Ditemukan 834 data
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
senilai Rp. 577.815.217, (lima ratus tujuh puluhtujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sementaraterhadap siapa yang menyebabkan sejumlah kerugian tersebut tidak pernahdilakukan penyidikan lebih lanjut ;bahwa Tergugat telah melanggar hukum dengan mengeluarkankeputusannya yang mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dari Tergugat Il Intervensi pada PUK PPSB periode 20042006,sementara kasus yang dituduhkan kepada Penggugat terjadi pada tanggal 20November 20038
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dkk berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 120/DIRSP/X/20038 ; Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2003 dasarnyaadalah Surat Kuasa Nomor 112 tanggal 29 Juni 2001 yang antaralain menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus ini diberikan s/d tanggal31 Desember 2003 ; Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112 kemudiandiajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2004,dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh kuasahukumnya (Ibrahim San Do) atas dasar Kuasa Khusus Nomor 112adalah
101 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 15 K/Pdt.SusKIP/201410.11.bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK295 Tahun 20038,jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalamAPBN;Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas (vide bukti P9) junctoPasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (vide bukti P10) yang menyatakan:Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas:(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
179 — 73
LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA Nomor:DLKJT1 20038, sesuaidengan asli. Dengan tanda TPI4 ;13. LEGALISIR Nomor:L48/II/IPE/2012 ,Foto Copy. Dengan tanda TPI2;14.PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA No.DLKJT120038 tanggal 22 Maret2012, sesuai dengan asli. Dengan tanda TPI1;15.BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 24 Juli 2018, Foto Copy.Dengan tanda TPI24 ;16.
143 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Judex Facti, dalam halini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan gugatan kabur karenaantara posita dan petitum gugatan ternyata tidak ada pertentangan yaitudalam posita mendalilkan hubungan kerja didasarkan PKWT, hal ini diakuioleh Tergugat dan dalam petitumnya mohon Tergugat membayar ganti rugiberdasarkan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038
30 — 1
Memo Kurniawan bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VI), lahir di Selatpanjang tanggal 31 Mel1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanolehKantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor: 467/1995 Tt,tanggal 20 Juli 1995.Pusds Muhammad Ilham bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VII), lahir di Selatpanjang tanggal 20 Pebruari2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor:03/T/2003Tt, tanggal 2 Januari 20038.
169 — 19
Bahwa selain alasan PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan hakPenggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja danpenggantian hak bahkan malah Tergugat hanya menawarkan goodwill 1 (satu) bulan gaji, adalah tindakan yang bertentangan denganayat (3) Pasal 164 UU No. 13 Tahun 20038 ;Menimbang, bahwa atas dasar dan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tindakan PHK yang dilakukanTergugat kepada Penggugat
32 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
./1992untuk mengalihkan persil sebagai pengganti dari Depositoyang tidak dapat dicairkan tersebut ;Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim KasasiPidana dalam putusan kasasi pidana No.195 K/Pid/20038,yang menyatakan bahwa karena tidak terjadi jual belisaham, maka persil harus dikembalikan kepada PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana, jelas adalah pertimbanganyang keliru) dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimanadiuraikan di atas, Persil tersebut bukan untuk menjaminpembayaran pembelian saham
80 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UndangundangNo. 13 Tahun 20038 ;b. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)Undangundang No. 13 Tahun 2003 ;c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undangundang No. 13 Tahun 2008 ;d. Upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah ;5.
108 — 44
Tergugat. diangg4p oleh Penggugat telah melanggar Pasal 59 UUNo 13 Tahun 20038. jika benar Tergugat telah melanggar Pasal 59 UU No 13 Tahun2003, maka konsekwensinya adalah berubahnya status Penggugat dari karyawankontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), menjadi karyawan tetap (Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu).
82 — 36
sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.Bahwa pada tahun 2003, terdakwa NELSON KADMAER bersama 34 anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masingmasing sebesar Rp. 135.000.000, (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut denganperincian sebagai berikut:137) Pada tanggal 1 juli 2003 sebesar rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagaimanakwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 juli 20038
78 — 9
Abdoel Moeis Hassan.5.Bahwa Almarhum Farid Hamdi yang telah meninggal6.dunia pada tanggal 1 Januari 2003 berdasarkan SuratKeterangan Kematian Penduduk WNI No. 02/1.755.2/1/2003tertanggal 2 Januari 20038, dikeluarkan oleh KelurahanKebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dansemasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali = yaitudengan Rita Binti Ramli S.
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No 1 Tahun 20038, tentang Pemberhentian AnggotaPolri, yaitu dijatunkan Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali (antaralain Kasus Disersi sebanyak 2 kali, Kasus Pidana), sehingga dianggapHalaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2016tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri(Sesuai hasil Sidang KKEP Polda Sumut) ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah menjatunkan sanksi PTDHkepada Penggugat, mencerminkan ketidakcermatan, ketidaktelitiandalam pertimbangan Hukumnya,
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARIFINNUMANG ; Surat keterangan dari Kelurahan No. 21/594.3/krp/1/2003,tanggal 23 Januari 20038, yang ditandatangani' olehPejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Lurah KarampuangDrs. ABDUL AZIZ NOWMPO dan diketahui oleh CamatPanakkukang Drs. MUCHTAR KASIM ; Surat Rekomendasi dari Ketua Pimpinan Daerah LVRI SulselNo. O5/MDLV/III.A/3/2003 tanggal O06 Maret 2003 yangditandatanganioleh H.
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
atashutangnya tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimenjanjikan akan melunasinya, namun sampai saat ini hutang tersebutbelum dibayar sedikitpun ;Bahwa sehubungan dengan adanya hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka adil dan patut menurut hukum karenaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengkompensasikantersebut adalah hak yang seharusnya diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai ketentuan Pasal 162 jo Pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
104 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukan antara Pengusaha dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalamUU No.13 Tahun 20038 ;2. Hubungan antara perusahaan asuransi dan para agen asuransiberdasarkan perjanjian kKeagenan, bukan perjanjian kerja ;3.
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
nilaisaldo sebesar Rp0O (Nol Rupiah) dan lagi pula dari PetugasBPJS Ketenagakerjaan menerangkan bahwa perusahaan tidakmelaksanakan kewajiban pembayaran iuran selama menjadikaryawan dan atau hubungan kerja dengan perusahaan PT.BGA Wilayah 5 (lima) Kecamatan Kota Waringin Barat (SuratPenilaian Saldo Terlampir);Bahwa sebagaimana dimaksud poin 7.6 diatas tentunya Penggugatberhak dan sekeluarganya untuk mengikuti Jaminan SosialKetenagakerjaan dan sesuai ketentuan Peraturan UndangUndangNomor 13 Tahun 20038
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ternyata sebelum jangka waktu hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat dengan sistem kontrak (PKWT) tersebut berakhir yaitu padatanggal 31 Januari 2015 Penggugat pada 17 Desember 2014 telahdikembalikan oleh Tergugat ke Malaysia dengan alasan Visa/Imta berakhirsehingga dengan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038, untuk itu tindakan Tergugat tersebutkonsekwensinya sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Bank RakyatIndonesia Nomor Anggota 0068909 D01004, akan tetapi saat Tergugatmenerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor Kep: 22/KCIV/SDM/ 03/2015, tanggal 25 Maret 2015, Tergugat tidak pernahmerundingkan dengan Serikat Pekerja Bank Rakyat Indonesia,sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 20038, berbunyi:Halaman 3 dari 24 hal. Put.
RUSLAN
Tergugat:
PT VIPUL JAYA LESTARI
86 — 28
Majelis Hakimsetelah meneliti dan mencermati seluruh buktibukti dan keterangan saksisaksiyang bersesuaian, berkesimpulan bahwa alasan yang disampaikan olehPenggugat tidak terbukti memenuhi unsurunsur yang disebutkan dalam pasal169 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038 yaitu :a. unsur menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancampekerja/buruh, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak terbukti melakukanperbuatan tersebut;b. unsur membujuk dan/atau menyuruh pekerja/ouruh untuk melakukanperbuatan