Ditemukan 6377 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-07-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 8 Juli 2014 — NURâÂÂAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos. alias NANI
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas setiappenyerahan tersebut, tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajinkepihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan danpenyerahan barang dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2006 sampaidengan tahun 2010 dan sebagian besar belum dibayar oleh Pemda Kab.Merauke;Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulitbuaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor80 Tahun 2003
No. 793 K/Pid.Sus/2014puluh milyarenam ratus empat puluh sembilan jutaenam ratus enam puluhtujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana yang bersumberdari DPA SKPD Setda Kabupaten Merauke dari pos mata anggaran belanjapenunjang tugas pemerintahan;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak Tahun 2006 sampai denganTahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003
Pekerjaan itu berupa penunjukan langsung tidak menggunakan tahaplelang seperti disyaratkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 20;Bahwa SPK yang dilampirkan dalam SPM untuk tamu tamu, seharusnyakuasa pengguna anggaran mengajukan penyediaan dana pada sub keuangan,sudah terbit Surat Penyediaan Dana (SPD).
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
60 — 7
60 — 7
(seratus lima puluh juta45f Adanya kesaksian bahwa proses pelelangan telah diatur untuk memenangkanperusahaantertentu ;Bahwa perbuatan Terdakwa GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY adalahmelawan hukum karena Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 dantentang Pengadaan barang dan Jasa, yaitu tidak melakukan pelelangan sebagaimana mestinyasesuai pasal 2 ayat (2), Bahwa tujuan diberlakukan KEPRES ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 324/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 7 September 2017 — PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS >< PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS)
302 — 192
302 — 192
Sikapdemikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yangberlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal Il ayat3). (Buku Aneka Hukum Arbitrase, Bandung: 1996, halaman 1516). Menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untukmengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Buktibukti danKesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebin dahulumengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absoluttersebut. f. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps Tanggal 16 Maret 2015 — I KETUT SUASTIKA, SH
117 — 66
117 — 66
KETUTGARA, S.IP karena terdakwa memandang yang bersangkutan memilikikecakapan dalam bidang pengadaan barang.Bahwa tujuan dilakukan survey untuk bahan dalam rangka penyusunanHPS yang dipersyaratkan oleh Keppres tentang pengadaan barang danjasa.Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi KPA, pejabat yangbersangkutan menetapkan HPS yang didasarkan atas hasil survey daritiga perusahaan yang telah dilakukan oleh Drs.
Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN SERANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg Tanggal 30 Juni 2020 — - BAKHRUDIN, SE MM
287 — 211
287 — 211
rancangan Kontrak Membuat usulan lelang kepada Ketua ULP, Surat Pengatara dariKepala Dinas, mengajukan usulan lelang ke ULP dengan melampirkanSurat Permohonan lelang dari PPK ke Ketua ULPNhSurat pengantar permohonan lelang dari Kepala Dinas ke UlpoO))) Rancangan Kontrak) Owner Estimate (OE)/HPS) Gambargambar yang akan dikerjakan)))Oo ooLDP dan LDKSyaratsyarat umum kontrakCO NSyaratsyarat khusus kontrak .Bahwa Terdakwa lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasapemerintah saat berlakunya Keppres
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
112 — 18
112 — 18
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Register : 24-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
116 — 77
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
116 — 77
pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugasS pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan balk,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
Register : 21-07-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte Tanggal 8 Desember 2014 — Drs. HUSBA ARIF, M.Si alias HUSBA
59 — 31
59 — 31
diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undangundang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat Atas Keppres
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 30 April 2015 — Firdaus. K, SE, M.SI
90 — 22
90 — 22
tersebut;Bahwa saksi menjadi panitia pengadaan tanah tersebut sampai selesai;Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam penentuan harga tanah tersebut;Bahwa Penentuan harga tanah untuk PLTU Teluk Sirih tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Panitia bukan Wali Kota Padang;Bahwa saksi tidak tahu apakah Wali kota Padang mengetahui harga tanahtersebut;Bahwa Wali Kota mengetahui sebagai laporan dari Panitia dimana Wali kotaPadang mengetahui permasalah pengadaan tanah tersebut;Bahwa Dasar hukumnya adalah Keppres
Register : 01-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 17 Mei 2016 — Ir. DJADJAT SUDRADJAT
150 — 404
150 — 404
Tahun 2003 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan;1 Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnyadilakukan melalui metoda pelelangan umum.(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasadapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap (satu) penyediabarang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biayasehingga diperoleh harga yangwajar dan secara teknis dapatdipertanggungjawabkan.e Lampiran 1 Keppres
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
103 — 28
103 — 28
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor III/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
114 — 43
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
114 — 43
Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
Putus : 30-08-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk Tanggal 30 Agustus 2016 — H.M. AMIN ANDIKA
127 — 56
127 — 56
institusi yang diberi wewenang olehUndang undang Dasar 1945 untuk melakukan audit investigative dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa BPKP mempunyai wewenangmelaksanakan tugas pemerintah di bidang Pengawasan Keuangan dan pembangunansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, makaMahkamah Konstitusi mengakui kKewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasiberdasarkan Keppres
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 11 September 2013 — IR ARIEF WAHYUDI
97 — 49
97 — 49
permasalahan pelelangan mesin Genset 500 KVA yang terjadi di PT KATadalah pelelangannya dilakukan secara terbatas, diperoleh harga yang lebihtinggi jauh diatas harga pasar, dilakukan negoisasi harga berkalikali dibuat HPSulang dan dilakukannya turun volume (kuantum) Bahwa yang menjadi dasar dan harus dipedomani berkaitan dengan pengadaanbarang dan jasa pemerintah adalah keputusan Presiden Nomor: 80 tahun 2003.Prinsipprinsip pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Bersaing, Adil, Transparan danAkuntabel.Bahwa Keppres
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tanggal 22 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ERWAN SUWARNA, SH.MH
Terdakwa:
SYAIFUL A. MAKSUM, ST.MT
78 — 31
ERWAN SUWARNA, SH.MH
Terdakwa:
SYAIFUL A. MAKSUM, ST.MT
78 — 31
Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden(Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya;Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpanganyang berindikasi merugikan kKeuangannegara / daerah, audit penghitungan kerugian keuangannegara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 5 Oktober 2016 — RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA
137 — 764
137 — 764
hukum mengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannyasematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatukepatutan, tanopa ada dasar peraturan perundangundangan (tertulis) yangdilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
135 — 23
135 — 23
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas PerdaHalaman 117 dari 172 Putusan Nomor: 61/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgsehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
284 — 176
284 — 176
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor III/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
116 — 34
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
116 — 34
hukum mengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengannormanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpaada dasar peraturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan Perundangundangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
315 — 191
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
315 — 191
Disamping itu digunakan pula ketentuantentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedomanpelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
SebelumnyaKeppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran.204 Bahwa Sedangkan pada saat setelahberlakunya paket UndangUndang Bidang Keuangan Negara adalah :Halaman 217/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan