Ditemukan 784 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : maximus minimum maksimum maimun ma'mum marimun masimun mahimun maxsimus
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
1.SOFIA BALOE TOMBOY
2.VINSENSIUS BOSKO HEUK, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
1.CHARLY YAPOLA
2.VALLENT PRIMA YAPOLA
3.ARDIE TRIO YAPOLA
4.RANDY PUTRA YAPOLA
198 — 64
  • IlKupang Nomor : 5922/2471/LR/85 Tanggal 27 September 1985yang dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah yangdinyatakan bahwa oleh Panitia Landreform dijelaskan bahwaterdapat KELEBIHAN TANAH seluas 21 Ha yang merupakantanah kelebihan Maximum yang dilaporkan oleh LEONARDTOMBOY (vide Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan NegeriKupang Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg hal. 88 alinea ke 2).Begitupun Keputusan Pansus DPR RI. hanya merupakan suatuputusan politik dan bukan putusan pengadilan yang berkekuatanhukum
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-01-2014 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 01/Pid.B/2014/PN.SIM
Tanggal 24 Maret 2014 — ALONG KASIM ALIAS ALUNG
59 — 10
  • atau (oplos) merekMEROKE TSP dan merekMEROKE MOP yang dikeluarkanoleh Balai Riset standarisasiIndustri Medan, terhadap pupukMeroke TSP yang telah dioplosmengandung unsur P205 total 37%, P205 larut dalam Asam Sitrat2% sebesar 34% dan kadar airsebesar 6, 64 % menurut ketentuanyang tertuang dalam SNI0200862005 hasil kandungantersebut diatas tidak sesuai denganketentuan yang ada, dimanamenurut SNI 0200862005kandungan P205 total minimum45%, P205 yang larut dalam asamsitrat 2% minimum 40% dan kadarair Maximum
Pengadilan PTUN MEDAN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 07-01-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 03/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 7 Juli 2014 — BAHARUDDIN HARAHAP,Dkk VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
562 — 148
  • ;e UndangUndang No. 2 Tahun 2012 Tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingane UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang PokokAgraria Mengenai Luas Maximum PemberianHibah. ;10. Bahwa terhadap ketiga objek gugatan ini telah mempunyaisifat final, konkrit dan individual, yang mana atas objek tersebuttelah mengabaikanDAK... cc ceceec eenshakhak dari para penggugat selaku Warga Negara Indonesia atastindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat11.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 13 Februari 2013 —
84 — 192
  • RailsAiMmUuIm, onetouclt folding.domniom snl 1474 x 422 HMattressSafety Belt Writing TableCan be folded up for easy attachment and removalComer BumpersBumpers are equipped on each corner to lessen jolts in case ofcontact.HiLo HandleThe collapsible handle by Paramount bed and does not protrudewhen not in useUrine Bag HolderTwo holders are availablePedalLock, Free (Unlock) and steer with a single touch from any of thefour cornersCaster150 mm dia, TENTE central locking castersOxygent Cylinder HolderFor maximum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 20 Mei 2015 — - Drs. HARAPAN NASUTION
89 — 13
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Drs.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 16-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 16 September 2015 —
150 — 47
  • menentukansiapa yang harus dibebankan membayar uang pengganti, oleh karenanyaberdasarkan faktafakta hukum sebagaimana telah tersebut diatas, Majelis Hakimberkeyakinan adalah tidak pantas dan tidak wajar serta tidak memenuhi rasakeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jika terhadap diri terdakwadijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti.Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 2 Desember 2013 — - FRANSISKUS SARAGIH SUMBAYAK
83 — 14
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhnkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut. ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan terhadap Terdakwa bukanlahmerupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agarTerdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadarikesalahannya.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2011 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR
48 — 14
  • Nomor : 31 tahun 1999 ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak terbukti menikmatihasil perobuatannya dan untuk itu Majelis Hakim menilai tidak pantas apabilaTerdakwa dijatuhi hukuman uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam pasal18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 ;Halaman 95 dari 92Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiMenimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatip, dan adanyaketentuan minimum dan maximum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-09-2016 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739 K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 September 2016 — LEONARDUS LOKU
188 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 739 K/PID.SUS/2016 4 Pasang Saklar Ganda bh 71.00 0.00 71.005 Panel Distribusi Utama bh 1.00 0.00 1.006 Sub Panel Distribusi 3 Phase bh 1.00 0.00 1.007 Grounding System tahanan maximum 5 Set 1.00 0.00 1.00ohm + bahan0.00%0.00%0.00%0.00% Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6M TOTAL BOBOT PEKERJAAN 86.66% Bahwa terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BappedaKabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekuranganvolume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 847 K/PID.SUS/2016
Tanggal 28 September 2016 — SILVESTER SIU LASA
62 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 847 K/Pid.Sus/2016 5 Panel Distribusi Utama bh 1.00 0.00 1.00 0.00%6 Sub Panel Distribusi 3 Phase7 Grounding System tahanan Set 1.00 0.00 1.00 0.00%maximum 5 ohm + bahanPenguat Arde Ground rood CUasli 3/4" x 6MTotal Bobot Pekerjaan 86.66% Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung KantorBappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapatkekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagaiberikut :Nilai Kekurangan Volume Prosentase Kekurangan x (90% x NilaiKontrak
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 26-11-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 107/PDT/2012/PT.PLG.
Tanggal 26 Nopember 2012 — 1. DAUSIA Binti ZAWAWI, dkk vs H. M. BASIR THOLIB,
50 — 43
  • Bahwa Undangundang No.56 Prp.Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas TanahPertanian, dalam penjelasan umum ayat (7) ditegaskan bahwa luas maximal tanahpertanian untuk dimiliki seseorang didaerah tidak padat adalah 15 hektar sawahatau 20 hektar tanah kering Propinsi Sumatera Selatan (kecuali Kota Palembang)adalah merupakan Daerah tidak padat yang luas maximum untuk lahan pertaniansawah seluas 15 hektar atau tanah kering seluas 20 hektar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT. PERKEBUNAN IX) vs R O K A N I, Dkk
290 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GubernurProvinsi Sumatera tanggal 28 September 1951 No.12/5/14 dan ketetapanGubernur Provinsi Sumatera tanggal 28 September 1951 No.36/K/Agr dansuratsurat dan atau peraturan lainnya sebagai tindak lanjutnya, makatanah yang dimaksud dengan tanah yang dikembalikan kepada Pemerintahitu adalah tanahtanah bekas perkebunan tembakau seluas 125.000 Hadan ditentukan pengnunjukan tanah untuk keperluan PerusahaanPerkebunan Tembakau di Sumatera Timur, yang bergabung pada DeliPlanters Vereniging di Medan seluas maximum
    dan atau Tergugatll hanya berhak atauberwenang memberikan tanah eks perkebunan dengan HakConsessie tersebut kepada pihak lain menjadi perusahaanperkebunan yaitu maximum seluas 125.000 Ha sedangkanatas tanah selebihnya, Negara/Pemerintah cq.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Perijinan
Register : 02-03-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2015/PTUN.MDO
Tanggal 8 September 2015 — Penggugat : PRISCA ANGELIKA JILL TURANGAN Tergugat I : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat II : KEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat III Intervensi : PT. Filadelfia Blessing Family
191 — 287
  • MenteriLingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 wajib amdal dan apabilabangunan luasnya + 10.000 m2 tidak buat AMDAL makaakibatnya tidak bisa meninjau tetapi kalau ada AMDAL bisa dilihatada kontruksi air laut dan masyarakat akan melihat apabilamembuang sampah dan apabila ada AMDAL dapat dilihat ;Bahwa Kota Manado RUTRK/yaitu rencana umum kota manadokapasitasnya RIRW penting sekali karena sudah diatur inikawasannya dan harus dlihat dan itu masuk untuk membangundan khusus untuk wilayah kota 3 Bahu Mall ketingian maximum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2357 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 —
87 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maximum Flywheel Power :170 HP 175 HP;c. Bore >114 mm 121 mm;d. Stroke >135 mm 152 mm;e. Transmision : 3 Forward;f. Operating Weight : 16.880 kg 19.800 kg;g. Tractor Weight 13.840 kg 14.980 kg;h. Number of shoe (side) : 3941;i. Width of shoe : 560 mm 610 mm;j. Grouser Height :>61 mm 65 mm;k. Track Gaude : 1.880 mm 1.925 mm;. Track on Ground : 2.667 mm 2.930 mm;m. Track Rolles (side) 17;n. Carrier Rolles (side) 123o. Fuel Tank : 315 Ltr 320 Ltr;p. Cooling System > 39 Ltr 44 Ltr;q.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
PT. Sinar Damai yang diwakili oleh: Eko Gunawan Ang ( Direktur)
Tergugat:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
625 — 456
  • PP Nomor 27 tahun 2012 izin lingkungan itu khusus terkait masalahini adalah terletak Komisi AMDAL dimana komisi atauPenyelenggaraan diberi batasan waktu Maximum 3 tahun. Jadi bukanpemrakarsanya yang dibatasi tapi justru terus PP ini oleh Kemen LHKditindaklanjuti dengan Permen 26 tahun 2018 tentang prosedur tatacara penilaian AMDAL ini;Bahwa lex spesialisnya yang sangat diabaikan.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 03-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 2-K/PM.II-11/AD/I/2018
Tanggal 12 Maret 2018 — Oditur:
Paul Sihombing, SH.,M.Hum.
Terdakwa:
Sugiyono
57 — 26
  • Bahwa untuk anggota Primkop B17 sesuai kesepakatanRAT 2014 diperbolehkan meminjam uang Primkop maximumsebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan sukubunga 1% waktu maximum selama tiga tahun, sedangkan untukmodal Primkop B17 Denbekang IV4402 Yogyakarta per 31Desember 2014 sebesar Rp. 1.022.913.621 (satu miliyard duapuluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluhsatu rupiah).
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 19-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 98/Pid. B/2015/PN. Smn
Tanggal 19 Mei 2015 — EDDI KUSWANDY
37 — 7
  • barangbarang keliling pada warung sampai di daerahWaleri Semarang ada barang Kompor Gas dan Regulator dan Megic Com merkQuantum.Bahwa saksi memesan barang Kompor Gas, Regolator dan Magic Com merkQuantum dari YAKUB GUNADI PURNAMA dengan cara saya telfon langsungpada bapak YAKUB GUNADI kemudian selang beberapa hari barang dikirimdari Semarang kadang dikirm dari CV TRIMITRA yang ada di Yogyakarta.Bahwa saksi berlangganan dan kerjasama dengan CV TRIMITRA AYANNAsejak awal tahun 2013 dan saya membayar tunai maximum
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2421 — 1031
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Masa jabatan pemangku jabatan yang berkedudukan dan bersifat politikdibatasi, baik dalam makna periodik ditentukan dalam angka (2) maupundalam makna maximum terms, misalnya paling lama dua kali masajabatan berturutturut.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
Tergugat:
PT ENERGI LISTRIK BATAM
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
505 — 344
  • Fotokopi Notulen Rapat tertanggal 20 Juni 2019 dengan Agenda Rapatadalah pembahasan penetapan alokasi gas untuk decline maximum rateperiode tahun 2021 dari lapangan gajah baru, naga, iguana wilayah kerjaNatuna Sea Block A, selanjutnya diberi tanda (T63);66. Fotokopi Notulen Rapat tertanggal 4 September 2020 dengan AgendaRapat adalah pembahasan penetapan alokasi dan harga gas untuk tahun20222023 dari Lapangan Gajah Baru, Naga, Iguana Wilayah KerjaNatuna Sea Block A kepada Sembcorp Gas Pte.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 6 September 2012 — - YADI SUPRAYOGI Als. GARENG
96 — 12
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatip, dan adanyaHalaman 92 dari 103 halamanPutusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor : 23/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdnketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa namun demikian terhadap tindak pidana korupsisebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) perlu dilakukan