Ditemukan 13551 data
135 — 85
IMAM MARDI NUGROHO, MT bin RSOEMARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA sebagaimana diPutusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp Hal 2dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
YUSDIN ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 TahunHal. 9 dari 31 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/20142001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta FrimaJaya, bersamasama dengan dr.
YUSDIN ABDULLAH terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Primer;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.
berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbanganbahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau30undangundang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dariJaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasiditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ JAKSA / PENUNTUTUMUM
44 — 28
(satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai denganLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara AtasDugaan Penyimpangan Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi PegawaiRepublik Indonesia (KPRI) Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R6761/PW.02/5/2012 taggal 30 November 2012.o Perbuatan terdakwa Tumariyo, Ama.Pd sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.
Menyatakan terdakwa TUMARIYO, Ama.Pd. telah terbuktiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Pidana Secara bersamasama Melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31Hal. 18 dari 35 Hal. Put.
Pengadilan Negeri Medan tanggal 21Nopember 2013 Nomor: 03/Pid.Sus.K/2013/PNMdn harus dirubah sekedarmengenai hukuman pidana yang dijatunkan kepada terdakwa, sedangkanputusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebutGIDAWAN INi;~~~ ~~ nnn nn nn nnn nn nnn nen nnn nnnnnm nn nnn nnnn nn mnnno Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan 5o nn nnn nnn nnn nnn nn nnnoneo Mengingat Pasal
2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo dan UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH.
475 — 52
., tanggal 8 Maret 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) ) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. SUGENDI SAMUDIN, M.Si
164 — 67
Sugendi Samudin, M.Si diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Ir.
berkas perkara putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor85/Pid.SusTPK/2016/PN Pal, tanggal 4 April 2017, memori bandingHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT PALPenasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut di atas, berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pada surat Dakwaan Primair Pasal
2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahu 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 65 ayat(1) KUHP telah tepat dan benar;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alin sebagai pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan TingkatPertama harus dikuatkan
tetap dinyatakan bersalahdan dihukum, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebagaimana tercantum dalam amarputusan dibawah ini :Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan,maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakanTerdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Mengingat, ketentuan Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, KUHP serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Terbanding/Penuntut Umum : RIAMOR BANGUN,SH
299 — 169
2 Ayat (1) Jo.
DASCHAR AULIA tidak terbuktisecara sah dan sah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.
2 ayat (1) Jo.
BahwaHalaman 99 dari130 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PT MDNberdasarkan fakta fakta hokum yang terungkap dipersidangan PenuntutUmum berpendapat bahwa Majelis Hakim dan Penuntut umumberpandangan yang sama/ sependapat bahwa terdakwa dr.DASCHARAULIA secara sah dan meyakinkan telah melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tersebut di atas,diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa drg. FATMAWATI A.
HALID, M.MR., tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang didakwakan pada dakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa drg. FATMAWATI A.
No. 941 K/Pid.Sus/2015pidana korupsi dan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor
79 — 47
275.000.000.kondisi sebenarnya Pertanggungjawabanyang sesuai dengan 0, 150.613.000, 20.542.000, 171.155.000,kondisi sebenarnya Jumlah Kerugian 11.000.000, 90.875.000, 1.970.000, 103.845.000,Keuangan Negara Yang terdiri dari :Pengeluaran yang 0, 61.875.000, 0, 61.875.000,tidak sesuai ketentuan/ peruntukannya Pertanggungjawabanyang tidak sesuai 11.000.000, 29.000.000, 1.970.000, 41.970.000,dengan kondisi yangsebenarnya Perbuatan terdakwa Nurdin Anak dari IDOP sebagaimana diatur dan diancampidana pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentangPUTUSAN NOMOR : 3/Pid.SusTPkK/2017/PT.
Menyatakan terdakwa NURDIN Anak Dari IDOP tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadi maksud dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair kami
mengelola dana PAMSIMAS' dan membuatpertanggungjawaban serta pengeluaran dana yang tidak sesuai ketentuan.e Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp. 38.500.000, (tigapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kerugian Negara;Menimbang, bahwa disebabkan oleh faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secarasubsidiaritas sebagai berikut :Primair : karena melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidanasebagaimana ditentukan dalam pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair : karena melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidanasebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) buruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang
71 — 12
SYAMSUL ARIFIN, S.HI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan tidak pidana Korupsimelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa dari s@gabep7dakwaan dan Tuntutanhukum atau setidak tidaknya melepas Terdakwa dari segalaTuntutan hukum :3.
Bahwa dana ARINI ~~ sebanyak Rp.194.275.000, (seratussembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima riburupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi,diantaranya oleh Terdakwa sebanyak Rp.7.000.000, (tujuhjuta rupiah) dan selebihnya dipergunakan tidak sesuaidengan peruntukkannya oleh Achmad Ryadlus Sholihin,diantaranya diberikan pada seseorang bernama VICA yangmengaku sebgai Konsultan Program ARINI :Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaanberbentuk alternatif yaituKESATUMelanggar Pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31a2tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,atau :KEDUA : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 jo pasal ao ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam bentukAlternatif, maka hanya memilih salah satu dari kedua dakwaantersebut untuk dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yangterdapat dalam persidangan, Majelis Hakim
akan mempertimbangkandakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mana unsurunsurnya adalah3.
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Bagian Personalia PDAM KabupatenGorontalo maka perbuatan Terdakwa yang melawan hukum terhadap penjualan38 (tiga puluh delapan) item barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp887.033.166,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tigapuluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlahtersebut;Bahwa perbuatan Terdakwa TOMMY BUKUSU sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa TOMMY BUKUSU sebagai Direktur Utama PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat KeputusanBupati Gorontalo No. 198 Tahun 2006 tanggal 13 Januari 2006, sekitar bulanOktober 2007 atau setidaknya
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.88/Pid/2011/PT.Gtlo, tanggal 29 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakanbersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi inidibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN
70 — 31
Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016/PT.BTNmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 531.600.000, (limaratus tiga puluh satu jutaenamratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiketentuan pasal 2 ayat (1) Jo.
2 ayat (1) Jo.
2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.
2 ayat(1) Jo.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : silvi muliani lestari, SH.MH
101 — 76
tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst 5 September 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Siti Zaenabun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal
2 Ayat (1) Jo.
Pasal 18 Ayat (1) a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Siti Zaenabun
- pidana penjara selama 5 (lima Tahun) tahun dan Pidana
Pembanding/Jaksa Penuntut : T. Davindra, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : T. Davindra, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Nurhalma, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Sri Wahyuni, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Abdullah, SH
104 — 53
TindakPidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada Akademi FarmasiAceh yang bersumber dari APBA TA 2012 diperoleh hasilpenghitungan kerugian Negara sebesar Rp. 700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a Jumlah Dana Hibah yang diterima AkademiFarmasi Aceh Rp700.000.000, b Pengeluaran Dana Hibah yang dapatdipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan Rp. 0pemberian hibah c Kerugian Keuangan Negara (ab) Rp.700.000.000, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,bAyat (2),(3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangudangNomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidan;SUBSIDAIR :Hal 14 dari Hal 39 Putusan No. 31 /Pid.
Rusli telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undangundang Nomor 31 tahun1999 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalanitahanan
perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim PengadilanTinggi akan mengurangi hukuman pidana dan denda yang dijatuhkankepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalamtahanan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusandibawah ini ;Memperhatikan Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, bayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas Undangudang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undangundang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan
91 — 47
/.TER/06/2008tanggal 23 Junil 2008 telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara lebih kurang sebesar Rp.936.696.841, (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilanpuluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp.936.524.841, (Sembilan ratus tiga puluh enam jutalima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal
2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SSUUEESIDDLAIPR fm a Bahwa terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdulah Salasa selakuBendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun2007 pada waktu bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007,bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate , atau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukumPengadilan
Bin ABDULLAHSALASA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundangnomor 3itahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan perta primer ; 2.
2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan diperbaruhi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.
584 — 229
MHBIN ISMAILtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Korupsi secara bersamasama" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganPutusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal 2 dari 198 Halaman= SN oe11.12.13.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan KesatuPrimair.Menyatakan terdakwa H.
MHBIN ISMAILtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Korupsi secara memberi bantuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Subsidiair.Menyatakan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH.
ALIM BAHRI, SH
Terdakwa:
SYARIFUDDIN SUPU alias PODDING
112 — 38
- Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN SUPU Alias PODDING, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
84 — 44
2 ayat(1) Jo.
Menyatakan Terdakwa MANSUR UMAHUK;,SE. terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 31 dari 60 halamanPutusan Nomor: 03/Pid.SusTPK/2014/PT.TTEPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Bahwa unsur secara melawan hukum dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidalam dakwaan Primair tidak terbukti, karena Terdakwa selaku pekerja biasa tidak adaikatan kontrak dan tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan pihak Dinas PerhubunganKabupaten Kepulauan Sula selaku pengguna anggaran/jasa maupun dengan saudara RizalAdam, SE
2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, danTerdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesarRp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapatdibayar, diganti dengan pidana
2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 193 dan pasal241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yang bersangkutan;MENGADILI:1.
50 — 12
Menyatakan Mereka Terdakwa KUSWANDI dan terdakwa Il M.SYAIFULBACHRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, sebagaimana DakwaanPrimair;2.
Terbanding/Terdakwa : Puji Istina
74 — 35
2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian KeuanganPemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah GuwosariNomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara
Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangankami berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalahdakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal64 ayat (1) KUHP.2.
2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun ........35Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Terbanding/Terdakwa : NURDIN Anak dari IDOP
162 — 35
275.000.000,kondisi sebenarnya Pertanggungjawaban yang sesuai dengan 0, 150.613.000, 20.542.000, 171.155.000,kondisi sebenarnyaJumlah Kerugian 11.000.000, 90.875.000, 1.970.000, 103.845.000,Keuangan Negara Yang terdiri dari :Pengeluaran yang 0, 61.875.000, 0, 61.875.000,tidak sesuai ketentuan/ peruntukannya Pertanggungjawaban yang tidak sesuai 11.000.000, 29.000.000, 1.970.000, 41.970.000,dengan kondisi yangsebenarnya Perbuatan terdakwa Nurdin Anak dari IDOP sebagaimana diatur dan diancampidana pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTidak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
Menyatakan terdakwa NURDIN Anak Dari IDOP tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadi maksud dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair kami
mengelola dana PAMSIMAS' dan membuatpertanggungjawaban serta pengeluaran dana yang tidak sesuai ketentuan.e Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp. 38.500.000, (tigapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kerugian Negara;Menimbang, bahwa disebabkan oleh faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secarasubsidiaritas sebagai berikut :Primair : karena melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidanasebagaimana ditentukan dalam pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair : karena melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidanasebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) buruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang