Ditemukan 8587 data
107 — 88
Terdapat jenis alat yang diarahkanBerdasarkan temuantemuan tersebut, Termohon Keberatan memutusperkara a quo dengan Putusan KPPU yang pada amarnya kami kutip sebagaiberikut:701 MEMUTUSKAN. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor Il, Terlapor Ill, terbukti secara sahdan meyakinkan melanggar Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun1999;.
230 — 229
Perbuatanterdakwa yang :701. Menggunakan akses untuk masuk ke dalam sistemaplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru secara ilegal ;2. Bertindak seolaholah adalah mahasiswa yang telahmendattar;3. Menggunakan aplikasi ujian masuk UMS yangdiperuntukkan hanya bagi calon mahasiswa yang sudahmendaftar ;4.
86 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1792/B/PK/PJK/2016Latar BelakangBahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan LapanganNomor Pemb099/OPN/PJ.701/2007 tanggal 24 Agustus 2007, telah dilakukanpemeriksaan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara ("TOPN) DirektoratPemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak untuk semua Jenispajak terhadap Pemohon Bandinguntuk Tahun Pajak 2006;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar Satu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
150 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 95 K/Pdt.SusPHI/2016mengenai Para Termohon Kasasi telah mengakhiri aksi mogok kerja tidaksahnya pada tanggal 25 Juli 2014 adalah telah melanggar hukum yang berlakusebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal14 April1976, oleh karenanya atas hal tersebut maka pertimbangan hukumJudex Facti tersebut patut untuk dibatalkan, dan untuk kemudian menyatakanSurat Panggilan Patut tanggal 18 Juli 2014 dan Surat
1.DAMLI
2.ISRAF
3.KHAIRUL SALEH
4.EDIWARMAN
5.YUNI SAFRI
6.PUTRI AKNESTYA
7.AGUSMERI
Tergugat:
1.Direktur PT. Perkebunan Nusantara VI Persero
2.Pemerintah RI Cq. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Barat, Padang, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat
60 — 36
surat fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah adaaslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata yaitu kekuatanpembuktian dengan suatu tulisan terletak pada asli akta, bila akta yang asli adamaka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya, sepanjang salinan sertakutipan itu Sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperlihatkan untukditunjukkan;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 701
Terbanding/Tergugat II : JULIANA EKA WIJAYA
Terbanding/Tergugat I : YANSEN EKA WIJAYA
59 — 37
Putusan MARI No. 701 K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999(jual beli tanah harta bersama) yang berbunyi :jualbeli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujuipihak istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijualsuami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demihukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jualbeli yangtidak sah tidak mempunyal kekua tan hukum.c.
96 — 71
permulaan yang bernilai bebas, sehinggamemerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan bila dihubungkan denganketerangan saksisaksi Penggugat, ternyata tidak menguatkannya;Menimbang, bahwa P4, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, MajelisHakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehinggamemerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan bila dihubungkan denganketerangan saksisaksi Penggugat, ternyata tidak menguatkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 01 April1976 No. 701
Terbanding/Terdakwa I : Sendy Pericho
Terbanding/Terdakwa II : Alfin Suherman
508 — 1105
Pengganti untuk membantu Majelis Hakim; 671 (satu) bundel fotokopi legalisir Tanda Terima SuratPelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Pidana Biasa tanggal11 Maret 2019 beserta lampirannya; 681 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penntah PenunjukanJaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindakpidana (P16A)Nomor: PRINT2000/0.1.12/Epp.2/03/2019tanggal 05 Maret 2019; 691 (Satu) bundel fotokopi legalisir PEN.4.1 Penetapan sidangatas perkara Raymond Rawung dkk tanggal 11 Maret 2011beserta lampirannya 701
49 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jual Beli tersebut tidak pernah ada terdapat dalam arsip BadanPertanahan Nasional Pekanbaru sehingga dengan demikian pertimbanganhakim berkenaan tentang hal ini telah menyalahi undangundang dimana hakimtelah menjadikan bukti yang dimajukan Budi Gunawan tersebut menjadi salahsatu alat bukti surat walau tanpa ada asli padahal bukti tersebut telahditegaskan oleh Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru tidak pernah ada dalamarsip;Bahwa hal ini telah bertentangan dengan yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 701
Terbanding/Penggugat : Halimah
61 — 44
Hal ini sangat bersesuaian dengan Yurisprudensi dalam Putusan MARInomor 701 K/Sip/1974 dan juga Yurisprudensi dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi:"fotocopy surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surataslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti".Dengan merujuk pada dasar hukum sebagaimana yang diuraikan diatas,jelas fotocopy dari suatu surat yang dihadirkan di muka persidangan dalamperkara ini sebagai alat bukti tetapi tidak dapat
MOHAMAD AMIN SUWELEH
Tergugat:
1.SARTIN AHMAD
2.SONI DAUD
3.RANI IBRAHIM
4.FEBRIYANTO DAUD
5.NIYARTI DAUD
6.FIKRAM DAUD
7.ANIS DAUD
8.ANCE DAUD ALIAS SANCE DAUD
9.TUNE YAHYA ahli waris Almarhumah SANTI DAUD
10.ECA YAHYA ahli waris Almarhumah SANTI DAUD
11.SALSA TANTU alias SASA TANTU ahli waris Almarhumah SANTI DAUD
12.OKTAVIANA HUNTA Alias ANA TANTU ahli waris Almarhumah SANTI DAUD
13.SAMAN DAUD
14.SARTJE DAUD
Turut Tergugat:
DINO SULEMAN
106 — 45
Hal ini sesuai denganyurisprodensi berikut :Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/PDT/1997Tertanggal 24 Maret 1999 yang isinya menyatakan: Jual beli tanahyang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atausuami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpapersetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum.Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sahtidak mempunyai kekuatan hukum (Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia, Jilid 2, Penerbit PT.
41 — 5
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 1April 1974 ;"Karena Judex Factie mendasarkan putusannya metulu atas suratsuralbukti yang terdiri fotokopifotokopi yang tidak secara sah dinyatakansesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpentingyang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak,Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yang fidak sah";62Menimbang, bahwa oleh karena itu surat bukti P2 sampai dengan
100 — 78
Eko P,,MUM 1 (satu buah) dan SuratPerintah Perjalanan Dinas a.nPrayudi Tirtanegara, ST besertalampirannya Nomor : 707/SPPD/PKPRNTT/X1I/2013, yang di tandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 3921 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Dapot Eskana Silalahi,ST Nomor : 701/SPT/PKPRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember2013 yang di tanda tangani olehIr. R.
Bambang Triantoro, MT 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n DapotEskana Silalahi, ST besertalampirannya Nomor : 701/SPPD/PKPRNTT/X1I/2013, yang di tandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 393 1 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Nathaniel LapenanggaNomor : 702/SPT/PKPRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember2013 yang di tanda tangani olehIr. R.
Bambang Triantoro, MT 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n DapotEskana Silalahi, ST besertalampirannya Nomor : 701/SPPD/PKPRNTT/X1I/2013, yang di tandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 3931 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Nathaniel LapenanggaNomor : 702/SPT/PKPRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember2013 yang di tanda tangani olehIr. R.
Eko P,,MUM 1 (satu buah) dan SuratPerintah Perjalanan Dinas a.nPrayudi Tirtanegara, ST besertalampirannya Nomor : 707/SPPD/PKPRNTT/X1I/2013, yang di tandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 392 1 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Dapot Eskana Silalahi,ST Nomor : 701/SPT/PKPRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember2013 yang di tanda tangani olehIr. R.
95 — 47
Pematangsiantar, sesuai KeputusanWalikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WkKTahun 2009, tanggal 01September 2009 sebanyak 127 orang x Rp.500.000, = Rp.83.500.000, Rp.6.450.000, = Rp.57.050.000,Nomor: 657 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitribagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuaiKeputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal01 September 2009 sebanyak 149 orang x Rp.500.000, = Rp.74.500.000, Rp.3.300.000, = Rp.71.200.000,Nomor: 701
sesuai Keputusan168Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01September 2009 sebanyak 127 orang x Rp.500.000, = Rp.83.500.000, Rp.6.450.000, = Rp.57.050.000.Nomor: 657 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitribagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuaiKeputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal01 September 2009 sebanyak 149 orang x Rp.500.000, = Rp.74.500.000., Rp.3.300.000, = Rp.71.200.000.Nomor: 701
198 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul Rauf sebagai PPK pada Sekretariat Direktorat JenderalTanaman Pangan; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2012Nomor .PAKP/SPPLS/701/XII/2012 untuk pembayaran pengadaanunit sarana light trap pekerjaan paket 7 sebesar Rp14.122.930.777,00(empat belas miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tigapuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang ditandatanganioleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK pada Sekretariat Direktorat JenderalTanaman Pangan;18.
Abdul Rauf sebagai PPK pada Sekretariat Direktorat JenderalTanaman Pangan; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2012Nomor I.PAKP/SPPLS/701/XII/2012 untuk pembayaran pengadaanunit sarana light trap pekerjaan paket 7/7 ~~ sebesarRp14.122.930.777,00 (empat belas miliar seratus dua puluh dua jutasembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK padaSekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;18.
Lampiran addendum Peket 5 PT FARSINDO DANATAMA.701. Fotocopy Surat Pernyataan berkop CV Prima Sejahtera tanggal 13Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir AZI NURZAMAN (Paket6).702. Fotocopy Lampiran Usulan Addendum Paket 6 berkop CV PrimaSejahtera.703. Fotocopy Surat Pernyataan berkop CV Hanindra Karya tanggal 13Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir WB. DIDITHANINDIPTO (Paket 7).704.
Lampiran addendum Peket 5 PT FARSINDO DANATAMA.701. Fotocopy Surat Pernyataan berkop CV Prima Sejahtera tanggal 13Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir AZl NURZAMAN(Paket 6).702. Fotocopy Lampiran Usulan Addendum Paket 6 berkop CV PrimaSejahtera.703. Fotocopy Surat Pernyataan berkop CV Hanindra Karya tanggal 13Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir WB. DIDITHANINDIPTO (Paket 7).704.
Pembanding/Tergugat II : PUNGUAN SITUMORANG Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat III : LAMHOT TIORAJA SIHALOHO Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : KEPALA DESA PARBABA DOLOK Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI, MSc
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
105 — 118
Nomor 150/SS/HM/2004 tertanggal 27Oktober 2004 jika sebidang tanah (Batu Manak/Langge) dengan Luas 500Hektar terletak di Desa Siopat Sosor dan berada dalam wilayahAdministrasi Pemerintahan Desa Siopat Sosor dan bukti bertanda P42adalah bukti yang tidak ada asli/atau tidak dapat ditunjukkan aslinyasehingga buktibukti surat ini secara hukum tidak berkekuatan hukumpembuktian dan tidak sah sebagai bukti di Pengadilan sebagaimanakaidah Yurisprundensi berikut ini yaitu: Kaidah Yurisprundensi MARI No. 701
Terbanding/Tergugat III : Lk. Mannuha Dg Laja
Terbanding/Tergugat I : Regar Dg Sese
Terbanding/Tergugat IV : Abd.Jalil
Terbanding/Tergugat II : Lk. Patongai Dg Bundu
51 — 32
Haltersebut sejalan dengan Yuris prudensi Mahkamah agung RI No 701 K / Sip /1974 tertanggal 14 april 1976 yang menyatakan bahwa Karena Judex Factiemendasarkan keputusannya atas surat surat bukti yang terdiri dari danfoto copy secara tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya , sedangterdapat diantaranya yang penting penting yang secara substansialmasih di pertengkarkan kedua pihak, judexfactie sebenarnya telahmemutuskan perkara ini berdasarkan bukti bukti yang tidak sah Dariuraian yurisprudensi tetap
1.DANIEL KARUNDENG
2.SAMUEL M. KARUNDENG
3.WILLIAM KARUNDENG
Tergugat:
1.JOHNSON ALEXANDER RAUNG
2.JORDAN RAUNG
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
128 — 14
Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yangpada pokoknya menyatakan, "Karena judex facti mendasarkankeputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotocopyfotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedangterdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansial masihdipertengkarkan oleh pihakpihak, judex facti sebenarnya telah memutuskanperkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah;b.
63 — 3
Foto Copy Surat Ketetapan No.Pol.S.Tap/23.b/l/2010 Dit Reskrim tanggal18 Januari 2010 dari Kepolisian Sumatera Utara tentang PenghentianHalaman 71 Putusan No. 113/Pdt.G/2012/PN.LP10.11.12.13.14.15.72Penyidikan, diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dandiberi tanda bukti T II 8 ; Foto Copy Surat dari KASAT Reskrim Polda Sumatera Utara No.B.701.a/V/2013/Sat Reskrim tanggal 8 Mei 2013, diberi materai dan telah dilegalisirsesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T Il 9 ;Foto
1.TOPAN SURYANA OTONG S
2.SAADI ARSA
Tergugat:
1.SUPRIADI BIN NIING
2.NURHANI BIN NIING
3.NURHATI BIN NIING
4.SUHANDA BIN NIING
5.SAMI BIN MAAH
6.NISAN BIN MAAH
7.NIIH BIN MAAH
8.Kepala Desa Sukmajaya
9.Dra.NURHAYATI,MSI
10.BADAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN KABUPATEN BOGOR
60 — 44
bersifat mutlak;Menimbang setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan eksepsiPara Tergugat mengenai kompetensi absoulut, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang bahwa dalam penyelesaian sengketa pertanahan, terdapatkompetensi mengadili dari beberapa peradilan, bahwa Peradilan Umum padapinsipnya memiliki wewenang untuk mengadili terhadap sengketa pertanahanyang pokok perselisihannya mengenai hak atas tanah, bahwa berdasarkanJurisprodensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 701