Ditemukan 5971 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
207115
  • Saksi tidak berpikir jauh kesana terkait tandatangan akan dipalsu kalau perusahaan yang dipinjam menang;Bahwa khusus untuk stempel saksi pernah menyuruh TERDAKWA FARIZuntuk membuatnya. Saksi tidak tahu apakah perusahaan saksi yangdipinjam menang dengan lelang atau penunjukan langsung. Tahunya saksiadanya pembayaran ketiaka sdr.
Register : 16-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
8129
  • dilakukanpenelitinan oleh staf dari CV Guna Harsa;Sampai saat ini pekerjaan perencanaan renovasi pasar pragaanTA.2014 tersebut sudah dilaksanakan dan dana pekerjaanperencanaan renovasi pasar pragaan TA.2014 tersebut sudahdicairkan semuanya ke rekening nomor 0181031344 atas namaYONGKY SUYONO;Untuk penandatanganan dokumen persyaratan pencairan danapekerjaan perencanaan renovasi pasar pragaan TA.2014 tersebutada sebagian ditanda tangani saksi 8 (YONGKI SUYONO BINSUKIMAN) dan atas persetujuan sebagian dipalsu
    Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan penanda tanganankontrak pekerjaan, dan pada saat di perlihatkan tanda tangan dalamkontrak pekerjaan renovasi pasar, saksi menyatakan bahwa tandatangan tersebut bukan tanda saksi, dan tanda tangan tersebut dipalsu. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depanpersidangan. Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidikdan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untukmelengkapi pemeriksaan di persidangan.19.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
11032
  • Anggaran Dasar PT BUMN danUndangUndang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, bahkanmerupakan tindak pidana pemalsuan yang bertentangan dengan Pasal 263Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Pasal 263 KUHP berbunyi :(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atauyang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu
    BUMN, adalah Manager KantorCabang yang melakukan laporan fiktif itu.Hal tersebut berdasarkan Pasal 263 KUHP yang berbunyi:(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasanhutang, atau yang diperuntukkan sebagaibukti daripada sesuatu haldengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakaisurat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam,jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karenapemalsuan surat
Register : 22-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 1503/PID/2021/PT SBY
Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : DARWIS, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DIANA TANUWIJAYA Diwakili Oleh : Dr. SOEHARTONO SOEMARTO SH MHum dan REKAN
13461
  • daerahhukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanHalaman 43 Putusan Nomor 1503/Pid.Sus/2021/PT Sbyperbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatuhak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripadasesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 14-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
TRI AGUS HERYONO SH Bin RUYONO SUMOWIDIGDO
557253
  • tetapi karena terdesak segera dilelang, laluditanyakan, Bagaimana agar bisa cepat, kalau cepat bukan jual bell tetapiPPJB syaratnya keterangan waris, IPT, roya, oleh karena Bu Nora adalahWNI keturunan dan di DIY ada ketentuan WNI keturunan tidak bolehmemiliki SHM, maka harus diturunkan haknya menjadi HGB;Bahwa semula tidak jadi, tetapi karena saksi terdesakwaktu dengan BRI maka dibuatlan PPJB;Bahwa IPT itu saksi aktif, jadi jika dikatakan ada pemalsuanitu adalah pemalsuan yang diketahui oleh yang dipalsu
Putus : 05-07-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Juli 2011 —
900671
  • pihak bank siapasaja yang tanda tangan ;Bahwa dari transfertransfer itu memerlukan blanko isian yang ditanda tangan olehsaya, jadi pengakuan saya didepan Polisi itu saya mengatakan saya tidak pernahmenanda tangani karena saya tidak ingat pernah disodori blanko kosong sayamengatakan tidak pernah tapi saya diadakan pemeriksaan oleh forensik polisimemang ada yang saya tanda tangani ;Bahwa yang transfer yang untuk membayar mobil mewah yang mana saya tidakingat, pokoknya sebagian besar adalah betulbetul dipalsu
Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 1063/Pid.B/2016/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2017 — LOLA AFRINA Alias LOLA Binti JUNAIDI
328
  • menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
346372
  • Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut ;Unsur subyektif :Maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolaholah isinya benardan tidak dipalsu.
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
268863
  • Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.Bahwa terhadap girik No. 241 saksi tidak pernah melihat dan apabiladikatakan ada lalu dimana tanahnya karena diatas hamparan semuatanah atas nama saudarasaudara saksi sedangkan Girik No. 97 dicatatan kelurahan atas nama RAIDI Bin KIMING ;Bahwa secara faktual disitu ada kantor ISO yang dibeli oleh Hanseming(Konglomerat pada tahun orde baru) kemudian tahun 1982 dijualkepada paman saksi dengan harga Rp. 700 juta lalu sekarangdikatakan ditipu atau dipalsu, itu sebenarnya
Putus : 06-06-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/PID SUS-TPK/2014/PN.JKT.PTS
Tanggal 6 Juni 2014 — Terdakwa : Dr. Drs.H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
8630
  • Alfindo Nuratama Perkasa tidak pernahmendaftar dan mengajukan dokumen perusahaannya untuk mengikuti lelang pengadaanalat laboratorium IPA MTs dan MA di Kementerian Agama, apalagi menanda tanganidokumen peserta lelang, semua tanda tangan saksi Arifin Ahmad telah dipalsu, kecualitanda tangan Perjanjian/Kontrak karena mendapat ancaman, sehingga saksi Arifin Ahmadtakut akan keselamatannya dan keluarganya lalu menanda tangani kontrak.Menimbang, bahwa dari rangkaian faktafakta hukum di atas, dapat disimpulkan
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
104196
  • Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.Bahwa terhadap girik No. 241 saksi tidak pernah melihat dan apabiladikatakan ada lalu dimana tanahnya karena diatas hamparan semuatanah atas nama saudarasaudara saksi sedangkan Girik No. 97 dicatatan kelurahan atas nama RAIDI Bin KIMING ;Bahwa secara faktual disitu ada kantor ISO yang dibeli oleh Hanseming(Konglomerat pada tahun orde baru) kemudian tahun 1982 dijualkepada paman saksi dengan harga Rp. 700 juta lalu sekarangdikatakan ditipu atau dipalsu, itu sebenarnya
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Data Alias Darta
16675
  • Tandatangan kepala dinas yang mengeluarkan izin pernah dipalsu sampaiberurusan dengan hokum, sehingga Saksi berkonsultasi denganbagian hukum yang menyampaikan untuk sementara waktu sambilmengurus administrasi penertiban dicabut saja dahulu, agar tidakmengeluarkan izin yang lain.
Register : 07-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — SURANTO; ERIZAL; P. SUDARNO; IBNU ROKHMAN; LESMANA; L A W A N; PT. K A R U N A;
15853
  • karena Apabila PARA PENGGUGAT tidak dapat Membuktikannya,maka jelas PARA PENGGUGAT telah melakukan suatu tindak pidanakejahatan sebagaimana diatur didalam ketentuan Kitab UndangUndangHukum Pidana Pasal 263 yaitu:Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu
Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 1065/Pid.B/2016/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2017 — DWI SEPTIKASARI Alias TIKA Binti SOHIB
3915
  • menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu54perbuatan berlanjut membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu
Register : 09-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 63/PID/2019/PT JMB
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NIRMALA DEWI, SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CASIDY TJUANDA Anak dari Alm. TAN LIE KANG
12953
  • setidaktidaknya padatempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan, membuat surat memalsu ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu haldengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu
Putus : 05-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2363 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 5 Juli 2012 — ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si
5538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jelas bahwa sebenamya pada tahun2006 tidak ada pernah ada item bantuan untuk kelurahan dalamkaitan kegiatan perjalanan dinas DPRD apalagi sampai terncatumdalam rincian biaya, katakata item bantuan kelurahan tersebut barumuncul pada tahun 2007 dalam pertanggungjawaban SekretariatDPRD yang kemudian dijadikan sebagai temuan oleh LHP BPK RI.Untuk mengukuhkan dalil "bantuan kelurahan" tersebut, kemudianpada tahun 2007 dibuatlah kuitansi dengan meminta tanda tanganlurahlurah bahkan sebagian ada yang dipalsu
Register : 28-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 765/Pid.B/2021/PN Jmb
Tanggal 19 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.IRWAN SYAFARI SH
2.EWILDA SISKA AFRINA,SH ,MH
3.SUSY INDRIANI,SH
4.RAMA TRIRANTY,SH.MH
Terdakwa:
BOY RIDHANTO ZULKIFLI
12439
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama - sama dan secara berlanjut membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu
Register : 13-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 1 April 2020 — Penuntut Umum:
Putu Gede Suriawan ,SH.
Terdakwa:
I WAYAN SUKERTIA
264140
  • Kemudiantanda tangan semua anggota Kelompok tersebut diatas di palsu oleh Saksi danjuga ada yang dipalsu oleh Saksi NI KETUT WIDIANI dan Saksi NI LUH ADE selaku Team Verifikasi;Halaman 71 dari 309 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
MEIDYA UTAMI.
24354
  • tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang dan turut serta memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
Register : 08-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 114/PID/2019/PT JMB
Tanggal 12 Desember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
12638
  • setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yangberwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat memalsuatau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatanatau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu haldengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu