Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kempret kemprus kepres kempes kepreg
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juli 2014 — Terdakwa : Drs. EDDY BUDIONO, S., MM.
84 — 30
  • kegiatan yang dilaksanakan olehPT SHS sebagai pelaksana PSO kegiatan subsidi benih, CBNdan BLBU ;b) Menyiapkan perjanjian kerjasama PSO Subsidi benih, CBN danBLBU ;c) Menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasamapelaksanaan PSO Subsidi benih, CBN dan BLBU ;e Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut berpoedoman pada Peraturan MenteriKeuangan No. 124/PMK.02/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Tata CaraPenyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Cadangan BenihNasional dan tidak tunduk pada Keppres
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
313 — 394
  • Di dalam asas ini memang terkandungpola struktur organisasi pengadaan barang dan jasa termasuk sistempengadaan.Halaman ke 157 dari 249 halaman, Putusan Perkara No.53/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi Bahwa Beberapa regulasi terkait sistem pengadaan barang/jasamemang awalnya dimulai dengan periode Keppres Nomor 80 Tahun2003 yang menunjukkan struktur organisasi memang vertikal yangpertama pimpinan tertinggi adalah kepala lembaga (Menteri, Bupati,Gubernur) selaku pimpinan publik itu seringkali di cluster sebagaipejabat
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-02-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG
Tanggal 30 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST
366 — 44
  • KPG/2019 Tanggal 2 Mei 2019;
  • Fotocopy KEPPRES Nomor 00028/KEP/AA/15001/17 Tentang kenaikan pangkat PNS;
  • Fotocopy Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.2/II/211/311 ND Tentang Kenaikan PNS;
  • Fotocopy Peraturan Bupati Kupang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kupang;
  • Fotocopy Peraturan Bupati Kupang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Juli 2017 — - Ir. ZUHIRMAN (TERDAKWA)
123 — 33
  • perhitungan kerugiannegara tersebut harus dinyatakan kabur karena tidak diperiksa oleh lembaga yangberwenang ;Menimbang, bahwa perihal Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebutdalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena jumlah kerugiankeuangan negara dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Audit yang dibuat olehBPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan bahwa secara yuridis formil BPKP adalah Lembaga/Badan yangdiberikan kewenangan berdasarkan Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
83 — 15
  • Kedudukan regulasi yang dikeluarkan Menteri adalah menurut TAPMPR Nomor II/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan diatas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghierarkhinya lebih rendah.3. Ahli REHNALEMKEN GINTING, SH.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
183 — 72
  • Bahwa dalam melaksanakan kegiatan swakelola pada SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 2013 2014pedoman teknis yang digunakan adalah Keputusan PresidenNo 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dirubahsesuai Keppres No.70 tahun 2012, dan Peraturan GubernurHalaman 94 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTDKI Jakarta nomor 37 tahun 2011 tentang tata carapelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Jakarta.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 04/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.Bkl
Tanggal 10 Juni 2013 — Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI
85 — 36
  • Pendidikan profesi lanjutan tingkat pelaksana, th 1993 di Jogyakarta180Penataran KEPPRES 16/1994 ditinjau dari aspek Pengawasan, th 1994 di Jogyakarta.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
232 — 211
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif ternadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian kKeuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
103 — 195
  • Jakarta Selatantertanggal 18 Juni 2001 No: C3.UM.02.02144 perihalkeputusan Presiden RI No: 151/G/2000 tentang Grasibeserta lampiran Keppres No: 151/G/th.2000 tertanggal 1Agustus tahun 2000 (fotocopy legalisir) ;: Fotocopy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatankepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.B.835/0.1.14/EP.3/03/2012, tanggal 27 Maret 2012,tentang melaksanakan eksekusi atas nama H.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
124 — 36
  • Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
268 — 823
  • Jakarta Selatantertanggal 18 Juni 2001 No: C3.UM.02.02144 perihalkeputusan Presiden RI No: 151/G/2000 tentang Grasibeserta lampiran Keppres No: 151/G/th.2000 tertanggal 1Agustus tahun 2000 (fotocopy legailisir) ;: Fotocopy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatankepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.B.835/0.1.14/EP.3/03/2012, tanggal 27 Maret 2012,tentang melaksanakan eksekusi atas nama H.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
132 — 43
  • Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
153 — 30
  • SusTPK/2018/PN Gto 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan kKeuangan negara/daerah, auditpenghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi, Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkanpedoman
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
246 — 155
  • pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalangunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukanagar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebuttercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH
Terdakwa:
1.JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, SE
2.TRIS MESANO TALAHATU, ST
3.ANIK NURHAYATI, ST
136 — 0
  • Kupang;
  • Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor 821/13/63.A/2012/UP Tanggal 26 Maret 2012;
  • Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.12/02/BKPP.KAB.KPG/2019 Tanggal 2 Mei 2019;
  • Fotocopy KEPPRES Nomor 00028/KEP/AA/15001/17 Tentang kenaikan pangkat PNS;
  • Fotocopy Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.2/II/211/311 ND Tentang Kenaikan PNS;
  • Fotocopy Peraturan Bupati Kupang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
809 — 339
  • dalammemberikan keterangan sebelumnya dalam keadaan bebas dan tidakada paksaan dari pihak manapun; BahwaAhli ahli dalam bidang Hukum Keuangan Negara; Bahwa pekerjaan Ahli saat ini sebagai Direktur Pusat KajianKeuangan Negara/Daerah pada Universitas Patria Artha, Staf KnususKetua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara dan KekayaanNegera, dan Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang BidangKeuangan Negara; Bahwa Ahli memiliki aktivitas lain di luar jabatan dinas yang dimilikiAhli sebagai Sekertaris Tim Penyempurnaan Keppres
    pada DirjenHal 311 dari 535 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.PstAnggaran, Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan padaDirjen Anggaran, Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU BidangKeuangan Negara pada Departemen Keuangan, Ketua Tim KerjaKPMK pada Departemen Keuangan; Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara padalingkungan instansi pemerintah, Ahli berpendapat ICW yangmerupakan UndangUndang, IAR, RAB, Keppres Nomor 42 Tahun2002 dan berbagai Surat Edaran Dirjen Anggaran terkait
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
44 — 8
  • Bahwa proyek pengadaan barang yang dilaksanakan oleh pemerintah melaluitahapan yang jelas secara hukum dimana tiap proyek pengadaan akan diumumkan melaluimedia umum dan melalui beberapa tahapan yang resmi diatur dalam undangundang.Majelis Hakim berpendapat apa yang dikatakan oleh DINA DIANA HAMIDAH tentanginvestasi proyek pengadaan barang oleh pemerintah adalah tidak wajar dan lajim karenatidak melewati tahapan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yangmenyebutkan bahwa pola kerjasama
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
95 — 63
  • Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah..
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2014/PT.DKI.
Tanggal 21 Maret 2014 — SYAMSUL BAHRI, SKM, M.Kes
142 — 92
  • PEM03863/WPJ.06/KP. 0503/2010 tanggal 18 Juni 2010 Surat ketterdaftar76 Surat jaminan penawaran Bumida Bumiputera77 Perhitungan KD Perhitungan KD78 Dokumen pengalaman perusahaan79 Surat pernyataan kesanggupan mengurus referensi bank810 Surat pernyataan tunduk keppres No. 80 tahun 2003811 Surat pernyataan bukan pegawai negeri/BI/BUMN/BUMD812 Surat pernyataan penggantian kerusakan oleh karena cacat produk814 Surat pernyataan kebenaran dokumen815 Surat pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatanganikontrak816
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
78 — 81
  • Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan RIdiatur dalam pasal 870 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 100/PMK.01/2008 tanggal23 Juni 2004 yaitu :melaksanakan pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening KasUmum Negara berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sertapengelolaan rekening Kas Umum Negara dan Rekening escrow Dana Bagi Hasil.Bahwa Sesuai dengan pasal 50, 51 dan 52 Keppres No. 42/2002 tanggal 28 Juni 2002