Bali, diatas tanah milik Penggugatserta menolak permohonan pengakuan/penegasan hak Penggugat, adalahtelah melanggar ketentuan pasal 41 UU No.5/1960 jo pasal 25 PeraturanMenteri Dalam Negeri No.5/1973, yang menentukan Hak pakai hanya dapatdiberikan atas tanah Negara/tanah milik perorangan yang telah dilepaskanhaknya melalui pembebasan tanah dengan pemberian ganti rugi kapadapemiliknya ;Disamping itu Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 23 PP No.24/1997,jo pasal 60, 76 Peraturan Menteri Negara Agararia

Peraturan Menteri Negara Agararia/BPN No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, Pasal 76 mengatur bahwa : (1) Permohonanpendaftaran tanah harus disertai dokumen asli yangmembuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997; (2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidakada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapatdilakukan

Peraturan Menteri Negara Agararia/BPN No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, Pasal 76 mengatur bahwa : (1) Permohonanpendaftaran tanah harus disertai dokumen asli yangmembuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997.; (2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidakada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu

Peraturan Menteri Negara Agararia/BPN No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, Pasal 76 mengatur bahwa : (1)Permohonan pendaftaran tanah harus disertai dokumen asliyang membuktikan adanya hak yang bersangkutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997.; (2) Apabila buktikepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atasbidang tanah itu dapat

Bahwa Tergugat /Terbanding , Tergugat Il / Terbanding II dan Tergugat Ill / Terbanding IIIyang memiliki Akte Penyerahan/Ganti Rugi yang didasarkan kepada SuratKeterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Pagar Merbau III padatanggal 10 Juli Tahun 2000 tidak sah, sebab penerbitan hak baru diatastanah yang telah bersertipikat telah betentangan dengan Undang UndangNo.5 Republik Indonesia tentang Pokok Pokok Agararia dan UndangUndang No.30 Tahun 2014 tentang Adninisterasi Pemerintahan dan AzasAzas Umum

Peraturan Menteri Negara Agararia No.3 tahun 1977Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sejak terbitnya Keputusan Tata UsahaNegara oleh Kepala Desa Pagar Merbau III tahun 2000, berupa SuratKeterangan Tanah yang digunakan oleh para penjual tanah aquo kepadaPara Tergugat I/Terbanding , Tergugat II/Terbanding Il dan Tergugati/Terbanding Ill maka sejak itu. pula Kepemilikan tanah ParaTergugat/Terbanding adalah tidak sah karena telah tumpang tindih dengantanah milik Penggugat/Pembanding yakni Sertipikat No

Peraturan Menteri Negara Agararia No.3 tahun 1977Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sejak terbitnya Keputusan Tata UsahaNegara oleh Kepala Desa Pagar Merbau III tahun 2000 , berupa SuratKeterangan Tanah yang digunakan oleh para penjual tanah aquo kepadaPara Tergugat I/Terbanding , Tergugat II/Terbanding Il dan Tergugati/Terbanding Ill maka sejak itu. pula Kepemilikan tanah ParaTergugat/Terbanding adalah tidak sah karena telah tumpang tindih dengantanah milik Penggugat/Pembanding yakni Sertipikat

Perolehan dan Penguasaan Tergugat I atas tanah tersebut dari tahun 1997 demikianpula Penggugat II dan Penggugat III sejak tahun 1999, jauh sebelum diterbitkannyaSertifikat tersebut oleh Tergugat yaitu tahun 2005 ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut telahmelanggar Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agararia Jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.

NABU, Pejabat Agararia Palu, yang dialihtugaskan ke Poso ;Bahwa karena menurut hukum Bupati Poso saat ini selaku Tergugat harus mempertanggungjawabkan kebijakan Bupati sebelumnya yang salah,termasuk kebijakan mantan Bupati Poso Drs. R.P. Marto Herlan Koeswandiyang membuat Surat Penunjukan No. II/SubDITAG.3/1/78 untuk membagibagitanah milik ahli waris yang menjadi objek sengketa seluas + 2.945,62 m?

Milik Nomor : 1001 Kelurahan Kalabahi Tengah,Pemegang Hak : GABRIEL ISHAK DUKA, tanggal 2091990 danSurat Ukur Nomor : 1055, Luas 815 M2, tanggal 2091990.Dengan demikian Dasar hukum dan perolehan tanah milik Gabriel IsakDuka ( Ayah / Suami Para Penggugat ) sebagaimana dimaksud padaPosita point 1 diatas adalah dilakukan lewat prosedurdan tahapan yangbenar sesuai :v Pasal 19 Bagian II tentang Pendaftaran Tanah UndangUndang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.Y Peraturan Menteri Agararia

Peraturan MenteriPertanian dan Agararia No. 2 Tahun 1962 tentang PenegasanKonversi dan Pendaftaran bekas Hakhak Indonesia atas tanah.v Peraturan Pemerintaha Nomor 10 Tahun 1961 jo PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Y Peratran Menteri Dalam negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang KetentuanKetentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNo. 50 tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penegasan Hak atas Tanah.

LOBERTUS MULLE,SH pada Kamis tanggal25 Oktober 2018 dalam persidangan mengatakan bahwa ada kekeliruandalam pencatatan di gambar sertifikat bagian Barat, maka tindakan tersebuttelah menyalahi Peraturan Menteri Negara Agararia/Kepala BPN No. 9Tahun 1999 tentang cacat hukum administrasi.Bahwa saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor an.LOBERTUS MULLE,SH pada Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dalampersidangan tidak dapat memberikan/menunjukkan buktibukti suratsehubungan dengan proses penerbitan

,atas nama Pemegang Hak Drg.Tuti MHerawati Daulay Surat UkurNomor : 1069/41 LLP/2005 tanggal 22 Desember 2005dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, karenaTergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebuttelah melanggar Pasal 19 Undang Undang Nomor : 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agararia Jo. Pasal 18ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.

dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selakuPejabat Tata Usaha Negara yang mengemban dan penanggungjawab tugas umum pemerintahan khususnya dalam bidangpemberian tanda bukti hak kepemilikan tanah, yang berisitindakan hukum ~~ Tata Usaha Negara berupa pemberianSertifikat Hak Milik kepada ODrg.Tuti Herawati Daulay(Tergugat II Intervensi), berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku khususnya Undangundang Nomor : 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agararia

bahwa Pihak Penggugat telah membantah dalil eksepsitersebut di atas dengan mendalilkan bahwa yang menjadi pokok alasan mengajukan37gugatan adalah mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milikatas nama Jailani Hasyim (Objek Sengketa) tidak sesuai prosedur sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pengenaan TarifPelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan DataPertanahan dan Informasi Pertanahan, Surat Edaran Menteri Negara Agararia

menerbitkan objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknyamendalilkan terdapat kepentingan dirinya yang dirugikan oleh tindakan Tergugatdalam penerbitan objek sengketa a quo yang tidak sesuai prosedur karena dinilaitelah melanggar peraturan Perundangundangan khususnya Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2002 tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran danPemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan InformasiPertanahan, Surat Edaran Menteri Negara Agararia

Peraturan Menteri Negara Agararia/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dimana pada pokoknyaditegaskan permohonan hak yang diajukan harus ada kesesuaian antaradata yuridis dengan data fisik; . Bahwa, dikarenakan terhadap permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milikyang diajukan oleh Drs.

Luas : 870M2 padaLetter C Nomor : 794/Mundu , Atas nama: SOSRO PAWIRO/ TERGUGAT belum pernah diajukan pendaftaran ke JAWATAN AGARARIA DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA (Sekarang BPN Sleman) sebagaimanadiamanahkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Daerah IstimewaYogyakarta Nomor : 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang syah bagi hak milikperseorangan turuntemurun atas tanah ( Erfelijk individueel bezitrecht );12.Bahwa, berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah IstimewaYogyakarta Nomor : 12 Tahun 1954 tentang

Pada tanggal 8 Juni1987 Kepala Kantor Agararia An. Bupati Kepala Daerah Tk.IJ Kapuas mengeluarkanSertifikat Hak Pakai (Bukti T32).Demikian proses tanah hak pakai yang dibangun Kantor Balai Nikah Kecamatansebagai bukti syah dan kuat serta mempunyai kekuatan Hukum daripada suratperwatasan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung;Eksepsi Tergugat IV:Bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik sah dari lokasi tanah tersebut karenamasih ada ahli waris lain selain Hambit Lantja (Penggugat).

Kepala Desa /Camat ataupun Notaris PPAT), sehingga proses pembuatan SURATPENYERAHAN tanggal 07 September 2007 telah bertentangan denganUndangUndang ( Vide Pasal 95 Peraturan Menteri Agararia (PermenAgraria) No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ;Memang benar tanah / sawah (objek perkara) adalah merupakan hartabersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Penggugatdengan suaminya Alm. ST.

dandinazegelen,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telahsesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P11);M@)Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abas Ismail ( Pewaris )Nomor 474.3/11/2021 tanggal O02 Februari 2021 dari Kantor KelurahanSango Kecamatan Kota Ternate Utara, bukti tersebut bermeterai cukup dandinazegelen,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telahsesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P12);WY Fotokopi Sertitikat Hak Milik No.239 dari Kantor Agararia

membangun rumah diatas tanah yang didapatTaran oga berupa rumah berbentuk rumah atap ( rumah gabah )bersama dengan istri kKeduanya dan sekarang rumah tersebutsudah berbentuk parmanen abas ismail bersama istri ketiganya; Saksi tidak kenal; Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 ( satu )Ayah lain ibu;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahannya, para Tergugat/Turut Tergugatmengajukan alat bukti tulis dan 2 orang saksi sebagai berikut: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.239 dari Kantor Agararia

Bahwa Surat Kepala Direktorat Agraria Daerah Khusus lbukota Jakartatanggal 11 April 1985 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensiadalah tidak jelas, tidak mempunyai nomor surat, bukan juga UndangUndang, bukan Peraturan Agararia, bukan Surat Keputusan atau SuratEdaran, jadi Tergugat IV dan V Konvensi/Para Penggugat Rekonvensimenolak Surat yang didalilkan Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensipada poin 7 dalam Gugatan Konvensi setidaktidaknya tidak memiliki ikatan..

Bahwa Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Kepala DirektoratAgraria Daerah Khusus lbukota Jakarta tanggal 11 April 1985 sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah tidak jelas, bukan juga UndangUndang, bukan Peraturan Agararia, bukan Surat Keputusan atau SuratEdaran, jadi Tergugat IV dan V Konvensi/Para Penggugat Rekonvensimenolak Surat yang didalilkan Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensipada poin 8 dalam Gugatan Konvensi setidaktidaknya tidak memiliki.

sangkalannya para Tergugattelah mengajukan bukti surat bertanda T1&T21 sampai dengan T1&1T28 serta 2(dua) orang Saksi, yaitu Sennaini dan Daming yang telah memberi keteranganberdasarkan sumpah menurutcara agama masingmasing;Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugatyaitu Fotokopi gambar Situasi Nomor 101/1976 tertanggal 13 Pebruari 1976(bukti T1&T21), Fotokopi Surat Permohonan atas nama Lakede kepada KepalaHalaman 12 dari 17Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN SdrDirektorat Agararia

Wali Kota Tidore Kepulauan; Selanjutnya disebut sebagai TergugatKementarian Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalCq.

MENTERI AGARARIA KEPALA BPN Cq. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALDKI JAKARTA Cq.

Djatinangor, tanggal1 Maret 1959 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidakdiperlihatkan aslinya,, selanjutnya diberi kode P 25;Foto copy Surat Centraal Bureau voor Genealogie, tanggal 11 Agustus1979, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidak diperlihatkanaslinya,, selanjutnya diberi kode P 26;Foto copy Surat Centraal Bureau voor Genealogie, tanggal 8 Agustus1979, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidak diperlihatkanaslinya,, selanjutnya diberi kode P 27;Foto copy Surat Kantor Inspeksi Agararia

Jawa Barat, tanggal 10 April1967 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidak diperlihatkanaslinya,, selanjutnya diberi kode P 28 ;Foto copy Nota Dinas Dirjend Agararia Jakarta, tanggal 23 April 1988 dantelah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidak diperlinatkan aslinya,selanjutnya diberi kode P 29;Halm 24 dari 47 hal Putusan No. 2498/Pdt.

Kesepakatan mana oleh keduanya telah saling dipenuhi.H.Idris Sila telah menbayarkan ganti rugi dimaksud pada pemerintah KabupatenBima melalui seorang pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Bima, berlangsungdi Kantor Desa Rupe dengan disaksikan oleh Kepala Desa Rupe yakni saksiH.MSaleh dengan seorang petugas dari Agararia Kabupaten Bima bernamaIsmail Jakariah pada tahun 1974. Setahun kemudian yakni mulai tahun 1975,H.Idris Sila mulai menguasai dan menggarap tanah sengketa.

Hukum Agararia mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunyahukum adat disamping Hukum Agraria yang didasarkan HukumBarat;d. bagi rakyat asli Hukum Agraria penjajahan itu tidak menjaminkepastian hukum;Berpendapat :a. Bahwa perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkanatas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjaminkepastian hukum bagi selurun rakyat Indonesia dengan tidakmengabaikan unsurunsur yang bersandar pada hukum agraria;b.