Ditemukan 567 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik repubilik republlk republilk repubik republk
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 12 Februari 2018 — -. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
126 — 52
  • Bahwa para Penggugat yang dimaksud dalam perkara Nomor182/Pdt.G.PMH/2016/PNKPG adalah (1) Pemerintah Republik Indonesia Cq.Presiden Repubilk Indinesia, Bapak Ir. JOKO WIDODO, beralamat di KantorKepresidenan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Jalan VeteranNo. 16 GambirJakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; (2) Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-08-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 182 /Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 20 April 2017 — Penggugat: ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH. Tergugat: 1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. JOKO WIDODO 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak RYAMIZARD RYACUDU 3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ir. M. BASUKI HADIMULJONO M.Sc 4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak TJAHYO KUMOLO
90 — 53
  • Presiden Repubilk Indinesia, Bapak Ir. JOKOWIDODO, beralamat di Kantor Kepresidenan Republik Indonesia diIstana Negara Jakarta, Jalan Veteran No. 16 GambirJakarta Pusat,yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; (2) PemerintahRepublik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia,Bapak RYAMIZARD RYACUDU, beralamat di Jalan Medan MerdekaNo.1314 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Il; (3) Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 29-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
SYAMSUL BAHARI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
Intervensi:
RINCE
274 — 178
  • UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo juga tidak termasukdalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo tidakditerbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UndangUndang Repubilk
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
JEFRI ASHARI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISISAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
248 — 143
  • Usaha Negara juncto Pasal 87 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakimjuga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalamkategori kKeputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dantidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49UndangUndang Repubilk
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-05-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.BKN
Tanggal 4 April 2012 — Yayasan Riau Madani MELAWAN PT.Central Lubuk Sawit dkk
128 — 71
  • KawasanHutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian PakanLebah Kepau Jaya yang saat ini menjadi objek sengketa dan tidakpernah merubah status kawasan hutan tersebut dengan tidakmemberikan rekomendasi izin pelepasan objek sengketa kepadaTergugat I, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsiHutan Produksi Tetap Tesso Nilo sebagaimana angka I dan 2 di atas;Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 lentang kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalamwilayah Repubilk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 16-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1040/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Februari 2016 —
68 — 56
  • Asli Surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Repubilk Indonesia Nomor: 744/7-31-300/IV/2014, tanggaI10-04-2014; 6. Asli Akte Notaris NElLA RAHMI, S.H., M.Kn tanggal 16-08-2013 yang telah Legalisasi Nomor : 06/LegNIII/2013; 7. Rincian Pembelian sapi tanggal 25-7-2013 dengan 12 (dua belas) lembar Restribusi sapi yaitu :a. Seri B No : 0008201; b. Seri B No : 0008202;c. Seri B No : 0008203; d. Seri B No : 0008204; e. Seri B No : 0008205; f. Seri B No : 0008206; g.
    LILIA HERYUNI Nomor : 0291/1/PPDMINII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;Asli Kwitansi No.19/08NIII/2013,tanggal 19082013 dengan nilai Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah);Asli Kwitansi tanggal 15 September 2013 atas nama penerima KUSWARASASTRA P dengan nilai Rp 4.000.000.000, (empat miliar rupiah);Asli Kwitansi tanggal 15 September 2013 atas nama penerima KUSWARASASTRA P dengan nilai Rp.5.575.000.000, (lima miliar tujuh ratus lima puluhjuta rupiah);Asli Surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Repubilk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-09-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 September 2016 — ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T
125 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;DanKedua : Pasal 12 e UndangUndang Repubilk Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana teLah diubah dan ditambah dengan UndangUndangHal. 132 dari 147 hal. Put.