belas) hari kerja sejakpengajuan permohonan notifikasi diterima dan dinyatakan berkas lengkapoleh Kepala Badan dan tidak ada surat penolakan, maka terhadap kosmetikayang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar diwilayah Indonesia.Bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus mendapatizin edar dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari peredarankosmetik yang tidak memenuhi syarat kKeamanan, mutu, dan kemanfaatan.Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK

Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM Banda Aceh sejak tahun 2005sampai dengan sekarang;Bahwa menurut ahli pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745Tahun 2003 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan pada bagian luar

., yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli bekerja di BBPOM di Yogyakarta mulai tahun 2006 sampaidengan 2018 sebagai Staf Bidang Pengujian Mikrobiologi, tahun 2018 hingga2019 sebagai Staf Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan;Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN WatBahwa Ahli ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai BesarPOM di Yogyakarta No.HK.12.02105.01.19.0835 B tanggal 21 Januari 2019;Bahwa obat / pil dengan

JICT No.HK.56/01.HRD/4/JICT2009 tertanggal 24 Juli 2009 antara Tergugat Ildengan Turut Tergugat (selanjutnya disebut PerjanjianOutsourcing);c. Turut Tergugat juga telah memenuhi ketentuanketentuan yangdisyaratkan oleh Pasal 66.2 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaansebagai perusahaan penyedia jasa pekerja.

No.HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Tentang PembatalanPersetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab SalutSelaput 200 Mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut SelaputPT. Zenith Pharmaceutical.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo.

Desember 2013 No.1206/SOM/THSA/XII/13 dan 3 Januari 2014 No. 101/SOM/THSA/I/14 (buktiP14 dan P15) yang pada intinya untuk mendapatkan penjelasan dan jalankeluar atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dengan sengaja telah merubah jangka waktu pengelolaan lahan parkirdari semula 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, akantetapi terhadapsomasi dari PENGGUGAT tersebut baik sama sekali diabaikan baik olehTERGUGAT maupun TERGUGAT Il;Bahwa TERGUGAT II dalam surat balasannya yaitu surat No.HK

rupiah) ; Bahwa, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksiyang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukanbarang bukti sebagai berikut: 1 (satu) batang anak panah busur yang terbuat dari besi, berbahan talirapia berwarna merah muda dan biru pada tali penarik anak panahbusur;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamembacakan bukti surat berupa Visum et Repertum No.HK

Jaka Hendri Kurniawan.d) 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Rekam Medik No.HK.04.01/VII.1.24/V/KO001/2020 No. Rekam Medis RSMH : 0001171857.e) 5 (lima) lembar Berita Rekonstruksi tanggal 7 Mei 2020.f) 20 (dua puluh) lembar photo/gambar adegan Rekonstruksi tanggal 7 Mei2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,(Sepuluh ribu rupiah).e. Terdakwa tetap ditahan.Membaca :1.

TergugatIIltersebut di atas, maka Penggugat telah menyetujui permohonan Tergugat dantelah menerbitkan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) No.39.084.2016.00001 tertanggal 11 November 2016 (selanjutnya disebut JaminanPemeliharaan) (Bukti P4) untuk kepentingan Tergugat ;10.Bahwa inti dari Jaminan Pemeliharaan tersebut di atas adalah Penggugatmenjamin Tergugat (Selaku Terjamin) terhadap Turut Tergugat (Selaku PenerimaJaminan) sehubungan dengan hasil pekerjaan Tergugat atas Proyek Pekerjaanberdasarkan Kontrak No.HK

dapat menyebabkan kerusakanpermanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparanjangka pendek dalam dosis tinggi juga padat menyebabkan muntahmuntah, diare dan kerusakan paruparu serta merupakan zat yang tergolongkarsinogenik (dapat menyebabkan kanker) pada manusia ;Bahwa terdakwa mengakui semua kosmetik yang ditemukan oleh PetugasBalai Besar POM yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dimana sesuai KeputusanKepala Badan POM RI No.HK

Arga Martian Putra dengan kesimpulan : contohtersebut mengandung Trihexyphenidyl HCI;Menimbang, bahwa pil berwarna Putin dengan logo Y adalahmengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras golonganobatobat tertentu, sesuai pasal 1 Peraturan Kepala Badan POM RInomor O7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat ObatTertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Keputusan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edarTrihexypenidyl

apoteker sebagai penanggung jawabsedangkan untuk golongan B harus memiliki tennaga teknis farmasi sebagaipenanggung jawab;Bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi syarat mutu,keamanan, kemanfaatan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh uandang undang dan pembuatan kosmetik yang baik dimana produksi kosmetiknya telah terdaftardan atau mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No.HK

Rachmat Basuki diangkat sebagai Ketua PanitiaPengadaan dalam kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana ystemConnecting Fasilitas Produksi dan Chicken Breeding Riset dan TeknologiProduksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia berdasarkan SuratKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Jenderal P2PLKementerian Kesehatan RI No.HK.03.05/1.3/1045/2009 tanggal 7 April2009, dengan susunan Kepanitian sebagai berikut :Ketua Panitia : Drs.

No. 131 K/PID.SUS/2016menetapkan Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan No.HK.03.05/D/1.3/2787/2008 tanggal 13 Oktober 2008, dengan susunansebagai berikut :Ketua merangkap Anggota : Drs. Yusraludin.M.KesSekretaris merangkapAnggota : Drs. Yulikarmen.M.KesAnggota : 1. Edi Kusnadi2. Imam Setiadji, SH3. Nurhidayat4. Sri Hartuti5. Sri LestariBahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, saksi T.

No. 131 K/PID.SUS/2016ditindaklanjuti oleh PPK dengan pembuatan Surat Perjanjian/kontrak No.HK.00.09/1.2/864/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan nilai kontrak sebesarRp.605.708.000,00 sebagaimana Surat sehingga hal tersebutbertentangan dengan :1. Pasal 3 Keppres No. 80 tahun 2003 terkait pelangaran prinsip dasarPengadaan karena melakukan tindakan diskriminasi2. Pasal 5 Keppres No. 80 tahun 2003 terkait pelanggaran etika3.

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barang satuankerja Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan Barang Anggaran 999.06 No.HK.03.05/1.3/3182/2009 Tentang Perubahan pertama keputusanKPA/PB satuan kerja Ditjen PP&PL bagian anggaran 999.06tahun 2009.. Keputusan kuasa pengguna anggaran.pengguna barang satuankerja Ditjen PP&PL bagian anggaran 999.06 No.:HK.03.05/1.3/5486/2009.

TITIMARTA TUJUTAMA, dan addendum Il No.HK.00.09/1.2/950/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Satuan PP & PLdengan PT.

Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Keputusan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edarhalaman16dari31 putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.WnoTrihexypenidyl tablet 2 mg Produksi PT Yarindo Farmatama, bahwa obatdengan nama Trihexypenidyl tablet 2 mg dengan komposisi Trihexypenidyl2 mg/tablet nomor ijin edar GKL 9832706010A1 dengan kemasan DUS, 10STRIP @10 kapsul pruduksi PT Yarindo Farmatama dibatalkan ijin edarnyaper tanggal

dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.64 Tahun 2005 danKeputusan Presiden No.110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dantugas Eselon Lembaga Perintah Non Departemen sebagaimana, telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 52 Tahun2005, Keputusan Kepala Badan POM No.02001/SK/KBPOM Tahun 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK

dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dansarana pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas).Bahwa obat keras Daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter ataudengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanankesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memilikipenanggung jawab seorang Apoteker.Bahwa Carnophen produksi zenith Pharmaceutical dibatalkan izinedarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK

menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut: Bahwa Ahli membenarkan identitasnya; Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas dariKepala balal Besar POM di Samarinda Nomor:SPTA/07/PPNS/BBPOM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018; Bahwa Menurut Pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangkesehatan yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah Obat, bahanObat, Obat Tradisional dan Kosmetik; Bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Keputusan Kepala Badan Pom RI NO.HK

dapat menyebabkan kerusakanpermanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparanjangka pendek dalam dosis tinggi juga padat menyebabkan muntahmuntah, diare dan kerusakan paruparu serta merupakan zat yang tergolongkarsinogenik (dapat menyebabkan kanker) pada manusia ; Bahwa terdakwa mengakui semua kosmetik yang ditemukan oleh Petugas BalaiBesar POM yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanankhasiat atau kemanfaatan dan mutu, dimana sesuai Keputusan Kepala BadanPOM RI No.HK

Makanan di Banjarmasin, NomorPM.01.06.1001.10.15.0271.LP tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatanganioleh Mahdalena,Dra, Apt, M.Si NIP.196205271989032001 dengan kesimpulanbahwa obat jenis Dextro merk Nova warna kuning yang disita dari paraterdakwa tersebut positif mengandung Dekstrometorphan HBr dan AHlimembenarkan tentang Laporan hasil pengujian tersebut;e Bahwa Ahli menerangkan Obat Jenis Carnophen tersebut telah dicabut edarnyaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK

lantai dan diluarpagar yang lantainya dalam keadaan kotor dan hanya diplaster semen, mie basahkemasan plastiknya terouka dan terhadap karyawan yang melakukan produksitidak menggunakan sarung tangan dan tidak menggunakan pakaian kerja yangbersih dari alas kaki sampai tutup kepala dan masker, sehingga tempat produksimie basah Perusahaan Sumber Mares yang dikelola oleh terdakwa secaraSanitasi tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI NO.HK