Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-12-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 712/Pid.Sus/2014/PN.Jmb Tanggal 3 Februari 2015 — NURASIA Als SIA Binti M.RIDWAN SADAT
31 — 13
31 — 13
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 09-10-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 133 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 9 Oktober 2014 — ABDUL HAMID KASIM
33 — 26
33 — 26
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Putus : 19-05-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 60 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 19 Mei 2014 — SAIFUL ASRI Bin ASKARI
60 — 30
60 — 30
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 18-12-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 245/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG Tanggal 14 Maret 2016 — MUJIONO; TOTOK IRAWAN; KOKO PRAYITNO; HARYONO; MIRA SEPUTRI, DKK; LAWAN; PT. KRIS SETIABUDI UTAMA (KSU);
78 — 36
78 — 36
uraian pada angka 15 (lima belas) dalam pokokperkara ini, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan HubunganIndustrial Jawa Barat Pada Pengadilan Negeri Klas 1.A Bandung JawaBarat untuk memberikan putusan agar TERGUGATmembayar kekurangan Uang Pesangon sebagaimana SURAT ANJURANdari Mediator Disnaker Kota bekasi ditambah Gaji Bulan April 2015sampai dengan Oktober 2015, THR tahun 2015, serta hakhak normatifyang biasa diterima oleh para PENGGUGAT;18.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Putus : 08-03-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 21 /Pid.B/2016/PN Sdw Tanggal 8 Maret 2016 — - JAI Anak dari RESEK (Alm)
- SAINUDDIN Anak dari PERAN (Alm)
78 — 29
78 — 29
Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yangbersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3143 K/Pdt/2016 Tanggal 21 Desember 2016 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL), DKK VS RISSA YULIANTI, A.Md.Keb, DK
109 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwamotivering dalam suatu keputusan mutlak pada vide UndangUndangPokok Kehakiman Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni hakim mengadili menuruthukum adalah mutlak perlu untuk memastikan ada keadilan, perlakuanorang sama di hadapan hukum, transparansi terhadap publik danterutama kepada para pihak Para Penggugat dan Tergugat sehinggamemastikan bahwa keputusan bukan berdasarkan kewenangan semata(macht staat) bahkan keputusan gelap (the dark justice).Bahwa
Register : 10-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg Tanggal 9 Agustus 2017 — Penggugat:
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
105 — 13
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
105 — 13
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lainHalaman 13 dari 60 halaman,Perkara PHI Nomor 82/Pdt.SusPHI/2017/PN Bdg( incasu Tergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Bansung untukmendapatkan
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 204/Pid.C/2020/PN Jbg Tanggal 24 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AIPTU SUGIYO
Terdakwa:
Isnadar
39 — 3
AIPTU SUGIYO
Terdakwa:
Isnadar
39 — 3
JMB.Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara :Nama lengkap STAAT CATUTR WIBOWOTempat lahir JombangUmur atau tanggal lahir : 34 Tahun/ 08 Mei 199611 Mei 1982Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dsn/Ds Wonosalam RT/RW 04/06 Kec Wonosalam Kab JombangPekerjaan : SwastaBelum pernah dihukum I+Yang bersidang :AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH., MH..........0...
Upload : 07-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2919 K/PDT/2009 H. ANDI PARENRENGI; TALLI DG GALLA
146 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedang mengenai pertimbanganhukum T.1.2/TIl.1 Intervensi 2 berupa staat Blaad 1922 No. 173 bahwaTergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1922, tidakdapat dibenarkan karena hanya sekedar foto copy, tidak dapatmenunjukkan aslinya.
Register : 08-05-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 64/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2017 — Penggugat:
PT. PURNA GRAHA ABADI
Tergugat:
Kemente Dir Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
153 — 51
PT. PURNA GRAHA ABADI
Tergugat:
Kemente Dir Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
153 — 51
yang memuat kaedah hukum bahwa setiap penerbitan suratkeputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangdidasarkan pada suatu perkanjian atau dimaksudkan untuk timbulnya (diakhiri)dengan suatu perjanjian, maka surat keputusan tata usaha negara tersebutmelebur (op/osing) ke dalam hukum Perdata, karena dalam melakukanperjanjian badan atau pejabat tata usaha negara kedudukannya dianggapsejajar dengan lawan berkontraknya yaitu warga masyarakat (orang ataubadan hukum perdata) (staat
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 48/Pid.C/2020/PN Blb Tanggal 16 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
DEDE SIMIN BIN ALM. EMAN
34 — 6
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
DEDE SIMIN BIN ALM. EMAN
34 — 6
Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat
Register : 08-03-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bon Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 21
58 — 21
Sehinggakarenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Recht Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjective Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hokum yangdilakukan pihak lain (in casu Tergugat) oleh karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini memohom mengajukan gugatan ini ke Pengadilan NegeriBontang untuk
Register : 22-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 211/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 8 April 2014 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS
69 — 51
69 — 51
mayarakat sekitar paling rendah seluas 20% ( dua puluh persen)dari total luas areal kebun yang dii usahakan oleh perusahaan joSURAT EDARAN dari TERGUGAT SURAT EDARAN NO.2 /SE/XI//20012 pasal 5 poin a,b, dan c Tentang Persyaratan MembangunKebun Untuk Masyarakat Sekitar ( Kebun Plasma ) Dan MelaksanakanTanggung Jawab Sosial ( Corporate Social Responsibility ) SertaLegalisir Dokumen Permohonan Pelayanan PertanahanBahwa dengan perlakuan deskriminatif tersebut maka fungsi negarasebagai Negara hukum( rech staat
) menjadi berjalan tidak baiksehingga berlaku Negara (maach staat ) atau negara berdasarkankekuasaan belaka sehingga tidak adakepastian hukum (Lex Certa).Seharusnya dapat di pahami adanya prinsip lex certa mengharuskansuatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak adakeragu raguan dalam pemberlakuannya.12.Dengan demikian Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulakan perbuatan TERGUGAT dengan mengeluarkan seratkeputusan Objek Sengketa surat keputusan Nomor : 90/HGU/BPNRI/2013
Putus : 01-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 61/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 1 Agustus 2017 — AHMAD SHOHIB SUHADAK melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Cq. KEPALA UNIT II PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR, Cq. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI/KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH)NGAWI
90 — 52
90 — 52
Sertifikat hak atas tanah ) maupun yang belumterdaftar ( Letter C Desa ) ( Vide Surat Bukti P50 ),apabila dihubungkan dengan Surat Bukti T1 berupaProcees Verbaal Penetapan Batas beserta petapetaLampirannya tidak ada tertulis Petak 39 d, jika yangdimaksud dengan Petak 39 d di dalam ProceesVerbaal Penetapan Batas maupun petapetaLampirannya ( Vide Surat Bukti T1 ) adalah yangdiberi warna ( menggunakan Stabilo ) dengan nomorurut 13E 2617 luas 4,62 Ha adalah bertuliskan VrStaats domein/Ingelijfd Vrij Staat
yang diberitanda lingkaran dibuat sendiri oleh kuasa TERBANDING/TERGUGATmerupakan perkiraan ;Menimbang, bahwa benar di dalam Surat Bukti T1 berupaProses Verbal Penetapan Batas beserta petapeta lampirannya tidakada tertulis Petak 39 d, jika yang dimaksud dengan petak 39 d di dalamproses verbal penetapan batas maupun petapeta lampirannya ( VideBukti T1 ) adalah yang diberi warna ( menggunakan Stabilo ) dengannomor urut 13E 2617 luas 4,62 Hektar adalah bertuliskan Vrij staatsdomein Ingelijfd Vrij Staat
Register : 11-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 19 April 2016 — IRWAN SUPRIADI Als BUJANG Bin ZAINAL ARIFIN
42 — 9
42 — 9
No.159/Pid.Sus/2016/PN Jmbbahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 21-05-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 58 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 21 Mei 2014 — HJ EDHA Als BEDAK Binti MALAWING
71 — 41
71 — 41
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 20-06-2011 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 28-03-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 07/Pid/Tpk/2011/PT.KT.SMDA Tanggal 6 Juli 2011 —
73 — 37
73 — 37
jika kiranya kerugian nyata Negarasejumlah Rp. 24.213.597,4 ( Dua puluh Empat Juta Duaratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh,empat rupiah ) dibebankan kepada terdakwa sebahagiannya (50 % ), dan sisanya kepada tersangkal@INNYaA fH = 3 see 2 see eae eae eee Se Se She Ss See Se oeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redebtanggal 29 Juni 2009 No : 256/Pid.B/2008/PN.Tjr harusdikuatkan dengan perbaikan kualifikasi(Staat
Putus : 21-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 57 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 21 Mei 2014 — FIRMAN Bin H. DAENG PASOLONG
64 — 27
64 — 27
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap HAL 30 PUTUSAN NO 57/PID.SUS/2014/PN.NNKmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 203/Pid.C/2020/PN Jbg Tanggal 24 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AIPTU SUGIYO
Terdakwa:
Kasenan
33 — 6
AIPTU SUGIYO
Terdakwa:
Kasenan
33 — 6
JMB.Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara :Nama lengkap STAAT CATUTR WIBOWOTempat lahir JombangUmur atau tanggal lahir : 34 Tahun/ 08 Mei 199611 Mei 1982Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dsn/Ds Wonosalam RT/RW 04/06 Kec Wonosalam Kab JombangPekerjaan : SwastaBelum pernah dihukum i+Yang bersidang :AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH., MH.............
Putus : 10-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Sby Tanggal 10 Mei 2017 — HARSONO SUSILO
melawan
ANDI SUSILO
76 — 28
76 — 28
Susanti Susilo telah terbukti;Menimbang, bahwa di dalam Staat Blaad tahun 1917 No. 129 mangaturbahwa anak adopsi atau anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istriyang mengadopsi, sehingga dianggap anak sah;Menimbang, bahwa bukti P1a berupa copy dari copy akta kelahiran an.Harsono alias Weng Wu, P1b berupa copy dari copy penetapan pengadilan tentangganti nama Penggugat semula Kwan Harsono menjadi Harsono Susilo , meskipunhanya copy dari kopy karena bersesuaian dengan bukti T14, maka