Menyatakan Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji telah melakukan perbuatan perbuatan melawan hukum ;4. Menyatakan menurut hukum Bahwa LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS ATAS TRANSAKSI DAN PENERIMAAN DANA ANTARA PT. MANIRA ARTA RAMA DENGAN PT LADEWINDO GARMET MANUFACTURER dengan nomor : KASP/AK-01/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Sugeng Pamudji Msi Akt. CPA. CA. adalah Cacat Hukum dan dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ; 5.

Akt.CPA.CA dahulu sebagaiDirektur Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Sugeng Pamudji, padatanggal 21 mei 2015 telah meninggal dunia karena sakit.. Bahwa sejak awal tahun 2013 Sdr. Waseso ST ( Tergugat )berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PerseroaanTerbatas PT MANIRA ARTA RAMA tanggal 18 pebruari 2013Nomor 23 dari Notaris Bambang Prihandoko S.H.

DAN SUGENG PAMUDUJI.Sehingga dengan demikian Kantor Akuntan Publik ( KAP ) SugengPamudji secara hukum sudah tidak berijin lagi atau tidak dapat lagimelakukan Audit, Karena telah bergabung dan berganti namamenjadi KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI DANSUGENG PAMUDuJI..Bahwa ternyata KAP Sugeng Pamudji masih menjalankanoperasional kantornya dan mengeluarkan hasil Audit atas dasarHalaman 4, Putusan Nomor 146/Pdt/2017/PT SMGSURAT PERJANJIAN KERJASAMA yang dibuat oleh Tergugat bersama, Tergugat Il dengan

Direktur dankantor Akuntan Publik (Tergugat Ill) telah meninggal dunia pada 21Mei 2015.. Bahwa benar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RapatPerseroan Terbatas PT Manira Arta Rama / PT Mataram tanggal 18Pebruari 2013 nomor 23 dan Notaris Bambang Prihandoko, SHDirektur Utamanya adalah GATOT SUPONO, bukan kami lagi(TERGUGAT / Waseso ST).

Bahwa oleh karena Waseso tidak pernah melaporkan kerjasamatersebut, dan terjadi keributan maka disepakati oleh merekaberdua untuk memeriksa kerjasama diantara mereka dengankantor akuntan publik Pamudji. sehingga dibuatlah perjanjiandengan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan judul suratperjanjian kerjasama audit akun pembayaran dan penerimaandana P.T Mataram dan P.T Ladewindo Garment Manufacturerh.

P 3 jo T Il 4 dan membuatlaporan audit sebagaimana tersebut pada bukti P 6 dilakukan untuk danatas nama Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji (sebagai lembaga)maka kematian Dr.

Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun2011 tentang Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut UUAP, yangmenyatakan Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperolehizin untuk memberikan jasasebagaimana diaturdalamUndangUndang ini ;8. Bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UUAP, yang menyatakan Izinmenjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri ;9.

Publik Adalah MenteriKeuangan, termasuk untuk melakukan Pemeriksaan terhadap PekerjaanAudit dari Akuntan Publik, Guna menentukan apakah terdapatpenyimpangan terhadap Proses Audit yang telah dilakukan oleh AkuntanPublik;58.Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada LUCKY KARTONO, SE, MSA, Ak,MH, BKP, CPA, CA, MOS Kantor Akuntan Publik adalah gugatan yangtidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dikarenakan LUCKY KARTANTO bukanLUCKY KARTONO , Bahwa LUCKK KARTANTO adalah Akuntan Publik(Personal) bukan Kantor Akuntan

Dodit PriyantoBahwa benar saksi sebagai seorang Akuntan Publik;Bahwa mengenai jasa Akuntan Publik (AP) diatur dalam UndangundangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 3 bahwa Akuntan Publikmemberikan jasa assurans meliputi :1). Jasa audit atas informasi keuanganhistoris dan 2).jasa reviu atas informasi keuangan historis.Halaman 25 dari 39 hal.

Publik diatur dalampasal 24 huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 2011 tentang AkuntanPublik yang menyatakan : Akuntan Publik berhak memperolehperlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai denganStandar Profesional Akuntan Publik ; Bahwa sebagai pihak yang berhak menilai pekerjaan seorang AkuntanPublik adalah P2PK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) dan Dewan Etikdan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);Keterangan AHLI II.

Publik; Bahwa Tergugat Il tidak mempunyai hubungan keperdataan denganPenggugat, sedangkan Tergugat II yang berprofesi sebagai Akuntan Publik(bukti T.

NegeriJakarta Selatan guna memberikan datadata, dokumendokumen danketeranganketerangan yang benar dan akurat kepada Akuntan Publiktersebut dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejakpermintaan dari Akuntan Publik tersebut disampaikan;Halaman 14 dari 25 halaman.

Indotruba Bee) FeaturesTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;Memerintahkan Akuntan Publik yang diangkat guna menyerahkan hasilpemeriksaan yang dilakukan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KetuaPengadilan

Mengangkat Akuntan Publik Saudara Irmansyah Macc., CPA dari KantorAkuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan, berkedudukan di Jakarta Timur,beralamat di Pulomas Satu Building GIl, Lantai 3, Jalan Jenderal A. YaniNomor 2 Pulomas, Jakarta 13210, sebagai ahli untuk melakukanpemeriksaan aspek keuangan PT.

IndotrubaTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh)hari sejak tanggal pengangkatan;5.

Menyatakan honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang timbulsehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan penetapanini dibebankan kepada PT. Indotruba Tengah;7.

Anugerah Karya Perkasa maka Penggugat I dan Penggugat II mintadilakukan Audit / pemeriksaan secara resmi atas buktibukti pembukuan danpengeluaranpengeluaran yang tidak jelas dengan menunjuk Akuntan Publik Budiman,Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta dalam melakukan pemeriksaan pembukuan PT.Anugerah Karya Perkasa tahun buku 2006, 2007 dan per30 Juni 2008, dimanaberdasarkan hasilhasil pemeriksaan oleh Akuntan Publik tersebut tertanggal 13 Mei2009, hasil kesimpulannya sebagai berikut : Perusahaan (managemen

AnugerahKarya Perkasa;Bahwa atas dasar hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Budiman,Wawan, Pamudyji & Rekan dari Jakarta maka Penggugat I dan Penggugat IT melakukanperhitungan selisih kerugian tersebut dan berdasarkan point 5 didalam LaporanPerhitungan Akuntan Publik tersebut dan Penggugat I dan Penggugat II menyimpulkankerugian yang diderita Penggugat I/PT. Anugerah Karya Perkasa adalah sebagaiberikut :Penerimaan kas Rp.23.214.476.370,Hal. 9 dari 26 hal. Put.

Anugerah Karya Perkasa;Bahwa dengan adanya kesimpulan dari Akuntan Publik tersebut, dan adanya laporankeuangan yang sulit ditelusuri, kondisi managemen yang tidak baik sehinggamengakibatkan keuangan tidak terkontrol maka Penggugat II selaku Direktur denganmendapat persetujuan dari Akuntan Publik telah merinci dan menghitung kerugiankeuangan yang diderita PT.

AnugerahKarya Perkasa sangat besar dan terbukti Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan hasilaudit Akuntan Publik telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan perusahaan danadanya keyakinan harta yang dimiliki Termohon Kasasi/Tergugat merupakan hasil dariPT.

Publik Drs.

B.Sitepu benarnamun apa yang diungkap oleh Akuntan Publik tersebut bertentangandengan AD/ART Yayasan Perguruan Wahidin.

Sebagai konteks pengawasan, dalam hal iniPengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili tidakmempertimbangkan apakah prosedur pemeriksaan/pengawasan yangdilakukan oleh Akuntan Publik Drs.

B.Sitepu sudah benar atau sesuaiprosedur, sebagaimana keterangan saksi Sardiman dan saksi Julianibahwa penghitungan yang dilakukan oleh saksi Sardinian SE tidakberdasarkan per satu tahun anggaran akan tetapi secara global sejaktahun anggaran 2004 + s/d tahun = anggaran 2007 halini bertentangan Surat perjanjian Kontrak Nomor : 255/445/AK/04 tanggal05 Juli 2004 yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.B Sitepu, denganyayasan perguruan Wahidin, seharusnya Akuntan Publik Drs.

publik Drs.

HARRY SUYITNO, MBA.bahwa saksi bekerja di kantor akuntan publik Drs.

Publik yang mengatur bahwa : JasaAsurans dalam hal ini audit hanya dapat diberikan oleh Akuntan PublikJo Pasal 57 Ayat (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapimenjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagaiAkuntan Publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);Bahwa telah ditemukan Novum 5 berupa Surat beserta Lampirandari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Nomor0880

Jenis Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi : Audit Laporan Keuangan;Hal. 27 dari 41 hal. Putusan No. 57 PK/Pid/2017 Audit Operasional; Audit Ketaatan, dsb5.2. Yang berwenang untuk melakukan kegiatan audit atas laporankeuangan adalah maka sesuai dengan undangundang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berhak melakukan auditAkuntan Publik yang telah memilki izin;5.3.

Sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang dan Pasal 57 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,general audit atau audit atas laporan keuangan dapat diberikanoleh akuntan publik;5.5.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahwasetiap orang yang bukan Akuntan Publik tetapi menjalankanprofesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagai AkuntanPublik sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan Publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Sesuai bukti novum 4 dan 5 tersebut menegaskan Audit

Ak, CPA tertanggal 22Februari 2014 (Akuntan Publik Resmi yang memilki izin dari MenteriKeuangan Republik Indonesia dan terdaftar keanggotaannya di InstitutAkuntan Publik Indonesia);Oleh karena Raden Edy Winarto tidak terdaftar sebagai anggota danbukan merupakan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang AkuntanPublik.

Publik Akhayadi & Chris sebesarRp.4.979.298.092, ;.

Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik(selanjutnya disebut UU No.5/2011), Pasal 3 ayat (1) menyatakan(kutipan):Akuntan Publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi:a. jJasa audit atas informasi keuangan historis;b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; danc. Jasa asuransi lainnya.41.

Dimana sebelum UU No. 5/2011 berlaku, ketentuan tentang profesiAkuntan Publik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik (KMK No.423/2002) dandiubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik (PMK No.17/2008).42.

Pasal 1 ayat (2) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteriuntuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan ini.Pasal 1 ayat (3) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Halaman 19 dari 53 putusan perdata Nomor 149/PDT/2021/PT BDGKantor Akuntan Publik atau disingkat dengan KAP, adalah badan usahayang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi AkuntanPublik dalam memberikan jasanya.Pasal 5 ayat (1) KMK

No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik wajib mempunyai KAP untuk dapat memberikanjasanya.43.44.45.46.Pasal 6 ayat (1) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Bidang Jasa Akuntan Publik dan KAP meliputi atestasi, termasuk auditumum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalamStandar Profesional Akuntan Publik dan Audit Kinerja serta AuditKhusus.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini menjelaskan bahwa menjelaskan ruanglingkup jasa yang dapat diberikan oleh seorang yang berprofesi sebagaiAkuntan

MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil, MM, sebagaiManaging Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Hasnil, MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik(KAP) Hasnil, M.

Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil,M.

No. 876 K/PID.SUS/2015Jasa Akuntan Publik ternyata bukti tersebut tidak dipertimbangkandalam putusan a quo ;c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik ;Pasal 25 :Akuntan publik wajib menandatangani Laporan Auditor Independen,laporan audit kinerja, dan laporan audit khusus denganmencantumkan nomor izin akuntan publik yang bersangkutan ;3.

keungandan jasa pemeriksaan atas laporan keungan, artinya yang memilikikompetensi melakukan audit laporan keuangan dan pemeriksaan laporankeuangan adalah akuntan publik bukan akuntan, sedangkan Fetri, SE, AK,MM, BKP, CA bukanlah seorang akuntan publik..

publik independen, kata independen dimaksudkandisini menjelaskan pihak ke3 (tiga) yang diminta untuk membuat laporankeungan (akuntan) dan melakukan pemeriksaan keuangan (akuntan publik);Bahwa disamping itu membedakan kalimat yang tertuang dalam dalamLaporan Auditor/akuntan publik Independen Harris Siregar, SE, Ak, CPA,sebagai auditor/ akuntan publik yang ditunjuk oleh Terlawan yaitu bahwadalam pelaksaan tugas audit tersebut tidak melaksanakan pemeriksaan untukmenyatakan pendapat atas penugasan ini

Harris Siregar, SE, Ak, CPA, Laporan AuditorIndependen yang disusun oleh auditor/akuntan publik Harris Siregar, SE, Ak,CPA sangat jelas dalam Neraca CV.

Keuangan ini;Pasal 1 angka 8 : Laporan Auditor Independen adalah laporan yangditandatangani oleh Akuntan Publik yang memuat pernyataan pendapat ataupertimbangan Akuntan Publik tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalamsemua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan.Pasal 2(1) Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi, yang meliputi: a. jasaaudit umum atas laporan keuangan; b. jasa pemeriksaan atas laporan keuanganprospektif; c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan

atas Penerapan Prosedur yangDisepakati Bersama yang disusun oleh Akuntan Independen Fetri, SE, Ak, MM,BKP, CP tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNO.17/PMK 1/2008 Tentang Jasa Akuntansi Publik juncto Peraturan PemerintahNo. 20 tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik juncto UndangUndang No. 5Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, artinya menjadikan Laporan AuditIndependen atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati tanggal 23 September2017 yang disusun oleh Akuntan Publik

Adapun translation loss menurut SPT Tahunan PPh BadanPemohon Banding dan dikoreksi oleh pemeriksa sebesar Rp 6.908.941.013,00merupakan angka sebelum di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Setelah diaudittranslation loss menjadi sebesar Rp 7.191.975.179,00 dengan keterangan PemohonBanding adanya adjustment.

publik, sedangsetelah diaudit menjadi sebesar Rp7.191.975.179,00 dengan keteranganadanya adjustment, namun Terbanding tidak memperoleh adjustment tersebut;e Terbanding melakukan penelitian terhadap hutangpiutang usaha yangmengakibatkan adanya laba/rugi selisin kurs, namun Pemohon Banding tidakdapat membuktikan bukti yang terkait dengan hutangpiutang tersebut sepertikontrak, perjanjian, invoice, dll;bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan tambahan tertulisNomor : S6527/PJ.07/2010

Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baru selesai dalammasa pemeriksaan berlangsung, yang berarti telah dilakukan tindakanpemeriksaan oleh Terbanding;e sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU KUP, pemeriksaan yangdilakukan Terbanding tentulah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Pemohon Banding;e Laporan audit Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) telahdisampaikan oleh Pemohon banding kepada Terbanding dalam prosespemeriksaan sehingga pada dasarnya dapat

digunakan oleh Terbandingsebagai dasar untuk memeriksa kebenaran laporan SPT Tahunan PPh Badanyang dilaporkan Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulistertanggal 2 Agustus 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa :e laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baruselesai pada saat pemeriksaan oleh Terbanding sedang berlangsung, danlaporan audit telah disampaikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaansedang berlangsung;e

audit report Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte)terbukti adanya saldo per 31 Desember 2004 atas :Cash on hand and in Bank (dalam ribuan) sebesar Rp6.103.343,Trade accounts receivable net (dalam ribuan) sebesar Rp3.817.138,Account Receivable from related parties (dalam ribuan) sebesar Rp29.206.239,Loan to a Stockholder (dalam ribuan) sebesar Rp53.398.920,Trade accounts payable (dalam ribuan) sebesar Rp124.382,Other accounts payable (dalam ribuan ) sebesar Rp651.753,Accounts payable

.- 1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO dan rekan yang berlamat di Jl.HR.RASUNA SAID, kuningan Jakarta SelatanTetap terlampir dalam berkas perkara.5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Achsine Bahwa sebagai seorang ahli Akuntan Publik ;e Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, yang pertama adalahaudit atas laporan keuangan, atau sebutan lainnya adalah General Audit, auditini bertujuan untuk memberikan opini atau pendapat atas kewajaran atau tidakwajarnya suatu laporan keuangan.

objek yang sama ;e Bahwa pada umumnya RUPS akan meminta Akuntan Publik untuk mengaudit,namun kembali lagi kepada kesepakatan pemegang saham ;e Bahwa yang diperbolehkan seorang Direktur tanpa persetujuan RUPS memintaaudit kepada Akuntan Publik, tergantung kekuasaan yang dimiliki oleh direksi untukmengajukan audit itu sendiri yang mana kewenangan tersebut diberikan oleh para39pemegang saham.

Manakala sudah ciear maka opini Akuntan Publik bisaditerbitkan ;e Bahwa tahapantahapan tersebut wajib dilakukan oleh seorang Akuntan Publikberdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik.

Sehingga tidak dibenarkan penyusunsekaligus merangkap sebagai auditor dan begitu juga sebaliknya ;e Bahwa jadi salah satu bentuk pendapat dari Akuntan Publik adalah TidakMemberikan Pendapat/No Opinion/Disclaimer Opinion, artinya atas suatu ataubeberapa angka yang tersaji di dalam Laporan Keuangan seorang Akuntan Publik tidakbisa mendapatkan bukti yang cukup, karena berdasarkan standar pelaksanaan auditingnomor 3, Akuntan Publik harus memiliki bukti yang kompeten dan cukup untukmengambil keputusan

Dan konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh perusahaan karenakonfirmasi merupakan tanggungjawab perusahaan ;e Bahwa ada satu mekanisme dalam Profesi Akuntan Publik yakni manakala adabukti baru yang bisa menganulir bukti yang lama, maka Akuntan Publik yangbersangkutan akan melakukan revisi/restate atas pendapat sebelumnya atas dasarkurangnya bukti ;e Bahwa manakala Akuntan Publik yang bersangkutan menolak untuk melakukanrevisi/restate, itu merupakan persoalan hukum.

Laporan Keuangan Tahunan BPR tidak diaudit oleh AkuntanPublik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);Dinyatakan belum menyampaikan Laporan TahunanPASAL 16 ayat (1) huruf (a) dan (b)Dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan KeuanganTahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPR wajibmenunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yangmemenuhi kriteria :a. Terdaftar di Bank Indonesia; danb.

Memiliki kompetensi Sesuai dengan kompleksitas usahaPihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;(2) Kewajiban Penggunaan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan laporanyang wajid diaudit atau diperiksa oleh Akuntan Publikberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangjasa keuangan atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;PASAL 18 ayat (1)(1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan

orang dalamKantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa kepada Pihakyang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib memenuhiHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Btmkondisi independen selama Periode Audit dan PeriodePenugasan Profesional;PASAL 19 ayat (1)(1) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atasinformasi keuangan historis tahunan kepada Lembaga JasaKeuangan, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajibmelakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;8.

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasikeuangan historis tahunan kepada Lembaga Jasa Keuangan,Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib melakukankomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;10.

Telah dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2015, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;c. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2016, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;d. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2017, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;e.

Tampubolon,Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Synergy Mitra Sejati dari AuditorIndependen kantor Akuntan Publik Drs.

Merdeka Inti Persada, tidakdikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), tetapidikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA);Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan mengenaiKantor Akuntan Publik (KAP) diatur dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sedangkanketentuan peraturan perundangundangan mengenai KantorHalaman 30 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG2.0.2.6.2.7.2.8.Jasa Akuntan (KJA) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01

Bahwa berdasarkan Penjelasan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, angka Umum paragrafke2, dinyatakan: Akuntan Publik tersebut mempunyai peranterutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasikeuangan atau laporan keuangan suatu entitas.

Bahwa dokumen laporan keuangan yang disampaikan PT.Suramadu Nusantara Enjiniring telah dilakukan audit olehKantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sjarifuddin Chan Nomor01423/GASC/AU.2/00151/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020;3.2. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.

LansekapKarya Abadi telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik(KAP) Ashari & Ida Nurhayati Nomor000035/2.1186/AU.2/04/10961/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Ashari & Ida Nurhayatitelah mendapat izin dari Pusat Pembinaan Profesi Keuanganpada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaluiKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83/KM.1/2018 tanggal 2 Februari 2018.

Publik Jo.

GLpersediaan coil dan GL biaya pembuatan hand guard dan foot ring sudah PemohonBanding tunjukkan kepada Terbanding sehingga Pemohon Banding sudah menunjukkannilai persediaan coil yang direklas ke persediaan hand guard dan foot ring dan semuapembelian coil telah diakui oleh Terbanding saat ekualisasi Pajak Pertambahan Nilaisehingga hasil pemeriksaan adalah salah mengerti dengan pencatatan akuntansi PemohonBanding, pengakuan persediaan hand guard dan foot ring telah diakui dan ditelaah olehKantor Akuntan

Publik. bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, baik secara ketentuan Pajak maupun ketentuan akuntansi yang mana seharusnyatidak ada koreksi; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding koreksi atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 karenapembelian a quo tidak didukung dengan dokumendokumen dengan rincian: NoKeterangan Jumlah (Rp) Sisa Persediaan dari PT RUPS, pembelian Baja dari PT.

Publik. bahwa koreksi ini seharusnya tidak terjadi karena pencatatanakuntansi Pemohon Banding telah benar;Pendapat bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkanMajelis : buktibukti transaksi atas pengeluaran biaya bahan penolong Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.6.674.959,00 ;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa LaporanKeuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yangdapat membuktikan secara independen

Publik;bahwa Majelis berpendapat, Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat telah melakukankewajibannya menyerahkan Laporan Akhir Tahun, sementara auditdengan Akuntan Publik Terdaftar dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugatakan memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksana audit AkuntanPublik ;d. Bahwa Pasal 6 ayat (3), Perjanjian Kerjasama menyebutkan: PihakPertama Menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakanaudit atas laporan keuangan hotel.

Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 6Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel Anggrek Golden, ayat (1) dan (2)dimana Tergugat berkewajiban menyerahkan laporan keuangan berikut datadata pendukung yang seharusnya dibuat oleh Penggugat dan diserahkankepada Tergugat berdasarkan Pasal 3 menunjuk Akuntan Publik untukdiaudit oleh Auditor dari akuntan publik yang telah ditunjuk yaitu KantorAkuntan Publik Dr.

;15.Bahwa karena kewajiban menurut perjanjian Pasal 6 angka 3 yangmenyatakan Pihak Pertama menunjuk Akuntan Publik terdaftar yang akanmelaksanakan audit atas laporan keuangan hotel. Biayabiayasehubungan dengan laporan audit tersebut dibebankan pada biayaoperasional hotel, maka ditunjuk Kantor Akuntan Publik DR. MohammadZain & Rekan pada tanggal 31 Januari 2007 olen Penggugat Rekonpensi ;16.Bahwa telah terjadi Surat menyurat dari KAP DR.

Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untukmenyerahkan Laporan Keuangan berikut datadata pendukungnyakepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Penggugat Rekonpensi untukdilakukan audit ;8. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk menunjuk AuditorKantor Akuntan Publik DR. H. Mohammad Zain & Rekan untuk mengauditPengelolaan PT. Anggrek Hotel Golden Tahun 20052006 ;9.

Bahwa mengenai audit terdapat dalam Pasal 6 perjanjian yang berbunyi:Pihak Kedua (Termohon) harus menyerahkan Laporan Akhir Tahun(Neraca dan Laba Rugi) serta laporanlaporan lainnya yang diperlukan,yang harus diaudit oleh akuntan Publik terdaftar, Pihak Kedua harusmemberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya audit tersebut ;7. Bahwa Pemohon dengan itikad baik, kemudian menunjuk akuntan publikyakni Kantor Akuntan Publik Dr.

Putusan Nomor 179 K/TUN/2014membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik ProfesiPenunjang Pasar Modal, dengan alasan subjektif akhlak dan moral, tidak berdasarkanadanya pelanggaran di pasar modal dan atau pemalsuan sebagai mana telah difitnahkan(dituduhkan namun tidak terbukti).

Dan dalam proses pendaftarandimaksud penggugat telah memberikan Fotokopi yang telah dilegalisir ataspelatihan penggugat sebagai profesi penunjang pasar Modal (Akuntan Publik)dengan Sertifikat Nomor 003/PPLCLXI/2003 tanggal 7 s.d. 11 April 2003.Sehingga penggugat resmi menjadi Akuntan Publik yang terdaftar padaBAPEPAM sejak tanggal 06 Juni 2003;2 Bahwa berdasarkan Surat BAPEPAM Nomor S674/PM/2004 telah tertanggal 25Maret 2004 (Bukti P3), bahwa penggugat ditegaskan telah memenuhi kewajibanpelengkapan

Danbahkan sampai saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai Akuntan Publik di PPAJP(Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Departemen Keuangan RepublikIndonesia), sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia, dan sebagai Kurator padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan bahkan sebagai pengurus AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia, semua ini menunjukkan Penggugat memiliki Ahlakdan moral yang baik;Jelas Bahwa Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Akuntan Publik Profesi PenunjangPasar Modal

Publik Indonesia(FAPMIAPI) setiap tahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan KetuaBAPEPAMILEK ...

Publik Indonesia (FAPMIAPI) setiaptahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM/LEK ...

KAP K Gunarsa adalah KAP perseorangan yang mana tidakmempunyai Rekanan sesama Akuntan Publik atau nonAkuntan Publik (orang yang terlibat dalam bekerjapembuatan jasa keuangan yang menjadi tugas dan tanggungjawab seorang Akuntan Publik);2. Yang menandatangani, Sdr.

Nomor 5Denpasar dan berdasarkan Surat Tugas Nomor:19/STG/KG/IV/2013 Kantor Akuntan Publik K.

Yang melakukan dan yang membuat laporan:i. bukan seorang akuntan Publik;ii. bukan rekanan Akuntan Publik;ili. bukan rekanan non Akuntan publik;iv. bukan Seorang auditor;v. bukan seorang Pegawai KAP;vi. KAP dan AP K Gunarsa adalah KAP dan APperseorangan tidak mempunyai rekanan AkuntanPublik dan Rekanan non Akuntan Publik semuajasa audit dan ansurans harus dikerjakan oleh APK Gunarsa sendiri;Dengan bukti surat dari:1.

Gunarsa adalah benar akuntan publik yang berdomisili di Denpasar, Baliberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1112/KM. 1/2011. tanggal 11 Oktober20172 Sdr Tony, SE dan Sqr. Antara bukan akuntan publik mau pun rekan non akuntan publikyang terdaftar di Kementerian Keuangan, selain itu yang bersangkutan juga bukan auditoratau karyawan yang bekerja pada KAP K.

Berdasarkan surat dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia AIPI; INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIAindonesian institute of Gertie Futile doce intaatsMomer: OOS4/IWIAPV2014 Jakartla 24 Maret 2014Lampiran: Data Kantor Akuntan Publik daq Akuntan PublixKepada YihIbu Arum AndarvwallJL Tukad Yeh Sungi No. 20RenonDenpasarHak Tanggapan Alas Pengaduan ikan kepada Institut AKAP K.

Publik Drs.

Astinaputera Ekaperkasa secara tegasmenyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Sardjono Budi Sudharnoto belumpernah menerbitkan Laporan Keuangan Audited PT. Astinaputera Ekaperkasa, baikuntuk tahun buku 2003 maupun 2004. Dalam surat tersebut dinyatakan pula bahwaKAPSBS telah menjelaskan hal ini kepada Bapak Wawan Ridwan, SE selakuSupervisor Pemeriksa pada bulan Mei 2006;Bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun 2003 secara nyatanyata dan sah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Neraca per 31 Desember 2004 untukkepentingan tender menunjukkan total aktiva maupun jumlah kewajiban dan ekuitasmasingmasing sejumlah Rp149.402.937.749,00, sedangkan Neraca sebenarnya menurutlaporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Syarbini khsan menunjukkan Total Aktivamaupun Jumlah Kewajiban dan Ekuitas masingmasing sejumlah Rp77.754.514.118,00;Bahwa Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding tahun 2005 yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik Drs. H.B.

Putusan Nomor 600/B/PK/PJK/2014yang nyata dan sah, yaitu yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

publik Drs.