Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Banding dari Penuntut Umum tersebut;

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa DOMINGGUS SARIANG baik bertindak secarasendirisendiri atau secara bersamasama dengan AWALUDDIN. MHATMA als.

Menyatakan terdakwa DOMINGGUS SARIANG terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam Dakwaan Primair;2.

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP, Jo UU Nomor 8 tahun1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo UUNo.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILL: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum dan Penasihat

Burhanuddin Madjid, M.Si sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2358 K/Pid.Sus/2013SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Ir. H. M.

No. 2358 K/Pid.Sus/2013pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan perubahan harga satuanpekerjaan tidak sesuai prosedur, sehingga terjadi kelebihan pembayaran padarekanan dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp363.171.000,15 (tigaratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen)sehingga perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi;2 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang diperbaiki olehPengadilan Tinggi dipertimbangkan bahwa Pasal 2 ayat

1 jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidakmengatur perbuatan pidana yang dilakukan subyek hukum sebagai PNS danpemangku jabatan sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan sedangkanTerdakwa adalah PNS oleh karena itu unsur barang siapa tidak terpenuhi,tidak tepat dan keliru, karena sesuai dengan rumusan hukum hasil rapat

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi makaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatandalam dakwaan primer;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan daerah sebesarRp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu riburupiah lima belas sen);e Ditengah sulitnya perekonomian

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor: 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI32Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon

antara lain dr.Ed Fuadi,S.Pb (alm), MUNIR,SH Bin YUSUF dan M.NURMUBIN, SE bin Tgk Ishak yangmengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 199.910.760,(seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratusenam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut,berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh No :25/LHP/XVII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAWN selaku Direktur CV.

Menyatakan terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAN tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimanatercantum dalam dakwaan PRIMAIR;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yangDibacakan,.........11dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa KARTINI HUTAPEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999yang telah dirubah dengan Undangundang

Kamara Idola oleh RSUDZA dengan harga yangsebenarnya ;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka hukuman yangdijatuhkan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwaharus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Hakim Ad Hoc 1, dan Ad Hoc 2mengajukan Dissenting Opinion (DO) sebagai berikut :Mengingat, pasal 2 ayat

(1) Jo Pasal 18 (1) akan huruf b (2) dan (3) UU No. 31tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.

Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berkenaan denganperkara ini ;Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) akan huruf b (2) dan (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo.

., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) kKe1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Azis Razak, S.Pd., M.Pd., selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pengadaan Quran dan Buku Iqra padaDinas Pendidikan

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azis Razak, S.Pd., M.Pd denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangidengan masa penahanan yang telah dijalani

Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ;Bahwa dalam Surat Tuntutan, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa AzisRazak, S.Pd., M.Pd., terobukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Primair yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,sedangkan Majelis Hakim memutuskan jika Terdakwa Azis Razak, S.Pd.M.Pd., telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18ayat (1)

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP,sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan bagian AnalisaYuridis, dimana Terdakwa telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum"yakni Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaProyek Pengadaan

Menyatakan Terdakwa MADE SUTASTRA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 AyatUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke1 KUHP jo.

Pada oprinsipnya kewajiban perusahaan menjaditanggungjawab Terdakwa bersama dengan Saudara Suhandoyo;Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut di atas berdasarkanhasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh tim BPKP ProvinsiSultra mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp8.996.144.050,00;Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Jo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO REG. :PERK. : PDS 05 / MLANG / Ft.1 / 12 / 2014 atas nama TerdakwaDrs.

BESKINUR telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKOYUDSI ; 222 ono nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ncn nee2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.

Menyatakan Terdakwa Pelin Sembiring tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;Hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Mengingat dan memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;M E N G A D I L I1. Menyatakan bahwa Terdakwa DADANG ERWANDA,SE Bin LILI HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2.

Irianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan(3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimanadalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanyamembebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;. Terdakwa R.

belas) hari,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) UndangUndang No.8 Tahun1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengandemikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakantidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 ayat 1KUHAP) ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP UndangUndang No. 8 Tahun 1981 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuni tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk, tanggal 9 Juni 2023, yang dimintakan banding, sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Marthinus Senopadang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)

Pendidikan Nasional Nomor04 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 sebagai Kepala Sekolahyang membuat Laporan Pertanggungjawaban Tahap (Pertama) pada bulanSeptember 2007, mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerahsebesar Rp. 14.688.420, (empat belas juta enam ratus delapan puluhdelapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa ELY YUSDA binti TAMJIDULLAH sebagai PegawaiNegeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN)Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Baratberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 824/335/II.04/2003 tanggal 04 Juni 2003 tentang Penunjukan sebagai Kepala Sekolah

Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 ;Membebaskan Terdakwa ELY YUSDA binti TAMJIDULLAH dari dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi jo.

lahir : 40 tahun / 2 Februari 1977;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Base Camp, Kelurahan SarmiKota, Kabupaten Sarmi;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil:Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan kota sejak tanggal 28Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIR: diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo.

Putusan No. 1524 K/Pid.Sus/2018Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor10/Pid.SusTPK/2017/PN Jap tanggal 19 Juli 2017 tersebut harus diperbaikimengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi JoUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menghukum Terdakwa MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE danTerdakwa Il MANAF BUGIS, SIP Alias Navy dengan masingmasing pidanaPenjara selama 6 (enam) dikurangi masa tahanan, dengan perintah agarTerdakwa tetap

2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Subsidair : Sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut

Umum, adalahdakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, sehingga pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, dibenarkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon dandiambil alin serta dijadikan pertimbangan sebagai dasar dan alasan hukum dalammemutus perkara

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang HukumPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangberhubungan dengan perkara

Lakilaki:Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 56,RT. 001 RW. 001, KelurahanKampung Baru, KecamatanKota Soe, Kabupaten TimorTengah Selatan;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pensiun PNS (Mantan KepalaDinas Kelautan dan PerikananKabupaten TTS Tahun 2007);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang NomorHal. 1 dari 19 hal.

Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Jumlah 4) Rp 31.037.098,98Jumlah kerugian Rp 612.020.90keuangan Negara/ 1,02daerah (34)diuraikan diBahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono sebagaimana telahatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerahsetidaktidaknya sekitar jumlah itu.khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp 612.020.901,02 (enamratus dua belas juta dua puluh ribu sembilan ratus satu rupiah dua sen) atauPerbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undang Undang Republik

WARTOYO yang diajukan kepersidangan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Untuk menjawab pertanyaan ini, maka disampaikan terlebih dahulu unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan tersebut :1 Unsur setiap orang;2 Unsur secara melawan hukum;3.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa alasan kasasi hanya mengenai berat ringannya hukuman, hal tersebuttidak tunduk pada kasasi kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yangtidak diatur oleh peraturan perundangundangan atau pidana yang dijatuhkan tanpapertimbangan yang cukup ;Mengenai alasan kasasi Terdakwa :Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum.

. 31 Tahun 1999jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 khusus diperuntukkan bagi pejabat atau PegawaiNegeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwatersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

Menyatakan Terdakwa TERANG UKORAS SEMBIRING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang