekrutment untuk mengisi posisi dan jabatan Jaksa Agung yang setingkatjabatan Menteri, dan rekrutmen Hakim Agung dan jabatan Kapolri melalui fit andproper test lembaga perwakilan rakyat;Peristiwa yang terjadi pada Antasari Azhar, dan mungkin masih banyaklagi perkara; boleh jadi adalah akibat dari ketidakbebasannya Hukum daripengaruh Politik (baca, Kekuasaan).
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 08-10-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 588/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 8 Oktober 2014 — Thomas Muslim Hasibuan alias Thomas
260 — 90
  • Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.melakukan penjagaan/Pengamanan di Bank CIMB Niaga sejak Awal Bulan Agustus 2010 s/dkejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medan kemudian setahu saksi almarhum Suamisaksi yang bernama BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK sejak diangkat menjadi anggotaPolri berdasarkan Skep Keputusan Kapolri tentang Pengangkatan Prajurit Tamtama NomorSkep/490/VITI/2003 tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan Almarhum Meninggal Dunia di BankCIMB Niaga Medan ditugaskan di Sat Brimoda Polda SUMUT
    dengan Jabatan Anggota danterakhir mendapat kenaikan pangkat Luar Biasa Anumerta (BRIGADIR POLISI) denganNomor Skep Kapolri Nomor : KEP/511/VII/2010, tanggal 20 Agustus 2010.Bahwa benar, menurut saksi selain Almarhum suami saksi yang bernama BRIPTU MANUELSIMANJUNTAK ada konban yang lain yaitu 2 (orang ) anggota Satpam Bank CIMB NiagaMedan (luka tembak) tetpi saksi tidak mengetahui siapanamanya.Bahwa benar, menurut saksi dengan adanya kejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medanpada tanggal 18 Agustus
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 378/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. INTER WHEELLER DUNIA Diwakili Oleh : PT. INTER WHEELLER DUNIA
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank BPD Jateng
Terbanding/Turut Tergugat III : TUSIMAN TORO
Terbanding/Turut Tergugat XXI : PT. Bank Danamon Tbk., Up. Bank Danamon Kantor Cabang Utama
Terbanding/Turut Tergugat XXII : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : YAN SUDARYANTO
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : DEBY SETYA KUMALAWATI
Terbanding/Turut Tergugat XXV : OLIVIA MONICA
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : LUSIANTO BUDOSENO
Terbanding/Turut Tergugat XXVII : HERMAN PRATIKNO
Terbanding/Turut Tergugat XXVIII : MUDZAKIR
Terbanding/Turut Tergugat XXIX : KOSIYAH
Terbanding/Turut Tergugat XXX : YAN WIBOWO SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat XXXI : PT. BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat XXXII : LUKMAN SANTORO
Terbanding/Turut Tergugat XXXIII : AMIR FAISAL
Terbanding/Turut Tergugat XXXIV : CHEN DJOO SIANG
Terbanding/Turut Tergugat XXXV : CHEN DJOO OEE ING
Terbanding/Turut Tergugat XXXVI : NYOO KWI THAIJ
Terbanding/Turut Tergugat XXXVII : TAN LANG ING
76 — 54
  • Bahwa surat taguran Ill Tergugat bernomor : 303/3637/2020tanggal 13 April 2020 yang akan melaksanakan eksekusi berupapembongkaran ruko plaza purworejo pada tanggal 23 Apri 2020, selaintidak berdasarkan ketentuan hukum, juga nyata nyata sikap Tergugat yangdemikian TIDAK MENGINDAHKAN Intruksi Presiden agar masyarakat#DirumahSaja #WFH #PSBB dll, juga MAKLUMAT Kapolri Nomor :Mak/2/III/2020 agar kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massadalam jumlah banyak baik ditempat umum dan dilingkungan sendiriditiadakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Perusakan
Putus : 19-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871 K/PID/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — SUKISARI
153 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyiPenyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam haldan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skt
Tanggal 24 Oktober 2017 — Pemohon:
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
139 — 55
  • Kemudian bukti permulaan ituditafsirkan dalam keputusan Kapolri/ Perkap tahun 1984, cukup 1 alatbukti ditambah laporan.
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 14-05-2018 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1686/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 82
  • pemeriksaan perkara perdata tentang adanyaatau tidak adanya suatu hak perdata tadi.Pasal 4Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1956.Bahwa atas hal tersebut di atas, memiliki pemahaman SEMA tidakmempunyai kekuatan mengikat untuk melarang Penyidik POLRI memprosesHalaman 51 dari 96 halaman Putusan No. 1686/Pdt.G/2018/PA.Bkssuatu laporan pidana tanpa harus menunggu ada atau tidaknya suatu hakperdata, dengan kata lain Penyidik POLRI, bisa melanjutkan prosesPenyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 19-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 135/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman R Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
83 — 31
  • Bahwa dalam kasus salah tembak di Sumatera menjadi tanggungjawab oknum polisi tersebut bukan tanggung jawab Kapolres, Kapolda,Kapolri;24. Bahwa dalam kasus OTT hakim di Indonesia yang dilakukan KPKbukan tanggung jawab ketua PN, Ketua Pt, Ketua Ma tetapi tanggungjawab pribadi hakim tersebut;25. Bahwa dalam kasus OTT jaksa di Indonesia yang dilakukan KPKbukan tanggung jawab kajati, Jaksa Agung tetapi tanggung jawab pribadihakim tersebut;26.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 7 Januari 2019 — Aprilliani Dewi, beralamat di Jalan H. Wahab II RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT Astra Sedaya Finance, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EX/V/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Idris Hutapea, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB/7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. M. Halomoan Tobing, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dkk., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. K-1/RDP-IH/VII/18 tanggal 19 Juli 2018; 4. Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sere Yordan, dan kawan-kawan., para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
310 — 244
  • terjadi sengketa antarapelaku usaha dan konsumen didalam prakteknya tugas daripada pelakuusaha adalah menjamin, Undangundang memerintahkan menjaminkeamanan dan kenyaman konsumen dalam mengkonsumsi dan ataumenggunakan jasa daripada pelaku usaha tersebut dalam hal ini didalamprakteknya ketika pelaku usaha mematikan lampu, memakimaki,mengancam dll menurut kami tidak perlu ada putusan pengadilan ;Bahwa apabila tidak melanggar peraturan lainnya bukan merupakanpelanggaranBahwa melanggar daripada Perkap Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 13-07-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/PID/2015
Tanggal 13 Juli 2015 — BOY YANTO TAMBUNAN
375 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Instruksi Kapolri Nomor Pol.INS/E/20/IX/75 tentang TataCara Pemeriksaan Mayat Optopsi, mengharuskan disaksikan olehPetugas POLRI ketika seorang Dokter melakukan bedah mayat;f. Sedemikian, jika kKeadaan baru (Novum1) tersebut sudah diketahuiketika Judex Juris memerika perkara Boy, maka tentunya Judex Jurisakan berpendapat lain dan akan memahami adanya rekayasa iniHal. 58 dari 75 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 19-06-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juli 2017 — 1. Nama Drs. H. ADENG ZAKARIA KARTADIMADJA, Umur 78 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Kampung Tagog RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; 2. Nama ADANG ALI WIRAGUNA, Umur 42 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Cipinang Jaya JJ No. 11 RT. 002 RW. 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
260 — 166
  • Sel.10.Dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON melakukan gelarperkara sesuai pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri no. 14 tahun2012 guna meningkatkan status PARA PEMOHON sebagaiTersangka.Bahwa terhadap tersangka Adang Ali Wiraguna dilakukanpenangkapan namun tidak dilakukan penahanandengan sebelumnyaTERMOHON membuat surat perintah penangkapan, berita acarapenangkapan dan berita acara pelepasan tersangka.Bahwa terhadap tersangka Drs. A.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 17 Januari 2017 — MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH
110 — 27
  • Menkopolhukam telah melakukan sosialisasi ke daerah bersamadengan Jaksa Agung, Kapolri, ketua KPK, kepala BPKP untukmenjelaskan upayaupaya terobosan dalam rangka pelaksanaanpembangunan dan penyerapan anggaran.b. Tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan(TP4) telah disusun oleh Jaksa Agung untuk membantu mengurangikemungkinan adanya tuduhan korupsi, contoh 60 hari sejak hasilaudit BPK setelah selesai dilakukan maka dapat dilakukan klarifikasimengenai hasil audit tersebut.
    Polisi dan Kejaksaan tidak akanmengganggu atau melakukan interfensi hingga prosesnya selesai,hal ini penting agar tidak akan ketakutan untuk melakukanpenyerapan anggaran.Halaman 156 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN AmbPresiden mengharapkan para Gubernur, Bupati, Walikota tidak melakukantindakan penyelewengan dan Presiden telah memerintahkan Jaksa Agungdan Kapolri agar permasalahan yang bersifat administrasi dapat dikenakansanksi ganti rugi namun Presiden tidak akan meniolerir para kepala