Ditemukan 1873 data
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin
Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.
batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin
WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.
100 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Penggugat ;Azas Kemurnian Dalam Tujuan (zuiverheid & oogmerk); bahwaTermohon Kasasi dalam penerbitan Surat Keputusan in litis, in casuNo.249/Tahun 2006, tanggal 12 Juni 2006, tidak didasarkan padatujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justrusebaliknya malah membuat permasalahan bertambah keruh sertamengakibatkan kerugian mendalam bagi Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat ;Bahwa dalam hal ini etikat baik Termohon Kasasi dalam penyelesaianpermasalahan tumpang tindin
Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat , sangat berkeberatandan oleh karenanya menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara pada Hal 121, alinea 3 putusannya yang berbunyi sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo.697 K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tidak dapat diterapkandalam pemeriksaan ini karena Keputusan Dirjen ini hanya mengaturtumpang tindin batasbatas Kuasa Pertambangan dengan KuasaPertambangan Perusahaan lain, sedangkan
251 — 227
Sehingga, berdasarkan buktibuktitersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lahan KSB milik Penggugatdan milik Tergugat II Intervensi berada pada lokasi yang sama (vide Bukti T8);Menimbang, bahwa terhadap indikasi tumpang tindin KSB antaraPenggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dilakukan gelar perkaraoleh Tergugat, yang berdasarkan Notulen Gelar No. 01/I/2019 tanggal 15Januari 2019 diketahui bahwa pada saat pertemuan tersebut, dihadiri olehJamiati, Kaminar (orang tua dari Iskandar Pili
menyelesaikanbanding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),keberatan dianggap dikabulkan.(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusansesuail dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kenya setelahberakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).Menimbang, bahwa mencermati Bukti P12 yaitu Notulen Gelar No.01/1/2019 tanggal 15 Januari 2019, Majelis Hakim memperoleh fakta hukumbahwa telah dilaksanakan mediasi guna menyelesaikan permasalahantumpang tindin
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan tanah milik Para PemohonPeninjauan Kembali yang menurut pertimbangan MajelisHakim tumpang tindin dengan SHM No,340/DesaCimacan berasal dari Erfacht Vervonding No.445 (bekastanah Hak Milik Eropa) terletak di Jalan Raya HanjawarPacet (dahulu Jalan Ciseureuh), Kampung Tegal Lega,Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur ;2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.179/Desa Palasari hanyaseluas 1760 m? bukan 2980 m?
Terbanding/Tergugat I : HJ. LAILA FARID
Terbanding/Tergugat II : SYAHRUDIN, S.Kom
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
286 — 77
Pembanding dahulu Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan kepunyaan Terbanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak jelas, maka bidang tanah yangmenjadi objek sengketa atau objek gugatan pun menjadi tidak jelas ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974 disebutkan bahwa Kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan tidak jelas atau kaburdisebabkan terjadinya tumpang tindin
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada objek sengketa yang diklaim;Oleh Tergugat yang seluas kurang lebih 60 ha, sehingga dapatmenyatakan sebagai pemilik sah, pada objek sengketa, namunPenggugat dengan sengaja menggarap dan menanam masuk padalokasi kKepunyaan Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I,kedua alat bukti tersebut tidak dapat dipastikan menindih Hak Milikkepunyaan Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ,dengan alasan telah membayar ganti rugi, tapi menurut hemat kami daribukti P5 dan bukti P6 tidak tumpang tindin
Bahwa alat bukti P5 adalah sekumpulan foto copy yang disebut (sejumlah/sebundel), berupa Surat Pernyataan sebanyak 16 buah, jumlah luas dari 16buah SKT tersebut adalah 615,3 ha (enam ratus lima belas koma tiga hektar),dari sejumlah SKT tersebut apabila benar ada yang tumpang tindih denganSKT yang telah dibuat oleh Tergugat II yang telah dijual kepada Tergugat ,Penggugat harus mampu membuktikan adanya tumpang tindin SKT atas namasiapa yang tempatnya sama pada posisi luas kurang lebih 60 ha (enam puluhhektar
104 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Pada saat dikeluarkannya SHGB No.697, Tergugat tidak secaracermat meneliti suratsurat bukti hak yang diberikan oleh PTGunung Subur karena kemudian Tergugat melalui Surat No.217menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugattumpang tindin dengan tanah pada SHGB No.697 padahaldalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milik Penggugatbukan merupakan bagian dari tanah hak milik adat yangmerupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697 ;(3) Melanggar Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun
karena berdasarkan Surat No.217 diatastanah milik Penggugat diklaim telah terbit SHGB No.697 danSHGB No.1252 yang bukan tercatat atas nama Penggugatpadahal berdasarkan datadata yang Penggugat miliki tanahtersebut adalah tanah milik Penggugat ;Terlebih dalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milikPenggugat bukan merupakan bagian dari tanah hak milik adatyang merupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697 akantetapi Tergugat dalam Surat No.217 menyatakan secara tegasbahwa tanah milik Penggugat tumpang tindin
74 — 16
oleh karena petitum angka 06 dikabulkan makasudah sepatutnya apabila menghukum Tergugat dan Tergugat Il serta siapasaja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyeksengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan demikianpetitum angka O08 patut dikabulkan namun untuk redaksionalnya perludisempurnakan;Menimbang, bahwa oleh karena diatas telah dipertimbangkan bahwaSertifikat Hak Milik Nomor 5081 milik Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor5263 milik Tergugat Il tumpang tindin
Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatSertifikat Hak Milik Nomor 5081 atas nama Tergugat dan Sertifikat HakMilik Nomor 5263 atas nama Tergugat Il yang tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 186 yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun, ProvinsiKalimantan Tengah; tanggal 28 Juni 1990;7.
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
luasaan tanah dalam SHM Nomor 4399 atas namaTatiana Trikora;Pelanggaran Azas Pelayanan Yang Baik:Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara nampakdalam surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) KotaPalangka Raya Nomor: 108/300.62.71.7/I/2016 tanggal, 28Januari 2016 perihal: Perkara tanah, mencerminkan substansinyasurat tersebut ingin menutup hak Penggugat denganmenganggap perkara Penggugat terkait perkara tanah telahselesai di Pengadilan Negeri Palangka Raya padahalmenyisakan tumpang tindin
116 — 77
Dari fakta riil sebagai fakta hukum Tergugat nampak jelastidak tegas dan bersikap atas tumpang tindih luasan tanah dalam SHM,penyebab tumpang tindin dapat diketahuinya dari data data yang ada,seharusnya patut diluruskan dengan merevisi SHM Nomor 4399 Tahun1998 yang keliru atau salah mengartikan dan menghitung luasan tanah,akan tetapi Tergugat malah menjawab surat Penggugat asal asalandengan merujuk surat Penggugat tanggal, 08 Agustus 2016 danregister surat penyerahan sebidang tanah tahun 1996 di
127 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yani Km 16.215, Desa Gambut,Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tercatat atas nama Alan Rusli(Penggugat) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 039/2009 atasnama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dan diatasbidang tanah tersebut telah berdiri bangunan Polsek Gambut (Tergugat 1);Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pengukuran padabidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1202, 1203 dan 1658 atasnama Alan Rusli (Penggugat) dan Sertifikat Hak Pakai
358 — 183
Nnk.Nunukan, dan setelah Penggugat melakukan overlay peta/tumpang susunserta turun ke lokasi untuk meneliti kebenarannya, diketahui bahwa lokasiKonsesi HTI milik Penggugat ternyata tumpang tindin dengan konsesiperkebunan milik Tergugat.Berdasarkan hasil overlay/Uumpang susun antara peta IUPHHK HTIPenggugat dengan peta Izin Lokasi milik Tergugat, diketahui bahwa lokasiPerkebunan kelapa sawit milik Tergugat berada di dalam kawasanhutan yang telah dibebani IUPHHK HTI atas nama Penggugat, seluas +18.201
Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasukiwilayah tumpang tindin, melakukan perluasan lahan (/and Clearing),penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahanpabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa.2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il untuk tidak memproses segalasurat permohonan yang diajukan oleh Tergugat.3.
Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal :Areal Tumpang Tindin kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6September 2006 terdapat klausul klausul yang secara hukummenimbulkan perikatan dengan PENGGUGAT REKONVENSI yaitumengenai tidak keberatannya TERGUGAT REKONVENSI ataspenanaman kelapa sawit di areal tumpang tindih dan tidak dilakukanpenanaman baru di areal yang tumpangtindih.Selain itu permintaan agar TERGUGAT REKONVENSI mendapatkanlahan pengganti juga menimbulkan kewajiban kepada PENGGUGATREKONVENSI
Namun demikian TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakanperjanjian yang secara hukum telah terjadi yaitu Tidak mendukungbahkan menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yangsebelumnya telah disepakati dalam rapat tanggal 14 Desember 2006dan Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal :Areal Tumpang Tindin kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6September 2006 sebagai cara penyelesaian areal tumpang tindih..
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanda batas kavlingan tanah yang dipasang oleh pihak yangmenguasai tanah berdasarkan Obyek Sengketa, dan vide Foto 4 tentangpemasangan tanda peringatan oleh Pemohon Kasasi bahwa tanah atasobyek sengketa saat ini masih dalam proses peradilan di Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin;Bahwa bukti fotofoto tersebut menunjukkan tanah atas obyek sengketasejak awal dikuasai oleh Pemohon Kasasi.Namun ternyata sekarang Surat Keterangan TanahSurat KeteranganTanah yang menjadi Obyek Sengketa, bertumpang tindin
105 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nasrun Effendi yang diganti rugi dariSaniah sebagaimana Register Camat Rumbai Nomor 426/595.3/KR/1990tertanggal 27 Oktober 1990, telah merugikan kepentingan hukumPenggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kedua SuratKeterangan Ganti Kerugian tersebut (objek gugatan a quo) diterbitkan diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat yang terletak di Jalan Siak II/Jalan Tridarma RT.003/RW.003 Kelurahan Rumbai Bukit KecamatanRumbai Kota Pekanbaru, sehingga terjadi tumpang tindin alas hak(overlape
101 — 77
Kemudian muncul klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwatanah milik tergugat Il intervensi sebagaimana tersebut Sertifikat HakMilik Tergugat Il Intervensi telah tumpang tindin dengan Sertifikat HakMilik (SHM) :No.3478 Tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No.12/97tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.978 M2. An.
58 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 50 K/TUN/2016dalamkikitir tersebut adalah pemilik tanah*; sehingga karenanyaberdasarkan halhal tersebut diatas, Para Penggugat mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara ini gugat bahwasanya tanah milik Para Penggugat tersebut telahdiserobot atau terkena (tumpang tindin) dengan tanah milik DepartemenKoperasi RI, karena sebagaimana terjadi atas tanah milik HM. Kamaluddinbin HM.
masih tercatat atas namaRohmani Bin Abdulrahim, akan tetapi itupun belum dapat menunjukkan ataumemastikan bahwa letak/posisi tanah Letter C tersebutberada di atas tanahsertipikat a quo; Oleh karena itu penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor30/Mampang Prapatan tidak tumpang tindin dengan tanah Letter C NomorHalaman 50 dari 56 halaman.
HERI KUSWOYO
Tergugat:
Erup Riadi
51 — 12
tersebut masih dalam masa kredit sehingga belum mempunyai statuskepemilikan yang sah, demikian juga Surat Pernyataan Tanah dengan objektanah di Jalan Banteng RT.04/RW.06, Kelurahan Bukit Tunggal, KecamatanJekan Raya, Kota Palangka Raya atas nama Sangiak tertanggal 20 Februari2010 bukti tersebut diberikan sebagai jaminan Tergugat ada keseriusanTergugat atas uang titipan Penggugat yang pada akhirnya menurut Penggugatdengan bukti surat P2 telah terjadi masalah mengenai peta bidang tanah yangtumpang tindin
H. ALI MUCHTAR, TK SUTAN
Tergugat:
1.Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Asam
2.Wali Nagari Nagari Sungai Asam
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
84 — 12
Bahwa dengan adanya dalildalil gugatan Penggugat pada Positadengan Petitum yang kontradiktif dan tidak jelas maka berdasarkanhal tersebut telah terjadi tumpang tindin terhadap maksud dantujuan dari gugatan Penggugat tersebut karena dalil gugatanPenggugat tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat formildari suatu gugatan, sehingga patut dianggap gugatan Penggugatkabur dan tidak jelas (Een Duiddelijke En Bepaalde Conclusie);Il.
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Bahwa seluruh objek tersebut sebagaimana bukti P1, P4, P5 dan T30 adalahtumpang tindih dengan milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum; Bahwa tidak terdapat tumpang tindin antara tanah Letter C atau KikitirNomor
REZKI PRATAMA PUTRA
Tergugat:
WAWAN PURWANTO
69 — 39
Sekitar tahun 2003 lokasi tanah kapling orang tua Penggugat(SIRAJUDIN) dahulu terletak di Jl.Lingkungan Rt.14 Rw.ll Kel.GuntungPayung Kec.Landasan Ulin Kot.Administratif Banjarbaru sekarang jadi diJl.Trikora Rt.13 Rw.02 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota.Banjarbaru dengan ukuran L 70m X P 250m ,L 16.800 M2 dengan suratdasar no.110 AGR/KGP/VII/1986 tanggal 2381986 ada permasalahanHalaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bjbtumpang tindin lahan dengan Bu Inur dan digugat