dan Terbanding;Berdasarkan keterangan lisandan Kementerian Perindustriandan Terbanding, informasi dalamartikel Kompas.com belum validdan tidak dapatdipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBMyang baru akan berlaku. 15 dan 16 Dengan asumsi bahwa informasi Untuk dapat melakukanApril 2014 dalam artikel Kompas.com adalah pembayaran pajakbenar maka Pemohon Banding kendaraan impor, dalamsegera melakukan penanganan situasi yang sangat terdesak,mendesak (rush handling

danmeminta klarifikasi secara langsungke kantor KementerianPerindustrian dan Terbanding;memperkuat berita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian danTerbanding, informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan tidakdapat dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saat ini belumada kejelasan kapan tarif PPnBMyang baru akan berlaku. 15 danApril 2014 16 Dengan asumsi bahwainformasidalam artikel Kompas.com adalahbenar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling

Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yangdiatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistemhak upaya administratif (complain handling) dengan dua jenjang berupa keberatanadministratif dan banding administratif dengan batas waktu penyelesaian yangtelah ditentukan;Menimbang, bahwa norma Pasal 77 Ayat (1), (2), (8), dan (4) UndangUndang Administrasi Pemerintahan menentukan pula Keputusan dapat diajukankeberatan secara tertulis dalam waktu paling lama 21 (dua puluh

Pejabat Pemerintahanwajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan banding secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerjasejak keputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada AtasanPejabat yang menetapkan Keputusan:Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling

Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.SRGnyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (responsibilityState);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling) merupakan hakhukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketaadministrasi pemerintahan yang bersifat premiumremedium di lingkunganadministrasi pemerintahan.

Bahwa, PENGGUGAT adalah perusahaan swasta yang bergerak dalamsalah satu. dibidang usaha Material Handling Equipment, dan selakuPegusaha Kena Pajak berdasarkan SURAT PENGUKUHANPENGUSAHA KENA PAJAK No: PEM00266/WPJ.08/KP. 0703/2013tanggal O06 Februari 2013 oleh Kementerian Keuangan RepublikHalaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor.112PDT.G/2019/PNTNGIndonesia Direktorat Jenderal Pajak Cq.

Flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas penyimpanan 16 GB

14). 9 (sembilan) lembar Berita Acara Verifikasi Complain Handling

15). 1 (satu) file akses data BRISIM user BRISIM (Portal DWH) 00077419 milik pekerja Bank BRI an.

mempersiapkan pembangunan;Bahwa melalui media massa Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyoyangjuga merupakan anggota Tim Persiapan pada tanggal 22 Oktober2014, menyampaikan informasi perihal tahapan Konsultasi Publikuntuk Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara sebagai berikut:Berdasarkan pengalaman tahap sosialiasi yang ternyata justrumenimbulkan konflik, maka saya minta kepada tim untuk melakukanmekanisme yang berbeda, selain itu pun ia menyampaikan bahwaSebisa mungkin harus diterapkan kebijakan minimal handling

sedikitpun memberi ruang pintu terouka kepada wargamasyarakat yang berhak dapat terlihat dari pernyataan BupatiKabupaten Kulonprogo Hasto Wardoyo (salah satu anggota TimPersiapan) yang menyampaikan soal model Konsultasi Publik PadaMedia Massa tanggal 22 Oktober 2014 yaitu Berdasarkanpengalaman tahap sosialisasi yang ternyata justru menimbulkankonflik, maka saya minta kepada tim untuk melakukan mekanismeyang berbeda, selain itu pun ia menyampaikan bahwa Sebisamungkin harus diterapkan kebijakan minimal handling

Putusan Nomor 1052/B/PK/PJK/2017 segera melakukanpenanganan mendesak(rush handling) untuk prosespembayaran pajakkendaraan impor sebanyak114 dari 439 unit (termasukBarang Impor ObyekSengketa).

KARYA BUANA RAYA sebesar Rp. 24.253.665,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) guna pembayaran Biaya Handling 1 (satu) Unit Genset Ex. KM. Oriental Emerald Tujuan RSUP Jayapura;

34). 1 (satu) lembar Fotocopy invoice/ tagihan Nomor : M/12036/13 Kepada PT.

KARYA BUANA RAYA sSebesar Rp.24.253.665, (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enamratus enam puluh lima rupiah) guna pembayaran Biaya Handling 1(Satu) Unit Genset Ex. KM. Oriental Emerald Tujuan RSUP Jayapura;1 (satu) lembar Fotocopy invoice/ tagihan Nomor : M/12036/13 KepadaPT. PAPUA JAYA PERKASA tanggal 09 Desember 2013;1 (satu) lembar Fotocopy Packing List Kapal : Oriental Emerald tanggal09/12/2013;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan No. O01 dari PT.

Gusti Ketut Mulyarta dari tahap pertama (I) sampaidengan kelima (V) adalah sejumlah (Rp392.097.285,00 + Rp600.000.000,00+ Rp193.386.600,00 + Rp2.300.000.000,00 + Rp445.194.750,00 = Rp3.930.678.635,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluhdelapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau setara ( 51.154.253 ) ;e Bahwa harga perolehan mesin pengolah sampah organik menjadi komposmasingmasing dengan rincian sebagai berikut :e Harga mesin komponen import(termasuk biaya handling

I Gusti Ketut Mulyarta dari tahap pertama (I) sampaidengan kelima (V) adalah sejumlah Rp392.097.285,00 + Rp600.000.000,00+ Rp193.386.600,00 + Rp2.300.000.000,00 + Rp445.194.750,00 = Rp3.930.678.635,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluhdelapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau setara ( 51.154.253) ;e Bahwa harga perolehan mesin pengolah sampah organik menjadi komposmasingmasing dengan rincian sebagai berikut :e Harga mesin komponen import(termasuk biaya handling

Putusan Nomor 1089/B/PK/PJK/2017 TanggalKejadianKeterangan segera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajak kendaraanimpor sebanyak 114 dari 439 unit(termasuk Barang Impor ObyekSengketa).

Aril Buana Wisata dengan PTFirst Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah sebagai Vendorpengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah;Bahwa hubungan kerjasama antara PT.

Aril Buana Wisata sebagai Vendorpengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah dilakukan dalammata uang SAR (Arab Saudi Riyal) yaitu : Handling kedatangan Jemaah Umrah di Bandara sebesar SAR 20per pax (Jemaah); Handling kepulangan Jemaah Umrah di Bandara sebesar SAR 30per pax (Jemaah); Nasi Box sebesar SAR 26 per pax (Jemaah); Catering di Madinah sebesar SAR 33 per pax (Jemaah); Catering di Makkah sebesar SAR 34 per pax (Jemaah)Bahwa masih terdapat sisa pembayaran yang belum dipenuhi oleh PTFirst

Yamin Duta Makmur, awalnya merupakan perusahaanvendor bagian handling bandara dari PT. FT yang kemudian sebagiansahamnya dibeli oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 tidak ingat kapanpembelian sahamnya termasuk berapa besar saham dan berapa besarnominalnya.Bahwa PT.

Aril Buana Wisata sebagai pendor pengadaan catering, nasi boxdan handling di Madinah sebesar Rp. 9.000.000.000, (Sembilan milyarrupiah;29.2.PT. MS Aishah Mandiri sebagai vendor pengadaan visa sebesar Rp.500.000.000.

Aril Buana Wisatasebagai vendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah sebesarRp. 9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah), PT.

April 2014.Pemohon Banding tidak menemukansumber berita yang lain yang dapatmemperkuat berita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian danTerbanding, informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan tidakdapat dipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBM yangbaru akan berlaku. 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasi dalamartikel Kompas.com adalah benar makaPemohon Banding segera melakukanpenanganan mendesak (rush handling

April 2014.Pemohon Banding tidak menemukansumber berita yang lain yang dapatmemperkuat berita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian dan Terbanding,informasi dalam artikel Kompas.com belumvalid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan dengan alasanhingga saat ini belum ada kejelasan kapantarif PPnBM yang baru akan berlaku. 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasi dalam artikelKompas.com adalah benar maka PemohonBanding segera melakukan penangananmendesak (rush handling

diselundupkan oleh Penggugat telahdipasang sendiri lebel khusus, menggunakan /ebel Limited release(lebel rilis Khusus terbatas) milik Tergugat, diambil dan digunakanoleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan Izin petugas Tergugat dilapangan, kemudian barang yang telah diberi lebel sendiri olehPenggugat, tidak dilapor secara resmi kepada petugas Agen KargoTergugat, untuk ditimbang, dibayar dan dicatatkan sebagai paketpengiriman barang cargo, barang bagasi tanpa penumpang langsungdiserahkan kepada Staf Bagage Handling

April 2014.Pemohon Banding tidak menemukansumber berita yang lain yang dapatmemperkuat berita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian danTerbanding, informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan tidakdapat dipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBM yangbaru akan berlaku. 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasi dalamartikel Kompas.com adalah benar makaPemohon Banding segera melakukanpenanganan mendesak (rush handling

lisanmeminta klarifikasi secara langsung dan Kementerian Perindustrianke kantor Kementerian Perindustrian dan Terbanding, informasi dalamdan Terbanding; artikel Kompas.com belum validdan tidak dapatdipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBMyang baru akan berlaku;15dan16 Dengan asumsi bahwainformasi Untuk dapat melakukanApril2014 dalam artikel Kompas.com adalah pembayaran pajak kendaraanbenar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling

tanggal 19April 2014;Pemohon Banding tidakmenemukan sumber berita yanglain yang dapat memperkuatberita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisandan Kementerian Perindustriandan Terbanding, informasidalam artikel Kompas.combelum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belumada kejelasan kapan tarifPPnBM yang baru akan berlaku; 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahbenar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling

Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2017 TanggalKejadianKeterangan mendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajak kendaraanimpor sebanyak 114 dari 439 unit(termasuk Barang Impor ObyekSengketa).

Tim PHOPrimary Handling Over /Final Handling Over FHO(Kegiatan Fisik)Ketua : Hermanto, STSekretaris : Ir. Sunar Santoso, M.SiAnggota : 1. O.Hermansyah, BE, 2. Idin Sabarudin. 3. Unsur Peny.Program.Bahwa tugas PPTK dan PPK telah diatur dalam Keputusan BupatiBandung Nomor : 954/306.a/Dipertasih tanggal 2 Maret 2009 tentangOrganisasi Pengelola Kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang danKebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2009 sebagai berikut :1.

RONY NIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya.17Bahwa saksi bekerja di PT MPM rent dan perusahaan tempat saksibekerja bergerak dibidang sewa mobil dan saksi selaku Spvemergency Handling dan saksi yang diberi kuasa untuk melaporkankejadian penggelapan mobil yang disewa dari PT MPM oleh PTSarottama Kalpariksa.Bahwa terdakwa Nunik Sri Martini adalah sebagai Direktur