Ditemukan 460 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-06-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 25-09-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 240/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 29 Juni 2016 —
100
  • Penetapan Nomor : 0240/Padt.P/2016/PA.Kab.KatPekerjaan : Tidak BekerjaTempat kediaman : Kabupaten KediriYang akan dilaksan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;.
Register : 08-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA BLITAR Nomor 1735/Pdt.G/2021/PA.BL
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116
  • seadiladilnya menurut hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugatdiwakili kuasa hukumnya hadir di muka sidang, dan Tergugat telah datangmenghadap di muka sidang secara pribadi, selanjutnya Majelis Hakim berusahamendamaikan dengan manasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;dan Tf digatOgil c, @iggilan Nomororang lain untuk ines 38 janes Wate wase dan ketidakhadirannya tidal BUEKL akes fu hukum;Jak berperkaratmah dapat dilaksan
Register : 26-03-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 01-05-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ptk
Tanggal 12 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
121
  • Bahwa hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinyasudah sangat dekat, sehingga apabila pernikahan anak Pemohon dengancalon istrinya tidak dilaksan akan akan menimbulkan banyak mudharatdan masalah;. Bahwa selain syarat umur, Semua syaratsyarat pernikahan antara anakkandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah terpenuhi, untukitu. Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ini kePengadilan Agama Pontianak;.
Register : 29-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1468/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pemohon:
Eka Apriana
1211
  • dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon pada akte kelahiran anak pemohon,hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksan
Putus : 23-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp
Tanggal 23 April 2020 — penggugat melawan tergugat
117
  • Surat:Kutipan Akta Nikah Nomor 251/82/IX/2011 tanggal 16092011 yangmenyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksan akan diLiliriaja,Kabupaten Soppeng pada tanggal 16 September 2011, dan telahdicocokkan dengan aslinya bertanda P.1Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.WspB.
Register : 30-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1479/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pemohon:
APRIANTI
2212
  • PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
Register : 17-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1409/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon:
MARICE BR SIAHAAN
1810
  • PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
Register : 03-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pmk
Tanggal 20 Februari 2017 — Pemohon dan Termohon
40
  • BahwaPemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dilaksan akanPada tanggal 08 Juli 2005, yang dicatat olen Pegawai pencatat NikahKantorUrusan AgamaKecamatanPpalengaan Kabupaten Pamekasansebagaimana bukti Duplikat Akta Nikah Nomor :25/IX/2005tanggal 27September 2013;2.
Register : 24-05-2017 — Putus : 03-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0574/Pdt.G/2017/PA.Pmk
Tanggal 3 Juli 2017 — Pemohon dan Termohon
60
  • BahwaPemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dilaksan akanPada tanggal 30 Januari 2017, yang dicatat oleh Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasansebagaimana bukti Kutipan Nikah Nomor :0080/018/II/2017 tanggal 30Januari 2017;2.
Register : 26-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.BL
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
115
  • berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Pemohon,agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata wajib dilakukanmediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makamediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksan
Register : 04-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1510/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon:
Rachmad Abdullah Laa
1811
  • HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas anak pemohon, hal tersebut berdasarkanketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan Catatan Sipil dapat dilaksan
Register : 04-12-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1710/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 16 Desember 2019 — Pemohon:
CHINDY OKHTAVIA
3210
  • PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
Register : 03-12-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1687/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 17 Desember 2019 — Pemohon:
Atim Yuliana Marquart
1910
  • dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon pada akte kelahiran anak pemohon, haltersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksan
Register : 09-04-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA SENGKANG Nomor 175/ Pdt.P/2015/PA Skg
Tanggal 22 April 2015 —
158
  • No.0175/Padt.P/2015/PA.SkgMenimbang, bahwa dari dalildalil dan pengakuan para dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara apakah pemikahan Pemohon dengan Pemohon Il yang dilaksan tahun 1975 diDesa Ulaweng Riaja, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sah menurut hukum ?
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 0549/Pdt.G/2019/PA.BL
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Pemohon,agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata wajib dilakukanmediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makamediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksan
Register : 21-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1425/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon:
PATIMAHDARNA
2014
  • PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
Register : 24-10-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 31-01-2017
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1668/Pdt.G/201^/PA.Lpk
Tanggal 30 Januari 2017 — Penggugat I, II, II, III, IV VS Tergugat I, II
262
  • dengan Jalan Kepondok Perkebunan + 27 Mdan tanahJimah + 10 M, tanah Sumardi + 20 M, tanah Isman + 20M ;Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana diuraikan diatas, makaPenggugatPenggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakamuntuk memanggil pihakpihak yang bersengketa hadir di Persidangan padahari yang telah ditetaopkan untuk itu dan memberikan putusan sebagaiberikut :Menerima dan mengabulkan gugatan PenggugatPenggugat untukseluruhnya ;Menyatakan sita jaminan ataupun sita hak milik yang telah dilaksan
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 12-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 0579/Pdt.G/2017/PA.Cbn
Tanggal 4 April 2017 —
44
  • hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya pihak Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai,akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetappada gugatannya tersebut;Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangansehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksan
Register : 21-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3335/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr
Tanggal 2 Maret 2016 — Penggugat vs Tergugat
90
  • PERMA Nomor 1 Tahun 2008tentang mediasi tidak dapat dilaksan akan; aMenimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil secara patutuntuk hadir di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untukhadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiranya disebabkansuatu alasan yang sah, dan gugatan Penggugatberalasan serta tidak melawanhukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidakhadir dan perkara a quo akan diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 21-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Bjn
Tanggal 24 Februari 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
122
  • persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal04 Pebroari 2016 dan tanggal 12 Pebroari 2016 yang dibacakan di mukasidang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga prosesmediasi sebagai mana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidakdapat dilaksan