Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-04-2013 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 04-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2013 Tanggal 12 Februari 2015 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA) RIAU vs GUBERNUR PROVINSI RIAU, KETUA DPRD PROVINSI RIAU., MENTERI DALAM NEGERI;
86 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukitu, Mahkamah Agung diberikan hak konstitusional, yaitu Judicial Reviewatau Toetsingsrechts atau Hak Menguji Materiil Perundangundangan untukmenilai apakah peraturan perundangundangan yang tingkatnya di bawahundangundang bertentangan atau tidak dengan undangundang.
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — PERKUMPULAN HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI), DKK VS PRESIDEN RI;
511 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
511 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 51 P/HUM/2020Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Materi Perundangundangan di bawah UndangUndang terhadap peraturan Perundangundangan tingkat yang lebih tinggi;Ayat (3).Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yangberisi keberatan terhadap berlakunya suatu Perundangundanganyang diduga bertentangan dengan suatu peraturan Perundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi yang diajukan ke MahkamahAgung untuk mendapatkan putusan;Ayat (4).Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat
Register : 05-02-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 8 Desember 2016 — GUSTAAF YANI NOENOEHITOE dan/atau Ir. GUSTAAF YANI NUNUHITU MERUKH, lahir di Pangkal Pinang, 28 Agustus 1959, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang Anyelir 3 Blok AC No. 35 Rt. 004/035, Kel. Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : LAW FIRM CHAIRIL ADJIS & PARTNERS, beralamat di Perkantoran Villa Gading Indah, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Blok A2 No. 8, Jakarta, 14240-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 101/SK/CAP-01/01/II/2016 tanggal 04 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT
189 — 116
189 — 116
mengambil pelunasan dari barang gadai tersebut untuk melunasipinjaman dari si Debitur atau hutang si Debitur apabila si Debitur melakukandefault atau wanprestasi atau melakukan breach of contract, dalam hal yangsedemikian maka si Kreditur mempunyai hak mendahului, untukmendapatkan pelunasan dengan jalan melakukan eksekusi, melaluipenjualan umum atau menjual melalui penjualan lelang oleh Pengadilan dandari krediturkreditur konkuren yang lain bahkan juga dari Kreditur yangmemiliki hak preperence apabila tingkatnya
Putus : 26-10-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 PK/Pdt/2013 Tanggal 26 Oktober 2015 — AYI GUNAWAN AZIS VS BILLY AMER SITORUS, DKK
85 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;.
Putus : 25-06-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331K/PDTSUS/2009 Tanggal 25 Juni 2009 — Sandra Ang, Cs ; Lift Leasing Sarl, dkk. ; PT. Adam Skyconnection Air Lines ; Sdr. Gunawan Widyaatmadja, SH, dkk.
227 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
semuaorang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan bendabenda itu dibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besarkecilnya piutang masingmasing, kecuali apabila diantara paraberpiutang itu ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:Hak untuk didahulukan diantara orangorang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari hipotik;Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya
orangyang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan bendabenda itudibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutangmasingmasing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan;Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:Hak untuk didahulukan diantara orangorang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari hipotik ;Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya
No. 331 K/Pdt.Sus/2009yang sah untuk didahulukan ;Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:Hak untuk didahulukan diantara orangorang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari hipotik ;Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orangberpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifatnya piutang gadai dan hipotikadalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam halhal dimana olehundangundang
semuaorang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan bendabenda itudibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutangmasingmasing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasanalasanyang sah untuk didahulukan ;Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:Hak untuk didahulukan diantara orangorang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari hipotik ;Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA KALABAHI Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Klb Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 50
87 — 50
Karena upaya untuk menilai, menambah dan/ataumerubahnya melalui Pengadilan yang sama tingkatnya jelas melanggartertidb Hukum Acara Perdata yakni sengketa perdata yang sudah diadiliHalaman 34 dari 90 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.KlIbdan diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar ( res judikatapro veritate habetur );Bahwa dengan demikian haruslah Penggugat pahami bahwa sebuahputusan hakim apalagi putusan tersebut adalah produk PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Kalabahi, lebih tepat dan sesuai
Putus : 25-02-2013 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 25 Februari 2013 — WEN KEN DRUG CO, (Pte) Ltd, vs TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO, dk
176 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 21-02-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG Tanggal 2 Juli 2012 — DRS, BAHARUDIN ATAS. MM. DKK VS WALIKOTA PANGKALPINANG
83 — 98
83 — 98
Lex superior derogat legi inferior artinya, peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya mengeyampingkan berlakunya peraturanperundangundangan yang lebih rendah tingkatnya, apabila kedua keduaperaturan perundangundangan itu memuat ketentuan yang salingbertentangan.; 222 2n nnn nnn n ne nn nnn nnn nen een eens2.
Putus : 13-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Ag/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — NY. BERYL CAUSARY SYAMWIL VS 1. ISKANDAR HASAN HAZNAM, DKK
103 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pdt/2017 Tanggal 15 Juni 2017 — MUHAMMAD bin USMAN DKK VS EGARA RI., Cq PEMERINTAH RI., Cq KEMENTERIAN
DALAM NEGERI RI., Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I PROVINSI JAMBI DKK;
331 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
benartanah milik Kembar bin Arifin, yang surat tanahnya dibuat olehKepala Kampung Tanjung Pasir, dimohon kepada yang muliaMajelis Peninjauan Kembali mencermati Pengantar Alat BuktiPemohon Peninjauan Kembali pada halaman 7 s/d halaman 10,juncto replik halaman 10 s/d halaman 15 juncto bukti P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P18, P19, P20 dan P21 yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali:Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 17-03-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN NEGARA Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Nga Tanggal 26 Mei 2020 — . pidana
-RICHARD WAHYU PRADITYANTONO ALS.RICHAR
-MAHMUL ARBIANSYAH GULTOM ALS.MAHMUL
-PETRUS RIDANTO BUSONO RAHARJO ALS.DANTO
-MUHAMMAD ALI NURDIN ALS.ALI
228 — 95
228 — 95
Berbahaya karena dicampur dengan sintetis, tidak lagi murni;Bahwa ganja yang dicampur dengan alkohol 70% (tujuh puluh persen) Ituefeknya berlipat, tingkatnya lebih berbahaya dan memperbanyak volumezat tersebut;Bahwa memang ganja ada manfaatnya untuk pengobatan, hanya sajauntuk di Indonesia dalam dunia kedokteran sampai saat ini tidak pernahdilakukan riset karena terbentur dengan undangundangBahwa Narkotika tidak boleh diobati oleh narkotika.
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 2150/Pdt.G/2019/PA.Krs Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
202 — 51
202 — 51
dirumah Tergugat di Dringu;Bahwa Tergugat bekerja dengan membuka usaha potong rambut dirumah Tergugat di Dringu dan kadang membantu catering Tergugat;Bahwa pada sekitar tahun 2016 Tergugat membeli tanah di depanrumahnya dari bu lda ;Bahwa pada tahun 2017 di atas tanah tersebut dibangun ruangpertemuan (aula) yang biasa disewakan untuk resepsi pernikahan atauacara yang lain;Bahwa untuk membeli tanah dan membangun ruang pertemuantersebut Tergugat menjual 2 rumahnya di Kawasan Semampir danmenjual rumah tingkatnya
Register : 21-02-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 24-08-2012
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG Tanggal 2 Juli 2012 — DRS, BAHARUDIN ATAS. MM. DKK VS WALIKOTA PANGKAL PINANG
69 — 27
69 — 27
Lex superior derogat legi inferior artinya, peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya mengeyampingkan berlakunya peraturanperundangundangan yang lebih rendah tingkatnya, apabila kedua keduaperaturan perundangundangan itu memuat ketentuan yang salingbertentangan.; 2. Lex specialis derogat legi generalis artinya, peraturan perundangundanganyang bersifat khusus (specialis) mengeyampingkan berlakunya peraturan perundang undangan itu memuat ketentuan yang salingbertentangan;3.
Register : 08-03-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 11 September 2012 — 1.Senat Universitas Indonesia,2.Paguyuban Pekerja Universitas Indoneesia (PPUI);1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Tim Transisi Universitas Indonesia, DKK
104 — 101
104 — 101
tidakmemberlakukan Permen Nomor 24 Tahun 2010 yang merupakan peraturanpelaksanaan dari pasal 58 E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun2010 yang memberi kewenangan Senat Universitas (SU) untuk menyaring danmengusulkan balon Rektor namun dalam Surat Keputusan a quo justrudiberikan kepada Majeis Wali Amanat (MWA) setelah dipilih anggota SenatAkademik Universitas (SAU) oleh Tim Transisi/Tergugat II, dalam hal ini SuratKeputusan a quo bertentangan dengan Peraturan Menteri sendiri yang lebihtinggi tingkatnya
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (âÂÂMAHAMERUâÂÂ)
2. PT. CENTRA AKTIVINDO.
Lawam
(1). CCA Management BV (âÂÂCCA lâÂÂL
(2). CCA International Limited
(3). CCA Holdings Limited
151 — 85
151 — 85
PT Mahameru Citra/ Penggugat 1) melalui anakperusahaan CCA sedikitnya terhadap 50 persen dari yang dimiliki CCA atau perusahaaninduknya atau anakanak perusahaan lain dengan ketentuan penerima tugasmendapatkan manfaat dari organisasi CCA yang sama besar tingkatnya dengan CCAdan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa CCA terus bertanggung jawab sesuai denganperjanjian ini sampai pada batasan yang sama.b.
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PA KALABAHI Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Klb Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 48
135 — 48
Karena upaya untuk menilai, menambah dan/ataumerubahnya melalui Pengadilan yang sama tingkatnya jelas melanggartertidb Hukum Acara Perdata yakni sengketa perdata yang sudah diadiliHalaman 34 dari 90 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.KlIbdan diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar ( res judikatapro veritate habetur );Bahwa dengan demikian haruslah Penggugat pahami bahwa sebuahputusan hakim apalagi putusan tersebut adalah produk PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Kalabahi, lebih tepat dan sesuai
Putus : 18-04-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/Pdt/2017 Tanggal 18 April 2017 — PT KALLISTA ALAM vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
1221 — 1233 — Berkekuatan Hukum Tetap
1221 — 1233 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditariknyaLembaga/Dinas Lingkungan Hidup kedua Pemerintah Daerah tersebut(Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya) tidak merugikan hakhakpihak Tergugat, sebaliknya dapat diharapkan tercipta kerja sama demitercapainya tujuan Penegakan Hukum dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum putusan dalamperkara a quo (Perdata) dan pertimbangan hukum dalam putusan perkarapidana yang kebetulan pihaknya sama, hal yang sama, dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 21 April 2011 — H. HAMID DJIMAN
146 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hamid Djiman, adalahsebagai berikut :Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung (JudexJuris) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau sesuatukekeliruan yang nyata, dan putusan yang saling bertentangan antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain (Pasal 67 huruf e dan f UndangUndangNomor : 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI) ;Bahwa amar
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
208 — 752 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 752 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 64 P/HUM/20177.c) dalam hal peraturan perundangundangan yang lebihtinggi tingkatnya bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih rendah, maka berlakuperaturan perundangundangan yang lebih tinggitingkatannya;Asas hukum layak juga disebut sebagai alasan bagi lahirnyaperaturan hukum, atau merupakan rasio /egis dari peraturanhukum.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2999 K/PDT/2015 Tanggal 19 April 2016 — SOEPARDJI alias SUPARNO, dk. vs KONING TOMMY SITORUS, dkk.
67 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahkan dapat menggugurkan tingkat kasasi bilamanaapa yang terdapat di dalam Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUHPerdata yaitudiatur dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agungdimana seseorang dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan alasan PKtersebut dibenarkan dengan rumusan pada Pasal 67 huruf e Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: apabilaantara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasaryang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya