Ditemukan 1092 data
P.T. Artindo Tata Warna dalam hal ini di wakili Elda Lila Lewy, selaku Direktur Utama
Tergugat:
1.Kantor Pusat BNI empat enam
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Jakarta III
3.Balai Lelang Internusa
305 — 94
Penjaringan Jakarta Utara telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp.4.828.380.000, (empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tigaratus delapan puluh ribu) dan akan ditingkatkan sebesar Rp.7.336.350.000, (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah);8) Piutang/ Usaha posisi pertanggal 30/06/2009 telah diikat Fidusiasebesar Rp. 9.031.750.000, (Sembilan milyar tiga puluh satu juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) dan akan ditingkatkan sebesar Rp.9.466.570.000
Penjaringan jakarta Utara.Telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp. 9.306.130..000, (Sembilanmilyar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);7) Persediaan bahan baku, bahan pembantu dan produk jadi terletakdidalam bnagunan di Komp.
Duta Muara Indah Blok CC No. 1818A kec.Penjaringan Jakarta Utara telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp.12.164.730.000, (dua belas milyar seratus enam puluh empat juta tujuhratus tiga puluh ribu8) Piutang dagang telah diikat fidusia sebesar Rp. 18.498.320.000,(delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan tiga ratus duapuluh ribu rupiah);Permohonan Perpanjangan dan Tambahan Fasilitas Kredit berdasarkanSurat Permohonan Nomor : 023/ATW/V/11, tertanggal 08 Mei 2011, yangkemudian pada bulan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HASANUDIN DATU ADAM
103 — 33
., M.Hum yakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan SaksiALIMUDIN S.TUNE untuk menyiapkan Administrasi terkait dengan gantirugi atas tanah tersebut sambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkut tentang pengadaan tanah untuk kepentinganumum dimana didalam Peraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007menjelaskan Surat Kuasa tersebut harus dalam bentuk Notaril, Kemudiansaksi ISNAENI LARENGKENG, S.H., M.Hum menyampaikan hal tersebutkepada Saksi HASANUDIN DATU ADAM bahwa Surat Kuasa dari SaksiDrs.
ganti rugi tanah sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ISNAENI LAREKENG,S.H., M.Hummemerintahkan staf saksi ISNAENI LAREKENG, S.H., M.Humyakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan Saksi ALIMUDIN S.TUNE untukmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril
207 — 65
Bahwa jual beli tersebut berdasarkan Akta Notaril yang sah, sehingga jualbeli tersebut sah secara hukum;.
Merbabu ) yang dibuatdengan Akta Notaril adalah sah secara hukum, sementara dalamposita, Para Penggugat tidak pernah mendalilkan ataumempermasalahkan mengenai sah tidaknya sertifikat HGB yangdipegang oleh Para Penggugat dan jual beli yang dilakukan ParaPenggugat dan PT Merbabu sehingga terdapat kontradiksi antaraPosita dengan Petitum yang mengakibatkan Petitum Gugatan tidakjelas.4.
tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat , sehingga Petitum PihakPara Penggugat angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Sertifikat HGB dan HMSRS atas nama pihakPara Penggugat adalah sah menurut hukum dan petitum Pihak ParaHalaman 88 dari 99 Putusan Nomor 20/Padt.G/2015/PN Mkd.Penggugat angka 4 yang menyatakan secara hukum jual beli tanahdi atas HGB (Hak Guna Bangunan) dan HSMRS (Hak Milik SatuanRumah Susun) antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat (PT.Merbabu) yang dibuat dengan Akta Notaril
73 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu,judex facti tidak dapat dibenarkan hanya dengan mempertimbangkan dalam pembuktian Termohon Kasasi dengan memberikanalasan Tergugat (Sudi Bowo Raharjo alias Bowo Utomo) tidakcakap melakukan perbuatan hukum, tanoa mempertimbangkanterhadap kesaksian dari Pemohon Kasasi yang telah dibuktikandengan saksi dan Akta Notaril.(P1 s/d P4) pada persidanganperkara a quo..
125 — 50
Akta Jaminan Fidusia dan Sertifakar Fidusia;Bahwa jelas Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) dalam melakukanpengambilan/penarikan mobil tersebut di tangan Termohon Keberatan(Konsumen) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitubertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamananEksekusi Jaminan Fidusia;1.1Bahwa mobil Termohon Keberatan (Konsumen) tidakterdaftarkan secara FIDUSIA.Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril
66 — 39
Permohonan Lelang yang diajukan oleh Tergugat II telahsesuai menurut hukum baik secara teknis maupun procedural sehingga Tergugat Il selaku pemegang Hak Tanggungan haruslahmendapat perlindungan hukum untuk dapat melaksanakan lelang atasObyek Sengketa aquoBahwa Perlu Tergugat Il tegaskan dimana Penggugat bukanlah pihakdalam Perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat dengan TergugatIl;Bahwa kemudian bilamana Penggugat mendalilkan atas Perjanjian kredityang telah dibuat dan di tandatangani secara Notaril
196 — 442
Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan Jaminan Tambahanberupa :1) Surat Pengakuan Hutang Notaril yang ditandatangani oleh pihakyang berwenang di Primkopau Cilangkap.2) Surat Kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untukmemotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kreditlunas.3) Surat Pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukanpemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yangditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.7.
Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan Jaminan Tambahanberupa:1) Surat Pengakuan Hutang Notaril yang ditandatangani oleh pihakyang berwenang di Primkopau Cilangkap.2) Surat Kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untukmemotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kreditlunas. 23 3) Surat Pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukanpemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yangditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya
51 — 23
Rumah Tangga APKOMINDO yang mendapatkan pengesahandalam Musyawarah Nasional APKOMINDO pada tanggal 1213 September2008 adalah sah dan berkekuatan hukum;Bahwa seluruh tindakan dari Para Tergugat sebagaimana telah diuraikandiatas adalah mulai dari tindakan menghadiri dan menyelenggarakanRapat/Pertemuan yang dinamakan sebagai Musyawarah NasionalAPKOMINDO pada tanggal 1214 Januari 2012 di Solo, memimpinjalannya rapatrapat, mengambil keputusan dan kemudian mengaktakanhasilhasil keputusan dalam suatu akta notaril
dihadapan Turut Tergugatdan akhirnya mendaftarkan aktaakta notaril tersebut ke Menteri Hukumdan HAM adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melanggar hukum,karena yang berhak untuk mengadakan Musyawarah NasionalAPKOMINDO adalah Penggugat, sehingga adalah patut dan adil apabilaPengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum kepada Penggugat ;Hal. 24 dari 71 hal.
100 — 34
., selaku pengganti Mudiyomo, Notaris di Surabaya ; ( wewnn enn anne nnn ann nen ann nnn ene ene nae en nee nen ann annnnneneenenne== Terlampir Bukti P5); Bahwa pada saat bersamaan, Terlawan II memberikan Surat Kuasa (Notaril) yangdidalamnya tertera kata KHUSUS, kepada Terlawan I, terkait dengan pemanfaatandan/atau pengelolaan dan penggunaan dua (2) bidang tanah sesuai SHGB No. 302 danNo. 303 dimaksud, sebagaimana terurai pada Akta No. 30 tanggal 27 Oktober 1977,Tentang SURAT KUASA, yang dibuat oleh
Urip Sumoharjo No. 3537 Surabaya, sebagaimana terurai pada AktaIkatan Jual Beli No. 29, tanggal 27 Oktober 1977, dibuat oleh/dihadapan Nyoman GedeYudara, S.H., selaku pengganti Mudiyomo, Notaris di Surabaya, dan pada saat yangbersamaan itu pula, TerlawanII telah memberikan Surat Kuasa (Notaril) dimanadidalamnya tertera kata KHUSUS, kepada TerlawanI, terkait dengan pemanfaatandan/atau pengelolaan dan penggunaan dua (2) bidang tanah sesuai SHGB No. 302 danNo. 303 dimaksud, sebagaimana terurai pada
29 — 20
PenyelenggaraanSistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik,sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), InformasiTeknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alatbukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjangInformasi Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurutUU ITE dan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat didalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril
84 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatanganipersetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari TermohonKeberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam Surat Peringatan Pemohon
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya sebagaimana dengan pembuktian P4, yaituAkta Notaril Surat Kuasa No.07 tanggal 5 November 2009 dihadapan Notaris & PPAT Mustofa, S.H., telah terbuktidinyatakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I, bahwa objeksengketa sekalipun menjadi atas namanya, akan tetapi pemilikyang sebenarnya adalah Ny.
136 — 78
Atas permohonan dari Para Penggugat, Tergugat telah menyetujuipemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna (Fasilitas) kepada ParaPenggugat(atas nama Penggugat ) dengan jumlah Fasilitas sebesar Rp900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalamPerjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 21 tanggal 12 Nopember 2015,di buat berdasarkan akta otentik/Notaril dari Notaris/PPAT NyomanCakra Negara, S.H., M.Hum, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah diSukoharjo, Jawa Tengah;b.
LUKMAN
Tergugat:
PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG JAMBI
34 — 13
Perlu Penggugat ketahui tidak semua perjanjian harus dilbuat dihadapanNotaris, hanya bentukbentuk perjanjian tertentu saja yang diwajibkan olehUndangundang agar dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Notaril sepertidalam hal ini adalah Perjanjian Jaminan Fidusia, yang dibuat sebagai dasarPendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftararan Fidusia pada KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 5 UndangUndang No.42
495 — 484
PenggugatRekonvensi sebagai pemegang saham mayoritas;Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi merupakan Pemegang Saham mayoritas(pemilik 90% saham) dan selaku Komisaris PT BUDIMAS PUNDINUSA, sesuaiPasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 56 UUPT (UndangUndangPerseroan Terbatas) terhadap pembagian saham yang merupakan bagian dari HartaBersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (sejumlah 5400 saham) harusdilakukan Pemindahan Hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak yangditandatangani baik secara Notaril
33 — 6
kepada Tergugat Ill.Bahwa menanggapi permohonan kredit tersebut Tergugat Ill melakukan analisapemberian kredit secara menyeluruh termasuk melakukan kunjungan ke lokasiusaha dan sekaligus ke tempat agunan (Objek Sengketa) yang tertuangdidalam Laporan Kunjungan Nasabah.6.Bahwa pada tanggal 19 Juli 1996 Tergugat Il bersama dengan Tergugat Illsepakat untuk mengadakan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (KMK)berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 64 tanggal 19 Juli 1996yang dibuat secara Notaril
HERMANSYAH
Tergugat:
MODESTUS MMP SIBORO
52 — 24
Bahwa sehubungan dengan adanya kepemilikan suatu tanah,haruslah didasarkan pada persetujuan yang mengikat antara Penjual danPembeli dimana hal tersebut dilakukan melalui mekanisme jualbeli yangdituangkan dalam bentuk akta notaril sebagaimana juga dikenal sebagaiakta jual beli tanah. Hal mana apabila Penggugat selaku pihak yangmembeli tanah seluas 842 m?
45 — 27
Bahwa Surat Perjanjian harus Notaril dan Para Pihak harus berhadaphadapan di depan Notaris, dan hal ini tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGATREKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT IlREKONPENSI (PARA TERGUGAT REKONPENSI);4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT II REKONPENSI dengan melakukanPerjanjian tanpa persetujuan dari Iwan Tafrida, SE.
Misalajuk Debora
Tergugat:
1.Mey Ing
2.Wandi
3.Rini
4.Ica
5.Anwar
6.Christian Sirapanji
Turut Tergugat:
1.Notaris PPAT Zirmayanto, SH
2.Kepala Kantor Pertanahan Palopo
82 — 51
Bahwa diikutkannya TURUT TERGUGAT 1 dan dalam persoalanini adalah karena hibah dan wasiat dibuat melalui akta notaril namunHalaman 7 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plpisinya tidak benar, dan hibah serta wasiat itu melanggar hukum karenaAgustina Tage Danduru dan THE SIOK LIEN bukanlah AHLI WARIS dariCALVYN TUTO MISALAYUK, dan PENGGUGAT mencurigai ketikawasiat dan hibah dibuat, tentu ada suratsurat yang tidak benar, terutamasurat keterangan waris dan akta kelahiran, apakah dalam akta itudisebutkan
16 — 0
tidak di lakukan maka Pimpinan Tergugat tidak akan maumenandatangani surat permohonan cerai yang telah di ajukan oleh Tergugat,semua ini akan Tergugat buktikan pada saat sidang pembuktian;Namun kesepakatan yang telah di buat di depan Notaris Desrizal Hakimiadalah merupakan sebuah kesepakatan saja bahwa apa bila para pihakmelakukan kesalahan atau wanprestasi maka salah satu pihak bisa ataudapat membatalkan isi dari kesepakatan yang telah di daftarkan atau di legesdi depan notaris yang bukan akta Notaril