Jkt.Pst.selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkankeputusan RUPS.26.

MIF,pelaksanaan RUPSLB 13 Desember 2017 telah memenuhi syaratuntuk dilaksanakan RUPS dan memenuhi syarat mengambilkeputusan RUPS sesuai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86dan Pasal 88 UU PT jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar PT.MIF, yaitu dengan:a.

Bulan Maret 2017 s/d April 2017, oleh Dewan Komisaris selama 30 hari,namun tidak ada RUPS; Bulan Oktober 2017 s/d November 2017, oleh Dewan Komisaris selama30 hari, namun tidak ada RUPS; Bulan November 2017 s/d Desember 2017, oleh Dewan Komisaris yangkemudian dilakukan RUPS pada tanggal 13 Desember 2017; Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan non aktif yangpertama, Saksi tidak lagi memiliki Kewenangan sebagai Direktur PT MIF.Seluruh pekerjaan Saksi dikerjakan oleh Tjan Kin, baik penandatangananbilyet

Demikian; Bahwa kalau di Pasal 105, tadi yang dibacakan, bahwa Direksi bisadiberhentikan sewaktuwaktu) oleh RUPS, tapi asal yang pentingmenyebutkan alasannya. Kalau ternyata, kalau kita mengatakan Direksimembela diri, argumen dari dewan komisaris yang memberhentikansementara ternyata dipatahkan, bisa dipatahkan, kalau bisa dipatahkan,normal, tentunya RUPS akan menerima ini. Tetapi kalau ternyata RUPSmengambil keputusan lain, yang dalilnya dipatahkan bisa jadi itu juga tidakditerima oleh RUPS.

Bahwa kalau pemberhentian sementara itu untuk tiga puluh hari, tigapuluh hari harus dilakukan RUPS, selama tiga puluh hari lan dewankomisaris memegang perseroan. Kalau dewan komisaris memberhentikansementara, tiga puluh hari tidak dilakukan RUPS, siapa yang wajibmelakukan RUPS? Dewan yang memberhentikan tadi, kalau tidakdilakukan, maka Direksi harus diangkat kembali.

RAS adalah merupakanbadan hukum yang mengambil keputusanberdasarkan RUPS dan sahnya RUPS ditentukanoleh suara yang mewakili jumlah sahamnya. Olehkarena saham yang diterima oleh Tergugat berasal dari saham Penggugat yang belumdilakukan pembayaran kepada Penggugat, makauntuk itu wajar Tergugat dan Tergugat Ildiajukan dalam gugatan ini agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanwanprestasi dan tidak mempunyai saham dalamPT. RAS. Begitu juga Tergugat Il dapatmelaksanakan RUPS PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS. Jika TergugatIl tetap mengundang Tergugat I, maka Tergugat IIdinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum;Bahwa gugatan ini di ajukan di Pengadilan NegeriPekanbaru karena nama Tergugat ada tertulisdalam Badan Hukum Tergugat Il. SedangkanTergugat Il berkedudukan di wilayah hukumPengadilan Negeri Pekanbaru;Hal. 4 dari 18 hal Put.

Riau Anugerah Sentosamaupun dalam RUPS PT. Riau AnugerahSentosa;Menghukum Tergugat untuk tidak menghadirirapatrapat PT. Riau Anugerah Sentosa maupundalam RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa baikdiundang Tergugat II maupun tidak diundang;Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Penggugat sebagai PemegangSaham di badan hukum PT. RAS;Menyatakan komposisi Pemegang SahamPenggugat dalam badan hukum PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS.

Atasperbuatan Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il memaksakan membuat RUPS, makatanggal 5 Desember 2011 Pemohon Kasasimenyampaikan surat pengaduan kepada MenteriHukum dan HAM RI (bukti dengan tanda P.11)agar Berita Acara PT. RAS tanggal 30 November2011 untuk melakukan perubahan komposisisaham agar Termohon Kasasi tidak merupakanpemegang saham PT. RAS.

Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai DirekturTERGUGAT, kewenangan PENGGUGAT sebagai Direktur TERGUGATsecara tegas telah dibatasi oleh para pemegang saham TERGUGATberdasarkanKeputusan RUPS TERGUGAT, dimanaPENGGUGATsama sekali tidak memiliki kewenangan di bidang keuangan termasukperpajakan.

Bahwa semestinya, paling lambat tanggal 29Januari 2016 atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31Desember 2015, saat PENGGUGAT efektif berhenti sebagaiDirektur TERGUGAT karena mengundurkan diri dan telahterjadi kekosongan Direksi, TERGUGAT sudah harusmelakukan penunjukkan dan pengangkatan Direksi baruberdasarkan RUPS atau Keputusan Sirkuler PemegangSaham pengganti RUPS, serta melakukan pemberitahuankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannyaRUPS

atau Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS tersebut.

RUPS.

untukpenunjukan Direksi baru (serta menyatakan pemberhentianDirektur lama) menurut UUPT dan Anggaran Dasar TERGUGATdiselenggarakan paling lambat tanggal 29 Januari 2016 (30 harisetelah terjadinya kekosongan Direksi) dan diberitahukankepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 28Februari 2016 (30 hari setelah RUPS atau Keputusan SirkulerPengganti RUPS),maka sangat jelas, menunjukkan sikap sengaja dan tendensius dariTERGUGAT yang menjebak PENGGUGAT dan/atau menempatkanPENGGUGAT dalam

tanggal 8 Juni 2004.a Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS pada tanggal 8 Juni 2004 itu, Tergugat I,II dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena RUPS itubermaksud untuk meminta persetujuan agar Direksi perseroan dapat meminjamuang kepada bank dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan,sehingga RUPS harus dengan kuorum khusus, yaitu kuorum yang dirumuskandalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar, dan karena itu RUPS harus dihadiri olehpemegang saham yang mewakili paling sedikit

34 jumlah saham yang sah dankeputusan disetujui oleh %4 jumlah saham yang hadir ;Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar itu sama maknanya dengan Pasal 88 ayat (1)dari UndangUndang Nomor Tahun 1995 yang berbunyi: Direksi wayjibmeminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminanutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan ;b Bahwa untuk mata acara RUPS tentang "penjaminan asset perseroan kepadaBank" maka kuorum RUPS tanggal 8 Juni 2004 tidak tercapai karena hanyadihadiri oleh 50% jumlah

hukum karena menyelenggarakan RUPS tanggal 8 Juni itutanpa didahului surat panggilan kepada para Penggugat selaku pemegang sahamserta tanpa adanya pengumuman dalam 2 (dua) surat yang terbit di tempatkedudukan perseroan, Tarakan, dan karena itu melanggar Pasal 20 ayat 2Anggaran Dasar ;d Bahwa Tergugat I dalam menyelenggarakan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 20 ayat 1Anggaran Dasar, yaitu menyelenggarakan RUPS di Jakarta, di luar tempatkedudukan

perseroan, Tarakan, sedang Pemegang Saham tidak seluruhnyahadir ;2 Keputusan RUPS luar biasa tanggal 8 Juni 2004 tidak sah dan batal demiHukum ;a Bahwa jumlah saham yang sudah dikeluarkan ada sebanyak 500 saham danpemegang saham yang hadir atau mewakili dalam rapat hanya 250 saham atau50% jumlah saham, yaitu saham para Tergugat, Hendrik Hakim 175 saham(35%) dan Steven Hakim 75 saham (15%) dan karena itu keputusan RUPS tidakmungkin sah dan mengikat perseroan ;Hal. 7 dari 70 hal.

Gusher Tarakan dijaminkan pada BNI tanpa persetujuan RUPS, sedangpenggunaan pinjaman itu tidak pernah diaudit ;a Bahwa pinjaman asset PT Gusher Tarakan kepada PT. Bank Negara Indonesia(persero) Tbk Wilayah IX Banjarmasin pada tahun 2004 berjalan tanpapersetujuan RUPS dan oleh karena itu adalah tidak sah, sehingga merupakanperbuatan melawan hukum dari para Tergugat.

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIP-PD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu ;r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai Pemilik Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT.

EXPO INDOMASPERKASA yang tidak ada melakukan pengesahan RUPS PT.

EXPO INDOMASPERKASA pada tahun 2014 berdasarkan RUPS, dan setahu SaksiPengesahan RUPS tersebut dilakukan oleh Notaris kepada KementerianHukum dan HAM untuk didaftarkan akan tetapi sampai dengan sekarangtanda Pengesahan RUPS dimaksud belum ada sampai kepada Saksidimana RUPS tersebut Saksi serahkan ke Notaris sejak RUPS tersebutdi buat untuk dilakukan pengesahan kepada Kementerian Hukum danHAM serta untuk didaftarkan;Halaman 87 dari 168, Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2017/PN.Pmn.Bahwa PT.

adamempertanyakannya kepada Notaris dan jawabannya RUPS tersebutsedang dalam proses pengesahan ;Bahwa setelah adanya RUPS maka Terdakwa hanya sebagaiPenasehat Hukum di PT.

EXPO INDOMAS PERKASA akan tetapiwaktu itu sudah dilampirkan RUPS ;Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai PT.

setelah RUPS diserahkan ;Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.

Melalui Rekening BNI 46 Jumlah Rp 7.303.000(Tahun 2007 dibayar, tahun 2008 2010 belum dibayar)RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.C12.C13.C14.C15.C16.C17.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin ManafPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ DirekturSurat pengambil alihan RULB oleh Dewan KomisarisUndangan RUPS dari Dewan KomisarisLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni 2010(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT.

RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin Manaf 1 lbrPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ Direktur 3 lbrSurat pengambil alihan Rulb oleh Dewan Komisaris 1 lbrUndangan RUPS dari Dewan Komisaris 1 IbrLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni2010 8lbr(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT. Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT.

Bahwa Penilaian danpertimbangan Hukum Peradilan Tingkat Pertama terhadap perbuatanTerdakwa bahwa Terdakwa selaku Direktur tidak berinisatif sendirimelaksanakan RUPS dan tidak dapat melaksanakan tugasnya denganbaik sehingga merugikan Perusahaan seharusnya ditolak oleh JudexFacti (Pengadilan Tinggi) dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding,karena RUPS sudah diterangkan Direktur tidak ada biaya yang cukupkarena Perusahaan mengalami kerugian dan iklaniklan sebagai tagihanyang belum masuk ke kas PT

Radio Swara Mahkota Polareksa samasakali tidak pernah dirapatkan dalam RUPS (semua Anggata Pesero)akan tetapi diputuskan sendiri dengan atas nama Pimpinan VolareGroup atau Pimpinan Volare Holding Company atau Pimpinan VolareNer Work.

No. 701 K /Pid/2012empat puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, dan bukan iklan orderAmirudin Manaf sebagimana dimaksud sebagai piutang Perusahaandalam RUPS akan tetapi iklan tersebut didapat sendiri secara langsungoleh Terdakwa dan di luar order Amirudin Manaf dan semuanya telahmasuk ke kas Perusahaan , keuangan iklan tersebut telah terakomodirdalam Laporan Keuangan RUPS bahkan tercatat dalam Laporan BukuHarian dan Bulanan.

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.

Amatra Citra Indonesia; Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agarTermohon melaporkan pertanggung jawaban sebagai Direktur untukmendapatkan data atau keterangan dan apabila diperlukan dapatmenunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit perusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Amatra Citra Indonesia;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPSyang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 danRUPS II tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KellTermohon telah menyerahkan Laporan Keuangan PT.

Amatra CitraIndonesia kepada Pemohon, namun ditolak oleh Pemohon dengan alasanlaporan keuangan tersebut belum pernah disahkan oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan yang termaktubdidalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan:(1). "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS."

No. 1689 K/Pdt/2015Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)agar Termohon melaporkan pertanggungjawaban sebagaiDirektur untuk mendapatkan data atau keterangan dan apabiladiperlukan dapat menunjuk Akuntan Publik untuk mengauditperusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.Bahwa, pada penetapan pada perkara Nomor 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel, Judex facti telah menjatuhkan putusan yang bersifat positif,yakni sebagai berikut:Dalam eksepsi menolak eksepsi dari Termohon;Dalam pokok perkara Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan rapatumum pemegang saham (RUPS) PT.Amarta Citra Indonesia; Menetapkan agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) agarTermohon melaporkan

BPR NBP 13) Stabat mulaibekerja tanggal 30 Maret 2000 (masa kerja kurang lebih 12 tahun) dengan menerimaHal. dari 12 hal.Put.Nomor: 592 K/Pdt.SusPHI/2013upah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/bulan dandiberhentikan tanggal 30 September 2011;2Bahwa pada tanggal 30 September 2011 Tergugat selaku majikan telahmemberhentikan Penggugat dengan alasan Hasil RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) itu tidak beralasan

Direktur PT BPRberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);e Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai pengurus ic. Direkturberdasarkan RUPS dan salah satu Anggota Rapat RUPS adalahPenggugat sendiri dengan demikian pemberhentian tersebut dianggapdisetujui oleh Penggugat, karena Penggugat sendiri menandatanganihasil RUPS;e Bahwa jika Penggugat keberatan diberhentikan sebagai Direktur padaPT BPR NBP 13 Stabat, berdasarkan RUPS jo.

BPR NBP 13 Stabat, berdasarkan hasil RUPS dan atauRapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, oleh karenanya hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara Aq tidak adadan atau tidak mempunyai hubungan hukum;e Bahwa oleh karena Tergugat bukan pemilik saham tetapi pejabatstruktural pada PT.

Bank PerkreditanRakyat NBP 13 Stabat dan memegang Jabatan Direktur denganmenerima upah sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah) perbulan dan di PHK berdasarkan Hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi adalah karyawan PT.

Bank PerkreditanRakyat NBP 13 Stabat menerima upah sebesar Rp6.720.000,00 (enamjuta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan di berhentikanberdasarkan hasil RUPS dan Tergugat adalah Pimpinan Tertinggi danPenanggungJawab di PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 13 Stabat danjelas mempunyai kapasitas untuk mewakili PT.

Fitton Windu Utama di TUrut Terlawan;Bahwa oleh karena tidak ada itikad balk dari Para Terlawan untukmemenuhi kewajiban kontraktualnya sebagaimana tertuang dalam AktaNotariil diatas, berikut Notulen Pertemuan tanggal 19 Maret 2008, makapada tanggal 13 Juni 2008, diadakan Notulen Rape Umum PemegangSaham bertempat di Hotel Sheraton Surabaya (selanjutnya disebutsebagai Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008), dengan dihadiri olehsegenap Pemegang Saham PT.

Bahwa oleh karena telah dibuat Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008oleh segenap direksi dan Pemegang: Saham, berikut ditindaklanjutiHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT PALdengan dibuatnya Surat Pernyataan oleh Para Terlawan yang padaintinya mengembalikan Saham berikut susunan Direksi PT.

Fitron Windu Utama danmengingkari Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008 berikut SuratPernyataan yang dibuatnya sendiri;Bahwa eksistensi pembuatan Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT PALdan Surat Pernyataan dari Para Pelawan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari dibuatnya Perjanjian Novasi. Dengan katalain, bilamana Para Terlawan pada waktu itu tidak membuatNotulen RUPS tanggal 13 Juni 2008 berikut Surat pernyataan makadapat dipastikan pula PT.

YerosOcean Shrimp melalui Perjanjian Novasi, Pelawan telahmelaksanakan kewajibannya dalam mengangsur cicilan yang manaseluruhnya akan Pelawan buktikan pada agenda pembuktian dalamperkara a quo;Bahwa dari uraian di atas, dengan adanya Notulen RUPS tanggal 13Juni 2008 maupun Surat Pernyataan yang telah dibuat. serta telahdilakukannya pembayaran cicilan fasilitas kredit PT.

PT.Fitton Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;Menyatakan Terlawan telah Wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 13 Juni 2008;Menyatakan Terlawan Ill telan Wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 06 Juni 2009;Menyatakan permohonan eksekusi Para Terlawan dilandasi dengan itikadburuk dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum;Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi substansi RUPS PT.

• 1 (satu) bendel copy Legalisir Akta pendirian perseroan terbatas PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Rossulliati, SH Jl.Brawijaya No.164 Kec.Pungging Mojosari Mojokerto
• 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen nomor AHU-47923.AH.01 tahun 2011 yang dikeluarkan Mentri Hukum dan HAM tentang pengesahan PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI
• 1 (satu) bendel copy legalisir copy akte akta berita acara RUPS

;

akte akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 21 Nopember 2017 PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI yang dibuat oleh Notaris LILIK RAHAYU, SH.M.Kn

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16052013 (enam belas Mei dua ributiga belas) telah berlangsung di Kantor saya Notaris selaku TurutTergugat Il Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan 2 (dua)agenda pokok, yaitu :a. RUPS Tahunan (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 28) danb. RUPS Luar Biasa (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 29) ;4.

Bahwa apa yang dituangkan Fundamentum Petendi maupun dalampetitum dari Penggugat adalah tidak benar karena Turut Tergugat IItelah membuat akta Berita Acara Nomor 28 berisi RUPS Tahunan danBerita Acara Rapat Nomor 29 berisi RUPS Luar Biasa ;.

Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 88, tertanggal 27 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P2) ;3. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 10, tertanggal 7 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P3) ;4. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT.

Foto copy Akta Perubahan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. BangunMegah Semesta, Nomor : 1, tertanggal 1 Agustus 2011, yang dibuatoleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P5) ;6. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 2, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat olehAnly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P6) ;7.

Foto copy surat undangan RUPS Tahunan, Nomor : 164/BMS/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, diBatam (Bukti TI.II41) ;42.

Menghukum TERGUGAT I untuk menyelenggaralan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dengan agenda rapat, merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I dan selanjutnya mencatatkan nama TERGUGAT II sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I;5. Menghukum TERGUGAT I, untuk menyampaikan perubahan data tersebut untuk dicatatkan sebagai perubahan data perseroan TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III;6.

Menyatakan bahwa, Apabila dalam waktu 14 ( empat belas hari ) sejak tanggal putusan ini, ternyata TERGUGAT I secara suka rela, tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) untuk merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I dan mencatatkan nama TERGUGAT II sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III, maka MEMERINTAHKAN TURUT TERGUGAT III untuk melakukan perubahan dan mencatatkan dalam

BUMI SAMUDRA JEDINE ) belum mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dimaksud, sehinggasecara Administrasi pada data base TURUT TERGUGAT III masih tercatatnama PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham pada TERGUGAT ;Bahwa, PENGGUGAT beberapa kali mengirimkan surat kepadaTERGUGAT yang isinya meminta, agar TERGUGAT I, segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB),sesuai Surat tanggal 1 November 2016 dan 25 Juli 2016, namun keduasurat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh

MENGHUKUM TERGUGAT untuk menyelenggaralan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dengan agenda rapat,merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGATsebagai pemegang saham pada TERGUGAT dan selanjutnyamencatatkan nama TERGUGAT Il sebagai pemegang saham padaTERGUGAT ;V. Menghukum TERGUGAT , untuk menyampaikan perubahan datatersebut untuk dicatatkan sebagai perubahan data perseroanTERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT III;VI.

DirjenAHU dari Penggugat PT Solid Gold Prima sebagai pemegang saham padaTergugat PT.Bumi Samudera Jedine;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 s/d P11 masingmasingberupa Permohonan RUPS Luar Biasa PT.Bumi Samudera Jedine tertanggal01 Nopember 2016, O7 April 2017 dan 31 Agustus 2017 untukmenyelenggarakan RUPS LB namun dari pihak Tergugat PT.Bumi SamuderaJedine tidak memperdulikannya juga tidak melakukan kewajibannya sebagaiPerseroan dan menimbulkan kerugian pada diri pihak Penggugat, sehinggaPenggugat

Solid Gold Prima sebagai pemegangSaham pada Tergugat dan untuk selanjutnya mencatatkan nama Tergugat Ilsebagai pemegang saham pada Tergugat PT.Bumi Samudera Jedine,bahwaternyata pihak Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) danmencatatkan Tergugat Il dalam Daftar Pemegang Saham pada Tergugat ,tetapi tetap tidak diabaikan padahal menurut Pasal 78 ayat (1) dan (4) bahwaPenyelenggaraan RUPS LB dapatsaja dilakukan atas permintaan

1(satu) orangpemegang saham dalam hal ini Penggugat dan dapat diminta setiap waktuberdasarkan kebutuhan dan kepentingan kepada pihak Tergugat PT.BumiSamudera Jedine itu sudah sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengantidak dilaksanakannya RUPSLB oleh Tergugat!

Plaza Centre; 4) Bahwa salah satu hasil RUPS pada tanggal 26 April 2007 melaluipemungutan suara pemegang saham adalah memutuskanmenyatakan memblokir pembayaran deviden sebanyak 2 (dua)lembar saham atau sebanyak 10 % milik Sri Taslim yang ada di PT.Medan Plaza Center sampai ada keputusan pengadilan yangberkekuatan NUKUM) 272222 nnn an ne nen ene enn5) Bahwa Sri Taslim merasa keberatan atas adanya RUPS PT.

yang tidak sesuai dengananggaran dasar PT Medan Plaza Centre dan atau undangundang No. 1 tahun 1995 adalah merupakan perbuatanmelawan hokUM)9 22002 2o cnn eee cece cee eee neec) Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan PlazaCentre tanggal 07 April 2006 beserta segala akibat hukumnya;d) Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan PlazaCentre tanggal 07 April 2006 tentang pemberhentian Ny SryTaslim sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre;Bahwa selanjutnya Ny Patty Tjandra, mengajukan

PT Medan Plaza Centretanggal 07 April 2006 beserta segala akibat hukumnya Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Palza Centretanggal 07 April 2006 tentang pemberhentian Ny Sry Taslim sebagaiKomisaris Utama PT Medan Plaza Centre; Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centretanggal 07 April 2006 tentang pemberian wewenang kepada Direksiuntuk memilih opsi dari pihak walikota;10.

Bahwa benar pemblokiran Deviden sebesar 10% ( 2 Lembar Saham ) PTMedan Plaza Center yang diakui oleh Sri Taslim sebagi miliknya adalahdidasarkan pada Hasil RUPS PT Medan Plaza Center tanggal 26 April2007 sesuai dengan Akte Berita Acara No: 3 tanggal 1 April 1986 dankemudian Hasil RUPS tanggal Pada tanggal 23 Mei 2014 yangdituangkan dalam Akte No: 31 tanggal 23 Mei 2014;Ill. Tentang Penghentian Penyidikan;1. Tentang Hukumnyaj 222022 22 ooo scene enea.

Pid/2016/PN.MdnPelapor Suharto bukan merupakan Tindak Pidana karena Terlaporbelum membayarkan deviden atas 2 ( dua ) lembar saham milikPelapor adalah berdasarkan RUPS dan dana tersebut masihdisimpan di Bank a.n. PT Medan Plaza Center;2) Rekomendasi gelar pada intinya menyatakan agar Penyidikmengehentikan penyidikan;4. Kesimpulan; == 2229 2222 nee nne oea.

Koperasi Karyawan 16 48.000.000, 2Departemen KehutananTotal 800 2.400.000.000, 100 RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dariTergugat ;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timbermenyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;c.

KodecoTimber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998(bukti P6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertamamaupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasukperubahan modal PT.

Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruhsaham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ;2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluhenam persen), atau dalam hal PT.

Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenaipengurangan modal ;Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, makaTermohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksaapakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tatacara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakahRUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;Oleh karenanya Surat Keputusan

Kodeco Timber mempunyai waktu untukmemperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukupwaktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT. Selain itu,terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untukmemberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syaratkuorum.

kepada Pungky B Priyambodo, tanda bukti T7 ;5110111213141516171819Foto copy Permohonan Terdakwa untuk tidak hadir pada RUPS Luar Biasa,tanda bukti T8 ;Foto copy Pokok Pikiran dan saran oleh terdakwa terhadap RUPS Luar BiasaPT.

, ketika rencana terdakwa mau melakukan RUPS padapertengahan tahun 2011 atau setelah pengurusan lahan selesai, pada bulan Mei2011 sudah didahului dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh KomisarisUtama dan pemegang saham yang lain dengan agenda penggantian pengurusdan pemilik.

Dan hasil dalam RUPS Luar Biasa tersebut perusahaan sudahberubah pemilik atau pemegang saham, sementara posisi saya dari hasil RUPSLuar Biasa sudah dikeluarkan dalam arti tidak jadi pengurus lagi, sehinggasampai dengan saat ini saya menunggu RUPS lagi terjadi dan pemegang sahamPT.

Eco Enviromental Energi Indonesia dan akan terdakwapertanggungjawabkan di RUPS ;Bahwa terdakwa rasa tidak perlu mendapat persetujuan dari PT. IDLP selamauang tersebut dipergunakan untuk pengurusan lahan sesuai kesepakatan ;Bahwa pada saat RUPS terdakwa tidak hadir, karena sudah memberikan kuasakepada sdr. Al Faisal, dikarenakan terdakwa ada keperluan lain untukkepentingan PT.

Eco Environmental EnergiIndonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundangsemua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak hadir danmenyuruh kuasanya, yaitu sdr. Faisal untuk menghadiri dalam RUPS Luar Biasatersebut tetapi ditolak, berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang hadir ;Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaanterhadap laporan keuangan PT.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa hubungan kerja antara Penggugat sebagai tenaga profesional denganTergugat adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja (EmploymentAggreement) tertanggal 5 September 2001 antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P1) ;Bahwa dengan didasari kemampuan dan prestasi kerja yang dimiliki olehPenggugat selama menjabat sebagai Chief Financial Officer, kemudian oleh Tergugatberdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa menurut hukum, dalam UU PT ataupun Anggaran Dasar PemohonKasasi/semula Tergugat disebutkan bahwa Anggota Direksi dapat diberhentikansewaktuwaktu berdasarkan Keputusan RUPS (vide Pasal 105 UU PT jo.

Sus/2010Keputusan RUPS, maka Anggota Direksi berdasarkan Pasal 105 ayat (2) danayat (3) UU PT dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepadapemegang saham melalui RUPS atau mengajukan tuntutan hukum ke PengadilanNegeri, bukan mengajukan tuntutan hukum ke PHI ;Bahwa jikapun Termohon Kasasi/semula Penggugat ingin mengajukan tuntutankompensasi sebagai Buruh dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat, makaseharusnya tuntutan kompensasi hanya terbatas pada saat TermohonKasasi/semula Penggugat diangkat

31 Desember 2008, yaitupada saat Keputusan RUPS memberhentikan Termohon KASASI/semulaPenggugat sebagai ANGGOTA DIREKSI sebagaimana dinyatakan dalam AktaPKR No. 5/2008 (vide bukti T7).

Dan Judex Facti mengabaikan fakta hukumbahwa pengajuan tuntutan kompensasi PHK oleh Termohon KASASI/semulaPenggugat dilakukan melalui PHI setelah yang bersangkutan diberhentikansebagai ANGGOTA DIREKSI oleh Keputusan RUPS ;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena ini menyangkut sengketa hukumpemberhentian Direksi Perseroan oleh Keputusan RUPS yang diatur dalam UUPT, dimana UU PT dan Anggaran Dasar juga mengatur mengenai mekanismejika seorang Direktur berkeberatan diberhentikan sebagai Anggota Direksi

SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil ke Perseroan / PT. SMHP berdasarkan fakta yang ada / Asli Bukti Setoran Modal yang telah diperlihatkan oleh Penggugat I di hadapan Notaris pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I - PT. Sulawesi Mini Hydro Power cq.

Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut:1) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan / PT.

SMHP,adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil keperseroan/PT.SMHP berdasarkan fakta yang ada / ASLI BUKTI SETORANMODAL yang telah diperlihatkan olen Penggugat di hadapan Notaris / TurutTergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;5. Menyatakan bahwa seluruh Akta RUPS LB maupun RUPS Tahunan PT.SMHP yang telah diselenggarakan oleh Tergugat I, II dan III setelah tanggal10 Maret 2011 adalah "Batal Demi Hukum";6.

Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut:1) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan / PT.

BGG walk out, namun RUPS tetap berjalan;2. Saksi TUTI AFRIANI, SE :Bahwa saksi hadir pada saat RUPS tanggal 10 Maret 2011 dengan NotarisRaden Roro Yuliana Tutiek SH MH dan saksi hadir sebagai staf KonsultanKeuangan yang diminta hadir oleh PT.

SMHP,adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil keperseroan / PT. SMHP berdasarkan fakta yang ada / ASLI BUKTI SETORANMODAL yang telah diperlihatkan oleh Penggugat di hadapan Notaris / TurutTergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;.

;Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin oleh Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatantersebut dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganpemberian upah per bulan sebesar Rp.33.837.400 (Tiga Puluh Tiga Juta DelapanRatus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) ;Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat mengundurkan diri dengan alasanadanya diskriminasi dalam pelaksanaan pembayaran upah terhadap Penggugatkarena bila dibandingkan dengan

;Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon / memintaagar tergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),mengingat pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulanJanuari 2004 adalah berdasarkan RUPS dan selayaknya pulalah pemberhentianPenggugat dibawakan ke dalam rapat RUPS, karena tanggung jawab hukummasih tetap melekat pada diri penggugat sebagai satusatunya orang pribumiyang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan jabatan yang sangat prinsip /utama,

Pada angka 4 dan 9 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa:"Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatan tersebutdilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pemberianupah per bulan sebesar Rp. 33.837.400.".

;"Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon/meminta agarTergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingatpengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulan Januari 2004 adalahberdasarkan RUPS, dan selayaknya pulalah pemberhentian Penggugat dibawakan kedalam rapat RUPS... ".;.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.;(4). Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata carapencalonan anggota Direksi.;(5). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Mazekadwisapta abadi yang mengukuhkan PENGGUGATmdnjabat sebagai anggota Direksi berupa Direksi Operational, dan tidakad a juga Surat penunjukkan secara tertulis kepada PENGGUGAT untukmgnjalankan tugas sebagai seorang Direksi Operational;nwa hat tersebut telah PENGGUGAT tanyakan kepada PihakTERGUGAT, akan tetapi tetap tidak ada kejeiasan sama sekali;Ba fowa Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Undangundang No. 40 tahun2007ter tang Perseroan Terbatas, jelas di sebutkan bahwa:Anggota Direksi di angkat oleh RUPS"ain

pasal di atas, Pasal 94 ayat 7 Undangundang No. 40 Tahun 2007ter tang Perseroan Terbatas, juga di sebutkan*Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananj;gota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi kepada Menteri untuk di catat dalam daftar Perseroan dalamjJangka waktu paling larnbat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS ter >ebut"Jadi jelas terbukti Pengangkatan anggota Direksi berupa DireksiOperational harus melalui mekanisme seperti

yang telah di atur dalamUndangundang No. 40 tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas, yaituhaius melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);3 Bahwa seiain hal tersebut di atas, pernah pada suatu kesempatan adabeberapa Customer menanyakan keabsahan dari jabatan yang di emban hrPENGGUGAT selaku Direksi Operational, sehirtgga hal tersebut jelas teliihmerugikah kepentihgan dan kredibilitas PENGGUGAT di mata Cu stomer;Halaman 2.

RUPS , maka PENGGUGAT dengan ini merasa SANGAT DilIUGIKAN BAM SECARA MATERiIL MAUPUN IMMATERIIL;Me ngingat PENGGUGAT yang pada saat ini sedang melakukanperintisan Ka ier dan membutuhkan kepercayaan yang cukup besar dikalangan luas baik di masyarakat maupun di perusahanperusahanlainnya, maka ke ugian yang diderita oleh PENGGUGAT sangatiah besaryang dapat diri nci sebagai berikut:Ba iwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT secara materiil adaiahsebagai berikut:n Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan

immateriii PENGGUGAT dinilai sebesarRp.tBCfOf.0p0,00# (Satu miiyar rupiah),Dengan demikian total dari kerugian PENGGUGAT baik secara materiilmaupufi immateriii adalah sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua miiyarrupiah).Bahwd Berdasarkan uraianuraian posita di atas, maka terbukti terdapoatfakta Hukum yang menunjukkan Pengangkatan PENGGUGAT sebagaianggota Direksi dengan jabatan berupa Direksi Operational adalah tidaksesuai aturan Hukum yang berlaku karena tidak di Jakukan melalui RapatUmum Pemegang laham (RUPS