;Menimbang, bahwa setelah membaca materi gugatan Penggugat dalamRekonpensi beserta tuntutannya ternyata mengandung materi yang samadengan perkara No. 349/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang dalamtahap kasasi sehingga untuk menghidari tumpang tindin putusan terhadapperkara yang sama maka gugatan rekonpensi dari Penggugat dalamRekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

yangberiktikad baik melakukan perkebunan kelapa sawit di KabupatenNunukan, dan justru membantu Tergugat pada saat itu.Bahwa fakta lainnya, berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugat jelasjelas telah menyatakan bahwa area kebun kelapa sawit Penggugatyang telah ditanami pohon kelapa sawit merupakan hak dariPenggugat dan justru seharusnya menyediakan lahan pengganti atasarea pekebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHKHTIPT AHL, hal mana merupakan bagian dari penyelesaian ataspermasalahan tumpang tindin

sehingga pengusahatidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan agarpengusaha tidak takut untuk menanamkan investasinya di ProvinsiPapua maupun Provinsi Irian Jaya Barat.Halaman 55 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD137.138.139.Bahwa fakta lainnya, pelanggaran atas asas kepastian hukum olehTergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti dengan faktabahwa berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugatlah yang seharusnyamenyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yangtumpang tindin

Bahwa fakta lainnya, pelanggaran atas asas ketidak berpihakan olehTergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti dengan faktabahwa berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugatlah yang seharusnyamenyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yangtumpang tindin dengan IUPHHKHTI PT AHL, hal mana merupakanbagian dari penyelesaian atas permasalahan tumpang tindih antaralahan perkebunan Penggugat dengan IUPHHKHTI PT AHL.154.

Bahwa sebagaiamana telah Tergugat uraikan diatas mengenaipermasalahan tumpang tindin lahan PT.

Tapi sepanjang belum dicabut belum dibatalkan diforum ini suka tidak suka mau tida mau harus dilindungi olen negara.Ketika dia menerbitkan tumpang tindin maka secara hukum First comefirst to first sebelum dibatalkan atau dicabut pengadilan dan durasinyamasih ada jjin yang pertama kita anggap jin yang kuat ;Bahwa terkait penilaian terhadap pemberian ijin itu untuk satu wilayahHalaman 188 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMDjuga dilihat dari hak prioritas berlaku untuk jenis usaha yang samaataukah itu

Sehingga, berdasarkan buktibuktitersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lahan KSB milik Penggugatdan milik Tergugat II Intervensi berada pada lokasi yang sama (vide Bukti T8);Menimbang, bahwa terhadap indikasi tumpang tindin KSB antaraPenggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dilakukan gelar perkaraoleh Tergugat, yang berdasarkan Notulen Gelar No. 01/I/2019 tanggal 15Januari 2019 diketahui bahwa pada saat pertemuan tersebut, dihadiri olehJamiati, Kaminar (orang tua dari Iskandar Pili

menyelesaikanbanding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),keberatan dianggap dikabulkan.(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusansesuail dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kenya setelahberakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).Menimbang, bahwa mencermati Bukti P12 yaitu Notulen Gelar No.01/1/2019 tanggal 15 Januari 2019, Majelis Hakim memperoleh fakta hukumbahwa telah dilaksanakan mediasi guna menyelesaikan permasalahantumpang tindin

/Penggugat ;Azas Kemurnian Dalam Tujuan (zuiverheid & oogmerk); bahwaTermohon Kasasi dalam penerbitan Surat Keputusan in litis, in casuNo.249/Tahun 2006, tanggal 12 Juni 2006, tidak didasarkan padatujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justrusebaliknya malah membuat permasalahan bertambah keruh sertamengakibatkan kerugian mendalam bagi Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat ;Bahwa dalam hal ini etikat baik Termohon Kasasi dalam penyelesaianpermasalahan tumpang tindin

Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat , sangat berkeberatandan oleh karenanya menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara pada Hal 121, alinea 3 putusannya yang berbunyi sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo.697 K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tidak dapat diterapkandalam pemeriksaan ini karena Keputusan Dirjen ini hanya mengaturtumpang tindin batasbatas Kuasa Pertambangan dengan KuasaPertambangan Perusahaan lain, sedangkan

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

luasaan tanah dalam SHM Nomor 4399 atas namaTatiana Trikora;Pelanggaran Azas Pelayanan Yang Baik:Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara nampakdalam surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) KotaPalangka Raya Nomor: 108/300.62.71.7/I/2016 tanggal, 28Januari 2016 perihal: Perkara tanah, mencerminkan substansinyasurat tersebut ingin menutup hak Penggugat denganmenganggap perkara Penggugat terkait perkara tanah telahselesai di Pengadilan Negeri Palangka Raya padahalmenyisakan tumpang tindin

Yani Km 16.215, Desa Gambut,Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tercatat atas nama Alan Rusli(Penggugat) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 039/2009 atasnama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dan diatasbidang tanah tersebut telah berdiri bangunan Polsek Gambut (Tergugat 1);Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pengukuran padabidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1202, 1203 dan 1658 atasnama Alan Rusli (Penggugat) dan Sertifikat Hak Pakai

Dari fakta riil sebagai fakta hukum Tergugat nampak jelastidak tegas dan bersikap atas tumpang tindih luasan tanah dalam SHM,penyebab tumpang tindin dapat diketahuinya dari data data yang ada,seharusnya patut diluruskan dengan merevisi SHM Nomor 4399 Tahun1998 yang keliru atau salah mengartikan dan menghitung luasan tanah,akan tetapi Tergugat malah menjawab surat Penggugat asal asalandengan merujuk surat Penggugat tanggal, 08 Agustus 2016 danregister surat penyerahan sebidang tanah tahun 1996 di

dan tanah milik Para PemohonPeninjauan Kembali yang menurut pertimbangan MajelisHakim tumpang tindin dengan SHM No,340/DesaCimacan berasal dari Erfacht Vervonding No.445 (bekastanah Hak Milik Eropa) terletak di Jalan Raya HanjawarPacet (dahulu Jalan Ciseureuh), Kampung Tegal Lega,Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur ;2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.179/Desa Palasari hanyaseluas 1760 m? bukan 2980 m?

Pembanding dahulu Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan kepunyaan Terbanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak jelas, maka bidang tanah yangmenjadi objek sengketa atau objek gugatan pun menjadi tidak jelas ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974 disebutkan bahwa Kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan tidak jelas atau kaburdisebabkan terjadinya tumpang tindin

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

Nnk.Nunukan, dan setelah Penggugat melakukan overlay peta/tumpang susunserta turun ke lokasi untuk meneliti kebenarannya, diketahui bahwa lokasiKonsesi HTI milik Penggugat ternyata tumpang tindin dengan konsesiperkebunan milik Tergugat.Berdasarkan hasil overlay/Uumpang susun antara peta IUPHHK HTIPenggugat dengan peta Izin Lokasi milik Tergugat, diketahui bahwa lokasiPerkebunan kelapa sawit milik Tergugat berada di dalam kawasanhutan yang telah dibebani IUPHHK HTI atas nama Penggugat, seluas +18.201

Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasukiwilayah tumpang tindin, melakukan perluasan lahan (/and Clearing),penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahanpabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa.2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il untuk tidak memproses segalasurat permohonan yang diajukan oleh Tergugat.3.

Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal :Areal Tumpang Tindin kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6September 2006 terdapat klausul klausul yang secara hukummenimbulkan perikatan dengan PENGGUGAT REKONVENSI yaitumengenai tidak keberatannya TERGUGAT REKONVENSI ataspenanaman kelapa sawit di areal tumpang tindih dan tidak dilakukanpenanaman baru di areal yang tumpangtindih.Selain itu permintaan agar TERGUGAT REKONVENSI mendapatkanlahan pengganti juga menimbulkan kewajiban kepada PENGGUGATREKONVENSI

Namun demikian TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakanperjanjian yang secara hukum telah terjadi yaitu Tidak mendukungbahkan menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yangsebelumnya telah disepakati dalam rapat tanggal 14 Desember 2006dan Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal :Areal Tumpang Tindin kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6September 2006 sebagai cara penyelesaian areal tumpang tindih..

Oleh karena itu jelas tidak ada tumpang tindin sebagaimanadisebutkan dalam surat tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatanganioleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan KabupatenBogor Propinsi Jawa Barat (WING INDARTO, SE) a.n. Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor, sebagaimana yang didalilkan dalamPutusan.No.486/Pdt//2018/PT.Bdg.

THIO HAN HIEN), yangmenurut PENGGUGAT berada tumpang tindin di atas tanahTERGUGAT seluas 13.764 m? (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluhempat meter persegi) sesuai dengan SERTIFIKAT HAK GUNABANGUNAN Nomor : 14/Kadumangu, tanggal 25 Juli 1998, Surat UkurNomor : 15/Kadumangu, tanggal 18 Juli 1998, luas 13.764 m? (tigaPutusan.No.486/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 28 dari 58 halbelas ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), atas nama PT.SIGMAELTRA PROPERTINDO i.c.

Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Bahwa seluruh objek tersebut sebagaimana bukti P1, P4, P5 dan T30 adalahtumpang tindih dengan milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum; Bahwa tidak terdapat tumpang tindin antara tanah Letter C atau KikitirNomor

Sekitar tahun 2003 lokasi tanah kapling orang tua Penggugat(SIRAJUDIN) dahulu terletak di Jl.Lingkungan Rt.14 Rw.ll Kel.GuntungPayung Kec.Landasan Ulin Kot.Administratif Banjarbaru sekarang jadi diJl.Trikora Rt.13 Rw.02 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota.Banjarbaru dengan ukuran L 70m X P 250m ,L 16.800 M2 dengan suratdasar no.110 AGR/KGP/VII/1986 tanggal 2381986 ada permasalahanHalaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bjbtumpang tindin lahan dengan Bu Inur dan digugat

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Terdapattambahan rekeningrekening / pospos belanja yang tidak jelas indikatorkinerjanya dan tidak jelas/konkrit rencana penggunaannya sehingga dapatmenimbulkan tumpang tindin pembebanan.Bahwa penunjukan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA selaku Pengguna Anggarandan LITA EKARINA sebagai pemegang kas untuk TA. 2005, dilihat darijabatannya itu, mereka seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinyadalam pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD secara benar.

Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat obyeksengketa dengan Sertipikat Hak Milik No. 216/Desa Tangkil milik Penggugat;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Sertipikat Hak MilikNo. 216/Desa Tangkil (dahulu SHM No. 545/Hambalang) Surat Ukur tanggal.11072017, No. 53/Tangkil/2017 Luas. 3.660 m2 (Tiga ribu enam ratus enampuluh meter persegi) penerbitan sertipikat pengganti sertipikat hilang tanggal.2212002

Hingga saatini saksi masih menggarap bersama Iwan anak dari Saksi Oding;Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2008 dan 2014 Tergugatmenerbitkan kedua obyek sengketa yang tumpang tindin sebagian denganSertipikat milik Penggugat. Hal mana sesuai dengan bukti P7 berupa Peta Plotingdan fakta di lapangan dari hasil pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua Majelis menyimpulkansebagai berikut : 222 2 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nee1.

Bahwa kaplingan tanah yang bertumpang tindin dengan SuratKeterangan Tanah atas nama Tergugat adalah:a. Ir. M. Nizar Agus..... 1.200 m2 ( 2 kapling )b Ir.B Suyitno.............. 1.200 m2 ( 2 Kapling)C Syafril NS BE........... 600 m2 ( 1 Kapling )d. Syofyana Yanti........ 1200 m2 ( 2 Kapling )e M . Ukar Bac seluas . 600 m2 ( 1 Kapling )f. Wafda M.ATrif........... 1.200mz2 ( 2 Kpling )Total tanah milik Penggugat yang diklaim oleh Tergugat adalah seluas6.000 m2 (10 kapling).7.

No.08/SKT/TM/2018 pada tanggal 11 Juli 2018dan kemudian diketahui oleh Camat Siak Hulu yaitu Tergugat IIl denganNo.Reg 66/SH/2018 tanggal 12 Juli 2018;Bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat yang dikeluarkanoleh Tergugat Il dan diketahui oleh Tergugat III tersebut bertumpang tindihdengan tanah yang Penggugat beli dari Kaplingan PLN yang telah Penggugatpagar tersebut, sebanyak 10 kapling yaitu seluas 6.000 meter perseg;Bahwa kaplingan tanah yang bertumpang tindin dengan SuratKeterangan Tanah

Putusan Nomor 50 K/TUN/2016dalamkikitir tersebut adalah pemilik tanah*; sehingga karenanyaberdasarkan halhal tersebut diatas, Para Penggugat mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara ini gugat bahwasanya tanah milik Para Penggugat tersebut telahdiserobot atau terkena (tumpang tindin) dengan tanah milik DepartemenKoperasi RI, karena sebagaimana terjadi atas tanah milik HM. Kamaluddinbin HM.

masih tercatat atas namaRohmani Bin Abdulrahim, akan tetapi itupun belum dapat menunjukkan ataumemastikan bahwa letak/posisi tanah Letter C tersebutberada di atas tanahsertipikat a quo; Oleh karena itu penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor30/Mampang Prapatan tidak tumpang tindin dengan tanah Letter C NomorHalaman 50 dari 56 halaman.