Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-12-2011 — Putus : 21-02-2012 — Upload : 31-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2011 Tanggal 21 Februari 2012 — 1. PT. ANZAWARA SATRIA, 2. BUPATI TANAH BUMBU vs PT. ARUTMIN INDONESIA;
105 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;2.
Putus : 06-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK/Pdt/2017 Tanggal 6 Juli 2017 — PT NADYA VILLA, DK VS R.E. BARINGBING, S.H, DKK
138 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpinak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata";6.
Putus : 20-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 PK/Pdt/2014 Tanggal 20 Januari 2015 — PEMERINTAH KOTA/WALIKOTA SEMARANG VS 1. MEYLIANI YUWONO, dkk. dan 1. PT. PAGAR GUNUNG KENCANA, dk.
115 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yangsama oleh Pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonanPeninjaun Kembali atas dasar Putusan Pengadilan Negeri SemarangNomor 193/Pdt.G/2010/PN.Smg tanggal 15 Juni 2011 Jo PutusanPengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 336/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 19 Oktober 2011 Jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia
Upload : 08-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/PDT.SUS/2011 RATNAWATI, DKK. ( 32 ORANG ); 1. MICHAEL LMI POHAN, SH., EKS. TIM KURATOR PT. FIT-U GARMENT INDUSTRY 2. PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA
850 — 810 — Berkekuatan Hukum Tetap
850 — 810 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasannya adalah sebagai berikut:e Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1134 KUHPerdata, menyebutkan sebagaiberikut :"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan seorangberpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya,sematamata berdasarkan sifatnya piutang. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggidari pada hak istimewa.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/Pdt/2014 Tanggal 28 Agustus 2015 — HENDRIK HAKIM, STEVEN HAKIM, BBA, vs. GUSTI SYAIFUDDIN, S.H, DENNY MARDANI, BBA,
153 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal67 huruf e, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 yang menentukan:Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanyaberdasarkan alasanalasan: apabila antar pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 08-11-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 2651/Pdt.G/2019/PA.JU Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
431 — 268
431 — 268
,M.Kn lalu diperkuatdengan ketentuan pasal 1832 KUH Perdata, bahwa Bank boleh memilin obyekuntuk dijual atau eksekusi, oleh karena Tergugat ada diberi keistimewaanmelekat berupa PRIVILEGE, yaitu hak yang oleh undang undang diberikankepada kreditor, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada yang berpiutanglainnya, semata mata berdasarkan sifat piutangnya, in casu telahdikemukakan melalui ketentuan Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata.Menimbang, bahwa tentang bukti Tl 17 Penggugat mengajukanpermohonan
Register : 11-10-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2016 Tanggal 20 Februari 2017 — HJ. EMMA YOHANA, DKK VS DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI;
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib,berdasarkan Hierarki Peraturan Perundangundangan yang diaturdalam UndangUndang 12/2011, tingkatnya berada di bawahUndangUndang MD3, untuk lebih jelasnya kami salin tuliskanketentuan Pasal 7 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2)Juncto Pasal 9 Ayat (2) UndangUndang 12/2011 sebagai berikut:Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang 12/2011 menyatakan:(1) Jenis dan hierarki Peraturan perundangundangan terdiri atas:a.
Register : 20-05-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 08-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 320/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL Tanggal 8 Februari 2017 — 1.Ny. Emmy Lumban Raja SE, M.Sc
2.Samuel Herman Siahaan
3.Mansyur Simatupang
4.Julkifli Togatorop, SH
Lawan
1.Drs. Astari Rizal bin M Mugeni bin Engon bin Engin
2.Sobirin bin Ali Lihin binti Eno Bin Engin Bin Leos
3.Solahudin binti Enap Bin Engin Bin Leos
4.Supardi Bin Baan bin Djidi bin Engin bin Leos
5.Boin Effendy bin Baan bin Engin bin Leos
6.Eko Agus Widodo S.
143 — 95
143 — 95
., tanggal 3 Maret 2015, dapat mengajukankeberatannya tersebut ke Pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi, karenanyapetitum poin 2 ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa petitum poin 3 adalah petitum yang memohon agarMajelis Hakim menghukum para Tergugat untuk mencabut Surat Kuasatertanggal 28 September 2015 yang diberikan kepada Turut Tergugat, atausetidak tidaknya menyatakan surat kuasa tersebut tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat karena hanya dibuat
Putus : 20-09-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 PK/Pdt/2016 Tanggal 20 September 2016 — I. SUTANTO TAN, II. LIM LIN LIAN, DKK VS AFEN SISWOYO, DKK
183 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain:Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini juga didasarkan pada Pasal 67huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung RI, berbunyi:apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang
Putus : 18-07-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 PK/PDT/2017 Tanggal 18 Juli 2017 — BHARWANI TARMIN RASKAM, dkk. VS HASAN ISMAIL, dk.
162 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasanalasan permohonan peninjauan kembali yang Para PemohonPeninjauan Kembali dasarkan pada ketentuan Pasal 6/7 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, yakni:e. apabila antara pihakpihak yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang saling bertentangan satudengan yang lain;1.
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie 6392 — 13660
- Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
Selanjutnya pada Pasal 613 ayat 3 disebutkan bahwa penyerahanatas tagihantagihan atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat tagihan yangbersangkutan, sedangkan penyerahan atas order dilakukan dengan penyerahansurat tagihannya disertai dengan endosement.10 Advent Hari Nugroho, Penulisan Hukum berjudul Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Cessie (Studi Kasus PT Bank Bali, Tbk), 2005.11 Diberikan kepada yang seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, sematamata
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/PDT.SUS/2010 LEFT LEASING SARLOS, CS.; GUNAWAN WIDYA ATMADJA, CS. PT. ADAM SKY CONNECTION AIRLINES
143 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
semuaorang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan bendabenda itu dibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besarkecilnya piutang masingmasing, kecuali apabila diantara paraberpiutang itu ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:Hak untuk didahulukan diantara orangorang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari hipotik;Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya
orangyang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan bendabenda itudibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutangmasingmasing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan;Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:Hak untuk didahulukan diantara orangorang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari hipotik ;Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya
semuaorang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan bendabenda itudibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutangmasingmasing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasanalasanyang sah untuk didahulukan ;Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:Hak untuk didahulukan diantara orangorang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari hipotik ;Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA KOTABARU Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 66
124 — 66
Yang saya tahu, saat ituPenggugat dan Tergugat berjualan minyak/BBM; Bahwa selama mereka menikah hingga saat ini, setahu sayamereka mempunyal:1) Rumah besar yang berada di dekat pelabuhan ferry Tarjun,yang di dalam komplek rumah tersebut terdapat: bangunan vila,tetap saya tidak tahu berapa tingkatnya, bangunan masjid,bangunan perumahan di belakang masjid, Bangunan rumahkontrakan tetapi saya tidak tahu terdiri berapa pintu rumahkontrakan itu;2) Rumah kontrakan di Desa Langadai, saya mengetahui daricerita
Rumah besar yang berada di dekat pelabuhan ferry Tarjun, yangdi dalam komplek rumah tersebut terdapat: bangunan vila, tetapi sayatidak tahu berapa tingkatnya, bangunan masjid, bangunan perumahandi belakang masjid, Bangunan rumah kontrakan tetapi saya tidak tahuterdiri berapa pintu rumah kontrakan itu;2. Rumah kontrakan di Desa Langadai, saya mengetahui dari ceritaanak Penggugat yang berteman dengan anak saya;3.
Register : 14-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN BONTANG Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Bon Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.Binner Sianipar,S.H.
2.Herbin Garba Wiyata Jaya Sianipar
3.Rudiman Pitua Raja S
Tergugat:
1.H.Baharuddin
2.Hj. Darmawati
Turut Tergugat:
PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri
160 — 64
1.Binner Sianipar,S.H.
2.Herbin Garba Wiyata Jaya Sianipar
3.Rudiman Pitua Raja S
Tergugat:
1.H.Baharuddin
2.Hj. Darmawati
Turut Tergugat:
PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri
160 — 64
Bahwa pada pasal 1134 ayat 2 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh UndangUndang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripadaorang yang berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifatpiutangnya.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 12/PDT.G/2012/PN.PYK Tanggal 25 Juni 2013 —
117 — 36
117 — 36
Penghulu Bosayang berasal dari satu keturunan seorang wanita bernama Onok, ternyata jurai Darisan Dt.Penghulu Bosa telah putus waris perempuan, maka menurut hukum waris adat Minangkabau, jikatelah putus waris perempuan, berlakulah hukum waris menurut tingkatnya, yaitu hak waris yangsejengkal, sehasta dan sedepa, tidak boleh diwarisi oleh TERGUGAT I atau dihibahkan kepadaTERGUGAT IU, selaku anak atau cucu dari Darisan yang berlainan suku dalam kaum bapaknyaatau kakeknya, kecuali atas kesepakatan kaum
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — Ir. KARYOTO, M.Si., DKK vs BUPATI WONOSOBO;
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 33 P/HUM/201510.11.12.materiil merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) sebagaimana disebut diatas;Bahwa selain melandaskan pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi, Judicial Review in litis jugamelandaskan pada doktrin ultra vires (excess of power). Sebagaimanadikutip dari Prof. Jimly Asshiddigie, doktrin ultra vires dapat dipakai untukmenilai berlakunya suatu peraturan perundangundangan.
Putus : 30-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 PK/Pdt/2015 Tanggal 30 Desember 2015 — PT BANK MEGA,Tbk VS PT ELNUSA, Tbk
276 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
276 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
., bertanggal 15 Maret 2012 yang menghukum PemohonPeninjauan Kembali untuk juga membayar ganti kerugian kepada PTElnusa, Tbk dipertahankan, maka jelas PT Elnusa Tbk akanmendapatkan ganti kerugian ganda yang mana hal tersebut bertentangandengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum;Adanya Putusan Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya YangSaling Bertentangan Satu Dengan Yang Lain;Bahwa alasan ini didasarkan pada adanya beberapa putusan peradilanpidana tingkat kasasi yang berkekuatan hukum
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012 Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan inidimuat dalam Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya,telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.106.Bahwa dalam praktek peradilan, seperti di tulis oleh M.
Register : 18-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 17/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 2 Juli 2019 — JULIA SUPARDI >< TIM KURATOR PT. Jaya Smart Technologi, PT. Royal Standard, Untung Sastrawijaya dan Irma Halim (Dalam Pailit) ; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
535 — 310
535 — 310
hasilnya untuk diperuntukan bagi pembayaran/ pelunasanutang PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) kepada pemegang jaminantersebut;Bahwa tidak menghilangkan hakhak hukum TERGUGAT selaku KreditorPemegang Hak Jaminan Kebendaan untuk mendapatkan pelunasanpiutangnya dari harta yang telah dijaminkan diatur juga dalam Pasal 1134KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.Pasal 1134 KUHPerdata;Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya
Register : 05-01-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg Tanggal 8 Mei 2017 — Rico Julian Wed Hansen, dkk.; Melawan; PT. CHAMP RESTO INDONESIA;
161 — 25
161 — 25
PENGGUGAT sebagai pihakpekerja, padahal Pengadilan Hubungan Industrial belum memutuskanhubungan kerja antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT putus,dan memiliki kKekuatan hukum yang tetap.Halaman 28 dari 115 halaman, Putusan Nomor : 4/Padt.SUSPHI/2017/PN.Bdg11.Secara juridis UU No.2 tahun 2004 adalah sebuah undangundang yangderajatnya lebih tinggi dari HIR (Het Herziene vor Indonesische Regeling)atau RIB.UU No. 2 tahun 2004 derajatnya lebih tinggi dari ketentuanketentuanhukum acara perdata lainnya yang tingkatnya