Berita Acara Sita Eksekusitanggal 25 Juli 2013 No. 32/ PEN.EKS/ APHT/ 2013/ PN.TNG. Jo.

Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 11 Juli132013 No.32/PEN.EKS/ APHT/2013/PN.TNG. beserta Berita Acara Sita Eksekusitanggal 25 Juli 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG. Jo.

/2013/ PN.TNG. beserta Berita Acara Tegoran tertanggal 26 Juni2013 No.32/PEN.EKS/APHT/ 2013/PN.TNG.

Penetapan Sita Eksekusitertanggal 11 Juli 2013 No.32/PEN.EKS/ APHT/2013/PN.TNG. beserta BeritaAcara Sita Eksekusi tanggal 25 Juli 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG.Jo.

Mei 2013; 10.T.I10Penetapan Sita Eksekusi No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG. tanggal11 Juli 2013; 11.T.L11Berita Acara Sita Eksekusi No. 32/BA/PEN.EKS/APHT/2013/ PN.

APHT Nomor 84/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13 September 2002,dengan lampiran foto copy SHM Nomor 183, tanggal 12062002, luas2.730 m*, atas nama Ishak Ranga Dja;b. APHT Nomor 85/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13 September 2002,dengan lampiran foto copy SHM Nomor 99, tanggal 18072002, luas1.321 m?

Nomor 84/ES/APHT/IX/2012 tanggal 13 September 2002dan APHT Nomor 85/ES/APHT/IX/2012 tanggal 13 September 2002yang dibuat Tergugat Il telah mengabaikan prinsip kehatihatian dankepatutan tentang kebenaran serta telah mengabaikan aturan tentangpembuatan akta otentik sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris jo.

, masingmasing berupa:e APHT Nomor 84/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13 September2002, dibuat di hadapan Clemens Nggotu,S.H., Notaris/PPATdi Ende dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat Nomor 93/2002, tanggal 25 September 2002, sebesarRp242.400.000,00;e APHT Nomor 85/ES/APHT/IX/2002, tanggal 25 September2002, dibuat di hadapan Clemens Nggotu,S.H., Notaris/PPATdi Ende dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat Nomor 92/2002, tanggal 25 September 2002, sebesarRp158.180.000,00;Tindakan tersebut adalah

Bahwa pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalamkeputusannya Nomor 133/PDT/2013/PTK., tanggal 24 Maret 2014halaman 12 (dua belas) yang mengatakan: Akta Pemberian Hak Tanggung (APHT) Nomor 85/ES/APHT/IX/2012, tanggal 13 September 2002 ditandatangan sendiri olehPenggugat Ishak Ranga Dja di hadapan Clemens Nggotu,S.H./Notaris/PPAT dan; Akta Pemberian Hak Tanggung (APHT) Nomor 85/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13 September 2002 ditandatangan sendiri olehPenggugat di hadapan Clemens Nggotu,S.H.

,tanggal 10 Mei 2002, serta APHT Nomor 84/ES/APHT/IX/2002, tanggal13 September 2002 dan APHT Nomor 85/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13September 2002, jika dihubungkan dengan agunan/jaminan berupa SHMNomor 99, tanggal 18 Juli 2002 dan SHM Nomor 183, tanggal 12 Juni2002 terlinat kedua SHM tersebut terbit tanggal 12 Juni 2002 dan tanggal18 Juli 2002, dan APHT terbit bulan September 2002, hal tersebutmenunjukkan bahwa 2 SHM tersebut adalah merupakan SertipikatPerubahan, karena diterbitkan setelah Perjanjian

Bahwa Penggugat telah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu : Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April252004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an.Drs. Joseph De Haan ; Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No.134/SK an.

Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari 2015menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelahditunjukan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengantegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHTtersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telahmenandatangani APHT tersebut;26Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuatAPHT.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dipermasalahkandalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menyatakanAkta tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata adalah AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004,padahal APHT yang dibuat oleh Tergugat III adalah APHT Nomor : 75/2004dan APHT Nomor. 76/2004, bukan APHT Nomor 35/2004 dan 76/2004..

Bahwa Pengguggat dalam posita angka 9 mempersoalkan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004, yang dibuatoleh Tergugat Ill, dan dalam Petitumnya Penggugat meminta kepadaPengadilan untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004.

)Nomor: 143/APHT/JBG/V/2001, dan seharusnya terdakwa mengetahui untuk menyewakangudang tersebut harus seijin tertulis dari pihak Bank BRI Cabang Jombang.

Bahwa benar setelah itu pada tanggal 04 Mei 2011 dibuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) nomor: 143/APHT/JBG/V/2001 oleh Notaris WIWIKHIDAJATI, SH. Bahwa benar sebelum para pihak mendatangani APHT tersebut pihak Notaris telahmenjelaskan isi dari APHT yang akan mereka tandatangani tersebut.Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mengetahui dan sebagai saksi pada saatpembuatan APHT tersebut adalah selain saksi juga HERI SUCI NINGSIH pegawaiKantor Notaris yang sama.

Bahwa benar setelah itu pada tanggal 04 Mei 2011 dibuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) nomor: 143/APHT/JBG/V/2001 oleh Notaris WIWIKHIDAJATI, SH.

Bahwa benar sebelum para pihak mendatangani APHT tersebut pihak Notaris telahmenjelaskan isi dari APHT yang akan mereka tandatangani tersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;S16Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mengetahui dan sebagai saksi pada saatpembuatan APHT tersebut adalah selain saksi juga INDAYAH pegawai KantorNotaris yang sama.

) Nomor: 143/APHT/JBG/V/2001,dan seharusnya terdakwa mengetahui untuk menyewakan gudang tersebutharus seijin tertulis dari pihak Bank BRI Cabang Jombang.

tersebut diperoleh penjelasan sebagaiberikut :Bahwa, sertifikat yang dibebani hak tanggungan adalah sertifikat kedua, yaitu sertifikatpengganti yang hilang ;Bahwa, APHT yang digunakan sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak TanggunganNomor 2056/2007 adalah APHT Nomor 32/2007, tanggal 9 Maret 2007 ;Bahwa, penerbitan sertifikat kedua sebagai pengganti yang sertifikat hilang atas namaPenggugat adalah telah dikeluarkan melalui prosedur ???

Nomor 276/2004 yang dilaporkan danditandatangani oleh Tergugat III dengan menggunakan nama Penggugat seolaholahbenar Penggugat merasa kehilangan, padahal secara de facto Penggugat tidak pernahmerasa kehilangan APHT tersebut ;Mengenai proses dibuatnya dua buah APHT, yaitu Nomor 276/2004 dan Nomor32/2007 oleh Tergugat II tanpa adanya pembatalan maupun pemberitahuan terlebihdahulu atas APHT Nomor 276/2004 ;Mengenai proses pendaftaran Hak Tanggungan atas Perjanjian Kredit Nomor 31,tanggal 23 Desember

) Nomor 32 Tahun 2007, sedangkan telah terungkap fakta hukum bahwatelah diterbitkan juga APHT Nomor 276 Tahun 2004 dan hingga saat ini masihberlaku, jadi dalam perjanjian KPR antara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (BCA) terdapat 2 (dua) APHT, yaitu APHT Nomor276 Tahun 2004 dan APHT Nomor 32 Tahun 2007, selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996, seharusnyaAPHT Nomor 276 Tahun 2004 yang harus diberlakukan sebagai accessoirPerjanjian

No.285 PK/PDT/2013(APHT) adalah telah sesuai dengan hukum karena penghitungan waktu menurutundangundang adalah selambatnya dalam tenggang waktu 7 hari sejakpenandatanganan APHT bukan sejak perjanjian kredit, justru Pemohon PeninjauanKembali mempermasalahkan tentang waktu 3 tahun 3 bulan adalah terhitung sejakpenandatanganan APHT Nomor 276/Tahun 2004 yang jika dihitung secara benar,maka waktunya adalah 3 tahun 3 bulan dan kontradiktif yang terjadi adalah dengansecara mudahnya Judex Facti menunjuk

pada APHT Nomor 32/ Tahun 2007 adalahsah secara hukum, sedangkan secara hukum Judex Facti menyatakan benar adanyaPerjanjian Kredit Nomor 31 Tahun 2003, jika konsisten dengan pertimbanganhukum tersebut, maka seharusnya yang berlaku adalah APHT Nomor 276/Tahun2004 karena APHT tersebut merupakan accessoir dari Perjanjian Kredit Nomor 31Tahun 2003 dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung yangmenyatakan APHT Nomor 32/Tahun 2007 sah adalah sangat keliru karena yangmendasarinya adalah Perjanjian

No. 83 PK/Pdt/2012datang di kantor Terlawan Il yang terletak di Jalan Raya SoloTawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar ;Bahwa anehnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) seolaholahdibuat di hadapan Terlawan II ;Bahwa para Pelawan sangat terkejut dan janggal sekalii ;11.Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka pembuatan/prosedur pembuatan Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangdibuat pada tanggal 31 Agustus 2006 terhadap:1.Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006tanggal

Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;.

Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggura/n Suparno ;Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggura/n Suparno bin Atmo Pawiro ;Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/20124.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 6191/DesaMunggur a/n Suparno ;2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/DesaMunggur a/n Suparno ;3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/DesaMunggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/20124.

a/n Suparno ;Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmo Pawiro ;Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Munggura/n Aries Suparno ;Adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi

APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang akan dilakukanmelalui Turut Terlawan III dimana sebelum adanya Penetapan LelangEksekusi dimaksud telah dibuat Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN JktTim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27September 2011 tentang teguran/ aanmaning dan Penetapan Nomor24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor18/2010 tanggal 22 Desember 2011 tentang Sita Eksekusi;5.

APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tentang Aanmaning, SitaEksekusi, Sita Jaminan dan Lelang Eksekusi yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Jakarta Timur adalah Batal;Selanjutnya diperbaiki sebagai berikut:Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1476 K/Pdt/20157. Menyatakan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011tentang teguran/ aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt TimJo.APHT Nomor 97/2008 Jo.

APHT Nomor 18/2010 tanggal 22Desember 2011 tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT 1 Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang dikeluarkanPengadilan Negeri Jakarta Timur Batal;8. Petitum Perlawanan pada poin8 tertulis sebagai berikut:8.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Hal. 17 dari 26 hal.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 22 Desember 2011tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim joAPHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 14 Maret 2012tentang Lelang Eksekusi adalah batal.Menyatakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan diangkat dan selanjutnyamemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmelaksanakan

2006berdasarkan APHT No : 620/APHT/XII/2005 tanggal 9Desember 2005.Hak Tanggungan peringkat III dan telah diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No : 08691 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 599/APHT/2006 tanggal 29September 2006.b SHM No: 00656/Bulakamba atas nama Solikin suami Sairoh. 11 e SHM tersebut dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telahditerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No : 6027/c/HT/05tanggal 17 Februari 2005 berdasarkan APHT (Akta PemberianHak Tanggungan) No : 03/APHT/

I/2005 tanggal 6 Januari2005.e Hak Tanggungan peringkat II dan telah diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No : 08689 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 597/APHT/2006 tanggal 29September 2006.e Hak Tanggungan Peringkat III dan telah diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No : 08690 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 598/APHT/2006 tanggal 29September 2006.c SHM No: 685/Bulakamba atas nama Solikin dan Sairah.e SHM tersebut dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telahditerbitkan Sertifikat

Hak Tanggungan No : 08692 tanggal 31Oktober 2006 berdasarkan APHT No : 600/APHT/2006tanggal 29 September 2006.e Hak Tanggungan peringkat II dan telah diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No : 10968 tanggal 14 Januari 2008berdasakan APHT No : 821/2007 tanggal 12 Desember 2007.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atas SHMSHM tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Foto... eeeFoto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 7442/c/HT/06 tanggal 20 Januari 2006berdasarkan APHT No : 620/APHT/XII/2005, tertanggal 9 Desember 2005,selanjutnya diberi tanda T.13 ;14.15.16.17.18.19.20.21.22.2%21Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 08691/2006 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 599/APHT/2006, tertanggal 29 September 2006, selanjutnyadiberi tanda T.14 5Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 08689/2006 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 597/APHT/2006,

tertanggal 29 September 2006, selanjutnyadiberi tanda T.15 ; = 22 ==Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 08690/2006 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 598/APHT/2006, tanggal 29 September 2006, selanjutnyadiberi tanda T.16 5Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 08692/2006 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 600/APHT/2006, tertanggal 29 September 2006, selanjutnyadiberi tanda T.17 ;Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 10968 tanggal 14 Januari 2008berdasakan APHT No :

Menyatakan Akta Hak Tanggungan No. 83/APHT/BackNI/2005dan Akta Hak Tanggungan No. 321/APHT/BackNI/2005 sertasegala surat surat sehubungan dengan peralihan hak baikdari Tergugat kepada Tergugat III maupun kepada TergugatIV atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum ;9. Menyatakan ParaTergugat tidak terikat denganperjanjian kredit antara Tergugat dengan Tergugat III danTergugat IV ;10.

Menyatakan bahwa perbuatan ParaTergugat Rekonvensi yangmenggugat Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensisebagai telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukumterkait dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Back/II1/2005 tertanggal18 Maret 2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 324/APHT/UjgNI/2005 tertanggal30 Juni 2005, padahal apa yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi tersebut telah menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

H.Halide ;Menyatakan tanah dan = bangunan yang terdaftar dalamSertifikat Hak Milik No. 325/Kampung Baru Gambar Situasi No.50/1976 itanggal 8 April 1976 adalah harta bersamaAlm.H.Halide dengan Penggugat ;Menyatakan bahwa ParaPenggugat berhak atas obyek sengketa ;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Bck/II1/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.321/APHT/BckIV1/2005 serta segala surat surat yangberhubungan dengan peralihan hak baik dari Alm.

Hal ituberarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan darisalah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengaratau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkanpendapatnya ;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Makassar dan atauPengadilan Negeri Parepare) telah salah dalam menerapkanhukumnya dengan memberikan putusan yang menyatakan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 83/APHT/BcK/III/2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan

peralihan hakbaik = dari alm Ashad bin Halide kepada Tergugat IVmaupunTergugat V dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Karena bukti yang mendukung untuk membatalkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan peralihan hakbaik dari (Alm) Ashad bin Halide kepada fTergugat VHal. 15 dari 18 hal.

Alin Ardinal Widjaksana, S.H., M.Kn;: Fotocopy dari fotocopy Akta Perubahan Perjanjian KreditAtas Nama: PT Sinarlestari Ultrindo No. 061/Prb.PK/Bandung/2017 tanggal 06 September 2017;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 683/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 684/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 62/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari

fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 63/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 64/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 196/2013, tertanggal 21 Mei 2013;Hal. 67 Putusan No.15/Pdt.Sus.Gugatan LainLain/PN.Niaga.Jkt.Pst35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.Bukti P35Bukti P36Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti

P47Bukti P48Bukti P49: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 92/2014, tertanggal 10 April 2014;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 173/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 174/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) No. 19/2016, tertanggal 5 Februari 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 139/2016, tertanggal 16 Mei 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 112/2016, tertanggal 26 Juli 2016;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2675/2011, tertanggal 9 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2674/2011, tertanggal 09 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2955/2012, tertanggal 9 Juli 2012

Bukti T.127Tanggungan (APHT) No.196/2013, tertanggal 21 Mei 2013yang dibuat dihadapan Erny Kencanwati, PPAT/NotarisKota Bandung;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Hak Tanggunganberdarsakan Sertifkat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor:08144/2015, dengan nilai penjaminan sebesarRp.773.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta limaratus ribu Rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Bandung pada tanggal 13 Agustus 2015,berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.174/2015, tertanggal

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHM No4478/KelurahanNusukan, dibuat oleh dan dihadapanYuliartiDwiNastiti, SH,MH, MKn, selaku PPAT Kota Surakarta, bukan oleh Asih Sari Dewi,Notarisdan PPAT Kota Surakarta (Tergugat Ill), sebagaimanaposita no. 5 ;.

Terhadap pencatatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh dan dihadapan Yuliarti Dwi Nastiti, SH, MH, MKn, selaku PPAT KotaSurakarta oleh Tergugat telah sesuai dengan standar pelayanan pertanahansebagaimana yang diatur dalam Perkaban No.1 Tahun 2010 jo.Pasal 44 PPNo.24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 s.d Pasal 119 PMNA/KBPN/No.3 Tahun1997 ;.

) di hadapan Notaris Asih Sari Dewanti, SH di Surakartakarena APHT tersebut bukan dibuat oleh Notaris Asih sari Dewanti, SH tetapidi buat oleh Notaris Yuliati Dwi Nastiti,SH,MH,MKN di Surakarta ;Bahwa APHT tidak bisa dibatalkan karena pada saat penandatanganan APHTPeringkat pertama NO. 342/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat olehYuliati Dwi Nastiti,SH,MH,MKN di Surakarta Usia Penggugat masih belumHalaman & dari 14 Putusan No.293/Pdt.G/2016/PN Sktcukup umur ( Lahir 5 April 1994 ) Sehingga tdak

perlu ikut menghadap danmenandatangani APHT melainkan melalui mekanisme pengampuan, sehinggadengan demikian APHT tersebut sah demi hukum dan memiliki kekuatan yangmengikat;8.

Menyatakan bahwa APHT No 3342/2014 Tanggal 12 Juni 2014 dan SertifikatHak Tanggungan No 01934/2014 Tanggal 8 Juli 2014 sah demi hukum dantidak bisa dibatalkan ;3.

dan tidak berubahdi Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga; Pasal 4 APHT yang dibuat dihadapan Muliady Angkawidijja, SH.

Bahwa Aktaakta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) masingmasingdan berturutturut sebagai berikut :e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015Nomor : 116/2015Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2017/PN Skte Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015Nomor : 117/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 278/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 279/2015Kesemuanya dibuat di hadapan Tergugat Ill

Bahwa sesuai dengan pasal 4 dalam AktaAkta Pemberian HakTanggungan (APHT) masingmasing dan berturutturut sebagai berikut:e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015Nomor : 116/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015Nomor : 117/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 278/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 279/2015Dimana kesemuanya dibuat di hadapan Tergugat Ill, selaku PejabatPembuat Akta Tanah

Bahwa menyatakan sah secara hukum atas AktaAkta PemberianHak Tanggungan (APHT) sebagai berikut:e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret2015 Nomor : 116/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret2015 Nomor : 117/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni2015 Nomor : 278/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni2015 Nomor : 279/2015Yang Kesemuanya dibuat dihadapan Tergugat Ill, selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Salatiga.3.

) masingmasing dan berturutturut yaitu Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015 Nomor : 116/2015, AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015 Nomor : 117/2015,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015 Nomor :278/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 279/2015 Kesemuanya dibuat di hadapan Tergugat Ill, Notaris selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di kota Salatiga, telah memenuhi syaratdan kaidah hukum yang berlaku dikarenakan

Jo.Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) No. 1178/2010 tersebut telahmemenuhi tahaptahap dan prosedur sewajarnya sesuai hukum sehinggaKetua Pengadilan Tangerang telah mengeluarkan Penetapan Aanmaningtertanggal 30 Mei 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG. Jo Berita AcaraTegoran tanggal 26 Juni 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/ 2013/PN.TNG. Jo.Penetapan Sita Eksekusi tanggal 11 Juli 2013 No.32/ PEN.EKS/ APHT/ 2013/PN.TNG. Jo.

Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2015/PT BTN1411.12.PEN.EKS/ APHT/ 2013/ PN.TNG. Jo.

Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 11 Juli 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG. beserta Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25 Juli 2013No.32/PEN.EKS/APHT/ 2013/PN.TNG. Jo.

/2013/ PN.TNG.beserta Berita Acara Tegoran tertanggal 26 Juni 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG.

Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 11 Juli 2013 No.32/PEN.EKS/ APHT/2013/PN.TNG. beserta Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25Juli 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG. Jo.

Photo copy Sertifikat HakTanggungan No.01/1998 tanggal 16Januari 1998 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.268/PPAT/TL.IV/1997, tanggal 24Desember 1997, telah disesuaikandengan aslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 312;Photo copy Sertifikat HakTanggungan No.04/1998 tanggal 23Januari 1998 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.26/PPAT/APHT/I/1998, tanggal 03Januari 1998 telah disesuaikandengan aslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 313 ;Photo copy

Sertifikat TanggunganNo.29/1998, tfinegal 06 April 1998berikut Akta Pemberian Hak19.20.al.22.Tanggungan (APHT)No.30/PPAT/APHT/III/98, tanggal 16Maret 1998 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T.3 14;Photo copy Sertifilat HakTanggungan No.30/1998, tanggal 06April 1998 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.28/PPAT/APHT/III198 tanggal 16Maret 1998 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 315 ;Photo copy Sertifikat

berikut AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT)No.127/2002, tanggal 16 September2002 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 320;Photo copy Serfifikat HakTanggungan No.04/2002, tanggal 06Agustus 2002 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.01/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli2002 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 3 21 ;26.

Photo copy Sertifikat HakTanggungan No.05/2002, berikut AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No.02/HT/WT/2002, telah disesuaikandengan aslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 322;27.

Photo copy Sertifikat HakTanggungan No. 11/2002, tanggal 06Agustus 2002 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.08/HT/WT/2002, telah disesuaikandengan aslinya dipersidangan,,untuk selanjutnya diberi tanda MT.3 28;33. Photo copy Sertifi.kat HakTanggungan No.12/2002, tanggal 06Agustus 2002 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.09/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli2002 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 329;34.

April 2010 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No : 54/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret2010.SHM No. 128/Bulaksari atas nama Srimonto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I dan telahditerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No : 83/1997 tanggal 03Februari 1997 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No : 02/1/APHT/SG/1997 tanggal 17 Januari 1997.Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat IIdan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No

April 2010 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No : 57/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret2010.SHM No. 00330/Bulaksari atas nama Sri Monto yang telah diikatdan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 00518/2010 tanggal 13 April2010 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No :55/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.SHM No. 00317/Kwigaran atas nama Sri Monto yang telah diikatdan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telah diterbitkanSertifikat

No : 0029/2006 tanggal 19 Januari 2006berdasarkan APHT No : 04/HT/SRG/I/2006 tanggal 04 Januari 2006.

/SG/1997 tanggal 17 Januari1997, Nomor:4/SRG/HT/I 2004 tanggal 9 Januari 2004, Nomor:03/HT/SRG/I/2006 tanggal4 Januari 2006, Nomor: 18/HT/Kss/1 2008 tanggal 29 Januari 2008, Nomor:64/APHt/SRG/IV/2009 tanggal 22 April 2009, Nomor:55/APHT/SRG/IIl/2010 tangggal23 Maret 2010, Nomor:56/APHT/SRG/III/2010 Tanggal 22 Maret 2010, Nomor:54/APHT/SRG/II/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Nomor:57/APHT/SRG/III/2010tangggal 23 Maret 2010 jo.

/SG/1997 tanggal 17 Januari 1997, Nomor:4/SRG/HT/I/2004 tanggal 9 Januari 2004,Nomor:03/HT/SRG/I/2006 tanggal 4 Januari 2006, Nomor: 18/HT/Kss/ 2008 tanggal 29Januari 2008, Nomor:64/APHt/SRG/IV/2009 tanggal 22 April 2009, Nomor:55/APHT/SRG/I1/2010 tangggal 23 Maret 2010, Nomor:56/APHT/SRG/III/2010 tanggal 22Maret 2010, Nomor:54/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Nomor:57/APHT/SRG/I1/2010 tangggal 23 Maret 2010 yang berbunyi:"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya,

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mei 2013, Alm.

Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) Nomor: 288/APHT/MTG/V/2011;Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Sdrb)C)d)13Kemudian pada tanggal 24 Mei 2012, Alm.

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mel 2013, Alm.

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 288/APHT/MTG/V/2011; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat 11 No.905/HT/2012 Jo. Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 298/APHT/MTG/V/2012; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat II (Ketiga) No.1119/HT/2014 Jo. Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) No. 329a/MTG/V/2013 atas sebidang tanah danbangunan berdasarkan SHM No. 323/Wala tercatat atas nama MASITA BTSETTUANG;6.

Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 785/HT/2011, JoAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.288/APHT/MTG/V/2011,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 7 ;. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 905/HT/2012, danAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.298/APHT/MTG/V/2012,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 8 ;.

Bahwa Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu : Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402an. Drs.

Gatot Bowonseetbersamasama dengan para pemilik sertifikat (termasuk Yosep De Bahwa sebelum menandatangani APHT kepada debitur dan kepadapara pemilik sertifikat dibacakan Perjanjian Kredit dan APHT,antara lain tentang besarnya kredit dan besarnya nilai masingMaSing jaMinan; ++ += one on ene nee ro cnn re mene cen ene none Setelah pemilik jaminan menandatangani APHT juga diberikanpenjelasan mengenai risikorisiko apabila sertifikat tersebutmenjadi agunan kredit, bahwa sertifikat tersebut akan disimpanoleh

Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari2015 menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelahditunjukan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengantegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHT PUTUSAN NO: 04/P dt.G/2015/PN.Sru Hal. 37tersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telahmenandatangani APHT tersebut; Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuatAPHT.

Bahwa didalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda Yang Berkaitan DenganTanah, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuanpembatalan APHT, karena APHT yang sudah didaftarkan di KantorPertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) mempunyaikekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap; ++ = = +Bahwa kekuatan pembuktian APHT yang telah didaftarkan dan disahkandengan SHT oleh Badan Pertanahan Nasional

Bahwa Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 12/11/2013 danperubahannya Perjanjian Kredit No 01 tanggal 04/08/2014 besertapengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 danPerjanjian Kredit No : 32 tanggal 12 November 2013 besertapengikatan jaminannya merupakan satu kesatuan dan tidak dapatdipisahkan masingmasing, keseluruhan jaminan

Bahwa Akad Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No : 31 tanggal 12November 2013 dan perubahannya Perjanjian Kredit No : 01 tanggal04/08/2014 beserta pengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013tanggal 09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014,APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Perjanjian Kredit No : 32tanggal 12 November 2013 beserta pengikatan jaminannya merupakansatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHTNo : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 138/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No :8085/2013 tanggal 18/12/2013, No : 05196/2014 tanggal 01/09/2014,No : 05198/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal01/09/2014, No : 5916/2014 tanggal 10/09/2014 serta mempunyaikekuatan hukum yang mengikat Para Tergugat Rekonvensi denganPenggugat

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT), APHT No: 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHT No. 140/2014tanggal 08/08/2014, APHT No. 138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No.139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No: 107/2014 tanggal 29/08/2014dan Sertifikat Hak Tanggungan No: 8085/2013, tanggal 18/12/2013, No:05196/2014 tanggal 01/09/2014, No: 05198/2014 tanggal 01/09/2014,No:05197/2014 tanggal 01/09/2014, No: 5916/2014 tanggal 10/09/2014serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para TergugatRekonvensi dengan Penggugat

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan SertifikatHak Tanggungan No : 8085/2013 tanggal 18/12/2013, No05196/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05198/2014 tanggal01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal 01/09/2014, No : 5916/2014tanggal 10/09/2014 serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Para Tergugat Rekonvensi dengan

oleh pelaku usaha besar (i.c JasaHalaman 3 Penetapan Nomor: 77/Pdt.G.Plw/2020/PN Sda4)5)Keuangan / Perbankan) dan dalam pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT terhadapObyek Sengketa sebagai obyek barang lelang setelan LPKSM INPROF yangkami pimpin berdasarkan pengawasan yang dilakukan bertahuntahun (9 tahun)ditemukan dokumen yang terdapat katakata kuasa menjual mutlak untukperalihnan hak pertanahan yang umum (baku) dipakai Bank MANDIRI yaitutercantumkan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan disingkat APHT

Dimana APHT dimaksud termasuk dokumen lelangyang sekarang berada ditangan Terlawan, mohon selanjutnya disebut sebagaiconcn nenenennns Obyek Sengketa ;Bahwa terlepas dokumen lelang berupa APHT sebagaimana teruraikan padadalil poin 3 di atas juga umumnya Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini paracalon konsumen yang kredit tidak menanda tangani di atas materai yang cukupdan tidak menghadap PPAT / Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yangkerjasama dengan Kreditur Bank MANDIRI, dan selanjutnya APHT

/dokumen lelang / Obyek Sengketa , yang berbunyi Jika Debitor tidakmemenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjianutangpiutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpapersetujuan terlebih dahulu) dari Pihak Pertama: mengatur danmenetapkan waktu, tempat, cara, dan syaratsyarat penjualan pada poin 3(tiga) di atas ; atau APHT / dokumen

rasakeadilan di dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudpengertian rumusan Pasal 1365 KUH perdata, yaitu :(1) Perbuatan melawan hukum;(2) Kerugian;(3) Kesalahan dan(4) Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Dengan demikian Obyek Sengketa I, mohon agar Pengadilan Negeri Malangdapatnya menyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yang mengikat / tidak sah/ batal demi hukum,;Bahwa mengenai APHT

Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) tidak memiliki Kekuatan hukum yangmengikat / cacat formal / tidak sah / batal demi hukum;5. Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) suatu akte dalam bentuk apapun didugapalsu oleh sebab itu pelaksanaannya ditangguhkan (i.c lelang a quo dan lelangseterusnya);6. Menyatakan Obyek Sengketa II (Koran Pengumuman Lelang Ulang EksekusiHak Tanggungan) tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat / cacat formal /tidak sah / batal demi hukum;7.

BANK PERKREDITANRAKYAT (BPR) NUSAMBA NGUNUT, berkedudukan danberkantor di Jalan Raya Pulosari No.18 Ngunut KabupatenTulungagung 1 Jawa Timur, yang telah mencantumkan LaranganUU RI No.8 TH 1999 sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 Ayat(1) atas Perjanjian Kredit Nomor : APHT/BPR NSB/NT/PK/I/2014dan Akta Addendum dengan nomer : 125 atas nama MUSTAQORIQAULA yang dibuat oleh TERGUGAT pada tanggal 22 Desember2015 untuk ditandatangani oleh PENGGUGAT ;Bahwa, oleh karena Perjanjian Kredit Nomor: APHT/BPRNSB

menyatakan agar Pasal 12,13, 14 dan 16 Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/IV/2014tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta Addendum Nomor : 125tertanggal 22 Desember 2015 agar batal demi hukum.e.

MKn, Notarisdi Tulungagung, dan menurut hukum telah dibebankan APHT Nomor :94/2014 tertanggal 26 Maret 2014, sebagaimana diatur oleh UURI Nomor4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah..

Bahwa adalah tidak benar, PENGGUGAT mendalilkan bahwaTERGUGAT telah membuat Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPRNSB/NT/PK/IV2014 tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta AddendumNomor : 125 tertanggal 22 Desember 2015 yang sebagian isinyabertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena sebelummenandatangani Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/I/2014tertanggal 26 Pebruari 2014 beserta segala addendumnya, PENGGUGAT(Debitur) dan Marista Kristiana

Bahwa adalah tidak benar, PENGGUGAT mendalilkan bahwaTERGUGAT telah membuat Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPRNSB/NT/PK/IV2014 tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta AddendumNomor : 125 tertanggal 22 Desember 2015 yang sebagian isinyabertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena sebelummenandatangani Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/IV2014tertanggal 26 Pebruari 2014 beserta segala addendumnya, karenaperjanjian kredit tersebut tunduk