Ditemukan 596 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : concrete concerta contrete concro concerto concretor concret concerete
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 31-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 118/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
1.SUNARYO Als RIYO Bin SAID
2.ARYA WIRANATA Als NATA Bin SUKRAN
35 — 9
  • Cet.I, 1985, hal.11) ;Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPerdata, menegaskan bahwa setiaporang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk Suatu peristiwa untukmeneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajibmembuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;Menimbang, bahwa hakekat pembuktian pada dasarnya bersifat historis,dalam arti apa yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan adalah sesuatuyang sudah terjadi atau menerangkan apa yang terjadi secara in concreto
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 14-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 29
  • antaraPemohon dan Termohon tidak lagi berada dalam satu kediaman bersamaselama kurang lebih dari 2 (dua) Tahun hingga sekarang;Menimbang, bahwa perselisinan dan pertengkaran terus menerusyang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b daan f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b dan f)Kompilasi Hukum Islam menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak sajabisa dilinat dari karakteristik peristiwa hukum yang in concreto
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Perceraian
Register : 08-12-2016 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm
Tanggal 29 Mei 2017 — Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.Vs Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
34 — 26
  • Siapakah dalam hal ini yangsecara in concreto memiliki perangai yang buruk? Apakah Penggugat telahHal. 9 dari 71 Put. No. 935/Pdt.G/2016/PA.Sgmlupa akan semua hal ini? Perlu kKemudian Tergugat mengingatkan Penggugatadakah ibu kandung di dunia ini yang dengan begitu teganya meninggalkananak yang baru dilahirkannya justru di saat anak tersebut baru pertama kalimembuka matanya di dunia ini?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 P/HUM/2014
Tanggal 5 Maret 2015 — RIDWAN., DKK VS PRESIDEN RI;
87 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahkan putusan hakim mempunyai artiyang lebih besar karena menegakan hukum in concreto, hukumyang nyata atau yang diberlakukan terhadap suatu perkara.Hakim dalam menjalankan tugasnya dituntut juga untuk memberiarti suatu ketentuan agar dapat mencakup suatu peristiwa hukumtertulis. Bahkan wajib menemukan hukum untuk menyelesaikanperistiwa konkret tertentu. Untuk kepentingan tersebut, hakim wajibHalaman 49 dari 75 halaman.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
64 — 7
  • atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
86 — 19
  • atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
68 — 15
  • atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 12-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.MOH. DAHLAN WK, Dkk.
2.MURDANI
3.DEDI IRAWAN
4.DJENI
5.MAULANA SUPRIYANTO
6.RIYADI
7.DEDIH SUMIADI
8.DADANG KUSNADI
9.M. TEDY KURNIAWAN
10.RANA YAMAN
11.JAJANG RAHMAN ROBIANSAH
12.YUDHI ADHITYA DHARMAWAN
13.ERWIN
14.TATANG SUDINTA
15.WAHYU MAULANA
16.NANAK SUNARYO
17.SARWANI
18.BAMBANG
Tergugat:
PT. DUNKINDO LESTARI
179 — 48
  • TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)13.1.Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugatsebagaimana angka ke29 halaman 14 dan poin ke10 halaman 18Tuntutan (Petitum) Gugatannya tentang Lembaga Uang Paksa(dwangsom), sebab dalil Para Penggugat tersebut tidak didukungdengan alasanalasan yang secara in concreto menjelaskan denganpretensi apa dan secara bagaimana Tergugat yang didalilkan akanlalai melaksanakan isi putusan.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
75 — 15
  • atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 31-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 118/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
1.SUNARYO Als RIYO Bin SAID
2.ARYA WIRANATA Als NATA Bin SUKRAN
35 — 5
  • Cet.I, 1985, hal.11) ;Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPerdata, menegaskan bahwa setiaporang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk Suatu peristiwa untukmeneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajibmembuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;Menimbang, bahwa hakekat pembuktian pada dasarnya bersifat historis,dalam arti apa yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan adalah sesuatuyang sudah terjadi atau menerangkan apa yang terjadi secara in concreto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 31-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/TUN/2012
Tanggal 31 Mei 2012 — Ny. INDRINA E.M. HADIYANTO vs Nyonya IDA FARIDA
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa aquo terbukti ternyata jika menyelundupkan dengan caramengelaborasikan antara kewenangan mengadili di lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara dengan tanpa dasar dan alashukum yang jelas in concreto bertentangan dengan kaidah/normahukum yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana tersebut di atas;Bahwa, oleh karenanya pertimbangan yang diberikan oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
62 — 10
  • atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-08-2015 — Upload : 28-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — NINE AM Ltd. VS PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
1236 — 1345 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tak laindan tak bukan untuk memenuhi rasa keadilan, dan untukmenyesuaikannya dengan keadaan dan kejadiannya hubunganhukum itu in concreto. Memang pada hakekatnya rasa keadilaninilah yang tidak boleh diperkosa.10.
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 08-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Blk
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 13
  • Tugas Hakim lah untuk menentukan dan menetapkan hukumatas peristiwa in concreto sesuai dengan asas cura novit jus;Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi atas dasar SEMA No.3 Tahun 1981, yang mana SEMA ini ditujukan pada Hakim agar dalam memeriksaperkara, harus bersungguhsungguh dalam menggali motif dan latar belakangiperkara, menyelidiki Siapa penyebab permasalah rumah tangga , serta memeriksasaksi keluarga, dalam memutuskan perkara dengan alasan Pasal 19 huruf f PPNo.9 Tahun 1975, yang mana
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 54/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : AMAN MAJEDI Diwakili Oleh : Parlindungan Pasaribu, SH.,MH.,MA
Terbanding/Penggugat : HERMAN SUBIANTORO
Turut Terbanding/Tergugat II : ARMIATI, E.
69 — 29
  • telan memperolehketerangan dari Badan Pertanahan Nasional dan riwayathubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang hak;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti yang diajukan parapihak, ternyata dalam pelaksanaan jual beli atas hak atas obyek sengketaantara Awang Mustafa Husaini dengan Tergugat (vide bukti T.11) tersebut,tidak diketemukan halhal yang tidak masuk akal atau tidak patut atau yangbertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan), maka MajelisHakim tidak dapat secara in concreto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2736 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — MORI IRAWAN bin SUDIRMAN ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUBEI
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lilik Mulyadi, SH.MH dalam bukunya Dimensi dan"Dimensi dan Implementasi" Perbuatan Melawan Hukum materiil Dalam TindakPidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Paska Putusan MahkamahKonstitusi Tugas, fungsi dan peranan hakim asasnya memberikan keadilankarena itu) undangundang memberi independensi kepada hakim ketikamelakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baruyang diterapbkan pada kasus kongkrit (law concreto).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA
Terdakwa:
RAIMON . S.E BIN TAUFIK
137 — 56
  • Kelalaian obyektif menurut pengertian adalah kesalahan pada umumnya,dengan ukuran bagaimana biasanya masyarakat umum bertindak sewajarnyadalam keadaan yang in concreto atau nyata terjadi (Prof. Dr. WiryonoProjodikoro, SH, Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,Bandung, Februari 2011, halaman 7273);Menimbang, bahwa patut diduga harus dinilai oleh orang lain bukan olehterdakwa itu sendiri.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 01-09-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 206/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 14 Maret 2017 — H. ZEN ZAELANI BIN HARNAM SINGH ALIAS H. ABDUL RACHIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
90 — 55
  • ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa a quoterdapat alas hak yang berbeda dalam satu lokasi bidang tanah antara Penggugatdengan pemegang objek sengketa, maka pemegang hak Eigendom pada saatditerbitkannya objek sengketa yang lebih kuat dari pada penguasaan hak atastanah negara bekas Eigendom;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraidiatas, maka secara substansial dalam penerbitan objek sengketa meskipunterdapat perbedaan pada alas hak tanahnya, akan tetapi secara concreto
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Mifta Hussuad
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
106 — 57
  • mekanisme AYDA demi hukum harus dinyatakan tidakberdasar.Setidaktidaknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo untuk mengambil alih kekosongan denganmembentuk hukum yang berkeadilan sesuai kewenangannyaberdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor: 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Dalam hal ini termasuk terhadap suatu peristiwa in concreto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
94 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pendapat kebanyakan para ahli hukum(heersende leer), mengenai persengketaan yang objectum litis/fundamentumpetendinya merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) masih tetap termasuk wewenang Pengadilan Negeri bagianPerdata/Hakim Perdata untuk diperiksa dan diadili, karena suatu hak keperdataanyang terletak dalam lapangan hukum perdata diperkosa, hukum mana untukditetapkan in concreto, bukan terletak dalam Hukum Publik (Hukum Tata